Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Tingkat Kabupaten Bima
Bima, KS.- “Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Tingkat Kabupaten Bima tahun 2016 merupakan Pemantapan paduserasi antara usulan kecamatan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan tahunan Kecamatan (RPTK), dengan Rencana Kerja (RENJA) SKPD serta hasil reses DPRD dan aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung kepada Bupati atau Wakil Bupati dalam berbagai kunjungan Kerja ke wilayah kecamatan dan desa”.Demikian dikatakan Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri yang didampingi Wakil Bupati Drs. Dahlan M Noer, ketua DPRD Hj. Murni Suciyati dan para Ketua Komisi DPRD Kabupaten Bima, Unsur FKPD kabid Perencanaan , Fisik dan Prasarana Bappeda Provinsi NTB Nyoman Yuli Suriani, Sekretaris Daerah Senin (21/3) ketika Membuka Musrenbang Tingkat kabuaten Bima di GSG Muhammadiyah Kota Bima.
Dalam amanatnya dihadapan para Kepala SKPD pimpinan Perguruan Tinggi, Partai Politik, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Organisasi Pemuda, Organisasi Wanita, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat serta Pers, Bupati mengajak para pemangku kepentingan dan peserta Musrenbang untuk bersama-sama mewujudkan secara bertahap pembangunan di Kabupaten Bima. “Melalui momen Musrenbang, semua stakeholder diharapkan sedini mungkin dapat memperhatikan secara seksama perencanaan pembangunan. Mudah-mudahan dalam mengawali masa pemerintahan ini, Kita dapat mengupayakan pemerataan pembangunan agar tidak hanya di Pulau Lombok, tetapi secara bertahap merata di wilayah NTB termasuk Kabupaten Bima,” paparnya.
Musrenbang ini merupakan kelanjutan dari musrenbang desa dan kecamatan yang telah selesai dilaksanakan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Februari lalu. Perencanaan di tingkat kabupaten adalah pemantapan paduserasi antara usulan kecamatan yang tertuang dalam RPKT dengan RENJA SKPD serta hasil reses DPRD dan aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung kepada Bupati atau Wakil Bupati dalam berbagai kunjungan kerja kami sebagai Pimpinan Daerah, yang drafnya telah di awali pada forum SKPD yang berlangsung tanggal 15 sampai dengan 16 Maret lalu.”Tahun 2017 mendatang merupakan tahun kedua implementasi dari visi dan misi kabupaten bima yang RAMAH,”terangnya.
Namun kata Bupati, beberapa tantangan yang dihadapi di Kabupaten Bima antara masih tingginya angka kemiskinan yang berkisar 15,13 persen, penurunan angka pengangguran, masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia dan masih tingginya gangguan Kamtibmas dan Konflik.Tantangan lainnya yang harus dihadapi kata Bupati adalah masih rendahnya kapasitas fiskal Kabupaten Bima yang 94,93 persen APBD adalah transfer dari Pemerintah Pusat. Hal ini menyebabkan alokasi APBD untuk belanja aparatur rata-rata 60 persen lebih besar dari belanja publik. Menurunnya kualitas lingkungan hidup yang berdampak pada menurunnya kualitas sumber daya air dan daerah rawan bencana.”Juga masih banyaknya jumlah rumah tidak layak huni yang perlu mendapat penanganan serta masih adanya desa rawan pangan,”kata Bupati.
Pada aspek birokrasi, perlu dilakukan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik, serta percepatan pemindahan ibukota kabupaten ke wilayah Kecamatan Woha namun terkendala oleh keterbatasan dana, baik untuk pembebasan lahan maupun pembangunan infrastruktur.”kata Bupati menutup sambutannya.
Kepala Bappeda Provinsi NTB yang diwakili Kabid Perencanaan Fisik dan Prasarana Nyoman Yuli Suriani dalam sambutannya memaparkan, Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB pada tahun 2017 mendatang adalah percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas lingkungan untuk mengurangi kemiskinan.
Menurutnya, pada tahun 2017, Provinsi Nusa Tenggara Barat memasuki RPJMD tahap III (2014-2018) dari 5 tahap Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) NTB yang direncanakan selama 2005 -2025 mendatang.RPJMD tersebut menegaskan memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pada peningkatan produksi dan daya saing perekonomian, peningkatan kemampuan petani dan kelembagaan.”Di samping itu tujuan lainnya dalam RPJMD itu adalah menjamin ketersediaan pangan, distribusi dan diversifikasi pangan serta dukungan IPTEK yang mendorong terwujudnya efisiensi dan efektivitas dalam proses produksi,”urainya.
Kepala Bappeda Kabupaten Bima , Ir. Indrajaya dalam laporannya mengatakan, Forum ini diikuti 296 peserta dan tujukan untuk menyesuaikan pendanaan dan program kegiatan prioritas erdasarkan Pagu indikatif masing masing SKPD untuk dijabarkan dalam rencana kegiatan pemerintah daerah (RKPD) tahun 2017 mendatang.”Kata Indra.(KS-001)
Dalam amanatnya dihadapan para Kepala SKPD pimpinan Perguruan Tinggi, Partai Politik, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Organisasi Pemuda, Organisasi Wanita, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat serta Pers, Bupati mengajak para pemangku kepentingan dan peserta Musrenbang untuk bersama-sama mewujudkan secara bertahap pembangunan di Kabupaten Bima. “Melalui momen Musrenbang, semua stakeholder diharapkan sedini mungkin dapat memperhatikan secara seksama perencanaan pembangunan. Mudah-mudahan dalam mengawali masa pemerintahan ini, Kita dapat mengupayakan pemerataan pembangunan agar tidak hanya di Pulau Lombok, tetapi secara bertahap merata di wilayah NTB termasuk Kabupaten Bima,” paparnya.
Musrenbang ini merupakan kelanjutan dari musrenbang desa dan kecamatan yang telah selesai dilaksanakan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Februari lalu. Perencanaan di tingkat kabupaten adalah pemantapan paduserasi antara usulan kecamatan yang tertuang dalam RPKT dengan RENJA SKPD serta hasil reses DPRD dan aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung kepada Bupati atau Wakil Bupati dalam berbagai kunjungan kerja kami sebagai Pimpinan Daerah, yang drafnya telah di awali pada forum SKPD yang berlangsung tanggal 15 sampai dengan 16 Maret lalu.”Tahun 2017 mendatang merupakan tahun kedua implementasi dari visi dan misi kabupaten bima yang RAMAH,”terangnya.
Namun kata Bupati, beberapa tantangan yang dihadapi di Kabupaten Bima antara masih tingginya angka kemiskinan yang berkisar 15,13 persen, penurunan angka pengangguran, masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia dan masih tingginya gangguan Kamtibmas dan Konflik.Tantangan lainnya yang harus dihadapi kata Bupati adalah masih rendahnya kapasitas fiskal Kabupaten Bima yang 94,93 persen APBD adalah transfer dari Pemerintah Pusat. Hal ini menyebabkan alokasi APBD untuk belanja aparatur rata-rata 60 persen lebih besar dari belanja publik. Menurunnya kualitas lingkungan hidup yang berdampak pada menurunnya kualitas sumber daya air dan daerah rawan bencana.”Juga masih banyaknya jumlah rumah tidak layak huni yang perlu mendapat penanganan serta masih adanya desa rawan pangan,”kata Bupati.
Pada aspek birokrasi, perlu dilakukan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik, serta percepatan pemindahan ibukota kabupaten ke wilayah Kecamatan Woha namun terkendala oleh keterbatasan dana, baik untuk pembebasan lahan maupun pembangunan infrastruktur.”kata Bupati menutup sambutannya.
Kepala Bappeda Provinsi NTB yang diwakili Kabid Perencanaan Fisik dan Prasarana Nyoman Yuli Suriani dalam sambutannya memaparkan, Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB pada tahun 2017 mendatang adalah percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas lingkungan untuk mengurangi kemiskinan.
Menurutnya, pada tahun 2017, Provinsi Nusa Tenggara Barat memasuki RPJMD tahap III (2014-2018) dari 5 tahap Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) NTB yang direncanakan selama 2005 -2025 mendatang.RPJMD tersebut menegaskan memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pada peningkatan produksi dan daya saing perekonomian, peningkatan kemampuan petani dan kelembagaan.”Di samping itu tujuan lainnya dalam RPJMD itu adalah menjamin ketersediaan pangan, distribusi dan diversifikasi pangan serta dukungan IPTEK yang mendorong terwujudnya efisiensi dan efektivitas dalam proses produksi,”urainya.
Kepala Bappeda Kabupaten Bima , Ir. Indrajaya dalam laporannya mengatakan, Forum ini diikuti 296 peserta dan tujukan untuk menyesuaikan pendanaan dan program kegiatan prioritas erdasarkan Pagu indikatif masing masing SKPD untuk dijabarkan dalam rencana kegiatan pemerintah daerah (RKPD) tahun 2017 mendatang.”Kata Indra.(KS-001)
COMMENTS