Penempatan para penghuni kios yang dibangun baru oleh pemerintah melalui dana APBN Kementrian Perdagangan tahun 2015 senilai, Rp. 8,9 Milyar, di lokasi Pasar Tente Kecamatan Woha mendapat protes keras dari para pedagang.
Bima, KS.- Penempatan para penghuni kios yang dibangun baru oleh pemerintah melalui dana APBN Kementrian Perdagangan tahun 2015 senilai, Rp. 8,9 Milyar, di lokasi Pasar Tente Kecamatan Woha mendapat protes keras dari para pedagang. Pasalnya, penetapan para penghuni kios yang dilakukan oleh pihakPemkab Bima tersebut dianggap sangat tidak adil dan terkesan diskriminatif, karena para pedagang lama yang pernah digusur untuk keperluan proyek dimaksud saat ini tidak diberikan jatah oleh pemerintah, sementara yang menempati kios-kios tersebut mayoritas adalah para wajah baru yang hanya menjual makanan tahu tempe, tomat dan bahkan ikan kering.
Salah seorang pedagang yang menjadi korban penggusuran di Pasar Tente, berinisial HN, kepada wartawan Koran Stabilitas Rabu kemarin (27/4), mengaku sangat kecewa dan memprotes keras kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Bima, terutama panitia pra kualifikasi yang diketuai oleh Sekda dan Kabag Ekonomi Setda Bima tersebut, karena dinilai tidak berpihak kepada rakyat, terutama pada para pedagang lama yang terkena penggusuran. Padahal Sekda Bima pernah berjanji akan mengutamakan para pedagang yang digusur untuk menempati kios-kios tersebut, tapi faktanya janji itu hanyalah isapan jempol belaka, sebab kios-kios baru tersebut sekarang sudah diberikan kepada para pedagang baru yang hanya menjual tahu tempe, tomat dan ikan kering.
Menurutnya, kebijakan panitia pra kualifikasi termasuk kepala pasar Tente, Camat dan Sekcam Woha tersebut, dianggap sangat merugikan para pedagang lama termasuk dirinya, karena ia mengaku sudah puluhan tahun mengais rezeki di pasar Tente, terutama dari hasil penjualan barang-barang pecah belah dan pakaian jadi. Akibat kebijakan tersebut, dirinya bersama sejumlah pedagang lama saat ini tidak punya tempat lagi untuk berjualan, bahkan telah dilupakan dan dicampakan begitu saja oleh pemerintah, hanya orang-orang pedagang baru yang menjual tahu tempe, tomat dan ikan kering saja yang diijinkan dan diistimewakan oleh pemerintah untuk menempati kios-kios yang dibangun baru di areal pasar Tente tersebut.
“Kami menduga, banyak keluarga pejabat di lingkup Pemkab Bima termasuk kepala pasar Tente, Camat, Sekcam Woha dan juga keluarga kontraktor yang mendapat jatah untuk menghuni kios-kios baru itu, padahal orang-orang ini hanyalah pedagang tahu tempe, tomat dan ikan kering yang sebenarnya tidak layak dijual di toko dan kios-kios baru yang ada di pasar Tente ini,” sesalnya.
SN menambahkan, dalam persoalan ini pemerintah Kabupaten Bima dianggap telah melakukan pembohongan public. Karena pada saat sosialisasi pemanfaatan kios-kios baru di lokasi pasar Tente beberapa hari lalu, pemerintah berjanji akan memperioritaskan untuk para pedagang yang terkena penggusuran, tapi kenyataannya sekarang justru orang-orang muka baru pedagang tahu tempe, tomat dan ikan kering yang diberikan tempat untuk berjualan di lokasi dimaksud. Ironisnya lagi, dalam surat rapat sosialisasi yang ditandatangani oleh Kabag Ekonomi Setda Bima Tanggal 22 April 2016 lalu, bukan acara sosialisasi yang sebenarnya, tapi yang terjadi adalah acara undian sekaligus penunjukan para pedagang yang berhak menempati kios-kios baru di pasar Tente, sehingga undangan sosialisasi tersebut dianggapnya penipuan dan pembohongan public.
“Kami harap pemerintah daerah itu harus adil dong, berikanlah ruang bagi orang-orang yang pernah digusur seperti kami ini untuk menempati kios-kios yang baru dibangun di lokasi pasar Tente Kecamatan Woha ini,” pungkas salah seorang pedagang yang dicampakan tersebut. Sementara itu, Kabag Ekonomi Setda Bima yang hendak dikonfirmasi koran ini Kamis kemarin, tidak berada d kantornya. (KS-06)
Salah seorang pedagang yang menjadi korban penggusuran di Pasar Tente, berinisial HN, kepada wartawan Koran Stabilitas Rabu kemarin (27/4), mengaku sangat kecewa dan memprotes keras kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Bima, terutama panitia pra kualifikasi yang diketuai oleh Sekda dan Kabag Ekonomi Setda Bima tersebut, karena dinilai tidak berpihak kepada rakyat, terutama pada para pedagang lama yang terkena penggusuran. Padahal Sekda Bima pernah berjanji akan mengutamakan para pedagang yang digusur untuk menempati kios-kios tersebut, tapi faktanya janji itu hanyalah isapan jempol belaka, sebab kios-kios baru tersebut sekarang sudah diberikan kepada para pedagang baru yang hanya menjual tahu tempe, tomat dan ikan kering.
Menurutnya, kebijakan panitia pra kualifikasi termasuk kepala pasar Tente, Camat dan Sekcam Woha tersebut, dianggap sangat merugikan para pedagang lama termasuk dirinya, karena ia mengaku sudah puluhan tahun mengais rezeki di pasar Tente, terutama dari hasil penjualan barang-barang pecah belah dan pakaian jadi. Akibat kebijakan tersebut, dirinya bersama sejumlah pedagang lama saat ini tidak punya tempat lagi untuk berjualan, bahkan telah dilupakan dan dicampakan begitu saja oleh pemerintah, hanya orang-orang pedagang baru yang menjual tahu tempe, tomat dan ikan kering saja yang diijinkan dan diistimewakan oleh pemerintah untuk menempati kios-kios yang dibangun baru di areal pasar Tente tersebut.
“Kami menduga, banyak keluarga pejabat di lingkup Pemkab Bima termasuk kepala pasar Tente, Camat, Sekcam Woha dan juga keluarga kontraktor yang mendapat jatah untuk menghuni kios-kios baru itu, padahal orang-orang ini hanyalah pedagang tahu tempe, tomat dan ikan kering yang sebenarnya tidak layak dijual di toko dan kios-kios baru yang ada di pasar Tente ini,” sesalnya.
SN menambahkan, dalam persoalan ini pemerintah Kabupaten Bima dianggap telah melakukan pembohongan public. Karena pada saat sosialisasi pemanfaatan kios-kios baru di lokasi pasar Tente beberapa hari lalu, pemerintah berjanji akan memperioritaskan untuk para pedagang yang terkena penggusuran, tapi kenyataannya sekarang justru orang-orang muka baru pedagang tahu tempe, tomat dan ikan kering yang diberikan tempat untuk berjualan di lokasi dimaksud. Ironisnya lagi, dalam surat rapat sosialisasi yang ditandatangani oleh Kabag Ekonomi Setda Bima Tanggal 22 April 2016 lalu, bukan acara sosialisasi yang sebenarnya, tapi yang terjadi adalah acara undian sekaligus penunjukan para pedagang yang berhak menempati kios-kios baru di pasar Tente, sehingga undangan sosialisasi tersebut dianggapnya penipuan dan pembohongan public.
“Kami harap pemerintah daerah itu harus adil dong, berikanlah ruang bagi orang-orang yang pernah digusur seperti kami ini untuk menempati kios-kios yang baru dibangun di lokasi pasar Tente Kecamatan Woha ini,” pungkas salah seorang pedagang yang dicampakan tersebut. Sementara itu, Kabag Ekonomi Setda Bima yang hendak dikonfirmasi koran ini Kamis kemarin, tidak berada d kantornya. (KS-06)
COMMENTS