Bupati Bima, Hj. Indah Damayanti Putri dan Walikota Bima, HM Qurais H.Abidin telah melakukan kerjasama dengan pihak Badan Narkotika Nasional...
Bupati Bima, Hj. Indah Damayanti Putri dan Walikota Bima, HM Qurais H.Abidin telah melakukan kerjasama dengan pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Bima, dalam rangka memberantas narkoba di dua wilayah Pemerintahan tersebut. Salah satu terobosan awal, agar keinginan serta harapan pemberantasan tersebut bisa tercapai, maka terlebih dahulu akan melakukan tes urine seluruh pejabat dan pegawai di kedua Lingkup Pemerintahan itu.”Demikian dikatakan Plt Kepala BNNK Bima, Fery Priyanto, S,Sos saat memberikan keterangan Pers, Rabu(26/10) pagi kemarin kepada Wartawan Koran Stabilitas.
Bima, KS.- Beberapa kali diadakan pertemuan dengan pihak pemerintah Daerah, baik Kabupaten maupun Kota Bima, terkait program pemberantasan narkoba di Wilayah Bima dan Dompu, pihak BNNK Bima terus mendapat apresiasi yang tinggi dari kedua pemerintahan tersebut. Bahkan, Bupati dan Walikota Bima melalui pejabat yang diutusnya meminta kepada BNNK Bima untuk mengajukan Rencana Anggaran Belanja (RAB) terkait jumlah biaya tes urine untuk seluruh pegawai di Kabupaten dan Kota Bima tersebut.
“Kami dimintai contoh RAB oleh Pemkab dan Pemkot. Beberapa bulan lalu sudah kami ajukan ke dua pemerintah tersebut, tinggal kita tunggu realisasi dari hasil komunikasi antara kami di BNNK Bima ini dengan kedua pemerintah tersebut,”Kata Fery seraya mengharapkan agar Bupati dan Walikota Bima serius melakukan tes urine semua pegawainya itu.
Hasil hitungan RAB sementara pihaknya, untuk Kabupaten Bima lebih kurang Rp.600Juta, sementara untuk Pemkot sekitar Rp.300Juta lebih, dengan hitungan perkepala atau pegawai membutuhkan dana Rp.80Ribu untuk setiap tes urine.”Kalau dananya sudah dialokasikan dalam APBD oleh kedua pemerintah, maka kami akan segera melaksanakan tugas tes urine itu, tentunya menunggu komunikasi dengan pemkab dan pemkot Bima,”jelasnya.
Dengan tes urine tersebut kata Fery, maka program pemberantasan narkoba di Bima ini sedikit demi sedikit bisa dilaksanakan, tentunya harus berawal dari kemauan pemerintah lebih dulu, baru diikuti oleh masyarakat, dengan bekerjasama pihak-pihak terkait, terutama institusi penegak hukum.”Kami di BNNK Bima akan berterima kasih banyak kepada pihak pemerintah, jika pemerintah sendiri memprogram yang sama dengan BNNK Bima, dalam rangka pemberantasan narkoba tersebut,”tandasnya.(KS-R01)
“Kami dimintai contoh RAB oleh Pemkab dan Pemkot. Beberapa bulan lalu sudah kami ajukan ke dua pemerintah tersebut, tinggal kita tunggu realisasi dari hasil komunikasi antara kami di BNNK Bima ini dengan kedua pemerintah tersebut,”Kata Fery seraya mengharapkan agar Bupati dan Walikota Bima serius melakukan tes urine semua pegawainya itu.
Hasil hitungan RAB sementara pihaknya, untuk Kabupaten Bima lebih kurang Rp.600Juta, sementara untuk Pemkot sekitar Rp.300Juta lebih, dengan hitungan perkepala atau pegawai membutuhkan dana Rp.80Ribu untuk setiap tes urine.”Kalau dananya sudah dialokasikan dalam APBD oleh kedua pemerintah, maka kami akan segera melaksanakan tugas tes urine itu, tentunya menunggu komunikasi dengan pemkab dan pemkot Bima,”jelasnya.
Dengan tes urine tersebut kata Fery, maka program pemberantasan narkoba di Bima ini sedikit demi sedikit bisa dilaksanakan, tentunya harus berawal dari kemauan pemerintah lebih dulu, baru diikuti oleh masyarakat, dengan bekerjasama pihak-pihak terkait, terutama institusi penegak hukum.”Kami di BNNK Bima akan berterima kasih banyak kepada pihak pemerintah, jika pemerintah sendiri memprogram yang sama dengan BNNK Bima, dalam rangka pemberantasan narkoba tersebut,”tandasnya.(KS-R01)
COMMENTS