Pengakuan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima di era kepemimpinan Drs.H.Syafrudin HM Nur, M.Pd untuk membangun Jembatan Lewimori dengan panja...
Pengakuan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima di era kepemimpinan Drs.H.Syafrudin HM Nur, M.Pd untuk membangun Jembatan Lewimori dengan panjang sekitar 400Meter lebih, ternyata hanya sebatas isu belaka. Buktinya, hingga sekarang sesenpun Pemerintah Pusat melalui APBNnya belum mengarahkan anggaran untuk pembangunan jembatan terpanjang di NTB tersebut. Lantas, kapan pembangunan jembatan itu sebenarnya, sehingga tak lagi dianggap oleh publik sebagai statemen politis. Berikut penjelasan Satker APBN Bima, M.Ujang,ST saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (25/10) pagi.
Bima, KS.- “Sebenarnya keinginan pemerintah pusat untuk membangun jembatan Lewimori itu, dimulai Tahun 2016 sekarang. Namun, pemerintah Daerah Kabupaten Bima belum juga melakukan pembebasan lahan untuk ruas jalan dari ujung Jembatan Lewimori nantinya, hingga di sekitar Rumah Sakit (RS) Sondosia itu,”katanya.
Pihaknya telah mendesign semua kebutuhan tekhnis di lapangan, terkait pembangunan mayor dan minornya untuk Jembatan Lewimori. Tinggal sekarang katanya, bagaimana pemerintah Daerah segera melakukan pembebasan lahan di sepanjang jalan sekitar 2,2 Kilo Meter itu. Pemerintah Pusat pada prinsipnya tidak akan mengalokasikan anggaran, apalagi melaksanakan kegiatan di Daerah, jika pembebasan belum dilakukan.”Pada intinya, APBN tidak akan ada kegiatan lebih dulu, sebelum lahan untuk kepentingan umum dibebaskan, atau masih adanya sesuatu masalah di tengah masyarakat,”jelasnya.
Diakuinya, beberapa waktu lalu, salah seorang PPK yang bertanggungjawab disekitar wilayah Lewimori telah menghadap Bupati Bima, Hj. Indah Damayanti Putri, membahas soal rencana pembangunan Jembatan Lewimori tersebut. Alhasil, dari pertemuan itu mendapat tanggapan serius dari Bupati, dan berjanji akan berusaha mengalokasikan anggaran untuk biaya pembebasan lahan warga sesuai kebutuhan, di Tahun 2017.”Jika di Tahun 2017 pemerintah Daerah mampu membebaskan lahan warga, maka APBN siap untuk melaksanakan kegiatan pembangunan jembatan itu,”katanya.
Ujang juga meminta kepada pihak Pemerintah Daerah agar melakukan sosialisasi lebih dulu kepada warga yang menjadi sasaran pembangunan ruas jalan. Sehingga tidak menimbulkan keresahan atau penolakan dari warga nantinya. “Ya, kami dari Pusat tidak ingin ada masalah di saat kerja proyek. Kalau mau proyek jembatan Lewimori itu dikerjakan cepat menggunakan APBN, maka segera bebaskan lahan warga disana,”sarannya.
Lanjutnya, jika pembangunan jembatan Lewimori itu dilaksanakan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bima termasuk Daerah maju yang mendapat perhatian khusus dari Pusat di NTB ini. Apalagi, dengan melewati jembatan itu nantinya, maka terjadi selisih 18KM dari penggunaan ruas jalan sekarang, bagi warga yang hendak ke Sila, Dompu, Donggo dan Soromandi, dan lainnya.”Selisih waktunya sekitar 30menit, kalau melewati jembatan itu bagi pengendara motor dan mobil,”pungkasnyta.
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima, Drs.H.Taufik HAK, MM mengaku akan mengalokasikan anggaran untuk pembabesan lahan warga sepanjang kebutuhan ruas jalan, dari Jembatan Lewimori hingga di Perguruan tinggi Mataram, sebelah baratnya RS Sondosia. “Ujang jalan itu nanti, tepat mengenai Pos Polisi Sondosia. InsyaAllah tahun 2017 akan dianggarkan untuk biaya pembebasan lahan itu,”katanya.
Persoalan itu katanya, dibahas juga disaat melakukan kunjungan kerjanya kemarin di Jakarta. Pada intinya, pihak pusat berjanji akan tetap melaksanakan pembangunan jembatan Lewimori itu, ketika pemerintah Daerah telah menyelesaikan pembebasan lahan warga.”Saya kemarin ke Jakarta juga membahas soal jembatan Lewimori. Yakinlah, di Pemerintahan Dinda-Dahlan, pembangunan Jembatan Lewimori akan tuntas, dan bisa dinikmati oleh warga Bima dan warga lainnya yang hendak melintas di jembatan itu nantinya,”tandasnya.(KS-R01)
Bima, KS.- “Sebenarnya keinginan pemerintah pusat untuk membangun jembatan Lewimori itu, dimulai Tahun 2016 sekarang. Namun, pemerintah Daerah Kabupaten Bima belum juga melakukan pembebasan lahan untuk ruas jalan dari ujung Jembatan Lewimori nantinya, hingga di sekitar Rumah Sakit (RS) Sondosia itu,”katanya.
Pihaknya telah mendesign semua kebutuhan tekhnis di lapangan, terkait pembangunan mayor dan minornya untuk Jembatan Lewimori. Tinggal sekarang katanya, bagaimana pemerintah Daerah segera melakukan pembebasan lahan di sepanjang jalan sekitar 2,2 Kilo Meter itu. Pemerintah Pusat pada prinsipnya tidak akan mengalokasikan anggaran, apalagi melaksanakan kegiatan di Daerah, jika pembebasan belum dilakukan.”Pada intinya, APBN tidak akan ada kegiatan lebih dulu, sebelum lahan untuk kepentingan umum dibebaskan, atau masih adanya sesuatu masalah di tengah masyarakat,”jelasnya.
Diakuinya, beberapa waktu lalu, salah seorang PPK yang bertanggungjawab disekitar wilayah Lewimori telah menghadap Bupati Bima, Hj. Indah Damayanti Putri, membahas soal rencana pembangunan Jembatan Lewimori tersebut. Alhasil, dari pertemuan itu mendapat tanggapan serius dari Bupati, dan berjanji akan berusaha mengalokasikan anggaran untuk biaya pembebasan lahan warga sesuai kebutuhan, di Tahun 2017.”Jika di Tahun 2017 pemerintah Daerah mampu membebaskan lahan warga, maka APBN siap untuk melaksanakan kegiatan pembangunan jembatan itu,”katanya.
Ujang juga meminta kepada pihak Pemerintah Daerah agar melakukan sosialisasi lebih dulu kepada warga yang menjadi sasaran pembangunan ruas jalan. Sehingga tidak menimbulkan keresahan atau penolakan dari warga nantinya. “Ya, kami dari Pusat tidak ingin ada masalah di saat kerja proyek. Kalau mau proyek jembatan Lewimori itu dikerjakan cepat menggunakan APBN, maka segera bebaskan lahan warga disana,”sarannya.
Lanjutnya, jika pembangunan jembatan Lewimori itu dilaksanakan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bima termasuk Daerah maju yang mendapat perhatian khusus dari Pusat di NTB ini. Apalagi, dengan melewati jembatan itu nantinya, maka terjadi selisih 18KM dari penggunaan ruas jalan sekarang, bagi warga yang hendak ke Sila, Dompu, Donggo dan Soromandi, dan lainnya.”Selisih waktunya sekitar 30menit, kalau melewati jembatan itu bagi pengendara motor dan mobil,”pungkasnyta.
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima, Drs.H.Taufik HAK, MM mengaku akan mengalokasikan anggaran untuk pembabesan lahan warga sepanjang kebutuhan ruas jalan, dari Jembatan Lewimori hingga di Perguruan tinggi Mataram, sebelah baratnya RS Sondosia. “Ujang jalan itu nanti, tepat mengenai Pos Polisi Sondosia. InsyaAllah tahun 2017 akan dianggarkan untuk biaya pembebasan lahan itu,”katanya.
Persoalan itu katanya, dibahas juga disaat melakukan kunjungan kerjanya kemarin di Jakarta. Pada intinya, pihak pusat berjanji akan tetap melaksanakan pembangunan jembatan Lewimori itu, ketika pemerintah Daerah telah menyelesaikan pembebasan lahan warga.”Saya kemarin ke Jakarta juga membahas soal jembatan Lewimori. Yakinlah, di Pemerintahan Dinda-Dahlan, pembangunan Jembatan Lewimori akan tuntas, dan bisa dinikmati oleh warga Bima dan warga lainnya yang hendak melintas di jembatan itu nantinya,”tandasnya.(KS-R01)
COMMENTS