Dugaan kejahatan korupsi di Lingkup Dinas Pertanian,Tanaman Pangan dan Holticultura (Dispertapa) Kabupaten Bima, kembali mengantarkanb Ir. M...
Dugaan kejahatan korupsi di Lingkup Dinas Pertanian,Tanaman Pangan dan Holticultura (Dispertapa) Kabupaten Bima, kembali mengantarkanb Ir. Muhammad Tayeb ke proses hukum. Jika sebelumnya Tayeb diduga terlibat kasus korupsi proyek bor air dalam Tahun 2008 lalu, kemudian kasus pengadaan bibit bawang merah Tahun 2015 Rp.18 Milyar. Kali ini, pejabat asal Kecamatan Sape itu, kembali dihadapkan dengan dugaan korupsi dalam proyek kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi Tahun Anggaran 2016 senilai Rp.9,6 Milyar.
Bima, KS.- Indikasi korupsi itu tercium oleh sebuah LSM anti korupsi di Bima, dengan modus operandi yang dilakoni sejumlah oknum pejabat dan pegawai di Dispertapa, dengan meminta kembali uang sebanyak Rp.5,5Juta per kelompok, dari 169 kelompok yang tersebar di Wilayah Kabupaten Bima.
Atas dugaan itu, Senin (3/10), LSM Kipang Cabang Bima resmi menyerahkan laporan dugaan korupsi proyek yang bersumber dari APBN tersebut ke Kantor Kejaksaan Negeri Raba Bima. Laporan itu diterima langsung oleh Kajari Bima, Eko Prayitno,SH,MH di ruang kerjanya, didampingi beberapa Jaksanya. Laporan dari LSM Kipang bernomor 32/LSM-KIPANG-BIMA/IX/2016.
Ketua LSM Kipang NTB, Budiman MS dalam keterangan persnya menguraikan, persoalan tersebut sengaja digiring ke ranah hukum Senin (03/10) itu, menyusul dugaan praktek pelanggaran hukum pada sejumlah item pekerjaan proyek dimaksud. Yaitu, terkuak dugaan penarikan uang sebesar Rp.5,5 juta rupiah per kelompok yang terakomodir dalam program tersebut. Praktek tak terpuji itu diduga melibatkan oknum Pejabat di dinas tersebut.
"Kami mencium aroma korupsi pada kegiatan irigasi tersebut. Dugaan itu diperkuat dengan hasil investigasi kami di lapangan, oknum pejabat itu diduga meminta uang Rp.5,5 juta pada setiap kelompok yang ada," terang pegiat LSM berbadan gembrot yang biasa disapa Bang Dal itu.
katanya, dari hasil dugaan kejahatan tersebut, indikasi kerugian negara mencapai Rp. 929,5 juta. Angka yang nyaris mendekati miliaran rupiah itu didapat dari angka pengumpulan uang per kelompok dikali jumlah kelompok yang tersebar disejumlah kecamatan se kabupaten Bima."Bayangkan saja, berapa total uang yang didapat dari praktek itu, Rp.5,5 juta dikali 169 jumlah kelompok," bebernya.
Temuan adanya dugaan korupsi melalui kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Mendukung Tanaman Pangan / Program Pengembangan Prasarana dan Sasaran pertanian itu, diperkuat dengan adanya pengakuan beberapa kelompok dari 169 kelompok tani yang ada. Pengakuan soal itu, bukan saja disampaikan secara Lisan melainkan juga secara tertulis lewat surat pernyataan. Intinya, dalam surat pernyataan sebagai bukti pendukung untuk proses hukum sekaligus keterangan saksi seputar kasus tersebut diakui telah terjadi penarikan uang Rp.5,5 juta."Beberapa kelompok mengaku telah menyetor uang sesuai permintaan oknum pejabat di dinas setempat. Saksi dari kelompok tani itu bahkan mengaku tidak mengetahui dengan jelas peruntukan uang jutaan rupiah itu, yang mereka tahu cuman memenuhi permintaan oknum tersebut," tandasnya.
Tak hanya itu, pihaknya pun menemukan dugaan kejahatan lain. Modelnya, sebelum uang itu dicairkan, rekening kelompok tani disinyalir berada dalam pegangan oknum pejabat dimaksud. Ia menduga, hal itu dilakukan demi dan untuk memuluskan modus dugaan penarikan uang pada program itu. Celah lain sebagai alat mempermudah praktek tersebut, terdapat pada rekomendasi pencairan dana dari dinas setempat. Sebab, cair dan tidaknya dana yang berkisar antara Rp.56 juta hingga Rp.64 juta per kelompok itu tergantung rekomendasi pencairan dinas."Kalau tidak ada rekomendasi, anggaranya sudah jelas tidak bisa dicairkan oleh Bank. Saya menduga, celah itu dimanfaatkan untuk memuluskan praktek kejahatan tersebut," duganya.
Atas dugaan memperkaya diri dan atau kelompok tertentu, juga dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang, pihaknya meminta kepada kejaksaan untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Hal itu, demi mewujudkan upaya pemberantasan korupsi yang menjadi agenda nasional sekaligus menjadi hajatan bersama bangsa indonesia sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 05 tahun 2004, tentang percepatan pemberantasan korupsi dan demi mewujudkan pemerintah yang bersih dan transparansi."Saya minta, pihak kejaksaan untuk serius menangani dugaan korupsi itu. Usut tuntas, hingga berhasil menjebloskan pelaku ke dalam jeruji besi. Kalau tidak dapat dijerat dengan kasus sumur bor air dalam, mungkin lewat kasus ini. Sekali lagi, panggil dan periksa siapapun pelakunya tanpa membedakan status sosial," pintanya tegas.
Menanggapi laporan itu, Kepala Kejaksaan, Eko Prayitno, SH, MH mengaku akan menindalnajuti laporan dari LSM tersebut. Namun, itu dibutuhkan proses dan waktu serta dukungan semua elemen yang ada."InsaAllah, kami akan menindaklanjuti laporan dari teman-teman LSM ini," akunya. (AR-02)
 |
| Ilustrasi |
Atas dugaan itu, Senin (3/10), LSM Kipang Cabang Bima resmi menyerahkan laporan dugaan korupsi proyek yang bersumber dari APBN tersebut ke Kantor Kejaksaan Negeri Raba Bima. Laporan itu diterima langsung oleh Kajari Bima, Eko Prayitno,SH,MH di ruang kerjanya, didampingi beberapa Jaksanya. Laporan dari LSM Kipang bernomor 32/LSM-KIPANG-BIMA/IX/2016.
Ketua LSM Kipang NTB, Budiman MS dalam keterangan persnya menguraikan, persoalan tersebut sengaja digiring ke ranah hukum Senin (03/10) itu, menyusul dugaan praktek pelanggaran hukum pada sejumlah item pekerjaan proyek dimaksud. Yaitu, terkuak dugaan penarikan uang sebesar Rp.5,5 juta rupiah per kelompok yang terakomodir dalam program tersebut. Praktek tak terpuji itu diduga melibatkan oknum Pejabat di dinas tersebut.
"Kami mencium aroma korupsi pada kegiatan irigasi tersebut. Dugaan itu diperkuat dengan hasil investigasi kami di lapangan, oknum pejabat itu diduga meminta uang Rp.5,5 juta pada setiap kelompok yang ada," terang pegiat LSM berbadan gembrot yang biasa disapa Bang Dal itu.
katanya, dari hasil dugaan kejahatan tersebut, indikasi kerugian negara mencapai Rp. 929,5 juta. Angka yang nyaris mendekati miliaran rupiah itu didapat dari angka pengumpulan uang per kelompok dikali jumlah kelompok yang tersebar disejumlah kecamatan se kabupaten Bima."Bayangkan saja, berapa total uang yang didapat dari praktek itu, Rp.5,5 juta dikali 169 jumlah kelompok," bebernya.
Temuan adanya dugaan korupsi melalui kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Mendukung Tanaman Pangan / Program Pengembangan Prasarana dan Sasaran pertanian itu, diperkuat dengan adanya pengakuan beberapa kelompok dari 169 kelompok tani yang ada. Pengakuan soal itu, bukan saja disampaikan secara Lisan melainkan juga secara tertulis lewat surat pernyataan. Intinya, dalam surat pernyataan sebagai bukti pendukung untuk proses hukum sekaligus keterangan saksi seputar kasus tersebut diakui telah terjadi penarikan uang Rp.5,5 juta."Beberapa kelompok mengaku telah menyetor uang sesuai permintaan oknum pejabat di dinas setempat. Saksi dari kelompok tani itu bahkan mengaku tidak mengetahui dengan jelas peruntukan uang jutaan rupiah itu, yang mereka tahu cuman memenuhi permintaan oknum tersebut," tandasnya.
Tak hanya itu, pihaknya pun menemukan dugaan kejahatan lain. Modelnya, sebelum uang itu dicairkan, rekening kelompok tani disinyalir berada dalam pegangan oknum pejabat dimaksud. Ia menduga, hal itu dilakukan demi dan untuk memuluskan modus dugaan penarikan uang pada program itu. Celah lain sebagai alat mempermudah praktek tersebut, terdapat pada rekomendasi pencairan dana dari dinas setempat. Sebab, cair dan tidaknya dana yang berkisar antara Rp.56 juta hingga Rp.64 juta per kelompok itu tergantung rekomendasi pencairan dinas."Kalau tidak ada rekomendasi, anggaranya sudah jelas tidak bisa dicairkan oleh Bank. Saya menduga, celah itu dimanfaatkan untuk memuluskan praktek kejahatan tersebut," duganya.
Atas dugaan memperkaya diri dan atau kelompok tertentu, juga dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang, pihaknya meminta kepada kejaksaan untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Hal itu, demi mewujudkan upaya pemberantasan korupsi yang menjadi agenda nasional sekaligus menjadi hajatan bersama bangsa indonesia sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 05 tahun 2004, tentang percepatan pemberantasan korupsi dan demi mewujudkan pemerintah yang bersih dan transparansi."Saya minta, pihak kejaksaan untuk serius menangani dugaan korupsi itu. Usut tuntas, hingga berhasil menjebloskan pelaku ke dalam jeruji besi. Kalau tidak dapat dijerat dengan kasus sumur bor air dalam, mungkin lewat kasus ini. Sekali lagi, panggil dan periksa siapapun pelakunya tanpa membedakan status sosial," pintanya tegas.
Menanggapi laporan itu, Kepala Kejaksaan, Eko Prayitno, SH, MH mengaku akan menindalnajuti laporan dari LSM tersebut. Namun, itu dibutuhkan proses dan waktu serta dukungan semua elemen yang ada."InsaAllah, kami akan menindaklanjuti laporan dari teman-teman LSM ini," akunya. (AR-02)
COMMENTS