Sebanyak 2.800 tenaga Honorer dan Sukarela yang mengabdi di Sekolah Menengah Atas - Sekolah Menengah Kejuruan (SMA - SMK) mau tidak mau har...
Sebanyak 2.800 tenaga Honorer dan Sukarela yang mengabdi di Sekolah Menengah Atas - Sekolah Menengah Kejuruan (SMA - SMK) mau tidak mau harus menerima kenyataan pahit. Sebab, ribuan pengabdi di Dunia Pendidikan itu, baik sebagai tenaga administrasi maupun tenaga pendidik bakal menjadi pengangguran. Pemicunya, karena pengalihan status SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten / Kota ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Sehingga,Pemerintah Provinsi (pemprov) NTB hanya menerima guru maupun tenaga adminsitrasi berstatus ASN, sementara yang berstatus sukarela atau honor daerah tetap menjadi tanggungjawab Daerah masing-masing.
Bima, KS.- Kepala BKD Kabupaten Bima, H.A. Wahab, SH saat dikonfirmasi terkait rencana peralihan status seluruh aset SMAN dan SMK diruang kerjanya mengaku, sesuai hasil koordinasi dengan pemprov NTB, untuk peralihan status SMA dan SMK dari pihak pemprov NTB hanya menerima pengalihan pegawai atau guru berstatus ASN dan aset.Sementara untuk nasib tenaga honda di smk dan sma dikembalikan ke daerah.” hanya ASN saja yang dialihkan, jadi tidak diserahkan semuanya termasuk yang honor, “ ujar mantan Kepala Inspektorat tersebut.
Soal nasib tenaga honda lanjut Putra asal Kecamatan Langgudu itu, akan menjadi urusan Pemerintah Daerah (pemda) masing-masing Kota dan kabupaten."Itupun, khusus yang honda yang mengantongi SK Bupati dan selama ini dibiayai melalui APBD," katanya.
Bagaimana dengan nasib honorer sukarela? menanggapi hal itu, pejabat yang dikenal mahal senyum itu mengaku itu diluar tanggungjawab Pemda. Pasalnya, mereka honor sukarela dan akan menjadi urusan sekolah masing-masing.“Dalam aturan yang di serahkan hanya tenaga kependidkan terdiri dari guru, pengawas dan tenaga administrasi. yang status honor sukarela bukan lagi tanggungjawab daerah, yang akan dipikirkan yang honor daerah sesuai sk bupati dan dibiayai oleh daerah hanya itu.” Pungkas mantan Asisten I setda Pemkab Bima tersebut.
Mengenai penempatan guru honda,apakah akan ditempatkan ditingkat SMP? hal itu akan dijawab kemudian, lebih lanjut dibahas bersama kepala daerah, dan akan melihat dulu data pasti jumlah tenaga honda ini diseluruh jenjang SMA dan SMK."Apakah akan ditempati ditingkat smp atau akan mengajar dan diperbantukan kembali ke SMA sebelumnya,itu akan jadi pembahasan lebih lanjut bersama pemprov NTB," terangnya. (AR-02)
 |
| Ilustrasi |
Soal nasib tenaga honda lanjut Putra asal Kecamatan Langgudu itu, akan menjadi urusan Pemerintah Daerah (pemda) masing-masing Kota dan kabupaten."Itupun, khusus yang honda yang mengantongi SK Bupati dan selama ini dibiayai melalui APBD," katanya.
Bagaimana dengan nasib honorer sukarela? menanggapi hal itu, pejabat yang dikenal mahal senyum itu mengaku itu diluar tanggungjawab Pemda. Pasalnya, mereka honor sukarela dan akan menjadi urusan sekolah masing-masing.“Dalam aturan yang di serahkan hanya tenaga kependidkan terdiri dari guru, pengawas dan tenaga administrasi. yang status honor sukarela bukan lagi tanggungjawab daerah, yang akan dipikirkan yang honor daerah sesuai sk bupati dan dibiayai oleh daerah hanya itu.” Pungkas mantan Asisten I setda Pemkab Bima tersebut.
Mengenai penempatan guru honda,apakah akan ditempatkan ditingkat SMP? hal itu akan dijawab kemudian, lebih lanjut dibahas bersama kepala daerah, dan akan melihat dulu data pasti jumlah tenaga honda ini diseluruh jenjang SMA dan SMK."Apakah akan ditempati ditingkat smp atau akan mengajar dan diperbantukan kembali ke SMA sebelumnya,itu akan jadi pembahasan lebih lanjut bersama pemprov NTB," terangnya. (AR-02)
COMMENTS