PASANG IKLAN
600x90
Hub. 0853-3873-1387

Slider[Style1]

advertisement

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5



PASANG IKLAN
600x90
Hub. 0853-3873-1387
advertisement

BAGIKAN:



JAKARTA, (Koran Stabilitas.Com) - Sekilas perjalanan Bank DKI pertama kali didirikan tanggal 30 April tahun 1961 dengan nama "PT Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya". Bank DKI sendiri dibangun untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah guna meningkatkan taraf hidup rakyat (Jakarta khususnya).
Pemegang saham utama di awal pembentukan Bank DKI adalah Pemerintah DKI Jakarta dengan total saham 200 lembar. Sementara 50 lembar sisanya menjadi milik PT Asuransi Jiwa Bumi Poetra. Dan jumlah modal disetor awal mencapai Rp 2,5 juta.
Kemudian, Bank DKI berubah menjadi Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta pada tahun 1978 dalam rangka penyesuaian ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah dan berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 6 Tahun 1978.
Pada tanggal 30 November 1992, Bank DKI resmi menjadi Bank Devisa. Lalu, berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 1993 tanggal 15 Januari 1993 dilakukan penambahan modal dasar dari sebesar Rp. 50.000.000.000 menjadi sebesar Rp. 300.000.000.000.
Baru pada tahun 1999, Bank DKI kembali ke bentuk perseroan terbatas setelah Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta selaku Pemegang Saham menerbitkan Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta No. 1 tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta.
Hingga pada tahun 2012, Bank DKI mendapatkan penambahan modal dasar besar-besaran, yang awalnya Rp. 1.500.000.000.000 menjadi Rp. 3.500.000.000.000. Keputusan ini juga telah mendapatkan Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia saat itu.
Tercatat sampai September tahun 2014, total modal yang dimiliki oleh Bank DKI mencapai angka Rp4.405.948.000.000. Sementara pemegang saham utama tetap Pemerintah Daerah DKI Jakarta dengan pembagian hingga 99,95 persen. Sedang sisa 0,05 persen dimiliki oleh PD Pasar Jaya. 

Bank DKI Diharapkan Tingkatkan Kinerjanya

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) menekankan kepada pihak Bank DKI mereka meningkatkan target pencapaiannya, dan semakin optimal serta berguna bagi warga DKI Jakarta.

Dia berharap, peran Bank DKI bisa maksimal untuk hadir di tengah-tengah geliat kehidupan warga Jakarta, maka hal itu akan berdampak besar pada perubahan di sejumlah sendi kehidupan masyarakat ibukota.

"Kita mesti dorong Bank DKI seperti bank umum yang lain. Ada ATM di mana-mana. Karena kan kantor lurah begitu banyak. Kasarnya itu tiap RW harus ada Bank DKI," kata Ahok di kawasan Ancol, Jakarta Utara.

Ahok mencontohkan, apabila konsep e-money yang ditekankannya itu sudah bisa dijalankan oleh Bank DKI, dirinya yakin bahwa hal itu akan turut membantu sejumlah aspek dari yang terkecil, sampai yang cukup besar dalam aktivitas harian masyarakat kota pada umumnya.

"Nanti kita juga mau dorong anak-anak sekolah, kalau mau belanja makanan itu pake e-money. Biar bisa dikontrol antara jajanannya sama kualitas makanan pedagangnya. Apalagi mengenai KJP. KJP itu enggak bisa ditarik satu sen pun, jadi saya mau harus pakai debit semuanya," kata Ahok menegaskan.

Selain itu, sektor pendukung ekonomi mikro, dalam hal ini para pedagang kelontong, juga bisa ikut merasakan keuntungan jika saja Bank DKI sebagai fasilitatornya bisa menjalankan sistem, yang mendukung mereka dalam menjalankan usahanya.

"Nah kita mau dorong agar toko kelontong bisa bersaing, asal ngambil barangnya digrosir. Kalau seluruh toko kelontong bisa begitu, pasar modern pasti kalah saing, karena kelontong kan lebih dekat dan lebih murah. Apalagi ditambah modal dari Bank DKI, pasti pasar modern kalah," kata Ahok.

"Tapi kita juga belum bisa jamin memang bahwa toko kelontong itu, udah dapet murah, tapi jualnya tetep mahal, ya itu susah memang kontrolnya," katanya menambahkan.

Ahok bercita-cita jadikan Bank DKI setara BCA

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) berencana menjadikan Bank DKI setara dengan bank komersil, seperti BCA dan Mandiri. Namun untuk mencapainya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus menyuntikan dana sebesar Rp 30 triliun.

Ahok mengatakan, untuk dapat setara dengan bank komersil, Bank DKI perlu mendapatkan modal Rp 30 triliun. Sebab saat ini modal yang dimiliki Bank DKI baru Rp 3 triliun, atau masih pada buku tiga. Sedangkan untuk setara dengan bank komersil perlu naik ke buku empat.

"Jadi bank itu ada istilahnya buku. Kalau kamu mau naik ke buku tiga kamu harus setor Rp 3 triliun. Kalau BPD (Bank Pembangunan Daerah) itu syaratnya setor Rp 1 triliun. Kalau mau buku tiga setornya Rp 3 triliun, modal kamu. Kalau kamu mau buku empat, setara dengan bank komersil mesti setor kira-kira Rp 30 triliun," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta.

Dia menambahkan, sementara ini Bank DKI tidak bisa melakukan ekspansi besar-besaran ke BPD. "Kalau kami sekarang baru buku tiga. Kami beli saham bank pembangunan daerah lain cuman dua puluh persen. Kalau kami udah naik, kami bisa beli sampai 40-48 persen," ungkap mantan Bupati Belitung Timur ini.

Untuk merealisasikan rencananya, Pemprov DKI Jakarta akan menyuntikkan dana secara berkala. Nilai suntikan modal sebesar Rp 10 triliun. Namun, Ahok mengungkapkan, penanaman modal tersebut terkendala Peraturan Daerah (Perda) Penyertaan Modal Pemerintah (PMP). Sehingga harus diajukan ulang agar dapat memberikan modal lebih besar ke Bank DKI.

"Rp 10 triliun kami suntikin. Emang harus ngajuin lagi ubah lagi raperdanya. Udah dapet. Loe harus ngajuin lagi raperdanya tahun depan supaya setor modalnya bisa lebih gede. 2017 kami anggap sudah bisa (setara bank komersil)," tutupnya.
Sekadar diketahui, saat ini Bank DKI juga giat meningkatkan kinerja dan mengejar rasio keuangannya agar terus tumbuh. Sampai dengan triwulan I tahun 2013, Bank DKI sudah berhasil membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp 212 miliar. Nilai ini sudah mencapai 27 persen dari target laba tahun ini yang dipatok sebesar Rp 782 miliar.

Hingga akhir 2012, aset yang dimiliki Bank DKI mencapai Rp 27 triliun naik 36,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya Rp 19,5 triliun dengan keuntungan bersih (setelah pajak) mencapai Rp 339 miliar atau naik 12,6 persen dibanding capaian 2011 yang hanya Rp 301 miliar. 

Ahok ingatkan pegawai Bank DKI: Kalau kalian malas, saya pecat!

Kita akan membersihkan BUMD. Jadi kalau anda masih kerja pake cara lama, kalian akan saya pecat. Karena ini kan uang rakyat, kalau kalian kerjanya malas, ya saya stafkan.

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menjadi pembicara pada Workshop Rencana Kerja dan Anggaran PT. Bank DKI Tahun 2015, lalu, di Candi Bentar Ballroom, Putri Duyung Resort, Ancol, Jakarta Utara.

Dalam pidatonya, Ahok mengatakan, demi upaya pencapaian target dan pengembangan segala aspek bisnis Bank DKI di tahun 2015 ini, dirinya berpegang teguh pada evaluasi dan restrukturisasi para pegawai, sebagai tulang punggung kinerja Bank DKI.

"Kita akan membersihkan BUMD. Jadi kalau anda masih kerja pake cara lama, kalian akan saya pecat. Karena ini kan uang rakyat, kalau kalian kerjanya malas, ya saya stafkan," kata Ahok.

Ahok mengatakan, dirinya sadar bahwa begitu banyak pejabat di lingkungan Bank DKI, yang kinerjanya harus dimonitor dan dievaluasi. Hal itu menurutnya menjadi permasalahan yang penting, dengan sejumlah target yang harus dicapai Bank DKI di tahun 2015 yang lalu.

"Kita tahu dulu bapak ibu yang jadi pegawai dan pejabat di Bank DKI, mungkin ada beberapa yang jadi titipan pejabat-pejabat Bank DKI sebelumnya. Dulu waktu masuk Bank DKI masih muda, jadi sekarang sudah agak senior. Tapi saya tekankan, ibarat seperti ranting pohon, kita tidak bicara berapa usianya. Kalau dia tidak nempel lagi di pokok pohon, ia akan mengering dan mati. Maka mereka harus mengikuti dan menjalani semua sistem yang dibangun Bank DKI untuk mencapai target tahun ini," kata Ahok

"Maka ketika Anda sudah terlalu lama di Bank DKI, tahun ini saya akan stafkan jika kinerja anda mengecewakan. Karena buat saya, lebih baik saya salah menstafkan orang, daripada dia jadi pejabat. Karena jika dia salah, warga DKI bisa menderita 5 tahun karena salah pilih orang, yang tidak bisa mengatur keuangan mereka yang dikelola Pemprov di Bank DKI ini," katanya menambahkan.

Acara yang mengusung tema "Bank DKI Excellence; Semangat Menjadi Icon Bagi Perbankan Nasional" ini juga mengundang Dirut Bank DKI Eko Budi Wiyono, Ketua Komisioner OJK, Muliaman Dharmansyah Hadad, dan Komisaris Utama Bank DKI, Hasan Basri Saleh.

Dalam setiap pemaparannya, para undangan tersebut menyampaikan sejumlah masukan bagi Bank DKI, sesuai perannya masing-masing sebagai pembicara dalam acara workshop tersebut. 
Bank DKI yang biasa dikenal sebagai bank pembangunan daerah DKI merupakan bank yang sahamnya 99,94% dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan 0,06% dimiliki oleh PD Pasar Jaya. Bank DKI melayani berbagai jenis jasa dan layanan baik konvensional maupun syariah sebagaimana perbankan lainnya, mulai dari produk dana yaitu giro, tabungan Monas, tabungan Simpeda, Tabunganku dan deposito, serta melayani berbagai jenis kredit dan pembiayaan mulai dari KMK (Kredit Modal Kerja), KMG (Kredit Multiguna), KPR (Kredit Kepemilikan Rumah), Griya Monas, KUR (Kredit Usaha Rakyat), Kredit KUMK Monas, berbagai kredit mikro seperti Monas 25, Monas 75, Monas 500 serta kredit lainnya.#3Penulisan artikel ini diperoleh dari berbagai narasumber, dan info ini juga mengingatkan kita tentang sepak terjang sebuah Bank DKI selama ini. (FS.Donggo/KS.Com)

advertisement


BAGIKAN:
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Komentar Facebook

Tidak ada komentar:

Post a Comment


Untuk dapat memberikan komentar, Anda harus menggunakan salah satu akun atau profile yang Anda miliki. Bila tidak ada, silahkan pilih sebagai "Anonymous"

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *