Doktor Ibnu Kaldum mengungkapkan keraguan kejujuran Walikota Bima, HM Qurais H.Abdin dan terhadap H.Arahman H.Abidin Wakil Walikota Bima. In...
Doktor Ibnu Kaldum mengungkapkan keraguan kejujuran Walikota Bima, HM Qurais H.Abdin dan terhadap H.Arahman H.Abidin Wakil Walikota Bima. Indikator keraguannya itu adalah tidak didefinitifkannya Sekretaris Daerah (Sekda) Kota, Kadis PU dan sejumlah jabatan strategis yang tidak diperbolehkan untuk di jabat oleh seorang pelaksana tugas.
KOTA BIMA, KS.- “Saya menilai bahwa H.Qurais dan H.Arahman it bukan seorang pemimpin yang jujur dan adil dalam memeneg pemerintah Kota Bima selama ini. Mestinya, sikap transparansi dan akuntabel itu harus dijunjung tinggi oleh H.Qurais dan H.Arahman, tapi justru saya melihat kedua kepala Daerah itu menghianati amanat rakyat saat ini,” kata Ketua STKIP Taman Siswa Bima itu.
Ibnu mengakui bahwa Walikota Bima sering menghadirkan Menpan RI di Kota Bima, itu bermaksud menunjukan pada publik bahwa Walikota disenangi oleh pejabat Negara. Tapi, apa gunanya jika sejumlah jabatan tertentu seperti sekda sudah beberapa bulan ini diduduki oleh Plt.
“Bukankah ini salah satu bentuk atau bukti bahwa Walikota Bima ingin mengelola sendiri APBD Kota Bima, bahkan dapat didudga Walikota Bima banyak menggunakan APBD diluar batas dan kewenangannya sebagai kepala Daerah,” duganya.
Ia berharap agar segera mungkin Walikota Bima merekrut ulang calon sekda definitif. Bila tidak, maka Walikota Bima dapat dituding sebagai seorang kepala Daerah yang jauh dari sikap jujur dan adil.”Saya bertanya sekarang, apa maksud dan tujuan Walikota sampai berbulan bulan menempatkan seorang Plt seperti ini,” tanya Ibnu anak pertama Ketua PGRI Kota Bima, Drs.H.Sudirman, M.Pd tersebut.
Imbas ditempatinya jabatan strategis oleh Plt adalah tidak akan bisa mengambil sikap atau keputusan yang bersifat strategis terutama mengenai tata kelola keuangan Daerah Kota Bima disisa akhir jabatan Walikota dan Wakil Walikota Bima sekarang.
“Kebijakan Walikota yang memPlt kan Sekda ini menandakan bahwa di lingkup pemkot tidak memiliki sumber daya manusia yang bisa menduduki jabatan itu. Nah, sayang sekali, di saat Kota bima tengah maju dan berkembang seperti ini, tidak memiliki sumber daya manusia untuk duduk di jabatan Sekda. Atau ini, bentuk sikap diktator seorang Walikota Bima yang menganggap kekuasaan segala-galanya,” pungkasnya.
Sepengetahuan Ibnu,beberapa waktu lalu ada 20 pejabat pemkot yang mengikuti pelatihan revolusi mental di STPDN NTB. Itu artinya, menguji kemampuan para pejabat pemkot yang layak atau tidak untuk menduduki jabatan sekda.”Saya melihat walikota bima tidak ingin sekda di definitifkan, melainkan di PLT saja, sehingga dengan mudahpun walikota mengotak-atik kebijakan pengelolaan keuangan Daerah Kota Bima sekarang dan seterusnya,” tandasnya.
Apa tanggapan Walikota Bima HM Qurais H.Abidin atas statemen Doktor muda tersebut ?. Plt Sekda Drs.Muhtar, MM beberapa waktu lalu yang hendak dikonfirmasi enggan berkomentar.”Silahkan tanya walikota soal itu,” sarannya kepada wartawan.(KS-R01)
 |
| Doktor Ibnu Kaldum. Foto: Berita11.com |
KOTA BIMA, KS.- “Saya menilai bahwa H.Qurais dan H.Arahman it bukan seorang pemimpin yang jujur dan adil dalam memeneg pemerintah Kota Bima selama ini. Mestinya, sikap transparansi dan akuntabel itu harus dijunjung tinggi oleh H.Qurais dan H.Arahman, tapi justru saya melihat kedua kepala Daerah itu menghianati amanat rakyat saat ini,” kata Ketua STKIP Taman Siswa Bima itu.
Ibnu mengakui bahwa Walikota Bima sering menghadirkan Menpan RI di Kota Bima, itu bermaksud menunjukan pada publik bahwa Walikota disenangi oleh pejabat Negara. Tapi, apa gunanya jika sejumlah jabatan tertentu seperti sekda sudah beberapa bulan ini diduduki oleh Plt.
“Bukankah ini salah satu bentuk atau bukti bahwa Walikota Bima ingin mengelola sendiri APBD Kota Bima, bahkan dapat didudga Walikota Bima banyak menggunakan APBD diluar batas dan kewenangannya sebagai kepala Daerah,” duganya.
Ia berharap agar segera mungkin Walikota Bima merekrut ulang calon sekda definitif. Bila tidak, maka Walikota Bima dapat dituding sebagai seorang kepala Daerah yang jauh dari sikap jujur dan adil.”Saya bertanya sekarang, apa maksud dan tujuan Walikota sampai berbulan bulan menempatkan seorang Plt seperti ini,” tanya Ibnu anak pertama Ketua PGRI Kota Bima, Drs.H.Sudirman, M.Pd tersebut.
Imbas ditempatinya jabatan strategis oleh Plt adalah tidak akan bisa mengambil sikap atau keputusan yang bersifat strategis terutama mengenai tata kelola keuangan Daerah Kota Bima disisa akhir jabatan Walikota dan Wakil Walikota Bima sekarang.
“Kebijakan Walikota yang memPlt kan Sekda ini menandakan bahwa di lingkup pemkot tidak memiliki sumber daya manusia yang bisa menduduki jabatan itu. Nah, sayang sekali, di saat Kota bima tengah maju dan berkembang seperti ini, tidak memiliki sumber daya manusia untuk duduk di jabatan Sekda. Atau ini, bentuk sikap diktator seorang Walikota Bima yang menganggap kekuasaan segala-galanya,” pungkasnya.
Sepengetahuan Ibnu,beberapa waktu lalu ada 20 pejabat pemkot yang mengikuti pelatihan revolusi mental di STPDN NTB. Itu artinya, menguji kemampuan para pejabat pemkot yang layak atau tidak untuk menduduki jabatan sekda.”Saya melihat walikota bima tidak ingin sekda di definitifkan, melainkan di PLT saja, sehingga dengan mudahpun walikota mengotak-atik kebijakan pengelolaan keuangan Daerah Kota Bima sekarang dan seterusnya,” tandasnya.
Apa tanggapan Walikota Bima HM Qurais H.Abidin atas statemen Doktor muda tersebut ?. Plt Sekda Drs.Muhtar, MM beberapa waktu lalu yang hendak dikonfirmasi enggan berkomentar.”Silahkan tanya walikota soal itu,” sarannya kepada wartawan.(KS-R01)
COMMENTS