PASANG IKLAN
600x90
Hub. 0853-3873-1387

Slider[Style1]

advertisement

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5



PASANG IKLAN
600x90
Hub. 0853-3873-1387
advertisement

BAGIKAN:

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bima, Muhammad Aminurlah,SE alias Maman menyesalkan sikap Manager Dana Bos Drs.H.Lukman yang diduga telah memotong dana bos seluruh sekolah sebanyak 20 persen untuk pembelian buku sekolah. Akibat pemotongan tersebut, tentu berimbas pada kebijakan sekolah, salah satunya berkaitan dengan kebutuhan penting di masing-masing sekolah.

Muhammad Aminurlah,SE

BIMA, KS.- Memang kata Maman, penggunaan dana bos terdapat item pembelian buku. Dan itu menjadi tanggungjawab dan kewenangan masing-masing sekolah bukan oleh Dinas apalagi oleh Manager Dana Bos. Kebijakan dengan memotong langsung 20 persen dalam pencairan pertama dana bos itu adalah sebuah kebijakan yang keliru dan merugikan sekolah, dan terdapat indikasi kuat bahwa ada bisnis buku yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, dengan melibatkan orang dalam Dinas Dikpora Kabupaten Bima sendiri.

“Saya tidak mengatakan bahwa dalam bisnis buku itu ada keterlibatan manager dana bos, tapi kebijakan memotong langsung 20 persen adalah tindakan yang salah dan melawan hukum. Bagaimana kalau sekolah-sekolah marah dan datang mempertanyakan ke Dikpora soal pemotongan tersebut. Itu akan menjadi masalah besar dan menciptakan instabilitas di Daerah Kabupaten Bima,” paparnya.

Maman juga meminta kepada Bupati Bima, Wakil Bupati Bima serta Kepala Dinas Dikpora agar tidak tinggal diam dalam kaitan pemotongan dana bos tersebut, bila tidak ingin ada masalah dikemudian hari.”Sekali lagi, saya minta agar kebijakan itu ditarik kembali dan berikan kewenangan kepada masing-masing sekolah untuk membeli sendiri buku sekolah, bukan diatur dalam satu arah atau satu tempat, sehingga patut dicurigai ada oknum yang tengah bisnis buku di Dikpora Kabupaten Bima sekarang,” duganya.

Senada juga disampaikan Ketua Komisi I, Sulaiman MT,SH. Dengan tegas duta Gerindra itu meminta segera cairkan kembali dana bos yang pending di rekening tersebut oleh seluruh sekolah.”Jangan membuat gaduh lagi di Dikpora. Cukup beberapa tahun lalu ada oknum pegawai di dunia pendidikan yang masuk penjara karena korupsi, karena saya menduga tidak tutup kemungkinan dengan pemotongan dana bos tersebut akan menjadi masalah hukum di kemudian hari,” jelasnya.

Diakhir komentarnya, dengan tegas Sulaiman meminta Bupati tidak tutup mata dengan pemotongan dana bos.”Intinya, pemotongan dana bos itu ada oknum yang berbisnis buku memanfaatkan oknum pejabat di Dikpora dan mengorbankan sekolah-sekolah,” pungkasnya.(KS-IB02)

advertisement


BAGIKAN:
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Komentar Facebook

Tidak ada komentar:

Post a Comment


Untuk dapat memberikan komentar, Anda harus menggunakan salah satu akun atau profile yang Anda miliki. Bila tidak ada, silahkan pilih sebagai "Anonymous"

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *