PASANG IKLAN
600x90
Hub. 0853-3873-1387

Slider[Style1]

advertisement

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5



PASANG IKLAN
600x90
Hub. 0853-3873-1387
advertisement

BAGIKAN:

Keinginan Bupati Bima Hj.Indah Damayanti Putri untuk menempati Kantor Ibukota Kabupaten Bima yang baru di wilayah Kecamatan Woha pasca HUT Kabupaten Bima tanggal 5 Juli 2017 kemarin terputus di jalan. Bagaimana tidak, selain kurangnya dukungan semua pihak juga belum layaknya Kantor tersebut untuk di tempati, mengacu pada kontruksi bangunan yang diduga amburadul, padahal sudah menghabiskan anggaran lebih dari Rp.50Milyar.” kata Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bima, Muhammad Aminurlah,SE saat melakukan konfrensi pers di ruang kerjanya kemarin.

Muhammad Aminurllah, SE (Maman)

BIMA, KS.- Pemerintah Kabupaten Bima sejak Tahun 2014 hingga Tahun 2017 sekarang mengalokasikan anggaran untuk penyelesaian pembangunan Kantor Bupati Bima di Woha, dengan rincian Tahun 2014 sekitar Rp.20 Milyar, Tahun 2015 Rp.18 Milyar , Tahun 2016 juga dialokasikan sekitar Rp.16Milyar, begitu juga di tahun sekarang pemerintah menganggarkan penyelesaian pembangunan kantor tersebut senilai belasan milyar. Namun sangat disayangkan, kontraktor yang dipercaya untuk mengerjakan pembangunan Kantor tersebut sesuai bestek atau mengutamakan mutu dan kualitas, namun faktanya kuantitas menjadi “incaran” rekanan.

Sehingga tak heran, fisik bangunan Kantor Bupati sekarang dinilai tidak layak untuk ditempati, dengan melihat konstruksi bangunan yang tidak sesuai anggaran yang telah dikeluarkan oleh pemeirntah.”Fisik bangunan Kantor Bupati sangat memprihatinkan sekali. Uang rakyat banyak digunakan untuk pembangunan Kantor tersebut, namun mutu proyek diabaikan, sehingga kondisi fisik bangunan sekarang, sangat tidak layak untuk digunakan sebagai aktivitas perkantoran pemerintah Kabupaten Bima,” kata Ketua DPD PAN Kabupaten Bima itu.

Maman berharap agar pihak pemerintah (eksekutif) tidak hanya melihat sisi luar bangunan Kantor Bupati Bima tersebut, tapi harus diutamakan pengawasan dalam pekerjaan oleh rekanan proyek, sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Apalagi, pekerjaan kantor Bupati sejak dibangun Tahun 2014 lalu hingga sekarang dikerjakan lebih dari satu kontraktor, sehingga berimbas pada mutu dan kualitas proyek yang ada.

“Kondisi kantor bupati sekarang tidak bermutu dan jauh dari harapan masyarakat Kabupaten Bima. Saya berharap agar pihak eksekutif segera mengambil sikap tegas dan serius terhadap rekanan yaitu melakukan audit khusus mengenai sejauhmana penggunaan uang yang digunakan untuk pekerjaan proyek tersebut, dibandingkan dengan fisik yang ada,” jelasnya.

Maman mengakui keinginan dan keikhlasan bupati untuk segera menempati Kantor Ibukota Kabupaten Bima tersebut. Namun, apa hendak dikata, kondisi kantor demikian tentu tidak harus memaksakan diri untuk segera menempatinya, melainkan harus diperbaiki lebih dulu, agar nyaman dalam beraktivitas perkantoran.

“Kalau dipaksa ditempati kantor tersebut, maka akan menimbulkan masalah kemudian hari, bahkan bisa membawa petaka bagi penghuni kantor tersebut. Masalahnya, fisik bangunan Kantor Bupati sekarang sangat amburadul dan diprediksikan akan membawa bencana disaat pegawai melaksanakan aktivitas perkantorannya nanti,” duganya.

Sementara Bupati Bima Hj. Indah Damayanti Putri berencana akan menempati kantor tersebut diawal Tahun 2018 mendatang.”Insya Allah awal Tahun depan sudah bisa menempati kantor Ibukota Kabupaten Bima di Woha. Di akhir tahun 2017 ini kita perbaiki dulu yang rusak atau membangun dulu sejumlah fasilita yang belum dibangun sekarang,” pungkasnya.(KS-IB02)

advertisement


BAGIKAN:
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Komentar Facebook

Tidak ada komentar:

Post a Comment


Untuk dapat memberikan komentar, Anda harus menggunakan salah satu akun atau profile yang Anda miliki. Bila tidak ada, silahkan pilih sebagai "Anonymous"

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *