Sikap anggota DPRD Kota Bima yang menjadi duta partai Bulan Bintang (PBB) Hj Anggriani,SE, yang tergabung dalam Fraksi Partai Amanat Nasiona...
Sikap anggota DPRD Kota Bima yang menjadi duta partai Bulan Bintang (PBB) Hj Anggriani,SE, yang tergabung dalam Fraksi Partai Amanat Nasional (F PAN) dalam pengambilan keputusan saat rapat paripurna DPRD Kota Bima belum lama ini, terkait dengan penambahan anggaran Rp 2,8 Miliyar untuk pembangunan Masjid Ama Hami, ditanggapi serius oleh ketua DPC PBB Kota Bima Syamsuddin,S.Sos. Katua DPC PBB menyesalkan sikap anggota DRPD Duta PBB tersebut, yang tidak berkoordinasi dan berkomunikasi dengan partai tentang sikap yang diambilnnya.
KOTA BIMA, KS.- Partai Bulan Bintang (PBB) adalah salah sat partai yang komit dan peduli untuk memperjuangka nasib rakyat di Kota Bima. Terbukti saat banjir bandang yang melanda Kota Bima, Partai PBB mulai dari tingkat pusat hingga daerah bahkan PBB dari daerah lainpun, ikut membantu meringankan beban warga yang tertimpa musibah.
Dalam kaitan ini, PBB pun masih memikirkan nasib warga korban banjir, dengan harapan wakilnya di DPRD dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat yang saat ini masih membutuhkan berbagai fasilitas, sarana dan prasarana pasca banjir. “ Nah ini yang saya sesalkan, selama ini Wakil PBB di DPRD Kota Bima, tidak pernah berkomunikasi dan berkoordinasi, tentang apa yang perlu diperjuankan di sana (DPRD,Red), sehingga partai tidak tahu apa saja aspirasi yang diperjuangkan didalam DPRD,”sesalnya.
Berkaitan dengan sikap Hj Anggriani, yang dengan serta merta menyetujui adanya penambahan anggaran untuk kelanjutan pembangnan masjid Amahami dalam RAPBD Perubahan, menurut Syamsuddin, merupakan tindakan yang sudah melampaui kewenangannya, karena sesuai d engan AD/ART Paartai, setiap anggota dewan wajib hukumnya untuk mengkoordinasikan dan mengkomunikasi, apa yang akan enjadi sikap dan keputusan dalam setiap rapat di dewan. “apapun yang menjadi keputusan, harus dikoordinasikan dan wajib di koordinasikan dengan partai. Tetapi itu tidak dilakukan. Bahkan dalam pemandangan umum fraksi saja, tidak pernah didiskusikan dengan partai. Artinya Hj Anggraini itu sudah, menghianati amanat partai, karena setiap, sikap dan keputusannya diambil sendiri tanpa mengkoordinasikan dengan partai yang diwakilinya,”ujar Ketua DPC PBB Syasuddin,Sos, via telpon karena masih berada di Markas DPP PBB Jakarta, minggu kemarin.
Menurut Syamsuddin, penambahan anggaran untuk pembangunan Masjid Amahami, belum urgen, karena masih banyak aitem atau pembangunan lain yang erlu diperjuangkan, mengingat kondisi Kota Bima belum pulih akibat terjangan banjir bandang tahun lalu. “Mengingat masih banyaknya kebutuhan masyarakat yang perlu diperhatikan, seharusnya penambahan anggaran itu dipending dulu. Tetapi karena tidak adanya koordinasi dengan partai, maka wakil PBB di DPRD itu nunut dengan anggota fraksi lainnya, padahal berbeda partai,”tuturnya.
Dijlaskan Syamsuddin, meskipun Duta PBB itu bergabung dengan partai PAN,bukan berarti sikap dan keputusan yang diambil nunut kepada partai lain. Tetapi harus kembali ke partai yang diwakili, sehingga apapnn sikap dan keputusan yang diambil adalah keputusan partai bukan keputusa pribadi. “Selama ini keputusan dan sikap yang diambil wakil PBB, tidak mewakili Partai. Karena tidak pernah berdisikusi dengan partai tentang apa yang menjadi fenomena dalam DPRD. Sekali lagi saya menyatakan, ini sama halnya, menghianati partainya sendiri, “tudingnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Bima Duta PBB Hj Anggriani,SE yang dimintai keterangannya terkait dengan hal tersebut mengaku, alasan persetyujuan penambahan anggaran tersebut, karena adanya penjelasan dari pihak dinas, yang menyebutkan anggaran untuk ornamen masjid tersebut belum tercantum dalam APDB murni. “Dengan penjelasan itu, maka kami yang tergabung dalam FPAN menyetujui penambahan anggaran Rp 2,8 Miliyar tersebut,”cetusnya.
Menanggapi wartawan terkait dengan sikap dan keputusannya, yang tidak berkoordinasi dengan Partai Hj Anggriani tidak menjawabnya. Saat di hubungi Via Telpon ia mengaku, tidak mendengar apa yang pertanyaan wartawan. Kemudian disepakati pertayaan itu dikirim via SMS agar jelas, namun tidak juga dibalas. Selang beberapa saat, balasan SMS dari Hj Anggriani mengaku, Hal yang normatif Tatib dewan dan Permendagri nomor 13 pedoman APBD. (KS-Mul)
 |
| Ketua DPC PBB Syasuddin,Sos |
KOTA BIMA, KS.- Partai Bulan Bintang (PBB) adalah salah sat partai yang komit dan peduli untuk memperjuangka nasib rakyat di Kota Bima. Terbukti saat banjir bandang yang melanda Kota Bima, Partai PBB mulai dari tingkat pusat hingga daerah bahkan PBB dari daerah lainpun, ikut membantu meringankan beban warga yang tertimpa musibah.
Dalam kaitan ini, PBB pun masih memikirkan nasib warga korban banjir, dengan harapan wakilnya di DPRD dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat yang saat ini masih membutuhkan berbagai fasilitas, sarana dan prasarana pasca banjir. “ Nah ini yang saya sesalkan, selama ini Wakil PBB di DPRD Kota Bima, tidak pernah berkomunikasi dan berkoordinasi, tentang apa yang perlu diperjuankan di sana (DPRD,Red), sehingga partai tidak tahu apa saja aspirasi yang diperjuangkan didalam DPRD,”sesalnya.
Berkaitan dengan sikap Hj Anggriani, yang dengan serta merta menyetujui adanya penambahan anggaran untuk kelanjutan pembangnan masjid Amahami dalam RAPBD Perubahan, menurut Syamsuddin, merupakan tindakan yang sudah melampaui kewenangannya, karena sesuai d engan AD/ART Paartai, setiap anggota dewan wajib hukumnya untuk mengkoordinasikan dan mengkomunikasi, apa yang akan enjadi sikap dan keputusan dalam setiap rapat di dewan. “apapun yang menjadi keputusan, harus dikoordinasikan dan wajib di koordinasikan dengan partai. Tetapi itu tidak dilakukan. Bahkan dalam pemandangan umum fraksi saja, tidak pernah didiskusikan dengan partai. Artinya Hj Anggraini itu sudah, menghianati amanat partai, karena setiap, sikap dan keputusannya diambil sendiri tanpa mengkoordinasikan dengan partai yang diwakilinya,”ujar Ketua DPC PBB Syasuddin,Sos, via telpon karena masih berada di Markas DPP PBB Jakarta, minggu kemarin.
Menurut Syamsuddin, penambahan anggaran untuk pembangunan Masjid Amahami, belum urgen, karena masih banyak aitem atau pembangunan lain yang erlu diperjuangkan, mengingat kondisi Kota Bima belum pulih akibat terjangan banjir bandang tahun lalu. “Mengingat masih banyaknya kebutuhan masyarakat yang perlu diperhatikan, seharusnya penambahan anggaran itu dipending dulu. Tetapi karena tidak adanya koordinasi dengan partai, maka wakil PBB di DPRD itu nunut dengan anggota fraksi lainnya, padahal berbeda partai,”tuturnya.
Dijlaskan Syamsuddin, meskipun Duta PBB itu bergabung dengan partai PAN,bukan berarti sikap dan keputusan yang diambil nunut kepada partai lain. Tetapi harus kembali ke partai yang diwakili, sehingga apapnn sikap dan keputusan yang diambil adalah keputusan partai bukan keputusa pribadi. “Selama ini keputusan dan sikap yang diambil wakil PBB, tidak mewakili Partai. Karena tidak pernah berdisikusi dengan partai tentang apa yang menjadi fenomena dalam DPRD. Sekali lagi saya menyatakan, ini sama halnya, menghianati partainya sendiri, “tudingnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Bima Duta PBB Hj Anggriani,SE yang dimintai keterangannya terkait dengan hal tersebut mengaku, alasan persetyujuan penambahan anggaran tersebut, karena adanya penjelasan dari pihak dinas, yang menyebutkan anggaran untuk ornamen masjid tersebut belum tercantum dalam APDB murni. “Dengan penjelasan itu, maka kami yang tergabung dalam FPAN menyetujui penambahan anggaran Rp 2,8 Miliyar tersebut,”cetusnya.
Menanggapi wartawan terkait dengan sikap dan keputusannya, yang tidak berkoordinasi dengan Partai Hj Anggriani tidak menjawabnya. Saat di hubungi Via Telpon ia mengaku, tidak mendengar apa yang pertanyaan wartawan. Kemudian disepakati pertayaan itu dikirim via SMS agar jelas, namun tidak juga dibalas. Selang beberapa saat, balasan SMS dari Hj Anggriani mengaku, Hal yang normatif Tatib dewan dan Permendagri nomor 13 pedoman APBD. (KS-Mul)
COMMENTS