PASANG IKLAN
600x90
Hub. 0853-3873-1387

Slider[Style1]

advertisement

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5



PASANG IKLAN
600x90
Hub. 0853-3873-1387
advertisement

BAGIKAN:

Pelaksanaan kegiatan fisik (Proyek) yang bersumber dari ADD/DDA tahun 2017 diwilayah Desa Raba Kecamatan Wawo, khususnya pada satu paket pembuatan Jalan Ekonomi di So. Wadu Jara, diduga kuat telah menyimpang dari aturan yang ditentukan.


BIMA, KS.- Ketua BPD, Mahmud, S. Pd bersama salah seorang anggota LPMD Desa Raba, Tasrif Ama Nasi kepada wartawan Koran Stabilitas mengungkapkan, bukti penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pembuatan jalan ekonomi senilai, Rp. 110 juta tersebut, tampak jelas pada kurang panjangnya jalan yang telah dikerjakan oleh pihak pelaksana proyek, dalam hal ini Sekretaris Desa (Sekdes) bersama Kasi Pembangunan Desa Raba, Ibrahim dan Nafsahu.

Menurut Mahmud, dalam gambar dan RAB, jalan ekonomi di lokasi So. Wadu Jara itu mestinya harus dikerjakan sepanjang 486 Meter. Namun berdasarkan realita yang terjadi saat ini, jalan untuk kepentingan para petani tersebut hanya dikerjakan 420 meter. Fakta ini kata Mahmud bukan mengada-ngada dan direkayasa, tapi murni sesuai hasil kontrol dan krosceknya di lapangan selaku ketua BPD, bahkan untuk mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh para pelaksana proyek, ia mengaku telah mengukur secara keseluruhan panjangnya jalan ekonomi tersebut dengan alat ukur (Meter) yang dibawa langsung dari rumahnya. "Pokoknya apapun alasan dari staf desa selaku pelaksana proyek tidak bisa dibenarkan. Karena kegiatan pembuatan jalan ekonomi di So. Wadu Jara ini nyata-nyata sudah melabrak aturan alias tidak sesuai gambar dan RAB yang telah ditentukan. Bahkan setelah saya ukur, kekurangan volumenya sangat banyak, yakni mencapai 66 meter," ujarnya.

Selain itu lanjut Mahmud, yang lebih parahnya lagi, dilokasi jalan ekonomi tersebut hanya dibuatkan satu buah Deker oleh pihak pelaksana proyek, padahal dalam gambar dan RABnya sudah jelas-jelas telah dianjurkan harus dibuatkan dua buah Deker disepanjang jalan tersebut. "Makanya, sebagai BPD, saya wajib mengungkap permasalahan ini, karena tujuan pemerintah pusat menggelontorkan dana senilai, Rp. 1 Milyar lebih per desa itu adalah untuk membangun infrastruktur dan peningkatan taraf hidup masyarakat, bukan untuk memperkaya diri para staf desa, terutama pelaksana proyek di lapangan," cetusnya.

Ketua BPD yang juga guru honorer di SMAN 2 Wawo ini menambahkan, kalaupun pihak perencana dan pelaksana proyek berdalih akan back up ulang gambar dan RAB, ataupun mengalihkan anggaran dari sisa volume jalan yang tidak dikerjakan itu pada kegiatan lain, maka sangat mustahil bisa dilakukan. Karena semua biaya untuk kegiatan fisik jalan ekonomi tersebut, saat ini sudah dibayar lunas oleh Bendahara Desa Raba kepada para pelaksana proyek. "Saya pesimis tidak mungkin sisa anggaran dari kekurangan volume ini bisa dialihkan pada kegiatan lain yang digambar ulang, karena uangnya sudah masuk di kantong para pelaksana proyek. Kalaupun Bendahara desa belum bayar semua hasil dari proyek ini mungkin masuk diakal dan bisa dilakukan. Makanya harus diusut tuntas semua penyimpangan yang terjadi dalam pembuatan jalan ekonomi ini, terutama soal kekurangan volume jalan dan Deker dimaksud," tegas Mahmud.

Sementara itu, Sekdes Raba, Ibrahim, S. Sos yang dikonfirmasi via ponselnya berdalih bahwa terjadinya kekurangan volume pada pekerjaan jalan ekonomi tersebut, semata-mata akibat sudah mentok (tembus) dengan sungai, sehingga tidak ada lagi sisanya untuk dilanjutkan. "Masalah ini sudah kami konsultasikan dengan pihak perencana kegiatan, dan perencana pun sudah berjanji akan melakukan back up ulang," pungkasnya. (KS-YR03)

advertisement


BAGIKAN:
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Komentar Facebook

Tidak ada komentar:

Post a Comment


Untuk dapat memberikan komentar, Anda harus menggunakan salah satu akun atau profile yang Anda miliki. Bila tidak ada, silahkan pilih sebagai "Anonymous"

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *