Sejumlah massa yang tergabung dalam Poros Keadilan (PK) Kabupaten Dompu, Jumat (22/6/2018) melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Paruga ...
Sejumlah massa yang tergabung dalam Poros Keadilan (PK) Kabupaten Dompu, Jumat (22/6/2018) melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Paruga Parenta Dana Nggahi Rawi Pahu (Pemda) Dompu. Aksi tersebut dilakukan dalam rangka mempertanyakan kelanjutan nasib sebanyak 134 Calon Pegawai Negeri Sipil Katagori Dua (CPNS K2) Kabupaten Dompu yang sebelumnya di batalkan oleh BKN RI terhadap status mereka sebagai CPNS.
DOMPU, KS- Koordinator Lapangan (Korlap) Johansyah, warga Desa Dorobara Kabupaten Dompu menyebutkan bahwa Bupati Dompu Drs H Bambang M Yasin dianggap tidak mengindahkan Putusan Pengadilan Mataram. Padahal kata dia, gugatan terhadap Bupati Dompu yang sebelumnya di ajukan oleh 134 CPNS K2 di PTUN Mataram sudah dinyatakan menang oleh Pengadilan setempat.
”Bupati Dompu (Drs H Bambang M Yasin, Red) tidak mengindahkan putusan pengadilan Mataram. Bupati hanya mengurus jagung dan tambang saja. Bupati tidak mengerti apa bunyi putusan pengadilan yang di dalamnya mengatakan pengembalian hak-hak kami sebagai pegawai (CPNS),” ungkap Johansyah saat melakukan aksi unjukrasa di depan gedung Pemda Dompu.
Tidak hanya itu, Johansyah juga mempertanyakan kenapa Bupati Dompu sebagai Kepala Daerah tidak menindaklanjuti putusan dan menanyakan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat.”Seakan –akan Bupati Dompu menganggap masalah ini sangat sepele,” katanya.
Berangkat dari kondisi ini, Johansyah bersama rekanya sesama pendemo mengancam akan mengerahkan massa yang cukup banyak dan akan kembali melakukan aksi unjukrasa.”Kalau begini respon Bupati, maka kami akan membangun tenda (kemah) dan menduduki kantor Pemda Dompu,” ancamnya.
Sementara itu, Bupati Dompu Drs H Bambang M Yasin, mengaku sudah membaca putusan Pengadilan Mataram. Bahkan kata dia, dirinya tidak tinggal diam dan terus akan memperjuangkan nasib para CPNS yang dibatalkan oleh BKN.
”Masalah pengangkatan kembali sebagai CPNS, saya minta kepada para massa aksi untuk mendatangi dan menanyakan secara langsung kepada BKN. Bukan menanyakan hal itu kepada saya karena yang sebelumnya membatalkan status CPNS kemarin adalah BKN. Jadi saya hanya menindaklanjuti apa yang menjadi putusan BKN setempat,” jelas Bambang di depan massa yang saat itu melakukan aksi unjukrasa.(KS-RUL)
 |
| Aksi unjuk rasa di depan gedung Paruga Parenta Dana Nggahi Rawi Pahu (Pemda) Dompu. |
DOMPU, KS- Koordinator Lapangan (Korlap) Johansyah, warga Desa Dorobara Kabupaten Dompu menyebutkan bahwa Bupati Dompu Drs H Bambang M Yasin dianggap tidak mengindahkan Putusan Pengadilan Mataram. Padahal kata dia, gugatan terhadap Bupati Dompu yang sebelumnya di ajukan oleh 134 CPNS K2 di PTUN Mataram sudah dinyatakan menang oleh Pengadilan setempat.
”Bupati Dompu (Drs H Bambang M Yasin, Red) tidak mengindahkan putusan pengadilan Mataram. Bupati hanya mengurus jagung dan tambang saja. Bupati tidak mengerti apa bunyi putusan pengadilan yang di dalamnya mengatakan pengembalian hak-hak kami sebagai pegawai (CPNS),” ungkap Johansyah saat melakukan aksi unjukrasa di depan gedung Pemda Dompu.
Tidak hanya itu, Johansyah juga mempertanyakan kenapa Bupati Dompu sebagai Kepala Daerah tidak menindaklanjuti putusan dan menanyakan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat.”Seakan –akan Bupati Dompu menganggap masalah ini sangat sepele,” katanya.
Berangkat dari kondisi ini, Johansyah bersama rekanya sesama pendemo mengancam akan mengerahkan massa yang cukup banyak dan akan kembali melakukan aksi unjukrasa.”Kalau begini respon Bupati, maka kami akan membangun tenda (kemah) dan menduduki kantor Pemda Dompu,” ancamnya.
Sementara itu, Bupati Dompu Drs H Bambang M Yasin, mengaku sudah membaca putusan Pengadilan Mataram. Bahkan kata dia, dirinya tidak tinggal diam dan terus akan memperjuangkan nasib para CPNS yang dibatalkan oleh BKN.
”Masalah pengangkatan kembali sebagai CPNS, saya minta kepada para massa aksi untuk mendatangi dan menanyakan secara langsung kepada BKN. Bukan menanyakan hal itu kepada saya karena yang sebelumnya membatalkan status CPNS kemarin adalah BKN. Jadi saya hanya menindaklanjuti apa yang menjadi putusan BKN setempat,” jelas Bambang di depan massa yang saat itu melakukan aksi unjukrasa.(KS-RUL)
COMMENTS