Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nggahi Rawi Pahu dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Dompu, menyoal penggunaan dana bunga giro dan d...
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nggahi Rawi Pahu dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Dompu, menyoal penggunaan dana bunga giro dan deposito oleh Pemkab Dompu yang nilainya mencapai miliaran per tahun. Dana itu merupakan dana yang disalurkan oleh Bank NTB Cabang Dompu sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dompu. Sorotan disampaikan LSM Nggahi Rawi Pahu dan HMI.
DOMPU,KS.- Direktur LSM Nggahi Rawi Pahu Kabupaten Dompu, Wahyudin S. Pd alias Cun setiap tahun dana bunga giro dan deposito masuk dalam PAD Kabupaten Dompu. Jadi penggunaan dana tersebut patut dipertanyakan. “Ini bukan sekedar dana yang nilainya kecil, akan tetapi nilainya sangat besar, " katanya.
Menurutnya, Pemkab Dompu menyimpan APBD di bank. Akumulasinya setiap tahun mencapai miliaran rupiah. “Ketika warga masyarakat mendapat informasi bahwa Pemda tidak ada dana untuk membangun ini, itu atau untuk kegiatan ini, itu, tetapi akhir tahun ternyata tersisa dana. Bahkan daerah itu memiliki deposito miliaran,” kata Cun.
Dikatakannya, APBD dalam bentuk deposito dicurigai menjadi ajang berburu rente bagi oknum tertentu.”Memang tak langsung berupa materi, tetapi bisa jadi mendapat fasilitas pinjaman dari bank di mana dana itu disimpan atau imbalan-imbalan tertentu di luar bunga deposito,” katanya.
Fakta itu kata dia, menjadi hal yang dianggap lumrah karena secara formal tidak ada aturan yang dilanggar. Pada sisi lain Pemkab beralasan menyimpan dana itu sebagai bagian dari upaya menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD).“Pelanggaran ditengarai lebih pada dimensi penyalahgunaan wewenang. Di sisi lain aparat penegak hukum dinilai kurang jeli dalam menjerat pihak-pihak yang turut terlibat dalam masalah ini,” sorotnya.
Sementara itu, Ketua HMI Cabang Dompu, Slamat Abadi Sentosa alias Bdel, mengatakan, bahwa menyimpan APBD di bank merupakan kejahatan sistemik oleh banyak pihak. “Sulit membongkar karena saling melindungi kepentingannya,” katanya.
Menurutnya, penempatan APBD dalam bentuk deposito bank dapat menjadi pintu masuk korupsi. Setiap orang yang mendepositokan uang pasti mengharap bunga. Itu akan menjadi persoalan ketika dana akan digunakan. Namun pada sisi lain tidak tersedia dana.“Sering terjadi, Pemda mengaku tidak punya uang, tetapi di akhir tahun tiba-tiba ada dana lebih," katanya.
Bdel mengatakan, penyimpanan uang di bank dalam bentuk deposito pasti dilakukan dengan sengaja. Ada motif untuk mendapatkan keuntungan, baik berupa keuntungan secara finansial, material, maupun untuk memperoleh manfaat.
Ditambahkannya, menyimpan APBD dalam deposito dapat dikategorikan melanggar prinsip-prinsip dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sekarang ini modus operandi korupsi semakin canggih. Oleh karena itu lembaga hukum dan penegak hukum harus proaktif, jeli, dan cerdas dalam menyikapi persoalan. Aparat penegak hukum harus mengaudit dana-dana yang diduga tidak jelas.“Sekarang yang diperlukan adalah kesadaran dan kecerdasan masyarakat untuk melakukan pengawasan. Dalam demokrasi memang akan menjadi persoalan ketika jumlah kelas menengah masih sedikit,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu, Drs. Muhammad Hatta, mengatakan, bahwa dana (jasa) giro dan deposito tersebut masuk ke dalam item PAD Kabupaten Dompu.“Dana itu dari Bank NTB Cabang Dompu langsung masuk di PAD Pemda Dompu, " jelasnya saat bertatap muka dengan LSM Nggahi Rawi Lahu dan HMI Cabang Dompu.
Hatta menjelaskan, dana giro merupakan bunga dari hasil dana salah satunya. Dana alokasi khusus (DAK) yang disimpan di Bank NTB setempat. Demkian juga dengan deposito.“Setiap anggaran pemerintah yang disimpan di bank akan memiliki bunga dan bunga itulah yang nantinya menjadi PAD,” jelasnya.
Disinggung realiasasi dana giro dan deposito Pemkab Dompu tahun 2016. Hatta mengaku, realisasinya mencapai miliaran per tahun. Dana itu , kata dia, langsung masuk ke kas daerah dan dikelola dalam APBD.“Dana itu langsung inklude dengan dana awal. Tapi laporanya terpisah dan dana ini dipergunakan untuk berbagai kebutuhan pembangunan dan lainya yang ada di Dompu,” terangnya.
Hatta menegaskan, dana itu sudah dipergunakan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme. “Dana itu sudah dikelola dan digunakan dengan baik untuk kepentingan pembangunan dan item lainya yang ada di Dompu ini,” tegasnya.(KS-RUL)
 |
| Ilustrasi |
DOMPU,KS.- Direktur LSM Nggahi Rawi Pahu Kabupaten Dompu, Wahyudin S. Pd alias Cun setiap tahun dana bunga giro dan deposito masuk dalam PAD Kabupaten Dompu. Jadi penggunaan dana tersebut patut dipertanyakan. “Ini bukan sekedar dana yang nilainya kecil, akan tetapi nilainya sangat besar, " katanya.
Menurutnya, Pemkab Dompu menyimpan APBD di bank. Akumulasinya setiap tahun mencapai miliaran rupiah. “Ketika warga masyarakat mendapat informasi bahwa Pemda tidak ada dana untuk membangun ini, itu atau untuk kegiatan ini, itu, tetapi akhir tahun ternyata tersisa dana. Bahkan daerah itu memiliki deposito miliaran,” kata Cun.
Dikatakannya, APBD dalam bentuk deposito dicurigai menjadi ajang berburu rente bagi oknum tertentu.”Memang tak langsung berupa materi, tetapi bisa jadi mendapat fasilitas pinjaman dari bank di mana dana itu disimpan atau imbalan-imbalan tertentu di luar bunga deposito,” katanya.
Fakta itu kata dia, menjadi hal yang dianggap lumrah karena secara formal tidak ada aturan yang dilanggar. Pada sisi lain Pemkab beralasan menyimpan dana itu sebagai bagian dari upaya menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD).“Pelanggaran ditengarai lebih pada dimensi penyalahgunaan wewenang. Di sisi lain aparat penegak hukum dinilai kurang jeli dalam menjerat pihak-pihak yang turut terlibat dalam masalah ini,” sorotnya.
Sementara itu, Ketua HMI Cabang Dompu, Slamat Abadi Sentosa alias Bdel, mengatakan, bahwa menyimpan APBD di bank merupakan kejahatan sistemik oleh banyak pihak. “Sulit membongkar karena saling melindungi kepentingannya,” katanya.
Menurutnya, penempatan APBD dalam bentuk deposito bank dapat menjadi pintu masuk korupsi. Setiap orang yang mendepositokan uang pasti mengharap bunga. Itu akan menjadi persoalan ketika dana akan digunakan. Namun pada sisi lain tidak tersedia dana.“Sering terjadi, Pemda mengaku tidak punya uang, tetapi di akhir tahun tiba-tiba ada dana lebih," katanya.
Bdel mengatakan, penyimpanan uang di bank dalam bentuk deposito pasti dilakukan dengan sengaja. Ada motif untuk mendapatkan keuntungan, baik berupa keuntungan secara finansial, material, maupun untuk memperoleh manfaat.
Ditambahkannya, menyimpan APBD dalam deposito dapat dikategorikan melanggar prinsip-prinsip dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sekarang ini modus operandi korupsi semakin canggih. Oleh karena itu lembaga hukum dan penegak hukum harus proaktif, jeli, dan cerdas dalam menyikapi persoalan. Aparat penegak hukum harus mengaudit dana-dana yang diduga tidak jelas.“Sekarang yang diperlukan adalah kesadaran dan kecerdasan masyarakat untuk melakukan pengawasan. Dalam demokrasi memang akan menjadi persoalan ketika jumlah kelas menengah masih sedikit,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu, Drs. Muhammad Hatta, mengatakan, bahwa dana (jasa) giro dan deposito tersebut masuk ke dalam item PAD Kabupaten Dompu.“Dana itu dari Bank NTB Cabang Dompu langsung masuk di PAD Pemda Dompu, " jelasnya saat bertatap muka dengan LSM Nggahi Rawi Lahu dan HMI Cabang Dompu.
Hatta menjelaskan, dana giro merupakan bunga dari hasil dana salah satunya. Dana alokasi khusus (DAK) yang disimpan di Bank NTB setempat. Demkian juga dengan deposito.“Setiap anggaran pemerintah yang disimpan di bank akan memiliki bunga dan bunga itulah yang nantinya menjadi PAD,” jelasnya.
Disinggung realiasasi dana giro dan deposito Pemkab Dompu tahun 2016. Hatta mengaku, realisasinya mencapai miliaran per tahun. Dana itu , kata dia, langsung masuk ke kas daerah dan dikelola dalam APBD.“Dana itu langsung inklude dengan dana awal. Tapi laporanya terpisah dan dana ini dipergunakan untuk berbagai kebutuhan pembangunan dan lainya yang ada di Dompu,” terangnya.
Hatta menegaskan, dana itu sudah dipergunakan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme. “Dana itu sudah dikelola dan digunakan dengan baik untuk kepentingan pembangunan dan item lainya yang ada di Dompu ini,” tegasnya.(KS-RUL)
COMMENTS