PASANG IKLAN
600x90
Hub. 0853-3873-1387

Slider[Style1]

advertisement

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5



PASANG IKLAN
600x90
Hub. 0853-3873-1387
advertisement

BAGIKAN:

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Biam di Tahun Anggaran 2018 ini menyediakan anggaran sebanyak Rp.4 Milyar untuk pembangunan sebuah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berupa Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan pembangunan sebuah masjid mewah yang berlokasi di depan Kantor Bupati Bima di Godo Woha senilai Rp.3 Milyar.”Tahun ini kita bangun BPKAD dan Masjid di halaman Kantor Bupati Bima di Woha, dengan total anggaran Rp.7 Milyar,” kata Kasubag Administrasi Pembangunan Bagian APP Setda Kabupaten Bima, Rusdy, ST saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (31/7) pagi.

Kasubag Administrasi Pembangunan Bagian APP Setda Kabupaten Bima, Rusdy, ST

BIMA, KS.- Pembangunan dua item pekerjaan tersebut dalam rangka menjawab kebutuhan dan tuntutan masyarakat Kabupaten Bima yang menginginkan agar segera terjadi pemindahan Ibukota Kabupaten di Wilayah Kecamatan Woha, sehingga satu persatu OPD yang belum dibangun Kantornya, akan dibangun secara bertahap oleh pemerintah saat ini.

“Dananya sudah ada, dan saat ini dalam proses tender pembangunan BPKAD dan Masjid tersebut,” tuturnya.

Katanya, tahun ini hanya satu SKPD yang akan dibangun mengingat keterbatasan anggaran yang ada dalam APBD Kabupaten Bima di Tahun Anggaran 2018 sekarang. Selain itu, mengingat BPKAD saat ini menumpang ruangan pekerjaan bagian umum di Kantor Bupati di Woha, sehingga harus dibangun tahun ini Kantor BPKAD.

“Yang jelas, pemerintah tidak ingin lama-lama berada di Kota Bima. saatnya pelayanan secara keseluruhan dilakukan di wilayah Kabupaten Bima, tentunya harus dilakukan secara bertahap,” pungkasnya.

Ke depan, pemerintah juga akan terus menorehkan pembangunan di segala bidang, berdasarkan harapan dan tuntutan masyarakat Kabupaten Bima. Namun, diharapkan masyarakat juga bisa memahami keterbatasan anggaran pemerintah yang ada.

“Paling tidak, masyarakat tidak harus memaksa pemerintah untuk membangun atau melayani sesuatu, bila pemerintah belum mampu menyediakan anggaran seutuhnya,” tandasnya.(KS-Raf)

advertisement


BAGIKAN:
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Komentar Facebook

Tidak ada komentar:

Post a Comment


Untuk dapat memberikan komentar, Anda harus menggunakan salah satu akun atau profile yang Anda miliki. Bila tidak ada, silahkan pilih sebagai "Anonymous"

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *