Sebanyak 47 Puskesmas Pembantu (Pustu) dan 60 Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) yang ada di Kabupaten Dompu, sebagian besar keberadaannya tidak...
Sebanyak 47 Puskesmas Pembantu (Pustu) dan 60 Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) yang ada di Kabupaten Dompu, sebagian besar keberadaannya tidak diungsikan secara maksimal sebagaiamana tujuan dan fungsinya.
DOMPU,KS - Kepala Bidang Pelayanan Sumberdaya Kesehatan (PSDK) Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Abubakar Husain., mangakui kondisi tersebut. Selain karena kurangnya perhatian, Itu oleh kurangnya tenaga kesehatan serta fasilitas yang belum begitu memadai. Sehingga tak heran banyak pihak menilainya vakum karena jarang dijumpai aktifitas pelayanan untuk masyarakat.
“Memang selama ini poskesdes dan pustu kelihatannya aburadur tak terurus,” kata dia kepada wartawan.
Fakumnya pelayanan di Pustu dan Poskesdes menurut sebagian pihak itu, tegas dia, bukan karena tidak adanya tenaga kesehatan yang ditugaskan atau yang memberi pelayanan, akan tetapi banyak dari mereka yang tidak bisa 24 jam menetap di pusat pelayanan tersebut. Untuk memaksakan, tak bisa dilakukan karena rata-rata tenaga kesehatan ini statusnya masih sukarela dan tenaga kontrak daerah.
Namun demikian, karena pembangunan Pustu dan Poskesdes ini dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan pada masyarakat Dikes sudah mulai mengupayakan pembenahan, seperti perbaikan bangunan serta penempatan tenaga medis PNS. Termasuk melengkapi alat kesehatan yang dibutuhkan.
“Kita akan perkuat di ketenagaannya, artinya paling tidak ada tenaga kesehatan PNS yang ditempatkan disitu, kemudian kita perkuat juga alat dan obat sehingga masyarakat begitu datang kesana minimal mereka langsung dilayani,” ujarnya.
Dari 47 pustu dan 60 poskedes yang ada diwilayah ini baru empat pustu yang bisa dibenahi pihaknya tahun 2018, sisanya belum bisa disentuh karena terkendala kemampuan anggaran yang dimiliki. Untuk itu, Dia meminta intansi terkait khusus pemerintah desa setempat agar bisa terlibat dengan mengalokasikan dana desa untuk membantu perbaikan fasilitas kesehatan ini, sebab mereka juga bertanggung jawab atas persoalan tersebut.
“Pustu dan poskesdes ini bukan sepenuhnya tanggung jawab Dikes artinya lintas sektor. Dengan kondisi ini di ADD itu ada kurang lebih 10 persen untuk kesehatan, jadi mungkin bisa dialokasikan untuk membenahi pustu dan poskesdes ini oleh desa,” pungkasnya. (KS-RUL)
 |
| Ilustrasi |
DOMPU,KS - Kepala Bidang Pelayanan Sumberdaya Kesehatan (PSDK) Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Abubakar Husain., mangakui kondisi tersebut. Selain karena kurangnya perhatian, Itu oleh kurangnya tenaga kesehatan serta fasilitas yang belum begitu memadai. Sehingga tak heran banyak pihak menilainya vakum karena jarang dijumpai aktifitas pelayanan untuk masyarakat.
“Memang selama ini poskesdes dan pustu kelihatannya aburadur tak terurus,” kata dia kepada wartawan.
Fakumnya pelayanan di Pustu dan Poskesdes menurut sebagian pihak itu, tegas dia, bukan karena tidak adanya tenaga kesehatan yang ditugaskan atau yang memberi pelayanan, akan tetapi banyak dari mereka yang tidak bisa 24 jam menetap di pusat pelayanan tersebut. Untuk memaksakan, tak bisa dilakukan karena rata-rata tenaga kesehatan ini statusnya masih sukarela dan tenaga kontrak daerah.
Namun demikian, karena pembangunan Pustu dan Poskesdes ini dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan pada masyarakat Dikes sudah mulai mengupayakan pembenahan, seperti perbaikan bangunan serta penempatan tenaga medis PNS. Termasuk melengkapi alat kesehatan yang dibutuhkan.
“Kita akan perkuat di ketenagaannya, artinya paling tidak ada tenaga kesehatan PNS yang ditempatkan disitu, kemudian kita perkuat juga alat dan obat sehingga masyarakat begitu datang kesana minimal mereka langsung dilayani,” ujarnya.
Dari 47 pustu dan 60 poskedes yang ada diwilayah ini baru empat pustu yang bisa dibenahi pihaknya tahun 2018, sisanya belum bisa disentuh karena terkendala kemampuan anggaran yang dimiliki. Untuk itu, Dia meminta intansi terkait khusus pemerintah desa setempat agar bisa terlibat dengan mengalokasikan dana desa untuk membantu perbaikan fasilitas kesehatan ini, sebab mereka juga bertanggung jawab atas persoalan tersebut.
“Pustu dan poskesdes ini bukan sepenuhnya tanggung jawab Dikes artinya lintas sektor. Dengan kondisi ini di ADD itu ada kurang lebih 10 persen untuk kesehatan, jadi mungkin bisa dialokasikan untuk membenahi pustu dan poskesdes ini oleh desa,” pungkasnya. (KS-RUL)
COMMENTS