PASANG IKLAN
600x90
Hub. 0853-3873-1387

Slider[Style1]

advertisement

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5



PASANG IKLAN
600x90
Hub. 0853-3873-1387
advertisement

BAGIKAN:

Baru-baru ini, Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Bima menggelar kegiatan terkait Imunisasi (Vaksin) Campak dan Ribella. Kali ini, Dinas yang tengah dipercayakan kepada Drs.H.Azhari tersebut menggelar pertemuan Konsultasi Publik. Agendanya, pembahasan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bima.

Ilustrasi

KOTA BIMA, KS. – Kepala Dikes, Drs.Azhari mengatakan, kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsure dari kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai cita-cita bangsa Indonesia. Sejalan dengan amanat Pasal 28 Ayat 1 UUD RI Tahun 1945 yang menyebutkan, bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”Hal itu kemudian diperkuat dengan pasal 34 ayat 3, pemerintah bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak,” kata Azhari.

Rumah Sakit (RS) sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat dibutuhkan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelengaraan pelayanan kesehatan di RS mempunyai karakteristik dan oragnisasi kompleks. “Karena, terdiri dari berbagai profesi kesehatan dengan perangkat ilmu dan teknologi kesehatannya yang berkembang pesat,” ujarnya.

Pada hakekatnya, penyelenggaraan RS adalah melaksanakan fungsi pelayananan kesehatan perseorangan yang ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. “Maka, keberadaan RSUD Kota BIma sangat dibutuhkan oleh masyarakat demi dan untuk memudahkan pelayanan kesehatan rujukan,” tuturnya.

Namun sebutnya, penyelenggaraan RS haruslah dikelola dengan menerapkan prinsip manajemen yang baik dan benar, transparan dan akuntabel serta menerapkan nilai kemanusiaan dan keadilan tanpa membedakan suku, agama dan status social.

“Selain itu, juga harus memiliki perangkat hukum yang mengatur oragnisasi secara menyeluruh. Sehingga, memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberikan dasar bagi pengelolaan RS,” terangnya. (KS-Anhar)

advertisement


BAGIKAN:
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Komentar Facebook

Tidak ada komentar:

Post a Comment


Untuk dapat memberikan komentar, Anda harus menggunakan salah satu akun atau profile yang Anda miliki. Bila tidak ada, silahkan pilih sebagai "Anonymous"

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *