Akademisi Muda Bima, Aidin M.Si mengatakan 73 Tahun sudah Republik Indonesia merdeka, tapi buah kemerdekaan belum dirasakan sebagian rakyat ...
Akademisi Muda Bima, Aidin M.Si mengatakan 73 Tahun sudah Republik Indonesia merdeka, tapi buah kemerdekaan belum dirasakan sebagian rakyat indonesia, salahsatunya masayarakat pelosok di Kabupaten Bima.
BIMA, KS.- “73 tahun kita merdeka, tapi masih ada beberapa sektor fundamental yang timpang. Salahsatunya kualitas Pendidikan di wilayah pelosok,” kata Aidin dalam keterangan persnya.
Aidin menilai, Kecamatan Tambora merupakan salahsatu wilayah di Kabupaten Bima yang dapat dijadikan salahsatu obyek ketimpangan kualitas pendidikan sampai saat ini. Meskipun nama Tambora telah mendunia.
“Seharusnya nama besar Tambora yang mendunia juga diberangi dengan kualitas pendidikan. Harus diperhatikan biar tidak terkesan dianaktirikan,” katanya.
Aidin menjelaskan, kualitas pendidikan di wilayah Tambora masih jauh dari harapan. Sarana dan prasarana masih banyak yang belum memadai. Ditambah pula sebagian sekolah belum ada jaringan listrik dan koneksi internet.
“Ini yang harus dipikirkan oleh Pemerintah. Kondisi ini sama halnya merampas hak anak bangsa, Tanpa kecuali di Tambora. Tidak sesuai amanat Pasal 31 UUD 1945 bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara,” katanya.
Selain itu, Aidin yang juga direktur Pusat Studi Konflik Agama dan Budaya (PUSKAB) NTB ini menilai ketimpangan pendidikan di Kabupaten Bima juga bisa dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Mulai dari harapan hidup, pendidikan, standar hidup dan melek huruf.
“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bima, IPM kita hanya naik 0.86 poin. Dari 64,15 poin pada tahun 2016 menjadi 65,01 poin tahun 2017,” katanya.
Menurutnya angka 65,01 tersebut masih dalam kategori menengah kebawah. Karena sesuai konsep pengukuran PBB dalam menetapkan peringkat kinerja pembangunan angka IPM dalam suatau negara dan daerah, tertinggi lebih 80,0 poin dan menengah atas antara 66,0-79,9 poin.
“Sementara Menengah bawah, antara 50.00-65,9 poin dan sementara IPM rendah 50 kebawah,” katanya.(KS-Anhar)
 |
| Ilustrasi |
BIMA, KS.- “73 tahun kita merdeka, tapi masih ada beberapa sektor fundamental yang timpang. Salahsatunya kualitas Pendidikan di wilayah pelosok,” kata Aidin dalam keterangan persnya.
Aidin menilai, Kecamatan Tambora merupakan salahsatu wilayah di Kabupaten Bima yang dapat dijadikan salahsatu obyek ketimpangan kualitas pendidikan sampai saat ini. Meskipun nama Tambora telah mendunia.
“Seharusnya nama besar Tambora yang mendunia juga diberangi dengan kualitas pendidikan. Harus diperhatikan biar tidak terkesan dianaktirikan,” katanya.
Aidin menjelaskan, kualitas pendidikan di wilayah Tambora masih jauh dari harapan. Sarana dan prasarana masih banyak yang belum memadai. Ditambah pula sebagian sekolah belum ada jaringan listrik dan koneksi internet.
“Ini yang harus dipikirkan oleh Pemerintah. Kondisi ini sama halnya merampas hak anak bangsa, Tanpa kecuali di Tambora. Tidak sesuai amanat Pasal 31 UUD 1945 bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara,” katanya.
Selain itu, Aidin yang juga direktur Pusat Studi Konflik Agama dan Budaya (PUSKAB) NTB ini menilai ketimpangan pendidikan di Kabupaten Bima juga bisa dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Mulai dari harapan hidup, pendidikan, standar hidup dan melek huruf.
“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bima, IPM kita hanya naik 0.86 poin. Dari 64,15 poin pada tahun 2016 menjadi 65,01 poin tahun 2017,” katanya.
Menurutnya angka 65,01 tersebut masih dalam kategori menengah kebawah. Karena sesuai konsep pengukuran PBB dalam menetapkan peringkat kinerja pembangunan angka IPM dalam suatau negara dan daerah, tertinggi lebih 80,0 poin dan menengah atas antara 66,0-79,9 poin.
“Sementara Menengah bawah, antara 50.00-65,9 poin dan sementara IPM rendah 50 kebawah,” katanya.(KS-Anhar)
COMMENTS