Sebanyak 125 PAUD dan TK di Kota Bima saat ini mendapat dana hibah dari APBN senilai Rp.2,9 Milyar. Sekian banyak dana itu, sekitar 50 perse...
Sebanyak 125 PAUD dan TK di Kota Bima saat ini mendapat dana hibah dari APBN senilai Rp.2,9 Milyar. Sekian banyak dana itu, sekitar 50 persen untuk kebutuhan belanja Alat Permainan Edukasi (APE) dan lainnya, sisanya 50 persen lagi digunakan untuk operasional PAUD dan TK masing-masing, termasuk untuk menggaji guru.
KOTA BIMA, KS.- Sejak Tahun 2016 lalu, Pemerintah Pusat terus memperhatikan secara khusus keberadaan PAUD/TK yang ada di seluruh Indonesia ini, termasuk keberadaan 125 TK/PAUD yang beroperasi di Wilayah Kota Bima. Di Tahun 2017 lalu, Kota Bima mendapat dana hibah sebanyak Rp.2,9 Milyar, begitu juga di Tahun Anggaran 2018 ini mendapat kucuran dana hibah yang nilanya sama untuk operasional PAUD dan TK dari 127 PAUD dan TK yang di SK-kan oleh Pusat yang berhak mendapat dana bantuan itu.
Namun, seiring dengan waktu berjalan, pencairan dana itu menuai masalah, yaitu isu adanya dana TK/PAUD tersebut dipotong oleh pihak Dinas untuk pembelian APE dan lainnya, padahal sesungguhnya PAUD dan TK sendiri yang membeli APE tersebut, dengan dibuktikan adanya surat permohonan pesan barang dan lainnya yang saat ini berada di pihak Dinas Dikpora Kota Bima.
Kepala Dikpora Kota Bima, Drs.H.Alwi Yasin M.Si saat ditemui wartawan Koran Stabilitas di ruang kerjanya beberapa waktu lalu, didampingi Kabid PNFI, Hj. Dewi dan sejumlah pejabat Dikpora lainnya membenarkanya adanya nota pesan barang oleh semua PAUD/TK.”Semua yang menyangkut nota pesan barang itu dilakukan oleh pihak PAU dan TK sendiri. Sementara dinas hanya sebatas menfasilitasi semata,” terangnya.
Alwi juga mengaku, bahwa ketika ditanya tangani bersama untuk belanja APE semua TK dan PAUD, maka dikhawatirkan tidak dibelanjakan uang tersebut. Apalagi katanya, pengalaman sebelumnya banyak PAU dan TK yang tidak membeli APE, melainkan uang disalahgunakan oleh lembaga (PAUD dan TK).
“Kita bantu manfasilitasi lembaga agar tidak menyalahgunakan dana yang diberikan itu,” tegasnya.
Ketika ditanya berapa jumlah PAUD dan TK yang mendapatkan bantuan dana di Tahun 2018 ini. Alwi mengaku sebanyak 127 lembaga, dua lembaga menolak menerima, dengan alasan tidak memiliki warga belajar (WB) dan satu lembaganya menolak karena nilainya kecil sekitar Rp.15Juta.
“ 125 lembaga menerima uang itu langsung ke rekening lembaga masing-masing. Soal pembayaran APE oleh setiap lembaga, langsung mentransfer uang pesanan barang itu ke rekening pemilik barang langsung,” ujarnya.(KS-Aaz)
 |
| Kepala Dikpora Kota Bima, Drs.H.Alwi Yasin M.Si |
KOTA BIMA, KS.- Sejak Tahun 2016 lalu, Pemerintah Pusat terus memperhatikan secara khusus keberadaan PAUD/TK yang ada di seluruh Indonesia ini, termasuk keberadaan 125 TK/PAUD yang beroperasi di Wilayah Kota Bima. Di Tahun 2017 lalu, Kota Bima mendapat dana hibah sebanyak Rp.2,9 Milyar, begitu juga di Tahun Anggaran 2018 ini mendapat kucuran dana hibah yang nilanya sama untuk operasional PAUD dan TK dari 127 PAUD dan TK yang di SK-kan oleh Pusat yang berhak mendapat dana bantuan itu.
Namun, seiring dengan waktu berjalan, pencairan dana itu menuai masalah, yaitu isu adanya dana TK/PAUD tersebut dipotong oleh pihak Dinas untuk pembelian APE dan lainnya, padahal sesungguhnya PAUD dan TK sendiri yang membeli APE tersebut, dengan dibuktikan adanya surat permohonan pesan barang dan lainnya yang saat ini berada di pihak Dinas Dikpora Kota Bima.
Kepala Dikpora Kota Bima, Drs.H.Alwi Yasin M.Si saat ditemui wartawan Koran Stabilitas di ruang kerjanya beberapa waktu lalu, didampingi Kabid PNFI, Hj. Dewi dan sejumlah pejabat Dikpora lainnya membenarkanya adanya nota pesan barang oleh semua PAUD/TK.”Semua yang menyangkut nota pesan barang itu dilakukan oleh pihak PAU dan TK sendiri. Sementara dinas hanya sebatas menfasilitasi semata,” terangnya.
Alwi juga mengaku, bahwa ketika ditanya tangani bersama untuk belanja APE semua TK dan PAUD, maka dikhawatirkan tidak dibelanjakan uang tersebut. Apalagi katanya, pengalaman sebelumnya banyak PAU dan TK yang tidak membeli APE, melainkan uang disalahgunakan oleh lembaga (PAUD dan TK).
“Kita bantu manfasilitasi lembaga agar tidak menyalahgunakan dana yang diberikan itu,” tegasnya.
Ketika ditanya berapa jumlah PAUD dan TK yang mendapatkan bantuan dana di Tahun 2018 ini. Alwi mengaku sebanyak 127 lembaga, dua lembaga menolak menerima, dengan alasan tidak memiliki warga belajar (WB) dan satu lembaganya menolak karena nilainya kecil sekitar Rp.15Juta.
“ 125 lembaga menerima uang itu langsung ke rekening lembaga masing-masing. Soal pembayaran APE oleh setiap lembaga, langsung mentransfer uang pesanan barang itu ke rekening pemilik barang langsung,” ujarnya.(KS-Aaz)
COMMENTS