Pemerintah Kabupaten Bima melalui Dinas Dikpora Tahun Anggaran 2018 ini mendapat kucuran dana PAUD/TK dari APBN senilai Rp.11 Milyar lebih ...
Pemerintah Kabupaten Bima melalui Dinas Dikpora Tahun Anggaran 2018 ini mendapat kucuran dana PAUD/TK dari APBN senilai Rp.11 Milyar lebih untuk 500 lembaga. Pemerintah Pusat mendroping anggaran sebanyak itu dengan sebuah harapan besarnya yakni lembaga anak usia dini dan kanak-kanak itu bisa maju berkembang secara baik di Wilayah Kabupaten Bima.
BIMA, KS.- Sebuah LSM Pusat membidik khusus soal pengelolaan dana PAUD/TK di Dinas Dikpora Kabupaten Bima dalam beberapa tahun terakhir ini, terutama di Tahun Anggaran 2018 sekarang yang nilainya sangat fantastis, dibandingkan dengan Kota Bima yang hanya mendapat Rp.2,9 Milyar.
“Setahu saya Kabupaten bima sekitar Rp.11 Milyar untuk 500 lebih PAUD dan TK. Nah, dana itu harus dikawal secara ketat oleh masyarakat Kabupaten Bima, terutama aparat penegak hukum, lebih-lebih teman-teman Dewan yang dipercaya oleh rakyat sebagai wakilnya,” kata Direktur eksekutif LSM Barakindo, Sulaiman Ibrahim alias Dhanil saat menghubungi Koran Stabilitas, Kamis sore kemarin.
Katanya, ada banyak indikasi kejahatan yang dilakukan oleh oknum pejabat dan pegawai di Dinas terkait salah satunya menekan pemilik PAUD/TK untuk menandatangani pesanan barang berupa Alat Permainan Edukasi (APE) untuk seluruh lembaga tersebut. Bila tidak, akan diberikan sanksi salah satunya adalah terkait keberadaan lembaga yang dianggap mengfiktifikan Warga Belajar (WB) dan alasan-alasan tehnis lain, yang seakan-akan hendak menjerat pengelola lembaga.
“Nah, dalam kaitan itu, lembaga juga serba salah dan apapun permintaan pihak Dinas akan tetap menurutinya. Karena itu, saya berharap kepada Pemerintah Daerah agar segera berhenti mempraktekan hal-hal demikian, sehingga tidak merugikan Negara dan rakyat, terutama lembaga tersebut,” harapnya.
Lebih khusus lagi, Dhanil meminta Bupati Bima, Hj. Indah Damayanti Putri, Wakil Bupati Bima, Drs.H.Dahlan, juga kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Drs.H.Taufik HAK agar tidak tinggal diam dalam kaitan pengelolaan dana PAUD tersebut. Sebab, selama ini, pengelolaan dana paud sarat kejahatan korupsi, dan harus dikawal secara ketat.
Bentuk pengawasan uang negara Rp.11Milyar itu adalah mengundang seluruh pemilik PAUD di Kabupaten Bima, dengan memberikan pemahaman agar menggunakan dana PAUD secara benar dan menyalahgunakannnya.”Undang pihak kepolisian dan Kejaksaan agar bisa memberikan efek jera bagi pengelola lembaga, terutama para oknum pejabat di Dikpora. Yakinlah, dana Rp.11Milyar itu akan tepat sasaran penggunaannya,” harapnya.
Pada kesempatan itu, Dhanil juga merasa yakin bahwa Sekda Kabupaten Bima memiliki ketegasan dalam pengelolaan anggaran di Pemkab Bima.”Harapan saya sebagai pegiat LSM anti korupsi yang lahir di Bima adalah agar Bupati, Wakil Bupati dan Sekda bersikap tegas dan mengambil langkah cepat soal pengelolaan PAUD dan TK sebanyak Rp.11 Milyar itu,” pintanya.
Sementara H.Jaharudin selalu penanggungjawab dana PAUD di Dikpora Kabupaten Bima membenarkan soal adanya dana Rp.11Milyar lebih untuk 500 lembaga di Kabupaten Bima itu.”Memang benar dana sebanyak itu, dalam beberapa hari lagi akan segera dicairkan ke lembaga,” katanya.(KS-Aaz)
 |
| Ilustrasi |
BIMA, KS.- Sebuah LSM Pusat membidik khusus soal pengelolaan dana PAUD/TK di Dinas Dikpora Kabupaten Bima dalam beberapa tahun terakhir ini, terutama di Tahun Anggaran 2018 sekarang yang nilainya sangat fantastis, dibandingkan dengan Kota Bima yang hanya mendapat Rp.2,9 Milyar.
“Setahu saya Kabupaten bima sekitar Rp.11 Milyar untuk 500 lebih PAUD dan TK. Nah, dana itu harus dikawal secara ketat oleh masyarakat Kabupaten Bima, terutama aparat penegak hukum, lebih-lebih teman-teman Dewan yang dipercaya oleh rakyat sebagai wakilnya,” kata Direktur eksekutif LSM Barakindo, Sulaiman Ibrahim alias Dhanil saat menghubungi Koran Stabilitas, Kamis sore kemarin.
Katanya, ada banyak indikasi kejahatan yang dilakukan oleh oknum pejabat dan pegawai di Dinas terkait salah satunya menekan pemilik PAUD/TK untuk menandatangani pesanan barang berupa Alat Permainan Edukasi (APE) untuk seluruh lembaga tersebut. Bila tidak, akan diberikan sanksi salah satunya adalah terkait keberadaan lembaga yang dianggap mengfiktifikan Warga Belajar (WB) dan alasan-alasan tehnis lain, yang seakan-akan hendak menjerat pengelola lembaga.
“Nah, dalam kaitan itu, lembaga juga serba salah dan apapun permintaan pihak Dinas akan tetap menurutinya. Karena itu, saya berharap kepada Pemerintah Daerah agar segera berhenti mempraktekan hal-hal demikian, sehingga tidak merugikan Negara dan rakyat, terutama lembaga tersebut,” harapnya.
Lebih khusus lagi, Dhanil meminta Bupati Bima, Hj. Indah Damayanti Putri, Wakil Bupati Bima, Drs.H.Dahlan, juga kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Drs.H.Taufik HAK agar tidak tinggal diam dalam kaitan pengelolaan dana PAUD tersebut. Sebab, selama ini, pengelolaan dana paud sarat kejahatan korupsi, dan harus dikawal secara ketat.
Bentuk pengawasan uang negara Rp.11Milyar itu adalah mengundang seluruh pemilik PAUD di Kabupaten Bima, dengan memberikan pemahaman agar menggunakan dana PAUD secara benar dan menyalahgunakannnya.”Undang pihak kepolisian dan Kejaksaan agar bisa memberikan efek jera bagi pengelola lembaga, terutama para oknum pejabat di Dikpora. Yakinlah, dana Rp.11Milyar itu akan tepat sasaran penggunaannya,” harapnya.
Pada kesempatan itu, Dhanil juga merasa yakin bahwa Sekda Kabupaten Bima memiliki ketegasan dalam pengelolaan anggaran di Pemkab Bima.”Harapan saya sebagai pegiat LSM anti korupsi yang lahir di Bima adalah agar Bupati, Wakil Bupati dan Sekda bersikap tegas dan mengambil langkah cepat soal pengelolaan PAUD dan TK sebanyak Rp.11 Milyar itu,” pintanya.
Sementara H.Jaharudin selalu penanggungjawab dana PAUD di Dikpora Kabupaten Bima membenarkan soal adanya dana Rp.11Milyar lebih untuk 500 lembaga di Kabupaten Bima itu.”Memang benar dana sebanyak itu, dalam beberapa hari lagi akan segera dicairkan ke lembaga,” katanya.(KS-Aaz)
COMMENTS