PASANG IKLAN
600x90
Hub. 0853-3873-1387

Slider[Style1]

advertisement

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5



PASANG IKLAN
600x90
Hub. 0853-3873-1387
advertisement

BAGIKAN:

Harapan agar Pemerintah memperhatikan s ecara serius nasib dan masa depan Ribuan Honorer K2 tersebut bak mimpi disiang bolong. Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari mengadukan ke pihak DPRD Kabupaten Bima hingga menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Bima. Kendati demikian, tetapi hal itu praktis tak membuahkan hasil.

Ilustrasi

STABILITAS, BIMA. - Setelah menderita kekecewaan di DPRD, menyusul ketidakhadiran pihak Eksekutif atas pemanggilan Komisi I DPRD Senin (29/10). Ke esokan harinya, Selasa (30/10), sejumlah honorer K2 “Menyerang” Kantor Bupati Bima di Godo Kecamatan Woha.

Pada momen tersebut, massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan. Antara lain, Bupati Bima, Hj.Indah Damayanti Putri, SE harus mampu memperjuangkan nasib K2 pada forum Bupati se Indonesia dan harus menjadi skala prioritas seperti contohnya di Papua Barat.Bupati Bima harus mengeluarkan rekomendasi penolakan npenerimaan tes umum tahun berikutnya sebelum K2 dituntaskan secara menyeluruh.”Kami menolak tes umum sebelum honorer K2 dituntaskan atau diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS,” kata Ida Farida Koordinator Forum Honorer K2.

Lanjutnya, Bupati Bima harus tegas dalam menstopkan penerimaan Tenaga Sukarela sesuai Surat Edaran (SE)Bupati Tahun 2013, Bupati Bima harus menstopkamn penertiban SK Kontrak sebanyak 100 orang dari tenaga kesehatan dan diklarifikasi karena itu sangat tidak adil.”Menurut kami itu tidak adil, jadi hentikan penertiban SK kontrak 100 Orang Tenaga Kesehatan,” tuturnya.

Selain itu, Bupati juga harus mementingkan penuntasan K2 dan tidak mengedep[ankan kepentingan politik. Setelah tuntutan secara nasional dilaksanakan, Daerah harus mengambil keputusan yang benar dengan mempertimbangkan skala prioritas yakni mengangkat tenaga honorer K2 dari SK honorer Daerah yang pengabdianya lama dan usia s eterusnya pengangkatan dilakukan secara bertahap dan adil.

“Disamping itu, Daerah juga harus mengajukan kebutuhan aparatur dengan melihat keadaan tenaga K2 dan naikan gaji honor daerag serta perjelas nasib Tenaga SMA/SMK,” pungkasnya. (KS-Anhar)

advertisement


BAGIKAN:
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Komentar Facebook

Tidak ada komentar:

Post a Comment


Untuk dapat memberikan komentar, Anda harus menggunakan salah satu akun atau profile yang Anda miliki. Bila tidak ada, silahkan pilih sebagai "Anonymous"

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *