PASANG IKLAN
600x90
Hub. 0853-3873-1387

Slider[Style1]

advertisement

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5



PASANG IKLAN
600x90
Hub. 0853-3873-1387
advertisement

BAGIKAN:

Ratusan honorer kategori dua (K2) melakukan aksi unjukrasa didepan kantor Pemerintah Kota Bima, Selasa (30/10). Aksi dilakukan sebagai bentuk sikap mendesak pemerintah untuk membatalkan pengrekutan Calon Pegawai Negeri Sipil melalui jalur Katagori Dua Dibatalkan.

Ilustrasi

STABILITAS, KOTA BIMA. - Ketua Forum Honorer K2 Kota Bima Muhammad Jubair, S. Sos menyebutkan, unjuk rasa damai dilakulam untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan kepentingan dan keinginan para tenaga honorer K2 se-Kota Bima kepada Presiden RI, Menpan RB dan DPR RI melalui Pemerintah Kota Bima, DPRD Kota Bima, dan Kepala BKPSDM."Ini sebagai bentuk penolakan dan permintaan pembatalan pengrekutan cpbs melalui jalur K2 oleh kami," ujarnya.

Menurut massa aksi, pengangkatan CPNS jalur K2 melalui tes CPNS sangat merugikan mereka. Maka itu kata Dia, pihaknya meminta kepada para pihak dalam hal ini Presiden, Menpan RB dan DPR RI agar membatalkan rekrutmen CPNS jalur K2.

Tidak hanya itu, pihaknya juga mendesak pemerintah agar mengangkat seluruh honorer K2 tanpa batas usia dan tanpa tes.

"Kami juga mendesak DPR RI untuk segera sahkan revisi undang-undang ASN nomor 5 tahun 2014 sebagai landasan hukum pengangkatan honorer K2 se-Indonesia," pintanya.

Kepada BKPSDM Kota Bima, juga diminta untuk segera melakukan uji publik data K2 Kota Bima. Bahkan diharapkan adanya dukungan moril dan finansial Walikota Bima dan DPRD Kota Bima untuk membantu perjuangan FHI Korda Kota Bima dalam memperjuangkan aspirasi seluruh tenaga honorer K2."Segera kirimkan surat yang ditujukan kepada presiden, Menpan RB, serta DPR RI agar tuntutan kami dapat disampaikan," tuturnya.

Menanggapi tuntutan massa aksi, Walikota Bima melalui Assiten II Kota Bima DR. H. Syamsuddin berjanji akan menyampaikan aspirasi-aspirasi tersebut."Kami akan sampaikan aspirasi ini kepada pemerintah yang berwenang yaitu pemerintah pusat," jelasnya.(KS-RUL)

advertisement


BAGIKAN:
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Komentar Facebook

Tidak ada komentar:

Post a Comment


Untuk dapat memberikan komentar, Anda harus menggunakan salah satu akun atau profile yang Anda miliki. Bila tidak ada, silahkan pilih sebagai "Anonymous"

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *