Bola panas atas dugaan Tindak Pidana Korupsi melalui Alokasi Uang Negara Miliaran untuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD/TK se Kota...
Bola panas atas dugaan Tindak Pidana Korupsi melalui Alokasi Uang Negara Miliaran untuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD/TK se Kota Bima, terus bergulir. Beragam sorotan terus bermunculan, bahkan mendesak pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba Bima untuk mengusut tuntas kasus yang terindikasi merugikan Negara tersebut. Hingga berhasil mengungkap para terduga pelaku sekaligus menjebloskan ke dalam Jeruji Besi.
KOTA BIMA, KS. – ”Usut kasus tersebut hingga tuntas, ungkap dan tangkap para pelakunya. Sebab, selain ada indikasi kerugian Negara juga tergolong penyalahgunaan wewenang juga jabatan,” tegas Akademisi STISIP Bima, Arif Sukirman.
Lagipula lanjutnya, penanganan kasus tersebut sudah masuk dalam tahap Penyelidikan. Informasinya, beberapa Pengelola PAUD bahkan sudah diambil Keterangan seputar kasus tersebut. Disamping itu, pihak kejaksaan juga sudah melakukan pemanggilan terhadap Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kota Bima, H.Alwi Yasin.”Menurut saya, kasus ini berpotensi terjadinya dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Karena itu, pihak kejaksaan mesti berhasil mengungkap siapa saja oknum yang terlibat dalam kasus tersebut. Siapapun oknumnya, seret dan masukan ke dalam Penjara guna mempertanggungjawabkan perbuatanya,” katanya.
Akademisi yang akrab disapa Dae Moa itu membeberkan, dugaan serupa melalui alokasi Uang Negara untuk BOP tidak hanya terjadi Tahun 2018 ini. Tetapi, juga di tahun 2017.Begitupun, alokasi anggaran Negara untuk program PKW.”Selain BOP, dugaan penyelahgunaan Uang Negara juga terjadi pada program PKW. Karena itu, ia menyarankan kepada pihak kejaksaan untuk melakukan Penyelidikan secara serius terhadap penggunaan Uang Negara untuk BOP juga PKW. Panggil dan lakukan pemeriksaan terhadap sejumlah Pengelola PAUD/TK dan Lembaga yang mendapat bantuan untuk program PKW. Saya yakin dan percaya pihak kejaksaan mampu mengungkap kasus tersebut,” tandasnya.
Tak hanya BOP dan PKW, Dae Moa pun meminta kepada Institusi Penegak Hukum (polisi atau jaksa) untuk membidik dugaan korupsi yang terjadi pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kabupaten Bima.”Berdasarkan hasil investigasi, kami menemukan dugaan penyalahgunaan anggaran negara bernilai fantastik di Pusat Layanan Kesehatan tersebut. Untuk itu, kami sebagai pegiat LSM Anti Korupsi meminta Polisi atau Kejaksaan untuk membidik kasus di BLUD tersebut,” pintanya.
Pada momen tersebut, Akademisi yang juga Koordinator LSM KPK Indonesia Wilayah NTB tersebut menyampaikan komitmen moralnya dalam mendukung institusi penegak hukum dalam menangani kasus korupsi di Bima. Salah satu bentuknya, yakni mengawal secara ketat setiap proses hukum ditengah ditangani Institusi penegak hukum. Terutama, kasus yang berbau Korupsi. Baik yang masih dalam tahap Penyelidikan maupun Penyidikan.
” Untuk diketahui, kami tetap mengawal setiap penanganan kasus, mulai dari pihak Kepolisian, Kejaksaan hingga Pengadilan. Hal ini, kami lakukan karena menyadari bahwa sesungguhnya itu bukan saja tanggungjawab institusi penegak hukum. Melainkan, tanggungjawab kita bersama, tanggungjawab semua elemen yang ada,” pungkasnya. (TIM)
 |
| Drs Arif Sukirman, MH |
KOTA BIMA, KS. – ”Usut kasus tersebut hingga tuntas, ungkap dan tangkap para pelakunya. Sebab, selain ada indikasi kerugian Negara juga tergolong penyalahgunaan wewenang juga jabatan,” tegas Akademisi STISIP Bima, Arif Sukirman.
Lagipula lanjutnya, penanganan kasus tersebut sudah masuk dalam tahap Penyelidikan. Informasinya, beberapa Pengelola PAUD bahkan sudah diambil Keterangan seputar kasus tersebut. Disamping itu, pihak kejaksaan juga sudah melakukan pemanggilan terhadap Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kota Bima, H.Alwi Yasin.”Menurut saya, kasus ini berpotensi terjadinya dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Karena itu, pihak kejaksaan mesti berhasil mengungkap siapa saja oknum yang terlibat dalam kasus tersebut. Siapapun oknumnya, seret dan masukan ke dalam Penjara guna mempertanggungjawabkan perbuatanya,” katanya.
Akademisi yang akrab disapa Dae Moa itu membeberkan, dugaan serupa melalui alokasi Uang Negara untuk BOP tidak hanya terjadi Tahun 2018 ini. Tetapi, juga di tahun 2017.Begitupun, alokasi anggaran Negara untuk program PKW.”Selain BOP, dugaan penyelahgunaan Uang Negara juga terjadi pada program PKW. Karena itu, ia menyarankan kepada pihak kejaksaan untuk melakukan Penyelidikan secara serius terhadap penggunaan Uang Negara untuk BOP juga PKW. Panggil dan lakukan pemeriksaan terhadap sejumlah Pengelola PAUD/TK dan Lembaga yang mendapat bantuan untuk program PKW. Saya yakin dan percaya pihak kejaksaan mampu mengungkap kasus tersebut,” tandasnya.
Tak hanya BOP dan PKW, Dae Moa pun meminta kepada Institusi Penegak Hukum (polisi atau jaksa) untuk membidik dugaan korupsi yang terjadi pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kabupaten Bima.”Berdasarkan hasil investigasi, kami menemukan dugaan penyalahgunaan anggaran negara bernilai fantastik di Pusat Layanan Kesehatan tersebut. Untuk itu, kami sebagai pegiat LSM Anti Korupsi meminta Polisi atau Kejaksaan untuk membidik kasus di BLUD tersebut,” pintanya.
Pada momen tersebut, Akademisi yang juga Koordinator LSM KPK Indonesia Wilayah NTB tersebut menyampaikan komitmen moralnya dalam mendukung institusi penegak hukum dalam menangani kasus korupsi di Bima. Salah satu bentuknya, yakni mengawal secara ketat setiap proses hukum ditengah ditangani Institusi penegak hukum. Terutama, kasus yang berbau Korupsi. Baik yang masih dalam tahap Penyelidikan maupun Penyidikan.
” Untuk diketahui, kami tetap mengawal setiap penanganan kasus, mulai dari pihak Kepolisian, Kejaksaan hingga Pengadilan. Hal ini, kami lakukan karena menyadari bahwa sesungguhnya itu bukan saja tanggungjawab institusi penegak hukum. Melainkan, tanggungjawab kita bersama, tanggungjawab semua elemen yang ada,” pungkasnya. (TIM)
COMMENTS