PASANG IKLAN
600x90
Hub. 0853-3873-1387

Slider[Style1]

advertisement

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5



PASANG IKLAN
600x90
Hub. 0853-3873-1387
advertisement

BAGIKAN:

Skandal dugaan Penyelahgunaan Uang Negara di Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kota Bima, terus mencuat ke permukaan. Setelah Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan PKW Tahun Anggaran (TA) 2018. Kini, lewat dugaan penarikan fee pada sejumlah Paket Proyek Tahun 2018 di Instansi yang tengah dipercayakan kepada H.Alwi Yasin tersebut.

Kadisbudpora Kota Bima H.Alwi Yasin, M.Ap

KOTA BIMA, KS. - Hasilnya, dimanfaatkan untuk pengembalian kerugian Negara atas kasus korupsi yang melibatkan SE, mantan Pejabat Dikbudpora. Totalnya lumayan besar, hingga mencapai Ratusan Juta.”Kuat dugaan, Uang itu bersumber dari hasil fee proyek tahun 2018 ini,” ungkap sumber terpercaya koran stabilitas.

Sumber terpercaya koran ini yang mengabdi pada Dinas Pendidikan tersebut membeberkan, dugaan pengembalian Uang ke Kas Negara bernilai besar yang bersumber dari hasil dugaan penarikan fee proyek DAK tersebut dilakukan oleh Dikbudpora. Sepengetahuanya, hal itu dilakukan tepatnya pada Bulan Februari 2018. Bahkan, sudah ada Surat Tanda Pengembalian (STP) sebagai bukti perihal pengembalian kerugian negara dalam kasus yang menjebloskan SE ke dalan Jeruji Besi tersebut.

”Benar atau tidaknya, bisa tanyakan langsung ke Kepala Dinas (Kadis).Saya yakin beliau tahu persis soal pengembalian Uang tersebut,” beber sumber yang enggan namanya dikorankan tersebut.

Sementara itu, Kanit Unit Restipidkor Sat Reksrim Polres Bima Kota yang hendak dikonfirmasi seputar persoalan tersebut belum berhasil dilakukan. Alasanya, yang bersangkuta sedang cuti.”Pak Kanit sedang cuti, soal ini langsung ke pak Kasat Reskrim saja,” saran Penyidik Restipidkor Kamis (01/11) kemarin.

Begitupun dengan Kasat Reskrim dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, H.Muhtar Landa. Kasat reskrim sedang menghadiri acara pisah sambut Polres Bima Kota, sementara Sekda tengah Rapat dengan Walikota Bima,HM.Lutfi,SE di Ruang Rapat Walikota Bima.

Sekedar diketahui publik, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), pengembalian Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3.

Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.[2]

Pakar Hukum Acara Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII)Mudzakkir dalam artikel Pengurangan Hukuman Syaukani Sesuai Doktrinberpendapat bahwa pengembalian uang atau kerugian negara oleh terdakwa dapat menjadi alasan bagi hakim untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang bersangkutan. Pengembalian tersebut, menurut Mudzakkir, berarti ada iktikad baik untuk memperbaiki kesalahan. Ia menegaskan pengembalian uang itu hanya mengurangi pidana, tetapi bukan mengurangi sifat melawan hukum.

Dalam praktek, lanjut Mudzakkir, pengembalian hasil tindak pidana sering dikaitkan dengan waktunya. Bila pengembalian dilakukan sebelum penyidikan dimulai, seringkali diartikan menghapus tindak pidana yang dilakukan seseorang. Namun, bila dilakukan setelah penyidikan dimulai, pengembalian itu tidak menghapus tindak pidana. Menurutnya, dikembalikan sebelum atau sesudah penyidikan itu tetap melawan hukum. Misalnya seseorang mencuri, lalu mengembalikan barang curian sebelum orang lain tahu, itu tetap tindak pidana.

Dalam artikel yang sama, praktisi hukum T Nasrullah berbeda pendapat soal waktu pengembalian hasil tindak pidana. Khusus dalam konteks tindak pidana korupsi, pengembalian kerugian negara sebelum penyidikan bisa menghapus tindak pidana. Salah satu unsur korupsi, lanjutnya adalah unsur kerugian negara. Bila sudah dikembalikan berarti unsur tersebut sudah hilang. Tapi syaratnya harus sebelum ada penyidikan.

Jika penyidikan telah dimulai, ia menilai pengembalian uang hanya mengurangi sanksi pidana saja. Alasannya, pengembalian kerugian negara dianggap sebagai timbal balik karena telah meringankan tugas negara. Tidak mempersulit dari segi biaya, waktu, tenaga dan pikiran negara. Pengembalian yang juga dianggap sebagai pengakuan bersalah si terdakwa.

Jadi, meskipun pelaku tindak pidana korupsi (koruptor) itu telah mengembalikan keuangan negara yang telah ia korupsi sebelum putusan pengadilan dijatuhkan, proses hukumnya tetap berjalan karena tindak pidananya telah terjadi. Akan tetapi, pengembalian uang yang telah dikorupsi dapat menjadi faktor yang meringankan bagi terdakwa saat hakim menjatuhkan putusan. (TIM)

advertisement


BAGIKAN:
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Komentar Facebook

Tidak ada komentar:

Post a Comment


Untuk dapat memberikan komentar, Anda harus menggunakan salah satu akun atau profile yang Anda miliki. Bila tidak ada, silahkan pilih sebagai "Anonymous"

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *