PASANG IKLAN
600x90
Hub. 0853-3873-1387

Slider[Style1]

advertisement

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5



PASANG IKLAN
600x90
Hub. 0853-3873-1387
advertisement

BAGIKAN:

Pengaduan masyarakat terkait berbagai peroalan yang dihadapi, terutama yabg disampaikannya kepada pihak pemerintah, mulai dari pemerintah desa hingga Pemerintah darah harus segera ditindak lanjuti dan tiak boleh diabaikan. Karena hal itu, menurut Wakil Bupati Bima Drs H. Dahlan HM Nor, merpakan salah satu pelayanan terhadap publik.

Wakil Bupati Bima Drs H. Dahlan HM Nor

STABILITAS,BIMA.- Pembukaan Workshop dan Pelatihan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Tingkat Kabupaten Bima yang merupakan kerjasama Uni Eropa, Kementerian PAN & RB, Ombudsman RI, Perkumpulan SOLUD dan YAPPIKA. Selasa (27/11/18) di Aula Hotel Mutmainah Kota Bima, sekaligus dimanfaatkan Wakil Bupati Bima Drs. H. Dahlan M. Noer M.Pd. untuk mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar peka terhdap berbagai keluhan dan peangaduan masyarakat.

“Saya baerharap agar setiap keluhan dan pengaduan yang disampaikan masyakat untuk segera direspon dan ditindaklanjuti, karena knerja pemerintah mulai dari tingkat bawah jhingga atas ditentukan oleh pelayanan terhdapa buplik. Penerimaan pengaduan masyarkat adalah salah satu pelayanan terhdap publik,”tegasnya.

Di hadapan 60 peserta yang terdiri dari Sekretaris dan Kasubag Program dan Pelaporan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan organisasi masyarakat sipil (CSO). Wakil Bupati Bima menyampaikan secara khusus kepada para pejabat dan staf yang berterkaitan dengan pengelolaan pengaduan untuk memperhatikan secara seksama terkait dengan pelayanan publik dan kinerja pemerintah daerah.

“Pengelolaan pelayanan publik lebih penting dari kepentingan pribadi. Karena itu, pejabat pengelola pengaduan harus bekerja keras dan fokus melakukan pengelolaan pengaduan karena kerjasama yang baik antar sesama ASN diyakini akan mampu meningkatkan produktivitas dan kinerja pemerintah daerah,Pengaduan masyarakat harus dijawab dan menjadi perhatian OPD terkait,” tegas Wabup.

Sementara itu, Koordinator Policy Advocacy Compaign Officer Program Uni Eropa Rokhmat Munawir, saat maemberikan kata mengantar mengatakan, Workshop ini penting untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah, dalam mengelola pelayanan publik yang lebih baik.

”Kalau dalam satu daerah sudah mempunyai saluran pengaduan, maka harus terkoneksi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan RB agar pengelolaan pengaduan terpantau dengan mudah dan bisa diakses dari manapun, bagi pemerintah daerah, data dan laporan yang masuk bisa menjadi acuan perencanaan dan penganggaran daerah,”tuturnya.

Pada sesi pembahasan materi, Asisten Ombudsman RI Perwakilan NTB bidang Pencegahan Yudi Darnadi, yang memaparkan Tema, Ombudsman dan Pengelolaan Pelayanan Publik mengatakan, pengelolaan pengaduan itu penting karena muara dari reformasi birokrasi itu reformasi pelayanan public, disamping sebagai sarana perbaikan pelayanan publik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.

“Aspek lainnya, pengelolaan pengaduan itu penting sebagai dasar pengambilan kebijakan atau keputusan dan menjadi legitimasi politik dari masyarakat yang saat ini cenderung mengalami peningkatan serta terganggunya sistem pelayanan publik yang transparan akuntabel dan partisipatif,” Jelas Yudi. (KS-MUL)

advertisement


BAGIKAN:
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Komentar Facebook

Tidak ada komentar:

Post a Comment


Untuk dapat memberikan komentar, Anda harus menggunakan salah satu akun atau profile yang Anda miliki. Bila tidak ada, silahkan pilih sebagai "Anonymous"

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *