Hari Ulang Tahun (HUT) Pol PP untuk wilayah NTB, Kota Bima kebagian menjadi tuan rumah prosesi upacara. Tentu untuk menjadi tuan rumah, Pemk...
Hari Ulang Tahun (HUT) Pol PP untuk wilayah NTB, Kota Bima kebagian menjadi tuan rumah prosesi upacara. Tentu untuk menjadi tuan rumah, Pemkot mengalokasikan sekitar Rp 900 juta untuk pembiayaannya. Puncak peranyaanpun berjalan sukses. Hanya saja dibalik kesuksesan itu, ada yang ganjil dalam penyelesaian pembiayaannya. Uang sebesar itu diduga jebol dan menyisahkan duka bagi personil Pol PP sendiri. Siapakah yang bermain petak umpet dibalik cerita duka ini.
Kota Bima,KS.- Belum lekang dari ingatan kita semua, kasus korupsi yang terjadi di Satuan Pol PP Kabupaten Bima yang telah menyeret para pejabatnya ke jeruji besi. Kini potret baru lagi terjadi di Sat Pol PP Kota Bima. Semoga saja nyanyian duka nan sumbang dari internal pasukan pengaman Perda di wilayah Kota Bima itu, tidak berujung hal yang sama sebagaimana dialamai rekannya di Kabupaten Bima.
Sebut saja, untuk persiapan dan pelaksanaan upacara HUT Pol PP tingkat NTB tahun 2019 yang dipusatkan di Kota Bima yang terbilang sukses itu, kini terungkap keganjilan dalam pengelolaan anggaran yang jumlahnya begitu fantastis untuk sebuah perayaan HUT, yakni sebesar Rp 900 juta.
Kegiatan yang dihelat di Lapangan Serasuba itu dihadiri oleh Sekda Provinsi NTB dan seluruh Kasat Pol PP se-NTB beserta anggota. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima, pun berseragam Kepamongprajaan, tentu terkandung makna, menghargai dan mengingat sejarah lahirnya Sat Pol PP.
Ternyata dibalik perayaan yang terbilang besar itu, menyisakan persoalan bagi anggota Pol PP Kota Bima sebagai tuan rumah. Pasalnya, beberapa item penganggaran yang mesti diselesaikan, semisal honor kegiatan hingga seragam dan Uniform yang mestinya digunakan saat gelar perayaah HUT, ditengarai tidak jadi digunakan, karena barangnya belum ada. Termasuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang akhirnya menggunakan seragam Pakaian Dinas Lapangan (PDL) bukan Pakaian Dinas Umum (PDU) sebagai seragam kebesaran Pol PP.
Semisal untuk pembayaran honor saja, huin gga keringat anggota sudah kering, uangnya belum dirasakan. Begitupun sederet masalah lainnya.
Informasi yang dihimpun sejumlah wartawan, sejak awal persiapan kegiatan itu sudah dirundung persoalan. Manajemen kegiatan, terutama alokasi penganggaran yang tak profesional justru memantik masalah semakin meluas.
Hal pertama yang kini terus diteriakan oleh anggota Pol PP yaitu honor yang kecil dan tak sebanding dengan besarnya tenaga yang dikeluarkan untuk persiapan dan pelaksanaan kegiatan yakni hanya Rp 172 ribu. Sudah kecil, rupanya honor dimaksud hingga saat ini belum dibayarkan.
Kemudian yang kedua, pengadaan sarana dan prasarana SDM dan kelengkapan upacara, hanya sepatu, helm, syal dan kaos tangan saja yang dibeli baru. Sementara perlengkapan penting lain seperti baju seragam dan atribut pendukung penting hingga saat ini belum dibeli.
Misalnya, untuk seragam Walikota dan Wakil Walikota Bima yang hanya mengenakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL). Padahal, sesuai dengan kapasitas kepala daerah, seragam yang dipakai menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU). Lantas dimana alokasi anggaran untuk sejumlah pengadaan tersebut?
Bicara anggaran, nyatanya sumber anggaran tidak saja dari alokasi APBD Kota Bima sebanyak Rp 900 juta. Ada sumber lain juga untuk kegiatan tersebut yakni uang yang dikumpulkan oleh masing – masing Pol PP se-NTB sebanyak Rp 4 juta. Jika dijumlahkan dengan 10 kota dan kabupaten yang ada di NTB, makanya bisa mencapai Rp 40 juta. Dugaan kuat, anggaran itu juga tidak digunakan.
Sejak berakhirnya hajatan itu, ternyata menjadi buah bibir sejumah anggota Pol PP Kota Bima. Hanya saja, mereka tak berani untuk mengumpulkan keberanian untuk menyampaikannya di media. Karena konsekuensi yang harus diterima seperti, diancam dan diintimidasi.
Lantas bagaimana tanggapan Plt Kepala Pol PP dan Damkar Kota Bima terhadap persoalan ini?.
Drs HM Farid MSi yang dikonfirmasi sejumlah wartawan via watsshap membantah ada keganjilan dan dugaan anggaran jebol. Katanya itu hanya devisit saja.
Lebih jauh pejabat yang juga Asisten I Setda Kota Bima ini, menjelaskan, anggaran HUT pol hanya Rp 306 juta saja, bukan Rp 900 juta sebagaimana yang disebutkan. Dari anggran tersebut kata Farid, yang di gunakan untuk melayani tamu lebih kurang 750 orang di tambah anggota Pol PP Kota Bima lebih kurang 900 orang di mana Pol PP Kota Bima sebagai tuan rumah, menanggung biaya akomodasi, hotel dan makan minum seluruh tamu yang hadir.
“Dari kebutuhan sesuai DPA Pol PP itu, kami masih mampu meng efisien kan aggaran terutama akomodasi hotel bahkan sisa anggaran sudah disetor kembali oleh bendahara di kas daerah, sekitar lebih kurang Rp 60 juta. Jadi yang digunakan lebih kurang lebih Rp 226 juta saja,”jelasnya.
Lalu menyangkut masalah pengadaan pakaian Pol PP, katanya, belum di laksanakan sampai sekarang. Sementara untuk seragam yang digunakan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pastinya memang tidak disiapkan PDU karena pada kegiatan tersebut memang menggunakan PDL.
“Insya Allah penggadaan pakaian Pol PP tersebut masih dalam proses administrasi. Sementara berkaitan dengan honor sekarang sedang di bayarkan. Biaya yang di persiapkan hanya Rp 5 juta. Itu untuk lebih kurang 45 orang panitia yang di terima sebesar itu sesuai ketentuan,”bebernya.
Sedangkan soal partisipasi atau kontribusi Sat Pol PP Kabupaten dan Kota se-NTB terhadap kegiatan HUT, katanya, sampai saat ini sebagai Kasat belum di laporkan oleh kabid yang berkaitan dengan kegiatan berapa yang masuk dan berapa realisasinya.
“Mungkin setelah saya kembali dar dinas luar baru akan dilaporkan,”sebutnya.
Sementara Sekretaris Sat Pol PP Kota Bima, Syarief Rustaman MAP yang didampingi Kabid SDM, Gufran, mengaku uang hasil kontribusi Sat Pol PP Kabupaten dan Kota lain se-NTB termasuk Sat Pol PP Provinsi NTB, baru terkumpul sekitar Rp 20 juta lebih saja. Artinya belum masuk semua uangnya dan masih tersimpan di Bidang SDM.
Hanya saja dipastikan Sekretaris, uang tersebut rencananya digunakan untuk membayar keringat para personil Pol PP yang keseluruhannya terlibat dalam gelar perayaan HUT tersebut. Tentu pula tidak bisa dimasukan dalam Kas Pol PP atau tercatat, karena bukan anggaran yang bersumber dari DPA Pol PP.
Soal pengadaan seragam dan atribut Pol PP, Syarief enggan berkomentar. Ia menyarankan konfirmasi langsung saja Kasat. Karena itu bukan kewenangannya.
Sementara itu, bendahara pengeluaran Sat Pol PP, Siswanto yang dihadang sejumlah wartawan, membenarkan bahwa sisa anggaran untuk hotel yang tidak terpakai siap dikembalikan ke kas daerah. Ditanya soal penganggaran pengadaaan seragam dan atribut Pol PP apakah terangkum dalam penganggaran HUT atau dana rutin, tidak bisa memnjelaskan. Katanya belum hafal semua item Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). (KS-Aris)
 |
| Ilustrasi |
Kota Bima,KS.- Belum lekang dari ingatan kita semua, kasus korupsi yang terjadi di Satuan Pol PP Kabupaten Bima yang telah menyeret para pejabatnya ke jeruji besi. Kini potret baru lagi terjadi di Sat Pol PP Kota Bima. Semoga saja nyanyian duka nan sumbang dari internal pasukan pengaman Perda di wilayah Kota Bima itu, tidak berujung hal yang sama sebagaimana dialamai rekannya di Kabupaten Bima.
Sebut saja, untuk persiapan dan pelaksanaan upacara HUT Pol PP tingkat NTB tahun 2019 yang dipusatkan di Kota Bima yang terbilang sukses itu, kini terungkap keganjilan dalam pengelolaan anggaran yang jumlahnya begitu fantastis untuk sebuah perayaan HUT, yakni sebesar Rp 900 juta.
Kegiatan yang dihelat di Lapangan Serasuba itu dihadiri oleh Sekda Provinsi NTB dan seluruh Kasat Pol PP se-NTB beserta anggota. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima, pun berseragam Kepamongprajaan, tentu terkandung makna, menghargai dan mengingat sejarah lahirnya Sat Pol PP.
Ternyata dibalik perayaan yang terbilang besar itu, menyisakan persoalan bagi anggota Pol PP Kota Bima sebagai tuan rumah. Pasalnya, beberapa item penganggaran yang mesti diselesaikan, semisal honor kegiatan hingga seragam dan Uniform yang mestinya digunakan saat gelar perayaah HUT, ditengarai tidak jadi digunakan, karena barangnya belum ada. Termasuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang akhirnya menggunakan seragam Pakaian Dinas Lapangan (PDL) bukan Pakaian Dinas Umum (PDU) sebagai seragam kebesaran Pol PP.
Semisal untuk pembayaran honor saja, huin gga keringat anggota sudah kering, uangnya belum dirasakan. Begitupun sederet masalah lainnya.
Informasi yang dihimpun sejumlah wartawan, sejak awal persiapan kegiatan itu sudah dirundung persoalan. Manajemen kegiatan, terutama alokasi penganggaran yang tak profesional justru memantik masalah semakin meluas.
Hal pertama yang kini terus diteriakan oleh anggota Pol PP yaitu honor yang kecil dan tak sebanding dengan besarnya tenaga yang dikeluarkan untuk persiapan dan pelaksanaan kegiatan yakni hanya Rp 172 ribu. Sudah kecil, rupanya honor dimaksud hingga saat ini belum dibayarkan.
Kemudian yang kedua, pengadaan sarana dan prasarana SDM dan kelengkapan upacara, hanya sepatu, helm, syal dan kaos tangan saja yang dibeli baru. Sementara perlengkapan penting lain seperti baju seragam dan atribut pendukung penting hingga saat ini belum dibeli.
Misalnya, untuk seragam Walikota dan Wakil Walikota Bima yang hanya mengenakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL). Padahal, sesuai dengan kapasitas kepala daerah, seragam yang dipakai menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU). Lantas dimana alokasi anggaran untuk sejumlah pengadaan tersebut?
Bicara anggaran, nyatanya sumber anggaran tidak saja dari alokasi APBD Kota Bima sebanyak Rp 900 juta. Ada sumber lain juga untuk kegiatan tersebut yakni uang yang dikumpulkan oleh masing – masing Pol PP se-NTB sebanyak Rp 4 juta. Jika dijumlahkan dengan 10 kota dan kabupaten yang ada di NTB, makanya bisa mencapai Rp 40 juta. Dugaan kuat, anggaran itu juga tidak digunakan.
Sejak berakhirnya hajatan itu, ternyata menjadi buah bibir sejumah anggota Pol PP Kota Bima. Hanya saja, mereka tak berani untuk mengumpulkan keberanian untuk menyampaikannya di media. Karena konsekuensi yang harus diterima seperti, diancam dan diintimidasi.
Lantas bagaimana tanggapan Plt Kepala Pol PP dan Damkar Kota Bima terhadap persoalan ini?.
Drs HM Farid MSi yang dikonfirmasi sejumlah wartawan via watsshap membantah ada keganjilan dan dugaan anggaran jebol. Katanya itu hanya devisit saja.
Lebih jauh pejabat yang juga Asisten I Setda Kota Bima ini, menjelaskan, anggaran HUT pol hanya Rp 306 juta saja, bukan Rp 900 juta sebagaimana yang disebutkan. Dari anggran tersebut kata Farid, yang di gunakan untuk melayani tamu lebih kurang 750 orang di tambah anggota Pol PP Kota Bima lebih kurang 900 orang di mana Pol PP Kota Bima sebagai tuan rumah, menanggung biaya akomodasi, hotel dan makan minum seluruh tamu yang hadir.
“Dari kebutuhan sesuai DPA Pol PP itu, kami masih mampu meng efisien kan aggaran terutama akomodasi hotel bahkan sisa anggaran sudah disetor kembali oleh bendahara di kas daerah, sekitar lebih kurang Rp 60 juta. Jadi yang digunakan lebih kurang lebih Rp 226 juta saja,”jelasnya.
Lalu menyangkut masalah pengadaan pakaian Pol PP, katanya, belum di laksanakan sampai sekarang. Sementara untuk seragam yang digunakan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pastinya memang tidak disiapkan PDU karena pada kegiatan tersebut memang menggunakan PDL.
“Insya Allah penggadaan pakaian Pol PP tersebut masih dalam proses administrasi. Sementara berkaitan dengan honor sekarang sedang di bayarkan. Biaya yang di persiapkan hanya Rp 5 juta. Itu untuk lebih kurang 45 orang panitia yang di terima sebesar itu sesuai ketentuan,”bebernya.
Sedangkan soal partisipasi atau kontribusi Sat Pol PP Kabupaten dan Kota se-NTB terhadap kegiatan HUT, katanya, sampai saat ini sebagai Kasat belum di laporkan oleh kabid yang berkaitan dengan kegiatan berapa yang masuk dan berapa realisasinya.
“Mungkin setelah saya kembali dar dinas luar baru akan dilaporkan,”sebutnya.
Sementara Sekretaris Sat Pol PP Kota Bima, Syarief Rustaman MAP yang didampingi Kabid SDM, Gufran, mengaku uang hasil kontribusi Sat Pol PP Kabupaten dan Kota lain se-NTB termasuk Sat Pol PP Provinsi NTB, baru terkumpul sekitar Rp 20 juta lebih saja. Artinya belum masuk semua uangnya dan masih tersimpan di Bidang SDM.
Hanya saja dipastikan Sekretaris, uang tersebut rencananya digunakan untuk membayar keringat para personil Pol PP yang keseluruhannya terlibat dalam gelar perayaan HUT tersebut. Tentu pula tidak bisa dimasukan dalam Kas Pol PP atau tercatat, karena bukan anggaran yang bersumber dari DPA Pol PP.
Soal pengadaan seragam dan atribut Pol PP, Syarief enggan berkomentar. Ia menyarankan konfirmasi langsung saja Kasat. Karena itu bukan kewenangannya.
Sementara itu, bendahara pengeluaran Sat Pol PP, Siswanto yang dihadang sejumlah wartawan, membenarkan bahwa sisa anggaran untuk hotel yang tidak terpakai siap dikembalikan ke kas daerah. Ditanya soal penganggaran pengadaaan seragam dan atribut Pol PP apakah terangkum dalam penganggaran HUT atau dana rutin, tidak bisa memnjelaskan. Katanya belum hafal semua item Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). (KS-Aris)
COMMENTS