Pelantikan yang dihajatkan Pemkot Bima pada 15 Mei lalu, ada 300 lebih Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah dimutasi, rotasi dan dipromosi...
Pelantikan yang dihajatkan Pemkot Bima pada 15 Mei lalu, ada 300 lebih Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah dimutasi, rotasi dan dipromosi. Lebih dari itu dari jumlah tersebut sedikitnya ada 100 lebih ASN yang dilantik bernuansakan demosi atau dianggap krisis kepercayaan kepala daerah. Ratusan ASN itu bukan saja menjerit, menangis dan kecewa. Mereka tidak saja mengadukan pada wakilnya yang duduk di rumah rakyat DPRD Kota Bima, lebih dari itu telah melaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) serta di PTUN. Atas laporan di KASN itu, kabarnya sang Walikota menerima surat panggilan. Benarkah demikian ?
Kota Bima,KS.-Pengaduan resmi ratusan ASN lingkup Pemkot Bima yang didemosi Walikota Bima pada pelantikan 15 Mei lalu di KASN, nampaknya mulai membuahkan hasil menggembirakan. Kabarnya, komisi yang menaungi dan memberikan kepastioan hukum dan atuyran setiap maslah yang dihadapi ASN tersebut, telah melayangkan surat resmi terkait pemanggilan sang Walikota Bima terkait pelantikan tersebut.
Bahkan berdar informasi pula, Walikota yang pulang dari Paris Perancis akan langsung menghadap ke KASN untuk klarifikasi.
Menanggapi rumor yang berkembang itu, Walikota Bima melalui Kabag Humas dan Protokol Kota Bima, H Abdul Malik yang dikonfirmasi Senin pekan ini, mengaku baru mendengar informasi terkait pemanggilan Walikota oleh KASN.
Malik menampik jika sudah ada surat pemanggilan Walikota. Sebab dari surat masuk yang dicek tidak ada surat dari KASN. Biasanya sambung Malik, surat resmi dari lembaga seperti KASN ditujukan kepada kepala daerah langsung. Setelah dicek pada surat masuk, surat yang bersumber dari KASN belum ada. "Kami sudah cek, belum ada surat apapun dari KASN,”tampiknya.
Disisi lain Kabang Humasprotokol Setda Kota Bima itu, menjelaskan
Walikota Bima mengelaim pelantikan yang dihajatkan beberapa waktu lalu, sudah benar dan sesuai aturan dan dilakukan tanpa ada kesalahan.
“Menurut Walikota Bima sudah benar dan mutasi tersebut sesuai aturan,”Kata Malik diruang kerjanya.
Jikapun keputusan pelantikan itu terjadi kesalahan, sambungnya menjelaskan, SK mutasi sudah diperbaiki. Sebabnya, sudah jelas tertuang dalam SK dimaksud bahwa ketika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Karena SK mutasi itu tidak ada masalah, makanya tidak ada perbaikan.
Soal ASN yang tidak terima hasil mutasi, negara sudah menyediakan lembaga yang melindingi hak ASN seperti KASN, Ombudsmen maupun PTUN.
“Kalau hasil mutasi itu dilaporkan ke KASN atau ombudsmen itu haknya ASN,”jawabnya.
Malik memastikan, Walikota sangat taat pada hukum. Apa pun hasil dari KASN mengenai laporan ASN, Walikota akan menunggu hasilnya.
"Kita tunggu seperti apa hasil dari KASN, apakah ada kesalahan dari mutasi tersebut,”tutupnya.
Dibertikan sebelumnya, merasa dizolimi dengan Keputusan Walikota Bima terkait mutasi, rotasi dan demosi pada 15 Mei lalu, ASN Pemerintah Kota Bima yang didemosi melapor ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Salah seorang ASN yang merasa dizalimi, Irwansyah mengungkapkan, Keputusan Walikota Bima yang dinilai merugikan banyak ASN ini dilaporkan pada tanggal 19 Mei lalu pasca beberapa hari pelaksanaan mutasi.
Perihal yang dilaporkan yaitu pelanggaran norma dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN serta menjami pelaksanaan sistim merit dalam perumusan kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bima. Dalam laporan ini ditandatangani oleh 10 orang ASN yang didemosi.
"Kami melapor ke KASN selaku lembaga yang mengawasi pelanggaran kode etik, perilaku dan lainnya hanya untuk mencari keadilan," ungkapnya.
Sebab kata dia, dalam pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat administrasi diduga tidak melibatkan BKPSDM sebagai pejabat instansi tekhnis manajemen ASN.
Selain itu, mereka menduga pertimbangan ini tidak melalui Baperjakat, akan tetapi usulan dan pertimbangan dari beberapa oknum ASN yang merupakan tim pemenangan pasangan Walikota dan Wakil Walikota Bima pada saat suksesi Pilkada.
"Atas pertimbangan itu, banyak ASN yang diturunkan dari jabatan tanpa alasan yang jelas, tanpa pelanggaran disiplin," paparnya.
Untuk itu, melalui laporannya, ASN yang didemosi meminta kepada KASN untuk melakukan pangawasan dan meminta klarifikasi dokumen yang diperlukan dari Pemerintah Kota Bima untuk memeriksa laporan atas pelanggaran norma dasar, kode etik, dan kode etik perilaku pegawai ASN.
Terhadap pelanggaran tersebut, ASN juga meminta kepada KASN untuk merekomendasikan pencabutan dan pembatalan SK Walikota Bima nomor : 821.2/1039/BKPSDM/V/2019 tentang pengangkatan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tertinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas lingkup Pemerintah Kota Bima.
"Kami meminta kepada KASN agar sejumlah pejabat yang telah dipindahkan dan diturunkan dari jabatan kejabatan setingkat lebih rendah serta pejabat yang dibebaskan dari jabatannya agar dikembalikan ke jabatan semula. Karena mutasi, rotasi ASN sebanyak 303 orang diduga cacat hukum dan terindikasi tidak sesuai prosedur yang benar," jelasnya.(KS-Aris)
 |
| HM Lutfi,SE |
Kota Bima,KS.-Pengaduan resmi ratusan ASN lingkup Pemkot Bima yang didemosi Walikota Bima pada pelantikan 15 Mei lalu di KASN, nampaknya mulai membuahkan hasil menggembirakan. Kabarnya, komisi yang menaungi dan memberikan kepastioan hukum dan atuyran setiap maslah yang dihadapi ASN tersebut, telah melayangkan surat resmi terkait pemanggilan sang Walikota Bima terkait pelantikan tersebut.
Bahkan berdar informasi pula, Walikota yang pulang dari Paris Perancis akan langsung menghadap ke KASN untuk klarifikasi.
Menanggapi rumor yang berkembang itu, Walikota Bima melalui Kabag Humas dan Protokol Kota Bima, H Abdul Malik yang dikonfirmasi Senin pekan ini, mengaku baru mendengar informasi terkait pemanggilan Walikota oleh KASN.
Malik menampik jika sudah ada surat pemanggilan Walikota. Sebab dari surat masuk yang dicek tidak ada surat dari KASN. Biasanya sambung Malik, surat resmi dari lembaga seperti KASN ditujukan kepada kepala daerah langsung. Setelah dicek pada surat masuk, surat yang bersumber dari KASN belum ada. "Kami sudah cek, belum ada surat apapun dari KASN,”tampiknya.
Disisi lain Kabang Humasprotokol Setda Kota Bima itu, menjelaskan
Walikota Bima mengelaim pelantikan yang dihajatkan beberapa waktu lalu, sudah benar dan sesuai aturan dan dilakukan tanpa ada kesalahan.
“Menurut Walikota Bima sudah benar dan mutasi tersebut sesuai aturan,”Kata Malik diruang kerjanya.
Jikapun keputusan pelantikan itu terjadi kesalahan, sambungnya menjelaskan, SK mutasi sudah diperbaiki. Sebabnya, sudah jelas tertuang dalam SK dimaksud bahwa ketika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Karena SK mutasi itu tidak ada masalah, makanya tidak ada perbaikan.
Soal ASN yang tidak terima hasil mutasi, negara sudah menyediakan lembaga yang melindingi hak ASN seperti KASN, Ombudsmen maupun PTUN.
“Kalau hasil mutasi itu dilaporkan ke KASN atau ombudsmen itu haknya ASN,”jawabnya.
Malik memastikan, Walikota sangat taat pada hukum. Apa pun hasil dari KASN mengenai laporan ASN, Walikota akan menunggu hasilnya.
"Kita tunggu seperti apa hasil dari KASN, apakah ada kesalahan dari mutasi tersebut,”tutupnya.
Dibertikan sebelumnya, merasa dizolimi dengan Keputusan Walikota Bima terkait mutasi, rotasi dan demosi pada 15 Mei lalu, ASN Pemerintah Kota Bima yang didemosi melapor ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Salah seorang ASN yang merasa dizalimi, Irwansyah mengungkapkan, Keputusan Walikota Bima yang dinilai merugikan banyak ASN ini dilaporkan pada tanggal 19 Mei lalu pasca beberapa hari pelaksanaan mutasi.
Perihal yang dilaporkan yaitu pelanggaran norma dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN serta menjami pelaksanaan sistim merit dalam perumusan kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bima. Dalam laporan ini ditandatangani oleh 10 orang ASN yang didemosi.
"Kami melapor ke KASN selaku lembaga yang mengawasi pelanggaran kode etik, perilaku dan lainnya hanya untuk mencari keadilan," ungkapnya.
Sebab kata dia, dalam pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat administrasi diduga tidak melibatkan BKPSDM sebagai pejabat instansi tekhnis manajemen ASN.
Selain itu, mereka menduga pertimbangan ini tidak melalui Baperjakat, akan tetapi usulan dan pertimbangan dari beberapa oknum ASN yang merupakan tim pemenangan pasangan Walikota dan Wakil Walikota Bima pada saat suksesi Pilkada.
"Atas pertimbangan itu, banyak ASN yang diturunkan dari jabatan tanpa alasan yang jelas, tanpa pelanggaran disiplin," paparnya.
Untuk itu, melalui laporannya, ASN yang didemosi meminta kepada KASN untuk melakukan pangawasan dan meminta klarifikasi dokumen yang diperlukan dari Pemerintah Kota Bima untuk memeriksa laporan atas pelanggaran norma dasar, kode etik, dan kode etik perilaku pegawai ASN.
Terhadap pelanggaran tersebut, ASN juga meminta kepada KASN untuk merekomendasikan pencabutan dan pembatalan SK Walikota Bima nomor : 821.2/1039/BKPSDM/V/2019 tentang pengangkatan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tertinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas lingkup Pemerintah Kota Bima.
"Kami meminta kepada KASN agar sejumlah pejabat yang telah dipindahkan dan diturunkan dari jabatan kejabatan setingkat lebih rendah serta pejabat yang dibebaskan dari jabatannya agar dikembalikan ke jabatan semula. Karena mutasi, rotasi ASN sebanyak 303 orang diduga cacat hukum dan terindikasi tidak sesuai prosedur yang benar," jelasnya.(KS-Aris)
COMMENTS