PASANG IKLAN
600x90
Hub. 0853-3873-1387

Slider[Style1]

advertisement

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5



PASANG IKLAN
600x90
Hub. 0853-3873-1387
advertisement

BAGIKAN:

Bima,KS.-Sepertinya stigma Bupati Bima, Hj Indah Damayanti Puteri (IDP) yang enggan dan terbilang acuh alias jarang hadir saat rapat penting di DPRD Kabupaten Bima, sebagai bentuk tidak bersahabatnya kepala daerah dengan legislatif, sebagaimana selalu disorot wakil rakyat, semoga akan dinamikanya berwarna indah kedepan.

Bupati Bima, Hj Indah Damayanti Puteri (IDP)
Bupati Bima, Hj Indah Damayanti Puteri (IDP)

Menjawab sorotan beberapa hari terakhir di lembaga legislatif, beberapa hari terakhir yang memnyoal ketidakhadiran Bupati disetiap rapat-rapat penting lembaga eksekutif, IDP dengan senyum khasnya, meyakinkan tidak akan ada lagi kebuntuan komunikasi yang semisal terjadi selama ini.

“Apa yang menjadi sorotan dan kritikan rekan legislator sebagai mitra terdekat pemerintah, menjadi masukan yang lura biasa berharga. Ini pasti menjadi catatan penting bagi saya untuk diperbaiki kedepannya. Saya pastikan tidak akan ada lagi kebutntuan komunikasi antara eksekutif dan legislatif, “janjinya.

Seperti tidak ingin mempolemikan ketidakhadirannya selama ini di rapat-rapat penting DPRD Kabupaten Bima, IDP, mengaku tidak ada nita apalagi unsur yang disengaja untuk tidak menghadiri setiap rapat-rapat dewan, apalagi sengaja tidak hadir dengan modus. Pastinya, kendala yang dihadapi selama ini, banyak hal penting lain termasuk tugas dinas luar daerah yang harus dihadirinya, membuat dirinya tidak bisa hadir memenuhi undangan legislatif.

“Tidak niat saya apalagi dengan sengaja menghindar dari rapat-rapat penting dewan. Saya pastikan pula semua itu akan diatur dengan baik dan tidak ada lagi yang merasa disakiti dan dikecewakan,”pastinya.

Sebelumnya, sejumlah legislator di rumah rakyat, semisal Edi Mukhlis dan Ilham Yussuf, selalu menanggapai ketidakhadiran Bupati Bima dalam rapat-rapat penting dewan. Bnahkan sampai mewakilkan pada pejabat bawahannya untuk mendandatangani nota KUA-PPAS yang mestinya tidak bisa diwakilkan pada siapapun.

Pantaun, selama beberapa pekan terakhir, dinamika di rumah rakyat itu tampak gaduh, tidak lain, mempersoalkan ketidakhadiran Bupati yang dianggap melecehken lembaga DPRD sebagai instrumen penting dalam tata administrasi pemerintahan daerah.(KS-Aris)

advertisement


BAGIKAN:
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Komentar Facebook

Tidak ada komentar:

Post a Comment


Untuk dapat memberikan komentar, Anda harus menggunakan salah satu akun atau profile yang Anda miliki. Bila tidak ada, silahkan pilih sebagai "Anonymous"

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *