PASANG IKLAN
600x90
Hub. 0853-3873-1387

Slider[Style1]

advertisement

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5



PASANG IKLAN
600x90
Hub. 0853-3873-1387
advertisement

BAGIKAN:

Bima,KS.- Entah untuk keberapa kalinya Bupati Bima selaku peanggungjawab pengeloaan administrasi dan keuangan daerah, alpa dan terkesan enggan mwmgamini setiap paripurna yang diadakan DPRD Kabupaten Bima.

Paripurna Diskors. Bupati Alpa Lagi

Saat rapat penutupan rapat masa sidang kedua dan pembukaan paripurna masa sidang ketiga dengan agenda, Penyampaian penjelasan bupati bima terhadap pengajuan RAPBD perubahan tahun 2019, kepala daerah sebagai mitra terkait kerja leguslatif, pun tidak hadir.

Pimpinan rapat paripurna, wakil ketua DPRD, Nukrah, praktis hanya membuka rapat paripurna masa sidang ketiga  kemudian langsung mensekors dengan dalih menunggu kehadiran Sekda yang menjadi wakil dari Bupati Bima pada paripurna dimaksud.

"Rapat paripurna diskors 30 menit menunggu Sekda sebagai wakil ekaekutif, "ucapnya

Pantauan, mungkin pengaruh ketidakhadiran Bupati Bima, kursi undangan untuk ekaekutif tanpak kosong. Hanya sedikit saja eksekutif yang hadir memenuhi ruang rapat utama DPRD setempat.

Paripurna dibuka kembali setelah Sekda tiba diruang rapat. Belum lama dibuka, anggota dewan, M Aminurllah menginterupsi. Isinya mempertanyakan kembali ketidakhadiran Bupati Bima Termasuk soal rasio pendapatan dan pengeluaran daerah.

Bupati mestinya meneliti integeitas ASN selaku eksekutif pelaksana kegiatan daerah. Untuk itu mutasi itu bukan soal sula dan suka.

Saat interupsi Maman (sapaannya) jangan terlena dengan prestasi dan penghargaan yang diberikan pemerintah pusat. Apalagi karena penghargaan iru pusat menilai daerah sudah mampu sehingga kucuran anggaran terpotong."inikan tidak bagus bagi kemajuan daerah,"sorotnya.

Ilham Yusuf dari PKS juga menyentil ketidakhadiran Bupati Bima. Diingatkannya dalam rapat paripurna teraebut, pada saat pariprna penandatanganan nota KUA-PPAS sudah disepakati, Bupati harus hadir dalam momentum paripurna selanjutnya.

Edi Mukhlis dari Partai Nasdem juga menyentil kealpaan Bupati dalam rapat-rapat penting. Apa yang dibahas salam paripurna tentu bermakna penting dalam membahas program pembangunan. Kehadiran Bupati sebuah keharusan disamping menjaga marwah lembaga dewan.

Banyaknya interupsi menanyakan ketidakhadiran Bupati, rapat kembali diskors untuk meminta pendapat masing-masing fraksi.

Saat paripurna dilanjutkan kembali, Sekda dalam laporan pengajuan RAPBD menyebutkan, usulan anggaran di RAPD Perubahan sebesar Rp 1,8 triliun lebih. (KS-Aris)

advertisement


BAGIKAN:
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Komentar Facebook

Tidak ada komentar:

Post a Comment


Untuk dapat memberikan komentar, Anda harus menggunakan salah satu akun atau profile yang Anda miliki. Bila tidak ada, silahkan pilih sebagai "Anonymous"

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *