Kota Bima,KS.- Viralnya kasus perekrutan pegawai Pol PP Kota Bima dengan mahar Rp 7 Juta oleh oknum HN terus menggelinding di dunia maya Med...
Kota Bima,KS.-Viralnya kasus perekrutan pegawai Pol PP Kota Bima dengan mahar Rp 7 Juta oleh oknum HN terus menggelinding di dunia maya Media Sosial Facebook, lalu menjadi bahasan berita sejumlah media.
Perdebatan soal kebenaran dan akuratnya masalah itiu pun mengemuka pula dimedsos. Bahkan pemerintah Kota Bima yang menjadi muara urusan kepegawaian ikut angkat bicara, membantah dan mengklarifikasi ada berita yang mendiskreditkan pejabat tertinggi di Pemkot itu.
Klarifikasi bahwa Pemkot tidak pernah merekrut pegawai honorer di Dinas Pol PP dan Damkar, datang dari Walikota lewat juru bicaranya Kabag Humas dan Protokol Setda, H Malik. Kemudian diklarifikasi pula oleh Wakil Walikota saat apel gabungan senin kemarin serta Sekda dan Plt Kadis Pol PP sendiri.
Lalau apa kata legislatif soal dinamika yang terjadi di seputaran Pemkot Bima ?, wakil rakyat M Irfan MSi, menimpali secara tegas masalah ini.
Kata anggota dewan yang akan menjabat dua periode ini, sangat mendesak Walikota sebagai kapten keseblasan di Kota Bima ini, untuk melaporkan secara reami ulah oknum yang mungkin telah mencatut nama pejabat tinggi di Kota Bima pada pihak kepolisian.
"Ini harus dilakukan Walikota agar nama baik dirinya sebagai kepala daerah serta keluarganya yang telah dibawa-bawa atas muslihat perekeutan pegawai itu bisa dipulihkan,"desaknya.
Kalau itu tidak dilakukan, menjadi sesuatu yang wajar katanya, jika publik menduga benar adanya, oknum yang mencatut nama pejabat di Kota Bima tidak sembarang mencatut atau ada yang mendukung serta menyuruhnya.
Tidak cukup mempan sebutnya, sejumlah pejabat hanya sibuk mengklarifikasi bahwa tidak terkait sama sekali dengan modus yang viral itu. Apalagi itu diakukan oknum yang tidak berkaitan langsung dengan aparatur Pemkot.
"Jangan kebakaran jenggot lah pejabat Pemkot. Kalau tidak tahu menahu soal masalah yang viral itu hingga harus mengklarifikasi. Jiika tidak terkait harus tersinggung dong dan harus segera melapor,"sentilnya. (KS-Aris)
 |
| M Irfan MSi |
Perdebatan soal kebenaran dan akuratnya masalah itiu pun mengemuka pula dimedsos. Bahkan pemerintah Kota Bima yang menjadi muara urusan kepegawaian ikut angkat bicara, membantah dan mengklarifikasi ada berita yang mendiskreditkan pejabat tertinggi di Pemkot itu.
Klarifikasi bahwa Pemkot tidak pernah merekrut pegawai honorer di Dinas Pol PP dan Damkar, datang dari Walikota lewat juru bicaranya Kabag Humas dan Protokol Setda, H Malik. Kemudian diklarifikasi pula oleh Wakil Walikota saat apel gabungan senin kemarin serta Sekda dan Plt Kadis Pol PP sendiri.
Lalau apa kata legislatif soal dinamika yang terjadi di seputaran Pemkot Bima ?, wakil rakyat M Irfan MSi, menimpali secara tegas masalah ini.
Kata anggota dewan yang akan menjabat dua periode ini, sangat mendesak Walikota sebagai kapten keseblasan di Kota Bima ini, untuk melaporkan secara reami ulah oknum yang mungkin telah mencatut nama pejabat tinggi di Kota Bima pada pihak kepolisian.
"Ini harus dilakukan Walikota agar nama baik dirinya sebagai kepala daerah serta keluarganya yang telah dibawa-bawa atas muslihat perekeutan pegawai itu bisa dipulihkan,"desaknya.
Kalau itu tidak dilakukan, menjadi sesuatu yang wajar katanya, jika publik menduga benar adanya, oknum yang mencatut nama pejabat di Kota Bima tidak sembarang mencatut atau ada yang mendukung serta menyuruhnya.
Tidak cukup mempan sebutnya, sejumlah pejabat hanya sibuk mengklarifikasi bahwa tidak terkait sama sekali dengan modus yang viral itu. Apalagi itu diakukan oknum yang tidak berkaitan langsung dengan aparatur Pemkot.
"Jangan kebakaran jenggot lah pejabat Pemkot. Kalau tidak tahu menahu soal masalah yang viral itu hingga harus mengklarifikasi. Jiika tidak terkait harus tersinggung dong dan harus segera melapor,"sentilnya. (KS-Aris)
COMMENTS