Kota Bima,KS.- Sungguh miris fakta terjadi di tubuh Pemkot Bima. Dinamika sengkarut sejumlah masalah semakin menggurita saja. Persoalan...
Kota Bima,KS.-Sungguh miris fakta terjadi di tubuh Pemkot Bima. Dinamika sengkarut sejumlah masalah semakin menggurita saja.
Persoalan baru kini téjadi. Jajaran Dinas Pol PP dan Damkar berunjuk rasa. Topiknya, anggaran operasional yang dibutuhkan sehari-hari misalnya untuk dalmas dan Damkar, ternyata mangkrak sejak enam bulan lalu.
Usai apel pagi pukul 08.00 wita, tetiba seluruh armada operasional di Pol PP utamanya mobil Damkar, digelandang lalu diparkir di depan gedung tempat bekerja Walikota Bima.
Sebagian armada Kendaraan Dinas (Damkar), terparkir pula tepat di gerbang barat belakang kantor Pemkot Bima. Tidak saja armada yang terlihat terparkir, rarusan apaeatur di Dinas yang bertugas mengamankan Perda dan melayani sepenuh hati bencana kebakaran, tampak berkumpul. Meski bisu dan tanpa kata, tergambar ada yang tidak beres yang mereka kritisi lewat aksi itu.
Reaksi yang dipertontonkan apaeatur Pol PP, praktis mengundang perhatian sejumlah aparatur yang bekerja di Sekretariat Daerah (Setda) Pemkot.
Terpantau sejumlah wartawan, Kabag Humas dan Protokol, H Malik, turun tangan menyikapi aksi rekan sesama pengabdi dan pelayan masyarakat itu. Kabag berusaha menjadi fasilitator dalam peristiwa yang mencengangkan tersebut.
Sejurus kemudian, datanglah Kadis Pol PP dan Damkar, M Nur Majid, dengan jiwa kesatrianya memerintahkan agar seluruh aparatnya, untuk kembali bekerja dan jangan melakukan aksi lagi."Ayo balik Kalau ndak saya siap tanggalkan jabatan ini, "ucapnya
Kepala Bidang Damkar Sugiarto menjelaskan, biaya operasional, masing-masing bidang di dinasnya sejak bulan April tidak pernah dicairkan. Selama ini, untuk bekerja, pihaknya hanya bisa tanggulangi sendiri.
"Saking merasa tanggungjawabnya teman-teman di Pol PP terhadap tugas, kita pakai biaya sendiri," ungkapnya.
Menurut dia, mungkin selama ini pejabat terkait masalah ini tidak tahu dengan penggunaan anggaran di Pol PP. Bahwa operasional mobil damkar dan mobil dalmas ini lancar lancar saja, padahal bermasalah sejak dulu.
"Kita sudah sering laporkan kepada pimpinan yang sudah menjabat di sini, tapi tidak pernah ada perhatian," ungkapnya.
Mobil Damkar dan Dalmas kata Sugiarto, tidak boleh kurang biaya operasionalnya. Karena kegiatan di Pol PP tidak pernah sepi, setiap hari tetap harus berjalan. Untuk mobil Damkar saja, tetap harus stand by biaya operasionalnya.
"Selama ini jika terjadi kebakaran, kita pakai biaya sendiri, tidak pernah ada biaya operasionalnya," jelas Sugiarto.
Selain masalah bensin sambungnya, biaya kerusakan mobil dan perawatan selalu ditanggulangi terus oleh Pol PP. Tidak pernah ada biaya operasional yang dicairkan untuk mencukupi kebutuhan itu.
Dari aksi protes ini, pihaknya menginginkan agar masalah ini cepat diatasi dan diperhatikan, biar semua berjalan dengan baik.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pol PP dan Damkar Kota Bima H Supardin mengakui, selama dirinya masuk di dinas tersebut tanggal 15 Mei 2019 lalu, keadaannya semua orang tahu. Pengelolaan keuangan sangat berantakan.
Sejak dirinya pun masuk, selalu berkoordinasi dengan Sekda. Tapi tidak nyambung dan hanya berjanji akan disampaikan ke Walikota Bima. Namun, tidak pernah diurus dengan baik.
"Tugas-tugas kita selama ini tidak pernah didukung oleh keuangan. Padahal anggarannya ada dalam DPA, tidak bisa dipakai, prosesnya berbelit Belit," keluhnya.
Ia pun menegaskan, pihaknya tidak akan menggeser mobil damkar dan dalmas yang ada di depan Kantor Walikota Bima, sebelum uang operasional masuk ke rekening Pol PP.
"Kami ini sangat kecewa, ini bentuk protes kami terhadap masalah yang tidak pernah diperhatikan dan diselesaikan," tukasnya.
Hingga berita ini diturunkan sejumlah armada milik Pol PP masih terparkir di depan kantor Walikota dan juga memalang gerbang barat bagian belakang Pemkot. (KS-Aris)
Persoalan baru kini téjadi. Jajaran Dinas Pol PP dan Damkar berunjuk rasa. Topiknya, anggaran operasional yang dibutuhkan sehari-hari misalnya untuk dalmas dan Damkar, ternyata mangkrak sejak enam bulan lalu.
Usai apel pagi pukul 08.00 wita, tetiba seluruh armada operasional di Pol PP utamanya mobil Damkar, digelandang lalu diparkir di depan gedung tempat bekerja Walikota Bima.
Sebagian armada Kendaraan Dinas (Damkar), terparkir pula tepat di gerbang barat belakang kantor Pemkot Bima. Tidak saja armada yang terlihat terparkir, rarusan apaeatur di Dinas yang bertugas mengamankan Perda dan melayani sepenuh hati bencana kebakaran, tampak berkumpul. Meski bisu dan tanpa kata, tergambar ada yang tidak beres yang mereka kritisi lewat aksi itu.
Reaksi yang dipertontonkan apaeatur Pol PP, praktis mengundang perhatian sejumlah aparatur yang bekerja di Sekretariat Daerah (Setda) Pemkot.
Terpantau sejumlah wartawan, Kabag Humas dan Protokol, H Malik, turun tangan menyikapi aksi rekan sesama pengabdi dan pelayan masyarakat itu. Kabag berusaha menjadi fasilitator dalam peristiwa yang mencengangkan tersebut.
Sejurus kemudian, datanglah Kadis Pol PP dan Damkar, M Nur Majid, dengan jiwa kesatrianya memerintahkan agar seluruh aparatnya, untuk kembali bekerja dan jangan melakukan aksi lagi."Ayo balik Kalau ndak saya siap tanggalkan jabatan ini, "ucapnya
Kepala Bidang Damkar Sugiarto menjelaskan, biaya operasional, masing-masing bidang di dinasnya sejak bulan April tidak pernah dicairkan. Selama ini, untuk bekerja, pihaknya hanya bisa tanggulangi sendiri.
"Saking merasa tanggungjawabnya teman-teman di Pol PP terhadap tugas, kita pakai biaya sendiri," ungkapnya.
Menurut dia, mungkin selama ini pejabat terkait masalah ini tidak tahu dengan penggunaan anggaran di Pol PP. Bahwa operasional mobil damkar dan mobil dalmas ini lancar lancar saja, padahal bermasalah sejak dulu.
"Kita sudah sering laporkan kepada pimpinan yang sudah menjabat di sini, tapi tidak pernah ada perhatian," ungkapnya.
Mobil Damkar dan Dalmas kata Sugiarto, tidak boleh kurang biaya operasionalnya. Karena kegiatan di Pol PP tidak pernah sepi, setiap hari tetap harus berjalan. Untuk mobil Damkar saja, tetap harus stand by biaya operasionalnya.
"Selama ini jika terjadi kebakaran, kita pakai biaya sendiri, tidak pernah ada biaya operasionalnya," jelas Sugiarto.
Selain masalah bensin sambungnya, biaya kerusakan mobil dan perawatan selalu ditanggulangi terus oleh Pol PP. Tidak pernah ada biaya operasional yang dicairkan untuk mencukupi kebutuhan itu.
Dari aksi protes ini, pihaknya menginginkan agar masalah ini cepat diatasi dan diperhatikan, biar semua berjalan dengan baik.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pol PP dan Damkar Kota Bima H Supardin mengakui, selama dirinya masuk di dinas tersebut tanggal 15 Mei 2019 lalu, keadaannya semua orang tahu. Pengelolaan keuangan sangat berantakan.
Sejak dirinya pun masuk, selalu berkoordinasi dengan Sekda. Tapi tidak nyambung dan hanya berjanji akan disampaikan ke Walikota Bima. Namun, tidak pernah diurus dengan baik.
"Tugas-tugas kita selama ini tidak pernah didukung oleh keuangan. Padahal anggarannya ada dalam DPA, tidak bisa dipakai, prosesnya berbelit Belit," keluhnya.
Ia pun menegaskan, pihaknya tidak akan menggeser mobil damkar dan dalmas yang ada di depan Kantor Walikota Bima, sebelum uang operasional masuk ke rekening Pol PP.
"Kami ini sangat kecewa, ini bentuk protes kami terhadap masalah yang tidak pernah diperhatikan dan diselesaikan," tukasnya.
Hingga berita ini diturunkan sejumlah armada milik Pol PP masih terparkir di depan kantor Walikota dan juga memalang gerbang barat bagian belakang Pemkot. (KS-Aris)
COMMENTS