Kota,KS.- Pekerjaan Ruangn Terbuka Publik (RTP) Taman Kodo yang menelan biaya Rp 4,3 Miliar dan tengah berproses itu, ternyata menyimpan mas...
Kota,KS.-Pekerjaan Ruangn Terbuka Publik (RTP) Taman Kodo yang menelan biaya Rp 4,3 Miliar dan tengah berproses itu, ternyata menyimpan masalah yang begitu pelik.
Musababnya, luasan bidang tanah yang dipakai untuk RTP Taman Kodo tersebut, bukan menjadi bagian dari aset atau lahan kepemilikan yang sah dari Pemkot Bima, melainkan murni tanah hak milik warga setempat.
Muhtar satu dari tiga warga yang mengelaim kepemilikan atas tanah yang tengah dibangun RTP Taman Kodo dimaksud, pada sejumlah wartawan, mengancam akan menghentikan tahapan pekerjaan RTP itu, jika tidak ada kepastian dari Pemkot Bima.
"Kami akan hentikan pekerjaan proyek itu saat 50 persen, jika hak kami tidak dipastikan secara hukum,"ancamnya via seluler.
Sesungguhnya apa masalah dibalik ancaman penghentian pekerjaan RTP Taman Kodo ?, Muhtar menceritakan kronologi dari kepemilikan tanah yang dipakai untuk pembangunan RTP tersebut
Tanah itu ceritanya, pada tahun 2004 atau pada saat Walikota almarhum Nurlatif, ditukar guling dengan tanah sawah yang ada diwilayah Kodo. Oleh almarhum (Nurlatif), katanya, tanah itu akan dijadikan sarana olahraga warga. Karena untuk kepentinfan umum, dirinya dan dua pemilik lain, mengamini untuk ditukar guling dengan tanah sawah.
Tahun berjalan hingga hari ini, sambung Muhtar, legalitas tanah sawah yang mereka garap hasil dari tukar guling tanah bersetifikat miliknya dan milik dua warga lain, belum juga ada kepastian hingga dibangunnya RTP Taman Kodo.
Berangkat dari niat baik, pihaknya mengadu ke Wali Kota Bima, perihal masalah tanah itu. Jawaban Walikota, katanya, diminta pada dirinya dan dua warga lain yang memiliki tanah untuk RTP Taman Kodo, agar membuat catatan kronologi dari tukar guling tersebut,
"Kata Walikota, kita diminta buat catatan kronologi tanah tukar guling itu yang akan ditindaklanjuti dengan Pemkab Bima sebagai pemilik tanah sawah yang dipakai tukar guling,"ceritanya.
Diakuinya pula, apa yang diminta Walikota akan dilakukan. Hanya saja diingatkannya, jika sampai 50 persen pekerjaan RTP, pihaknya belum ada kepastian atas legalitas tanah, maka tetap akan menghentikan pekerjaan dimaksud.
Sementara itu, Kabid Aset BPPKAD Kota Bima, Abdillah, membenarkan tanah yang digunakan untuk pembangunan RTP Taman Kodo, bukan aset milik Pemkot Bima, melainkan benar adanya milik warga.
Lalu mengapa berani membangun dilahan warga ?, Abdillah, mengelak dengan alasan, saat pertemuan dengan warga sebelum proses awal pembangunan RTP, dirinya selaku Kabid Aset, tidak hadir.
"Silakan tanyakan dinas teknis (PUPR) yang lebih tahu soal itu,"singkatnya.
Terpisah, Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kota Bima, Fahad yang dikonfirmasi sejumlah wartawan, membenarkan tanah itu milik warga. Meski sejak awal mengira tanah itu bagian dari aset Kota Bima.
Fahd menjelaskan, masalah itu tengah dibicarakan Pemkot dengan pemilik tanah untuk dicarikan solusinya termasuk.membicarakan dengan pihak Pemkab Bima.
Soal proses pekerjaan, katanya, sepanjang bukan masalah teknis akan diselesaikan bersama dengan dinas lainnya. (KS-Aris)
Musababnya, luasan bidang tanah yang dipakai untuk RTP Taman Kodo tersebut, bukan menjadi bagian dari aset atau lahan kepemilikan yang sah dari Pemkot Bima, melainkan murni tanah hak milik warga setempat.
Muhtar satu dari tiga warga yang mengelaim kepemilikan atas tanah yang tengah dibangun RTP Taman Kodo dimaksud, pada sejumlah wartawan, mengancam akan menghentikan tahapan pekerjaan RTP itu, jika tidak ada kepastian dari Pemkot Bima.
"Kami akan hentikan pekerjaan proyek itu saat 50 persen, jika hak kami tidak dipastikan secara hukum,"ancamnya via seluler.
Sesungguhnya apa masalah dibalik ancaman penghentian pekerjaan RTP Taman Kodo ?, Muhtar menceritakan kronologi dari kepemilikan tanah yang dipakai untuk pembangunan RTP tersebut
Tanah itu ceritanya, pada tahun 2004 atau pada saat Walikota almarhum Nurlatif, ditukar guling dengan tanah sawah yang ada diwilayah Kodo. Oleh almarhum (Nurlatif), katanya, tanah itu akan dijadikan sarana olahraga warga. Karena untuk kepentinfan umum, dirinya dan dua pemilik lain, mengamini untuk ditukar guling dengan tanah sawah.
Tahun berjalan hingga hari ini, sambung Muhtar, legalitas tanah sawah yang mereka garap hasil dari tukar guling tanah bersetifikat miliknya dan milik dua warga lain, belum juga ada kepastian hingga dibangunnya RTP Taman Kodo.
Berangkat dari niat baik, pihaknya mengadu ke Wali Kota Bima, perihal masalah tanah itu. Jawaban Walikota, katanya, diminta pada dirinya dan dua warga lain yang memiliki tanah untuk RTP Taman Kodo, agar membuat catatan kronologi dari tukar guling tersebut,
"Kata Walikota, kita diminta buat catatan kronologi tanah tukar guling itu yang akan ditindaklanjuti dengan Pemkab Bima sebagai pemilik tanah sawah yang dipakai tukar guling,"ceritanya.
Diakuinya pula, apa yang diminta Walikota akan dilakukan. Hanya saja diingatkannya, jika sampai 50 persen pekerjaan RTP, pihaknya belum ada kepastian atas legalitas tanah, maka tetap akan menghentikan pekerjaan dimaksud.
Sementara itu, Kabid Aset BPPKAD Kota Bima, Abdillah, membenarkan tanah yang digunakan untuk pembangunan RTP Taman Kodo, bukan aset milik Pemkot Bima, melainkan benar adanya milik warga.
Lalu mengapa berani membangun dilahan warga ?, Abdillah, mengelak dengan alasan, saat pertemuan dengan warga sebelum proses awal pembangunan RTP, dirinya selaku Kabid Aset, tidak hadir.
"Silakan tanyakan dinas teknis (PUPR) yang lebih tahu soal itu,"singkatnya.
Terpisah, Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kota Bima, Fahad yang dikonfirmasi sejumlah wartawan, membenarkan tanah itu milik warga. Meski sejak awal mengira tanah itu bagian dari aset Kota Bima.
Fahd menjelaskan, masalah itu tengah dibicarakan Pemkot dengan pemilik tanah untuk dicarikan solusinya termasuk.membicarakan dengan pihak Pemkab Bima.
Soal proses pekerjaan, katanya, sepanjang bukan masalah teknis akan diselesaikan bersama dengan dinas lainnya. (KS-Aris)
COMMENTS