Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Bima periode 2015-2020 tinggal beberapa bulan. Beberapa figure baik dari kalangan politisi maupun non politisi sudah menyatakan untuk maju sebagai kandidat Bupati.
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Bima periode 2015-2020 tinggal beberapa bulan. Beberapa figure baik dari kalangan politisi maupun non politisi sudah menyatakan untuk maju sebagai kandidat Bupati. Hanya saja, belum ada satupun Partai Politik (Parpol) yang menentukan sikap akan berkualisi sekaligus mendukung kandidat yang bakal tampil pada pentas bergengsi tersebut.
Seperti halnya, partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Bima. Partai berlambang pohon beringin tersebut sejauh ini belum menentukan sikap politik untuk mendukung salah satu kandidat. Apakah bertahan dengan Kualisi Merah Putih (KMP) atau sebaliknya keluar dan berkualisi dengan parpol lain, atau memilih mengusung kader sendiri sebagai Calon orang nomor satu untuk memimpin Kabupaten Bima periode lima tahun mendatang.
Belakangan ini, perbincangan politik untuk memilih Kepala dan Wakil Kepala Daerah seolah menjadi konsumsi hangat para elite politik, kalangan birokrasi, termasuk masyarakat biasa. Selain membicarakan figure yang akan tampil, juga kendaraan politik sebagai salah satu syarat untuk bertarung pada pentas bergengsi tersebut. PAN, Gerindra, Demokrat dan Golkar merupakan partai yang tidak diragukan kemampuan dalam berpolitik.
Terbukti, empat partai itu berhasil mengantarkan beberapa kader untuk duduk di kursi Legislatif periode 2014-2019. Sehingga, mengantarkan Murni Suciyanti (PAN) sebagai Ketua Dewan, Hj.Indah Damaynti Putri (Golkar) Wakil Ketua Pimpinan Dewan, Nukra (Demokrat) Wakil Ketua dan H.Syamsudin, SH (Gerindra) juga Wakil Ketua Pimpinan dewan lima tahun mendatang. Tak heran ketika parpol-parpol itu menjadi incaran para Kandidat, salah satunya Golkar. Namun, untuk memastikan dukungan itu tidak sebatas pengklaiman dan komunikasi saja, ibarat membalikan telapak tangan. Tetapi, ada tahapan-tahapan yang harus dilewati untuk mencapai kesepakatan (deal politik). Lalu bagaimana sikap golkar saat ini, mengingat ada kandidat yang berharap dukungan partai besar tersebut.
Kepada Koran Stabilitas Rabu (07/01), Sekjen DPD Golkar Kabupaten Bima, Ir, Suryadin mengatakan, diiternal Golkar belum ada pembahasan soal kualisi dan dukungan terhadap kandidat yang akan maju sebagai Cabup. Karena, masih ada persoalan dikubu pengurus pusat golkar yang harus segera dicarikan benang merahnya. ”Sejauh ini, kami internal partai belum pastikan sikap akan mendukung calon mana,” katanya dihalaman Kantor DPRD Kabupaten Bima.
Bahkan Wakil rakyat dua periode itu mengaku seluruh kader golkar belum membahas melalui rapat dalam kaitan itu. Meski demikian, tetapi ia tidak mempermasalahkan jika ada kandidat orang nomor satu kabupaten yang berharap agar golkar menjadi kendaraan politiknya. “Berharap boleh-boleh saja, tapi yang jelas kami belum membahas dalam internal partai soal itu,” ujarnya.
Disinggung soal ada bakal kandidat yang mengaku sudah melakukan komunikasi dengan partai dibawah kepemimpinan istri mendiang almarhum Bupati Bima, H.Feri Zulkarnain, ST sebagai Ketua DPD II golkar. Menanggapi informasi itu, Suryadin yang juga Ketua Komisi II DPRD itu menyatakan belum mengetahui dengan komunikasi dimaksud. “Kami belum mendengar tentang itu, mungkin komunikasi secara pribadi. Intinya, intern golkar belum membahas persoalan dimaksud,” terangnya. (KS-09)
Seperti halnya, partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Bima. Partai berlambang pohon beringin tersebut sejauh ini belum menentukan sikap politik untuk mendukung salah satu kandidat. Apakah bertahan dengan Kualisi Merah Putih (KMP) atau sebaliknya keluar dan berkualisi dengan parpol lain, atau memilih mengusung kader sendiri sebagai Calon orang nomor satu untuk memimpin Kabupaten Bima periode lima tahun mendatang.
Belakangan ini, perbincangan politik untuk memilih Kepala dan Wakil Kepala Daerah seolah menjadi konsumsi hangat para elite politik, kalangan birokrasi, termasuk masyarakat biasa. Selain membicarakan figure yang akan tampil, juga kendaraan politik sebagai salah satu syarat untuk bertarung pada pentas bergengsi tersebut. PAN, Gerindra, Demokrat dan Golkar merupakan partai yang tidak diragukan kemampuan dalam berpolitik.
Terbukti, empat partai itu berhasil mengantarkan beberapa kader untuk duduk di kursi Legislatif periode 2014-2019. Sehingga, mengantarkan Murni Suciyanti (PAN) sebagai Ketua Dewan, Hj.Indah Damaynti Putri (Golkar) Wakil Ketua Pimpinan Dewan, Nukra (Demokrat) Wakil Ketua dan H.Syamsudin, SH (Gerindra) juga Wakil Ketua Pimpinan dewan lima tahun mendatang. Tak heran ketika parpol-parpol itu menjadi incaran para Kandidat, salah satunya Golkar. Namun, untuk memastikan dukungan itu tidak sebatas pengklaiman dan komunikasi saja, ibarat membalikan telapak tangan. Tetapi, ada tahapan-tahapan yang harus dilewati untuk mencapai kesepakatan (deal politik). Lalu bagaimana sikap golkar saat ini, mengingat ada kandidat yang berharap dukungan partai besar tersebut.
Kepada Koran Stabilitas Rabu (07/01), Sekjen DPD Golkar Kabupaten Bima, Ir, Suryadin mengatakan, diiternal Golkar belum ada pembahasan soal kualisi dan dukungan terhadap kandidat yang akan maju sebagai Cabup. Karena, masih ada persoalan dikubu pengurus pusat golkar yang harus segera dicarikan benang merahnya. ”Sejauh ini, kami internal partai belum pastikan sikap akan mendukung calon mana,” katanya dihalaman Kantor DPRD Kabupaten Bima.
Bahkan Wakil rakyat dua periode itu mengaku seluruh kader golkar belum membahas melalui rapat dalam kaitan itu. Meski demikian, tetapi ia tidak mempermasalahkan jika ada kandidat orang nomor satu kabupaten yang berharap agar golkar menjadi kendaraan politiknya. “Berharap boleh-boleh saja, tapi yang jelas kami belum membahas dalam internal partai soal itu,” ujarnya.
Disinggung soal ada bakal kandidat yang mengaku sudah melakukan komunikasi dengan partai dibawah kepemimpinan istri mendiang almarhum Bupati Bima, H.Feri Zulkarnain, ST sebagai Ketua DPD II golkar. Menanggapi informasi itu, Suryadin yang juga Ketua Komisi II DPRD itu menyatakan belum mengetahui dengan komunikasi dimaksud. “Kami belum mendengar tentang itu, mungkin komunikasi secara pribadi. Intinya, intern golkar belum membahas persoalan dimaksud,” terangnya. (KS-09)
COMMENTS