Ketua Tim Koalisi partai pengusung pasangan Hj. Indah Damayanti Putri (IDP) dan Drs. H.Dahlan (IDP-Dahlan), Baharudin Ishaka,SH meminta kepa...
Ketua Tim Koalisi partai pengusung pasangan Hj. Indah Damayanti Putri (IDP) dan Drs. H.Dahlan (IDP-Dahlan), Baharudin Ishaka,SH meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati Bima agar fokus melaksanakan tugas, dan tidak terus menerus keluar daerah yang tidak bermanfaat bagi daerah dan rakyat Kabupaten Bima.
Bima, KS.- Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Umum Partai Gerindra Kabupaten Bima itu, lantaran banyaknya isu yang berkembang saat ini, bahwa Bupati dan Wakil Bupati acapkali keluar daerah, padahal tidak mesti undangan itu dihadiri oleh Kepala dan Wakil Kepala Daerah. “Maksud saya, jika undangan itu bisa diwakili oleh pejabatnya, maka tidak perlu bupati atau wakil bupati yang menghadiri undangan tersebut,” sarannya.
Mantan Anggota DPRD Kabupaten Bima yang fokal dan selalu mengkritik kinerja eksekutif itu, juga mengaku sering melihat para pejabat saat ini yang tidak konsentrasi dengan tugas dan fungsinya, melainkan terhantui rasa takut dengan mutasi yang akan dilakukan oleh atasannya, dalam hal ini Bupati Bima.
”Bisa dilihat saat ini di sejumlah dinas, para pegawai dan pejabat tak lagi serius atau fokus dengan kerja, tapi fokus main game dan lainnya,”duganya.
Selain itu, mantan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bima itu, juga menyarankan Bupati dan Wakil Bupati agar tidak selalu menghadiri undangan rakyat yang sifatnya serimonial, sehingga tugas dan tanggungjawab sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terabaikan. Misalnya, ada kegiatan pemerintah yang seharusnya dihadiri oleh Bupati, namun karena sibuk menghadiri acara warga yang bisa diwakili oleh pejabat, sehingga bupati tidak hadir dalam acara pemerintah sendiri.
”Saya tidak bermaksud melarang bupati menghadiri acara warganya, tapi setidaknya bupati bisa membedakan penting dan tidaknya acara tersebut,”kata Bahar saat ditemui di kediamannya di Lingkungan Karara Kota Bima, Senin (21/11) siang.
Pada kesempatan itu, Bahar juga meminta kepada Bupati agar tidak memanjakan pejabat, lebih khusus kepada orang-orang yang sebelumnya memberikan dukungan atau menjadi timses pasangan IDP-Dahlan. Pasalnya, saat ini nama Bupati telah diperjual belikan di sejumlah SKPD, terutama di Dinasa Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura. Karena di dinas itu banyak bantuan untuk para petani, sehingga menjadi kesempatan kaum kapitalis untuk memperjual belikan nama Bupati Dinda.
”Saya prihatin, saat ini banyak oknum timses membawa-bawa nama bupati ke dinas, demi mendapatkan uang dan bantuan, mengatasnamakan rakyat,”tandas Ketua LSM Komite Anti Korupsi Indonesia (Kaki) NTB itu.
Selain itu, Bahar juga mengingatkan kepada Bupati dan Wakil Bupati agar tetap konsisten dengan janji politiknya, yaitu bertujuan membangun Daerah ini untuk lebih maju dan berkembang dari sebelumnya, rakyatpun disejahterakan. Namun dikhawatirkan, semua janji itu tidak ditepati oleh Bupati dan Wakil Bupati.”Saya sebagai ketua Koalisi menghimbau agar Daerah ini terus dibangun, rakyatpun harus disejahterakan dengan segala bidang pembangunan, bukan hanya diperuntukan orang yang setiap saat dekat dengan bupati,”ujarnya penuh harap.(KS-R01)
Bima, KS.- Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Umum Partai Gerindra Kabupaten Bima itu, lantaran banyaknya isu yang berkembang saat ini, bahwa Bupati dan Wakil Bupati acapkali keluar daerah, padahal tidak mesti undangan itu dihadiri oleh Kepala dan Wakil Kepala Daerah. “Maksud saya, jika undangan itu bisa diwakili oleh pejabatnya, maka tidak perlu bupati atau wakil bupati yang menghadiri undangan tersebut,” sarannya.
Mantan Anggota DPRD Kabupaten Bima yang fokal dan selalu mengkritik kinerja eksekutif itu, juga mengaku sering melihat para pejabat saat ini yang tidak konsentrasi dengan tugas dan fungsinya, melainkan terhantui rasa takut dengan mutasi yang akan dilakukan oleh atasannya, dalam hal ini Bupati Bima.
”Bisa dilihat saat ini di sejumlah dinas, para pegawai dan pejabat tak lagi serius atau fokus dengan kerja, tapi fokus main game dan lainnya,”duganya.
Selain itu, mantan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bima itu, juga menyarankan Bupati dan Wakil Bupati agar tidak selalu menghadiri undangan rakyat yang sifatnya serimonial, sehingga tugas dan tanggungjawab sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terabaikan. Misalnya, ada kegiatan pemerintah yang seharusnya dihadiri oleh Bupati, namun karena sibuk menghadiri acara warga yang bisa diwakili oleh pejabat, sehingga bupati tidak hadir dalam acara pemerintah sendiri.
”Saya tidak bermaksud melarang bupati menghadiri acara warganya, tapi setidaknya bupati bisa membedakan penting dan tidaknya acara tersebut,”kata Bahar saat ditemui di kediamannya di Lingkungan Karara Kota Bima, Senin (21/11) siang.
Pada kesempatan itu, Bahar juga meminta kepada Bupati agar tidak memanjakan pejabat, lebih khusus kepada orang-orang yang sebelumnya memberikan dukungan atau menjadi timses pasangan IDP-Dahlan. Pasalnya, saat ini nama Bupati telah diperjual belikan di sejumlah SKPD, terutama di Dinasa Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura. Karena di dinas itu banyak bantuan untuk para petani, sehingga menjadi kesempatan kaum kapitalis untuk memperjual belikan nama Bupati Dinda.
”Saya prihatin, saat ini banyak oknum timses membawa-bawa nama bupati ke dinas, demi mendapatkan uang dan bantuan, mengatasnamakan rakyat,”tandas Ketua LSM Komite Anti Korupsi Indonesia (Kaki) NTB itu.
Selain itu, Bahar juga mengingatkan kepada Bupati dan Wakil Bupati agar tetap konsisten dengan janji politiknya, yaitu bertujuan membangun Daerah ini untuk lebih maju dan berkembang dari sebelumnya, rakyatpun disejahterakan. Namun dikhawatirkan, semua janji itu tidak ditepati oleh Bupati dan Wakil Bupati.”Saya sebagai ketua Koalisi menghimbau agar Daerah ini terus dibangun, rakyatpun harus disejahterakan dengan segala bidang pembangunan, bukan hanya diperuntukan orang yang setiap saat dekat dengan bupati,”ujarnya penuh harap.(KS-R01)
COMMENTS