PASANG IKLAN
600x90
Hub. 0853-3873-1387

Slider[Style1]

advertisement

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5



PASANG IKLAN
600x90
Hub. 0853-3873-1387
advertisement

Serius Maju Pilkada 2020, Doktor H.Ghazaly Tengah Loby Parpol

Sepertinya Doktor H.Ghazaly tak ingin terlambat melakukan pendekatan juga loby lebih awal dengan sejumlah pengurus partai politik (Parpol) yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Bima hasil pileg 17 April 2019 kemarin. Masalahnya, keinginan untuk maju sebagai calon Bupati Bima 2020 mendatang merupakan komitmen moral dalam rangka mengabdi kepada rakyat Kabupaten bima secara totalitas, juga untuk membangun Kabupaten Bima kedepan jauh lebih baik lagi.


BIMA, KS.- Loby politik sejumlah pengurus inti parpol di wilayah Kabupaten Bima menjadi agenda penting untuk bisa menjadi peserta pilkada 2020 mendatang. Niat maju katanya tidak sekedar pengakuan belaka, melainkan telah siap segalanya. Sebab, untuk turun dunia politik pilkada tidak cukup dengan sebuah pengakuan siap mengabdi pada rakyat, ketika terpilih, tapi juga butuh perjuangan dan pengorbanan yang melelahkan ke depannya.

“Yang paling penting untuk ke depan yakni meloby sejumlah parpol untuk menjadi partai pengusung,” ujarnya.

Ia mengakui bahwa butuh pengorbanan yang cukup untuk bisa maju sebagai calon Bupati atau Wakil Bupati. Pasalnya, untuk bisa mendapat satu parpol pengusung, dibutuhkan komunikasi aktif dengan pengurus parpol, juga hal-hal lainnya.”Intinya, saya menyatakan maju tentu sudah siap semuanya,” tegasnya.

Akademisi senior di Kampus Mercu Buana ini juga menegaskan, bahwa niatnya untuk maju karena banyaknya dukungan rill dari masyarakat Donggo dan Soromandi juga warga di Kecamatan lainnya.”Alhamdulillah, warga Donggo dan Soromandi memberikan dukungan penuh kepada saya untuk menjadi calon Bupati bima 2020,” tukasnya.

Disinggung, dengan siapa nantinya akan berpasangan di Pilkada 2020 ?. Wartawan senior di Jakarta ini mengaku melirik seorang pengusaha SPBU asal Sape, Edi Sabara. Dimana bersangkutan (Edi Sabara,red) merupakan pengusaha sukses asal Sape yang berhasil menjadi seorang miliader dan dermawan di tanah rantaua.

“Saatnya saya bersama pak Adi Sabara untuk kembali ke Bima, tentu mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati bima di Tahun 2020 akan datang,” tandasnya.(KS-Andi)

BSM AKAN ADAKAN SERAMBI BERKAH RAMADHAN DI MASJID TERAPUNG

Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan salah satu bank konvesional yang sudah lama beroperasi di Wilayah Bima. Keberadaan BSM selama ini telah banyak memberikan kontribusi bagi rakyat kabupaten dan Kota Bima, terutama yang berkaitan dengan penyertaan modal bagi usaha makro dan mikro yang tersebar di wilayah Dana Mbojo. BSM tidak hanya memberikan pelayanan bagi para nasabah atau debitor yang hendak menabung uang atau mengajukan kredit untuk keperluan modal usaha, tapi BSM kerapkali melaksanakan kegiatan social kemasyarakatan, yang menyentuh langsung dengan kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat tidak mampu.


BIMA, KS.- Kali ini, BSM akan mengadakan kegiatan serambi berkah ramadhan dengan memberikan santunan bagi anak yatim sebanyak 100 orang, sekaligus buka puasa bersama. Kegiatan keagamaan tersebut akan dilaksanakan di Masjid Terapung Amahami pada hari Sabtu (25/5) mulai pukul 16.00 wita hingga selesai.

Branc Manager BSM Cabang Bima, Praja Saputra kepada wartawan Koran Stabiitas mengatakan bahwa kegiatan serambi berkah ramadhan merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh management BSM yang tersebar di wilayah Indonesia. Artinya, tidak hanya di Bima kegiatan semacam itu dihelat, apalagi yang berkaitan dengan pemberian santunan bagi anak-anak yatim piatu.

“BSM itu banyak kegiatan rutinnya tiap tahun, apalagi disaat bulan suci ramadhan. Nah, salah satu agenda rutin BSM itu membantu anak yatim piatu, meski dengan seala kadarnya,”tuturnya.

Pada kesempatan itu acara tersebut nantinya, akan diadakan tausiyah lebi dulu, sebelum buka puasa bersama dengan seratus anak yatim.”Semoga pada kesempatan acara tersebut nantinya bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari, lebih penting lagi adalah kita mampu melaksanakan puasa selama satu bulan penuh,” harapnya.(KS-Andi)

QURAIS NYATAKAN SIAP MAJU PILKADA 2020, ASALKAN ?

Mantan Walikota Bima, HM Qurais H.Abidin menyatakan siap untuk maju di Pilkada Kabupaten Bima yang akan di helat Tahun 2020 mendatang. Apabila, undang-undang memperbolehkan baginya untuk diikutsertakan membidik kursi EA I di Wilayah Kabupate Bima yang memiliki 191 Desa dari 18 Kecamatan tersebut.

HM Qurais H.Abidin
HM Qurais H.Abidin

KOTA BIMA, KS .- Pernyataan itu disampaikan mantan Walikota Bima dua periode tersebut, saat ditemui sejumlah wartawan di kediamannya usai sholat tarawih, Selasa (14/5) malam.

“Lahir bathin saya siap maju di Pilkada 2020. Jika tidak ada aturan atau undang-undang yang melarang saya. Nah, setahu saya tidak boleh, tapi adik-adik wartawan silahkan membaca kembali dulu amanat undang-undang yang berkaitan dengan kepala Daerah,” sarannya.

Niatnya untuk maju di pilkada itu sesuai dengan banyaknya permintaan dari masyarakat ketika melakukan silaturahmi saat menjadi calon DPR RI melalui partai Demokrat beberapa bulan lalu. Dimana sekian banyak warga di sejumlah wilayah Kecamatan di Kabupaten Bima seperti Wera, Donggo, Soromandi, Palibelo, Sape, Lambu, Palibelo dan beberapa kecamatan lain meminta dirinya untuk tampil sebagai calon Bupati Bima.

“Intinya, saya sampaikan kepada masyarakat bahwa saya tidak boleh maju, karena diilarang oleh undang-undang. Yang jelas, kalau diperbolehkan undang-undang, saya tentunya akan ikut di pilkada 2020,”cetusnya Ketua DPD Partai Demokrat Kota Bima itu dengan nada santainya.

Ketika disinggung, bila undang-undang memperolehkan untuk maju, siapa yang akan diambil untuk menjadi orang kedua (Calon Wakil Bupati)?. H.Qurais enggan menjawabnya.”Nantilah bicara soal itu. Yang penting sekarang adalah boleh apa tidak oleh undang-undang untuk maju sebagai calon bupatinya dulu,” tukasnya.

Sekedar diketahui public, bahwa sosok HM Qurais adalah kepala daerah di NTB yang telah berhasil membangun berbagai bidang pembangunan di Kota Bima, terutama pembangunan masjid terapung, jalan lingkar padolo tiga, convention hall, gedung seni dan budaya di Raba, dan masih banyak pembangunan lainnya yang telah ditorehkan oleh H.Qurais selama sepuluh tahun menjadi Wakil dan Walikota Bima. Kini, harapan besar masyarakat Kabupaten Bima, HM Qurais untuk tampil sebagai calon Bupati Bima, dengan sebuah harapan besar rakyat adalah membangun wilayah Kabupaten Bima yang dianggap masih jalan di tempat dalam beberapa tahun terakhir ini, padahal APBD Kabupaten Bima pertahunnya mencapai angka Rp.1,7 Triliun lebih.(KS-Andi)

Doktor H.Ghazali Bakal Calon Bupati Bima 2020

Pilkada Kabupaten Bima dipastikan akan dihelat Tahun 2020 mendatang. Sejumlah kandidat bakal calon Bupati dan Wakil Bupati mulai bermunculan untuk merebut kursi kekuasaan yang saat ini dalam genggaman Hj. Indah Damayanti Putri bersama Drs.H.Dahlan. Salah satu bakal calon yang telah menyatakan siap untuk maju adalah Doktor H.Ghazali yang saat ini menjadi salah satu Dosen politik di sebuah kampus ternama di Jakarta Mercu Buana.

Doktor H.Ghazali

BIMA, KS.- Siapakah sosok H.Ghazali ini ?. Yang bersangkutan merupakan anak tokoh Donggo, H.Madji Bakri yang sudah puluhan tahun menetap di Jakarta. Selama di Jakarta, H.Ghazali mengawali karir dengan menjadi seorang journalis. Berhasil menjadi seorang paparaji, H.Ghazali pun membangun sejumlah media termasuk Tabloid Progress yang sempat mengemuka di Ibukota DKI Jakarta.

Seiring dengan bertambahnya umur, profesi journalis pun tidak dilanjutkan, dan menekuni profesi baru sebagai seorang dosen politik di sejumlah kampus di Jakarta. Alhasil, kini keberhasilan seorang wartawan senior itu dirasakan oleh banyak keluarganya, terutama keluarga Bima dan Dompu yang berada di Jakarta.

Merasa tidak puas mengabdi pada kampus, H.Ghazali berkeinginan untuk mengabdi di kampung sendiri, Bima tercinta ini. Tentunya, dengan melihat peluang besar untuk menjadi salah satu peserta pilkada Kabupaten Bima di Tahun 2020 mendatang yaitu merebut kursi Bupati Bima.

Siapkah H.Ghazali melawan kandidat incumben Hj. Indah Damayanti Putri juga para kompetitor lainnya yang dianggap matang dalam berpolitik, terutama kesiapan finansial ?. Kepada Wartawan Koran Stabilitas, secara tegas H.Ghazali menyatakan siap untuk maju sebagai calon Bupati. Kenapa ?. Karena saat ini warga Bima butuh pemimpin yang memiliki kepekaan sosial tinggi, ikhlas membangun daerah, juga religi.

“Nah, saya maju karena saya akan mengabdi secara tulus dan ikhlas untuk warga Kabupaten Bima, bukan semata-mata untuk meraih kekuasaan demi hasrat dunia semata, juga kepentingan politik, kepentingan lain pihak tertentu,” tuturnya.

Kata H.Ghazali, harta adalah titipan tuhan yang tidak bisa dibawa mati di liang kubur nantinya. Artinya, bila ada seorang pemimpin Negara dan Daerah ini mendewakan harta dan kekuasaan, maka rakyat lah yang akan sengsara. Sebab tipe pemimpin demikian hanya semata-mata akan mencari uang banyak untuk bisa melakukan apa saja demi hasrat dan ambisinya.

“Bagi saya yang sudah sejak muda menjadi seorang wartawan, saya paham dan mengerti apa yang menjadi harapan dan tumpuan masyarakat banyak, apalagi saat ini kemiskinan di Kabupaten bima semakin bertambah, lapangan kerja tidak ada, ditambah lagi pembangunan di segala bidang nyaris tak terlihat. Masalahnya, APBD Kabupaten bima lebih banyak digunakan untuk belanja aparatur, sementara kesejahteraan rakyat diabaikan,” paparnya.

Bagaimana dengan persiapan partai politik yang akan digunakan sebagai partai pengusung ke depan ?. H.Ghazali menyatakan bahwa semua partai politik sekarang kecuali Golkar bisa digunakan sebagai partai pengusung, sepanjang dibangun komunikasi, juga mampu menjelaskan secara rinci dan detail terkait visi misi ingin maju sebagai calon Bupati.

“Saya yakin dan percaya bahwa pemimpin-pemimpin parpol di kabupaten Bima sekarang sudah cerdas melihat keadaan Bima sekarang secara keseluruhan. Mereka tidak ingin gagal kedua kali mengusung calon Bupati dan Wakil Bupati yang gagal membangun daerah tercinta ini,” cetusnya seraya mengatakan bahwa di Pilkada Kabupaten Bima 2020 akan terjadi penggabungan banyak partai untuk mengalahkan incumben.

Apakah pak Doktor juga mau menjadi bakal calon Wakil Bupati nantinya ?. Secara tegas H.Ghazali mengatakan tidak.”Saya niat untuk menjadi calon Bupati,bukan calon Wakil Bupati. Masalahnya, Bima saat ini butuh pemimpin religi dan berhati nurani rakyat juga tidak serakah harta. Karena itu, saya mendapat dukungan mayoritas warga Donggo dan Soromandi untuk maju di Pilkada mendatang,” tandasnya.(KS-Andi)

Meneropong Pemilu Legislatif Kota dan Kabupaten Bima | Sederet Ketua Partai Terpental Di Kursi Dewan

Pemilu serentak 17 April tahun 2019 yang baru saja usai pungut hitung di tingkat TPS dan rekap di tingkat PPK, ternyata menyisahkan cerita menarik sekaligus duka bagi sejumlah partai. Bukan saja bagi calon legislatifnya. Sejumlah ketua partai yang ikut calegpun harus terpental alias gagal melenggang di kursi wakil rakyat. Partai mana saja yang ditengarai ketuanya gagal ?, Berikut prediksi sementara.

Ilustrasi

Kota Bima,KS-Pentas pemilu serentak tahun ini begitu berdinamika. Selain terendus banyaknya calon incumbent yang gugur dan tidak mampu bertahan untuk tetap duduk di kursi wakil rakyat, ada pula cerita menarik dari informasi yang dihimpun sementara, para ketua partai di tingkat Kota dan Kabupaten yang terpental dari perebutan dan kompetisi internal menuju gedung DPRD.

Dinamika perebutan suara dan kecerdasan voeter atau pemilih dalam menentukan pilihan, mengarahkan kemana dan pada caleg mana hak suaranya, menjadi jawaban dari hasil dan fakta pemilihan serentak kali ini.

Pesta demokrasi yang begitu berwarna, bukan saja kegembiraan bagi para pemilih juga caleg yang sudah mengklaim akan lolos disingasanah kursi empuk dewan, tetapi prahara dan duka berkempanjagan bagi kebanyakan caleg utamanya ketua partai yang tidak lolos.

Apakah pesta uang yang tidak terlihat dan luput atau sulit diawasi dan dibuktikan oleh pelaksana dan pengawas pemilu, juga berbanding lurus dengan kerja dan dhramabhakti caleg incumbent serta ketua partai untuk atas nama organisasi partai politik. Semuanya akan terjawab secara pasti saat perhitungan akhir ditingkat KPU, soal siapa saja yang lolos dan duduk di DPRD.

Lalu kalau kita kembali ke informasi yang dihimpun ditengarai tentang siapa sajakah ketua partai prediksi sementara yang terpental ? dari informasi yang dihimpun sementara, untuk ketua partai di Kabupaten Bima yang tidak lolos diantaranya, Ketua PKS, Abdul Rahman, Ketua PKB, H Mustahid H Kako, Ketua PDI Perjuangan, Nurdin Amin SH serta sederet nama lainnya.

Sementara di Kota Bima sejumlah ketua partaipun terpental. Informasi yang dihimpun sementara diantaranya, Ketua PDI Perjuangan, Ruslan Usman, Ketua PBB, Syamsuddin, Ketua Nasdem, Mutmainnah Haris, Ketua PKS, Mahfud SPdI, Ketua Hanura, M Kasman dan sederet nama ketua lainnya.

Lalu apa sebab sejumlah ketua partai ini tidak mampu bersaing secara internal dipartainya ?, Akademisi STISIP Mbojo Bima, DR Syarif Ahmad, enggan berspekulasi secara detail soal banyaknya informasi ketua partai yang tidak lolos dalam pencalegan. Sebabnya, data valid seberapa banyak ketua partai yang tidak lolos, masih akan ditentukan oleh KPU soal siapa saja dan partai mana saja yang memiliki suara signifikan dalam setiap Dapil untuk mewakili partainya di kursi DPRD.

“Saya tidak berani berspekulasi teralu jauh. Karena memang belum memiliki data tentang itu (Ketua Partai yang tidak lolos). Kita harus tunggu dulu hasil akhir dari KPU,”jawabnya.

Hanya saja disampaikan doktor ilmu sosial dan politik ini, menjadi ketua partai yang notabene sebagai simbol partai tersebut, tidak bisa terukur karena ketua partainya. Sebab model pemilihan yang telah diatur oleh undang-undang dengan suara terbanyak, bukan nomor urut, tidak membuat ketua partai yang menjadi caleg bisa berleha dan leluasa lalu akan mulus menjadi anggota dewan

Suara voeter atau pemilih katanya, sangat berpengaruh terhadap hasil pemilihan itu sendiri. Bukan karena dia ketua partai atau anggota serta caleg. Menjadi linear pula anasirnya, dengan caleg yang lolos atau tidak lolos. Suara terbanyak dari voeter dalah penentu loloa atau tidak lolosnya seseorang caleg.

Akademisi STISIP Mbojo Bima ini, mengemukakan, variabel untuk mengukur sisi ketua partai dan lain sebagainya, baru bisa disampaikan, ketika semuanya sudah berakhir dan final setelah perhitungan KPU selesai.(KS-Tim)

Progres Terbaru Soal PT Tukad Mas | Polisi Akan Panggil Direktur dan Pemerintah

Akumulasi problematika kronisnya masalah yang ada di PT Tukad Mas yang semakin hari semakin membandel. Kemudian tidak jelasnya sikap yang diputuskan pemerintah terkait ilegal atau tidak berizinnya pengolahan galian C di perusahaan itu. Ditambah anasir NGO nasional setingkat Walhi serta anansir pakar lingkungan dan tudingan legislator soal pemerintah membeking PT Tukad Mas, kini mulai menampakan hasil yang positif dari pihak kepolisian. Dalam waktu tidak terlalu lama lagi, pihak kepolisian akan memanggil direktur perusahaan itu berikut pemerintah setempat.

Ilustrasi

Kota Bima,KS-Berawal dari aksi demonstrasi yang diteriakan kelompok mahasiswa yang tergabung dalam BEM dan DPM STIH Muhammadiyah Bima, kemudian disertakan dengan laporan kepolisian atas dampak lingkungans serta ilegalnya pengolahan PT Tukad Mas, dalam waktu tidak terlalu lama lagi pihak Polres Bima Kota akan memanggil sang direktur atau pimpinan cabang PT Tukad Mas, M Salim ST serta sejumlah pihak di pemerintahan Kota Bima, dalam rangka dimintai keterangan atas laporan kepolisian yang disampaikan kelompok mahasiswa tersebut.

Kapolres Bima Kota melalui Kasat Reskrim, Iptu Hilmi Manossoh Prayugo SIK, pada Stabilitas, Rabu kemarin disela-sela rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kota Bima di KPU setempat, memastikan, berdasar laporan kelompok mahasiswa yang tergabung di BEM dan DPM STIH Muhammadiyah Bima, akan segera menindak lanjutinya dengan memanggil sejumlah pihak terkait, terutama pimpinan cabang PT Tukad Mas, M Salim ST dan sejumlah pihak dipemerintahan Kota Bima.

Laporan dari kelompok mahasiswa yang disampaikan secara remsi pada pihak kepolisian serta setelah dimintai keterangan terang Hilmi, bahwa laporan tersebut akan didalami serta diteliti lebih dulu.

“Ada laporan baru masuk seminggu lalu, karena sudah ada laporannya tetap kita tindak lanjut,”terangnya.

Kasat Reskrim yang sebelumnya juga pernah bertugas di Polres Bima Kota ini, berjanji akan segera memanggil pihak PT Tukad Mas serta pihak pemerintah terkait guna dimintai keterangan soal ijin operasional serta dampak polusi Debu dari penggilingan.

“Tetap kita panggil nanti tapi kan harus kita buktikan dulu apa sih izin yang dimaksud itu yang ndak atau apa izinnya ada atau tidak, harus kita cek dulu,”janjinya.

Proses tindak lanjut akan dilakukan pemanggilan pihak dari semua pihak yang terkait bukan cuma Tukad Mas, kalau memang terkait termasuk pemerintah.

Sebelumnya, PT Tukad Mas Cabang Bima, begitu nama perusahaan skala besar yang ada di Kota Bima ini, ternyata juga tidak berkontribusi banyak buat daerah dimana lokasi operasinya. Terekam selama kurun waktu tiga tahun terakhir ini, Kota Bima praktis tanpa mendapatkan kucuran pembayaran pajak dari PT Tukad Mas.

Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima, melalui Kabid Pendataan dan Penetapan, Heri Wahyudi menjelaskan, tercatat sejak kurun waktu tahun 2016-2018, tidak ada nama perusahaan Tukad Mas yang menyetor pajak galian C di Kota Bima.

“Selama 3 tahun, tidak ada nama Tukad Mas dalam rekanan yang menyetor pajak galian C di Kota Bima,”jelasnya, Rabu pekan ini.

Untuk tahun 2018 saja kata dia, dari jumlah item pekerjaan yang melakukan pembayaran galian C ada 479. Sementara jumlah rekanan 140. Kemudian jumlah penetapan atas pajak galian C sebanyak Rp 651.266.443.

“Didalam jumlah rekanan tahun 2018, nama Tukad Mas tidak ada,” ungkapnya.

Kabid ini juga menjelaskan, jika berpedoman pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, diturunkan pada Perda Nomor 17 Tahun 2010 tentang pajak dan retribusi daerah, diturunkan lagi ke Peraturan Walikota Bima Nomor 36 Tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan pajak mineral bukan logam dan batuan Kota Bima, pada Pada Bab I di ketentuan umum Perwali Nomor 36 di item 17 disebutkan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Sementara Tukad Mas karena aktivitas pengolahannya tidak mengantongi izin dan mengambil hasil tambang dari penambang ilegal, maka pemerintah tidak mengambil pajak. Sementara aktivitas pemanfaatannya di Kota Bima tidak ada.

“Tukad mas ini ngambil yang ilegal, dan kita tidak bisa ambil pajak. Makanya pemerintah memakai pada sisi pemanfaatannya, bukan ambil pajak dimulut tambang. Tapi pemanfaatannya di Kota Bima tidak ada nama Tukad Mas,” jelasnya.

Artinya sambung Heri, selama 3 tahun terakhir tidak ada kontribusi pendapatan untuk daerah yang diberikan dari keberadaan Tukad Mas di Kota Bima. Karena keberadaan Tukad Mas yang tidak mengantongi izin menyulitkan pemerintah tidak bisa menarik pajak kegiatannya.

Sementara pada Kamis pekan ini pula, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutuif Mahasiswa (BEM) STIH Bima, mendatangi Bappeda Kota Bima dan Polres Bima Kota, guna mempertanyakan keberadaan PT Tukad Mas yang ditengarai ilegal tersebut.

Dalam pernyataan sikapnya, pada tanggal 22 april 1970 pertama kali deklarasi dari seluruh elemen sebagai bentuk perhatiannya terhadap lingkungan dan menjadikan isu lingkungan sebagai perioritas arah program kerja pemerintah berbagai Negara diantaranya Amerika Serikat.

Teriakan ini disampaikan oleh beberapa senator dari berbagai negara bahkan sampai pada perbincangan para senator melalui forum resmi PBB ini merupakan cerminan rasa kepedulian pemerintah terhadap lingkungan dan dianggap isu lingkungan adalah prioritas utama demi kelangsungan hidup warga negara.

Gerakan yang dicanangkan oleh John Mcconnell aktivis perdamaian 60 an tersebut mendapat respon baik dari PBB sehingga 22 april ditetapkan sebagai hari bumi nasional.

Melalui momentum hari bumiNasional yang ke 49 dari beberapa sample yang ada di kota dan Kabupaten Bima cukup mencerminikah pencemaran fingkungan terjadi dimana-mana eksploitasi dan eksplorasi adalah hal yang wajar semntara isu lingkungan adalah hal yang krusial untuk dibahas ketika kita memakai sudut pandang konstitusi.

Dalam Undang-Undang No. 4 tahunn 2009 menyatakan isu lingkungan dan penyejahteraan masyarakat wilayah sekitar adalah hal yang krusial sebagaikonsideran konstitusional pertimbangan menerbitkan IUP.

Melihat kegiatan Pertambangan PT Tukad Mas di kota bima BEM STIH Bima menyampaikan beberapa poin tuntutan diantaranya, kejelasannya IUP, IUP eksplorasi, IUP operasi produksi, maupun IUPK tidak dikantongi secara jelas oleh PT Tukad Mas maka dalam hal tersebut meminta kepada institusi penegak hukum agaar mengambil tindakan secara serius terhadap dugaan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana yang dilakukan oleh PT Tukad Mas.

Ada beberapa sample konstitusional yang menjadi landasan dasar dalam dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh PT Tukad Mas. Diantaranya, Undang Undang no 23 tahun 1997 enam pasal yang menguraikan masalah sangsi pidana dalam kaitan tindak pidana lingkungan diantaranya pasal 41 sampai dengan 46 r Undang undang no 32 tahun 2009 ada 19 pasal diantaranya (pasal 97 sampai dengan pasal 115) r Tindak pidanadalam UUPPLH

Kemudian Dellik materil (generic crime )yaitu perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup dan ini jelas secara hukum tidak memerlukan pelanggaran aturan-aturan hukum administrasi seperti izin. Delic formil ( specific crime yaitu perbuatan melawan hukum terhadap aturan aturan hukum administrasi dan untuk pembuktian hal tersebut terbukti dengan tidak adanya izin PT Tukad Mas selama puluhan tahun beroprasi

“Maka dari pandangan konstitusional kami DPM Dan BEM Sekolah Tinggi Imu Hukum (STIH) Muhammadiyah Bima menutut kepada Kapolres Bima Kota selaku institusi penegak hukum, segera proses secara hukum Direktur' PT Tukad Mas atas dugaan tindak pidana. Kemudian Segera panggil dan proses secara hukum BAPEDA Kota Bima atas dugaan keterlibatan dalam melakukan tindak pidana.(KS-Aris)

Menakar Hasil Pileg DPRD Kota Bima | Tiga Tahta Pimpinan, Siapakah Pemangkunya

Drama pemilihan legislatif tingkat Kota Bima pada pemilu serentak tahun 2019 ini, begitu menarik dan seksi untuk dibicarakan publik. Bukan saja soal banyaknya calon incumbent yang tidak lolos dalam kompetisi panas perebutan 25 kursi wakil rakyat di Kota Bima, lebih dari itu tiga tahta pimpinan, siapa saja dan partai mana saja yang berpeluang menempatinya. Informasi yang dihimpun sementara, ada 5 partai yang mendapatkan 3 kursi di DPRD Kota Bima.

Ilustrasi

Kota Bima,KS-Tiga tahta kursi empuk pimpinan DPRD Kota Bima, menggelinding entah siapa yang pasti akan mendudukinya. Semua berpulang pada hasil perhitungan akhir di tingkat Komisi Pemilihan umum (KPU) Kota Bima sendiri.

Jika merujuk dari informasi sementara yang dihimpun, ada 5 partai politik yang mendapatkan kursi terbanyak yakni masing-masing 3 kursi. Selebihnya partai politik hanya mendapatkan 2 kursi dan satu kusri bahkan ada yang sama seklai tidak mendapatkan jatah kursi di DPRD Kota Bima.

Kembali membicarakan partai yang berpeluang menikmati 3 kursi pimpinan dewan, dari lima partai politik semuanya masih terjadi saling klaim pemilik suara yang siginifikan untuk menduduki kursi pimpinan dewan. Sebut saja 5 partai politik dimaksud, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, Partai Gerindra dan PBB.

Ketua Partai Golkar Kota Bima, Alfian Indra Wirawan S Adm, justeru sudah terlebih dahulu mengklaim dan memastikan, partai yang dipimpinnya sebagai pemilik suara tertinggi tingkat Kota Bima. Itu artinya kata Dae Pawan sebutannya, ketua DPRD Kota Bima milik partai Golkar dan dipastikan pula sebagai ketua partai dan pemilik suara terbanyak internal partai, dirinya akan diputuskan oelh partai sebagai Ketua DPRD Kota Bima.

Nah, bicara sosok Alfian Indra Wirawan yang telah mengabdikan diri 10 tahun di lembaga wakil rakyat Kota Bima atau telah dua periode dan tiga periode dengan ini untuk DPRD Kota Bima 2019-2024, tentu bukanlah figur instan dan karbitan. Tempaan politik dan dinamika sosial kemasyarakatan serta pemerintahan, menjadi bukti sebagai satu diantara sekian legislator yang terkenal vokal dan selalu menjadi tameng masyarakat dalam berbagai persoalan yang terjadi di Kota Bima.

Klaim sebagai partai pemilik suara terbanyak pada pileg 2019 untuk Kota Bima, bukanlah hal yang aneh dan mengada-ada, sebab ditangan pria genteng ini, partai Golkar, khusus selama prosesi pemilu serentak 2019, diakuinya, seluruh kader dan simpatisan bekerja penuh dedikasi dan sekuat hati.

“Semua dilakukan secara bersama seluruh caleg, kader dan simpatisan serta pendukung. Hasil yang kami peroleh murni kecintaan pemilih pada partai golkar dan caleg yang ada di Golkar tentunya,”kata Dae Pawan.

Jika merujuk dari perolehan kursi untuk DPRD periode 2019-2024, katanya, partai Golkar tetap konstan pada hasil sebelumnya. Tiga kursi yang diperoleh periode kemarin masih dipertahankan, justeru pada pileg kali ini, partai Golkar jelas Dae Pawan, menapaki kursi Ketua DPRD yang periode kemarin hanyalah sebagai wakil ketua DPRD saja.

Beralih ke kursi pimpinan lain, informasi yang dihimpun sementara, Partai Amanat Nasional (PAN), peroleh suara terbanyak kedua di pileg tingkat Kota Bima. kalau seperti itu adanya, maka dipastikan kursi wakil ketua DPRD Kota Bima akan ditempati PAN.

Lalu pertanyaannya, siapakah dari tiga caleg PAN yang lolos, yakni Samsuri yang sekarang sebagai Ketua DPRD Kota Bima, Yogi Pratama yang bakal menjadi mantu dari Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofian SH dan Syamsudin di Dapil 3 Asakota. Media ini belum mendapatkan siapa pemilik suara terbanyak dari tiga caleg yang diprediksi lolos utusan PAN tersebut. Apakah akan merujuk dari suara perorsangan terbanyak ataukah tergantung sungguh dari kebijakan dan keputusan partai.

Jika menilik dari dua variabel itu, maka menjadi seru untuk dibicarakan, apakah DPC PAN akan mengambil keputusan sebagai wakil ketua DPRD yang diutus berdasar suara terbanyak ataukah tetap mempertahankan Samsuri dikursi pimpinan tersebut, meskipun turun tahta hanya menjadi wakil ketua saja. Lalu seperti apa kebijakan yang akan diambil Ketua PAN Kota Bima, Feri Sofian SH. Apakah akan mengutus calon mantunya sebagai wakil ketua atau akan mengistimewakan Samsuri yang sudah terlanjur pernah menjadi pimpinan dewan.

Kemudian dikursi wakil ketua lainnya, PBB sendiri sudah mengklaim sebagai pemilik suara tertinggi ketiga setelah Golkar dan PAN.

PBB awalnya tidak diprediksi bakal mampu merebut kursi pimpinan DPRD Kota Bima pada Pemilu Legislatif tahun 2019. Namun usai perhelatan itu selesai, faktanya berbicara lain. PBB mampu menunjukan kemampuan untuk meraih kursi pimpinan dewan, melampaui sederet nama partai besar.

Ketua DPC PBB Kota Bima Syamsuddin mengakui, berdasarkan hasil rekapitulasi di 4 PPK, partainya memang tertinggi ketiga, melampaui perolehan suara dari Partai Demokrat. Sementara diurutan pertama dan kedua, ditempati Partai Golkar dan PAN.

“Hasil di 4 PPK, PBB juga yang dapat kursi pimpinan. Tinggal menunggu hasil rekapitulasi di PPK Raba, hari ini kabarnya selesai,” ujar Syamsuddin, pada sejumlah wartawan Rabu pekan ini.

Diakuinya, jika melihat dari hasil C1 internal PBB, di Kecamatan Raba meraih perolehan suara yang tinggi dari Partai Demokrat. Kendati demikian, pihaknya tetap menunggu hasilnya hari di PPK Raba. Ia pun berharap, tak ada pergeseran yang signifikan dari hasil C1 PBB.

Menurut Syamsuddin, jika memang salah satu kursi pimpinan DPRD Kota Bima bisa ditempati PBB, maka ini merupakan capaian yang luar biasa dan di luar ekspektasi. Meski begitu, pihaknya tetap akan menunggu hasil akhir yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu.

Ditanya jika memang dapat kursi pimpinan dewan, lantas siapa dari 3 caleg yang lolos itu akan ditunjuk? Syamsuddin mengaku, ada mekanisme partai yang harus dilalui. Sebagai ketua, dirinya tentu akan berpedoman pada AD ART partai.

“Ada mekanismenya, kita lihat saja nanti siapa yang akan jadi pimpinan dewan dari PBB,”ucapnya.

Sementara itu untuk pemilik tiga kursi lainnya yakni Partai Gerindra, melalui ketua DPC Gerindra Kota Bima, Khalid Bin Walid, mengaku jika partainya saat rekapitulasi akhir di KPU Kota Bima diputuskan sebagai pemilik suara tiga besar, maka dirinya memastikan akan men jadi pimpinan dewan.

“Kalau dapat pimpinan (Gerindara) saya ketua DPC yang dudukin kursi pimpinan DPRD Kota Bima,”ujarnya singkat sembari menanyakan pada koran ini, apakah partai Gerindra masuk di tiga besar ?, yang dijawab pula oleh koran ini, tunggu saja hasil keputusan KPU Kota Bima.

Pemilik suara tiga kursi lainnya, yakni partai Demokratmelalui Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bima, HM Qurais H Abidin, yang dimintai penjelasan soal itu, jika partai Demokrat pada perhitungan akhir KPU masuk di tiga besar suara terbanyak, maka dipastikan Sukri Dahlan sebagai pemilik suara terbanyak di internal Demokrat akan duduk di kursi pimpinan. Itu artinya Rian Kusuma Permadi yang juga anaknya serta merta akan diutus menempati kursi pimpinan DPRD Kota Bima.

Semuanya kita tunggu hasil dari rekapitulasi suara KPU Kota Bima. (KS-Tim)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *