PASANG IKLAN
600x90
Hub. 0853-3873-1387

Slider[Style1]

advertisement

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5



PASANG IKLAN
600x90
Hub. 0853-3873-1387
advertisement

Sorot Pencairan Dana BOP, PKBM Ribut di Dinas

Kota Bima,KS.-Sejumlah PKBM yang akan mendapatkan dana BOP Kesataraan ribut-ribut di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbu)d, Selasa pekan ini. Mereka menuntut agar anggaran tersebut segera dicairkan.


Ketua Forum PKBM Sukha,SE mengatakan, kedatangan mereka di Dinas Dikbud Kota Bima untuk menanyakan kapan realisasi dana BOP Kesetaraan. Padahal proposal sudah dimasukan sejak bulan Januari lalu, namun hingga kini belum ada proses.

"Proposal kami tidur di dinas, bahkan kata Kabid disimpan di rumah," ungkapnya.

Kata Ketua Forum Sukha SE, dari proposal yang telah diajukan, semua persyaratan telah lengkap, hanya tinggal proses pencairan. Lantas apa masalahnya sehingga belum bisa dicairkan.

Karena sudah lama, Kabid PNF yang saat itu ada di ruangan kantor langsung dikejar. Namun justeru melarikan diri, dan tidak berani menemui.

"Kami kejar hanya ingin tahu, apa kendala sehingga dana ini belum cair," katanya.

Hal yang sama diungkapkan oleh Kepala PKBM Syahra didampingi Kepala PKBM Terumbukarang, kehadiran di Dinas Dikbud juga ingin menanyakan sampai kapan harus menunggu pencairan dana dimaksud, karena semua bahan telah dilengkapi. Padahal mereka sudah datang berkali-kali. Sementara itu Kepala Dinas Dikbud Kota Bima H Syamsuddin yang dimintai tanggapan menjelaskan, hasil koordinasi dengan Kabid PNF masih dalam proses.

"Data siswa dari PKBM yang mendapatkan dana BOP Kesetaraan ini masih dalam proses, sehingga membutuhkan waktu. Jadi tidak ada niat untuk tidak mencairkan. Apabila persyaratan lengkap maka akan dicairkan," tegasnya.

Sebagian Kabid PNF Abdul Hafid menjelaskan, masih belum cair anggaran tersebut karena dalam proses validasi data faktual dan cek lapangan.

"Bagaiman dinas akan melanjutkan proses pencaiaran dana, sedangkan kami belum turun cek lapangan," terangnya.

Hafid menambahkan, validasi tersebut berupa data by name by adres. Artinya ingin cek langsung di lapangan, apa nama dan alamat siswa sesuai dengan data dalam proposal.

Hasil koordinasi dan komunikasi dengan Dinas Dukcapil Kota Bima, ada sejumlah nama siswa yang akan diberikan dana bantuan ini tidak sesuai dan terbaca oleh sistem. Tapi ini baru awal, sehingga akan dilakukan kroscek ulang.

"Apabila tahapan validasi ini rampung dan sesuai fakta, tentu kami akan dicairkan anggaran itu,” imbuhnya.(KS-Qi)

Sengkarut Masalah Pupuk, Legislatif Adili Para Distributor

Bima,KS. - Bicara pupuk berarti menggunjingkan banyak masalah yang menggurita selama ini.

Sengkarut Masalah Pupuk, Legislatif Adili Para Distributor

Klasik dan selalu dikeluhkan para petani saat musim tanam. Bukan saja soal harga yang melambung diatas Harga Eceran Tetap (HET) dirasakan petani, lebih dari itu kelangkaan yang menyertai keluh kesah yang dialami para petani seantero jaga dana mbojo.

Tidak ingin masalah yang dihadapi petani, larut dan tak berujung,  Komisi II DPRD Kabupaten Bima, Rabu (18/9) menggelar rapat koordinasi dengan menghadirkan seluruh  Distributor Pupuk yang ada di Kabupaten Bima, Kota Bima,  dan Kabupaten Dompu.

Rakor yang terkesan mengadili para distributor agar tidak nakal saat distribusi pupuk yang dibutukan para petani itu, menghadirkan pula Kepala Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan segenap jajarannya, tentu diniatkan adanya keseragaman solusi menjawan tangisan petani selama ini.

Rakor yang diwarnai suasana gaduh diluar ruang rapat, akibat teriakan para aktivis yang mengelaim kelangkaan dan meningginya harga pupuk akibat ulah ditributor dan pengecer, berlangsung cukup lama. Terpantau sejak pukul 09.00 hingga pukul 02.00 wita.

Edi Mukhlis selaku Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bima saat bertemu wartawan usai rakor menyatakan, Masalah pupuk merupakan masalah yang paling krusial bagi masyarakat. Pembahasan tentang pupuk tak pernah henti dan selalu muncul setiap tahunnya.

"Pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan solusi untuk menjawab masalah kelangkaan pupuk yang dikeluhkan masyarakat sehingga masyarakat tidak lagi menjerit hanya karena persoalan kebutuhan pupuk," ujar Edy Mukhlis ditemui di ruangannya.

Rakor dan dengar padangan para distributor, sebut Edi, telah menghasilkan sejumlah poin penting yang dituang dalam bentuk rekomendasi yang nantinya akan ditandatangani bersama sejumlah pihak terkait dengan disakisan langsing KP3 selaku pengawas regulasi pupuk.lam pertemuan tersebut.

Apa saja poin yang ada di draf rekomendasi itu ?, jelas Edi, berupa pemberian sanksi bagi distributor yang diduga kuat melakukan pelanggaran, siap memecat distributor nakal, dan mewajibkan seluruh desa yang ada di Kabupaten Bima harus ada pengecer.
Termasuk poin draf rekomendasi jika terbukti akan dipidana dan akan direkomendasikan dengan pihak Pupuk Kaltim agar ditributor nakal itu dihentikan menjadi rekanan pupuk Kaltim.

Dengan lahirnya rekomendasi bersama itu sambung Edi, diharapkan dapat dimininalisir kelangkaan dan mahalnya harga pupuk disaat warga tani tengah membutuhkan.

Hal lain yang ditekan Komisi II jelasnya, para ditributor harus menghadirkan pengecer di setiap desa tentu merujuk dari RDKK masing-masing desa. Tidak boleh lagi satu pengecer mewadahi beberapa desa Distirubtor mesti taat sesuai dengan peta wilayah ditribusi pupuk yang telah ditentukan."Masalah kelangkaan pupuk terbesar yang dialami adalah adanya satu pengecer pupuk 3 - 4 desa yang ada, " ujarnya.

Tentu tegas Edi, pihaknya tidak akan berhenti disini dalam mengawal dan mengawasi regulasi pupuk. Ini akan berkelanjutan hingga turun lapangan membuktikan apakah rekomendasi yang akan dilahirkan nanti, betul-betul terlaksana dilapangan.
"Kami akan mengawasi secara ketat praktek dan regulasinya dilapangan dengan turun langsung mengecek,"janjinya

Pada masyarakat Komisi II meminta melalporkan, jika ditemukan ada distributor dan pengecer nakal. Bahkan katanya, untuk pengecer harus memiliki modal awal sebesar minimal Rp 60 juta sebagai dana sefty, sehingga tidak menarik lebih awal pada para petani.

Ahmad Yani juga menambahkan, jumlah kebutuhan pupuk di Kabupaten Bima sebanyak 40 ribu ton. Sementara yang mampu disediakan oleh Pupuk Kaltim sebanyak 30 ribu ton. Padahal katanya kebutuhan pupuk daerah itu sesuai jumlah areal tanam produktif seluas 200 ribu hektar.

"Ini juga masalah yang dihadapi dan tengah dicarikan solusi dalam rakor tadi, katanya. (KS-Aris)

Oligarki Kekuasaan IDP dan Yandi | Akademisi Nilai Tidak Salah

Bima,KS.-Potret kekuasaan kekerabatan kembali terjadi. Sebelumnya kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Bima. H Qurais dan H Arahman, dimana keduanya adalah sekandung anak dari H Abidin.

Akademisi STISIP Mbojo Bima, Dr Syarif Ahmad
Akademisi STISIP Mbojo Bima, Dr Syarif Ahmad

Kini hal yang mirip terjadi lagi. Di Kabupaten Bima akan diwarnai potret seroang Bupati yakni Hj Indah Damayanti Puteri (IDP) seorang ibu yang memiliki putera bernama Muhammad Putera Feryandi yang tidak lama lagi akan dikukuhkan sebagai anggota DPRD Kabupaten Bima sekaligus akan diplot menjadi Ketua DPRD utusan dari Partai Golkar yang juga diketuai ibunya.

Perbincangan pro dan kontra mengait oligarki yang terkesan bagi-bagi kekuasaan pada dinasti yang sama itu, begitu mengemuka dan terkesan menganggap sebuah pemaksaan berlandaskan tidak ingin kekuasaan ini menjadi milik orang lain diluar keluarganya.

Salahkah dinamika politik yang terjadi ini ?, Akademisi STISIP Mbojo Bima, Dr Syarif Ahmad yang dimintai anasirnya, menggarisbawahi, tidak ada yang salah kalau ibunya menjabat Bupati Bima lalu anaknya jadi Ketua DPRD.

Regulasi dan tata aturan perundang-undangan yang memagari etika berpolitik di Indonesia, sebut Syarif, sama sekali tidak mengharamkan antara ibu dan anak atau kekerabatan keluarga lainnya, menjabat urusan pemerintahan apapun.

"Undang-undang atau aturan perekrutan politik kita, tidak ada larangan. Jadi tidak ada yang salah jika mempersoalkan keduannya sebagai ibu dan anak yang menjabat Bupati dan Ketua DPRD. Dulu di Kota juga sama adik dan kakak sebagai Walikota dan Wakil Walikota,"sebutnya.

Hanya saja katanya, etika politiklah yang mesti diawasi dan mesti menjadi bingkai bagi ibu dan anak yang menjadi pejabat politik sekaligus pejabat publik tersebut. Maksudnya, tugas pemerintahan dan perpolitikan yang diemban, seyogyanya menghindari praktek nepotisme kekuasaan yang dapat berimplikasi pada pemakluman atas kebijakan menjalankan kekiasaan dan pemerintahan. "Bukan karena keduanya adalah sedarah lalu memaklumi praktek yang tidak benar,"sentilnya, seraya meyakini justeru keduanya akan saling hati-hati menjaga ritme kepemimpinan masing-masing.

Sesungguhnya kata doktor itu, bukan soal oligarki kekuasaan yang dipermasalahkan. Hal yang menarik dari dinamika politik kekinian, produk politik dan rekrutem caleg serta praktek politik itu sendiri yang dibahas. Maksudnya, masyarakat selaku konstituen yang mestinya sadad dalam menentukan sikap politik dalam memilih pemimpin atau wakilnya. Bukan karena dasar kebutuhan atau karena diimingi uang, lalu jatuhkan pilihan pada yang punya uang. Praktek politik seperti inilah yang memicu hasil dari proses politik itu menjadi tidak selektif dari segi kapabilitas, keilmuan dan kemampuan seaeorang dalam memimpin.

Money politik dan penghambaan atas latar belakang seseorang, anasirnya, menjadi konsekwensi buram lahirnya para pemimpin yang betul-betul belum teruji secara kualitas. "Jangankan untuk mendapatkan suara saat pencalonan, untuk masuk sebagai calon saja ada mahar dan kepentingan menjadi syarat utama. Nah inilah akar penyebab kegaduhan dinamika politik yang bermakna sesat ini, "katanya.

Poin terakhir yang disampaikannya, kedepan perlu ada regulasi yang jelas dan mengikat, jika tidak ingin memaknai oligarki kekuasaan sebagao fakta tersebut. Aturan perundang-undangan yang kuat dan mengikat lah yang mampu melegitimasi aspirasi penolakan dinasti kekuasaan. (KS-Aris)

Eratkan Sedarah PAN NTB Menuju Rumah Rakyat 2019-2024 | Muazzim Akbar Silaturahmi Bersama Caleg Terpilih

Bima,KS.-Road show Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) NTB di seluruh wilayah NTB diawalai di Bima baik Kota pun Kabuptaen.


Perjalanan marathon menuju Rumah Rakyat di masing-masing daerah di NTB yang dikemas dalam bentuk silaturahim itu, terkandung maksud menjalin keakraban dalam memahami tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat yang duduk di DPRD baik Kabupaten Kota dan Provinsi yang ada di NTB.

Ketua DPD PAN Kabupaten Bima, M Aminurllah SE, menceritakan, kedatangan Ketua DPW PAN NTB, Muazzim Akbar bersama rombongan DPW lainnya di Bima, dalam rangka silaturahmi dengan seluruh kader PAN wabil khusus Caleg terpilih yang akan menempati kursi DPRD Kabupaten Bima pada periode 2019-2024.

“Sengaja Ketua DPW (PAN) datang ke Bima jelang pelantikan pada 25 September mendatang. Ya untuk bersilaturahmi dan mengenal seluruh caleg terpilih,”jelasnya.


Pada DPD PAN Kabupaten Bima, Maman (sapaannya) mengaku, DPW PAN datang silaturahmi dalam kerangka memberikan wejangan pada seluruh caleg terpilih, agar saat bertugas dan menjadi wakil rakyat yang mengemban amanah rakyat, dapat bekerja dan bertugas sebagaimana mestinya. Tidak mengedepankan kepentingan diri sendiri dan keluarga apalagi kelompok termasuk tidak mementingkan kepentingan partai.”Caleg terpilih harus berkualitas dan amanah serta berdedikasi tinggi,”ujar Maman mengutip nasehat Ketua DPW PAN NTB.

Hal lain yang disampaikan Ketua DPW PAN NTB, menyoal Pilkada Kabupaten Bima tahun 2020 mendatang, PAN dipastikan akan berkompetisi dan menyiapkan kader terbaik. Soal siapa yang akan diputuskan menjadi duta PAN dalam merebut kursi Bupati dan Wakil bupati Bima periode lima tahun mendatang, kata Maman mengulas kembali apa yang disampaikan Ketua DPW PAN NTB, tentu melalui seleksi partai yang akan diawali dengan survey terlebih dahulu.


“Mengukur elektabilitas dan populernya kader, tentu harus ditanya masyarakat dan mesti harus disebut-sebut masyarakat. Itulah bentuk penilaian awal partai, seorang kader dianggap layak diusung dengan mesin PAN,”kata Maman kembali mengutip pernyataan Ketua DPW PAN NTB.(KS-Aris)

Legislator Sorot Mandulnya Inspektorat Kabupaten Bima

Bima,KS.-Wakil rakyat yang duduk di rumah rakyat DPRD Kabupaten Bima, mengaku gerah dan terharan-heran dengan sikap Inspektorat yang mengaku tidak tahu dan belum tahu ada kerugian negara miliaran rupiah pada pengadaan bawang merah tahun anggaran 2018 di lingkup Dinas Pertanian setempat.

Edi Mukhlis
Edi Mukhlis

Anggota DPRD Kabupaten Bima, Edi Mukhlis, menilai apa yang disampaikan Inspektorat bahwa tidak mengetahui adanya kerugian negara sebagaimana LHP BPK yang menjadi dasar penyelidikan Polda NTB, adalah sifat senagaja cuci tangan alias lempar tanggungjawab pun sengaja menyembuyikan sesuatu perbuatan jahat.

“Inspektorat tidak boleh tidak tahu. Sebab tugas dan kewajiban Inspektorat sebagai Auditor internal. Justeru mestinya dari Inspektoratlah awal setiap temuan di pemerintahan. Ini koq malah tidak tahu. Aneh dan memalukan,”timpal Edi Mukhlis.

Duta Partai Nasdem ini, menyemangati dan mengapresiasi kerja Polda NTB. Ia mendorong Polda NTB untuk sesegra mungkin menuntaskan dan menjadikan pemangku jabatan saat pengadaan bawang merah itu, sebagai orang yang disangkakan atas kerugian negara yang begitu besar tersebut.

Prolog pernyataan dari kasus bawang merah tersebut, sebut Edi sebagai bentuk mandulnya Inspektorat dalam mengaudit setiap persoalan yang dialami eksekutif, dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada. Termasuk masalah pelaksanaan Anggaran Dana Desa yang sudah berjalan beberapa tahun terakhir. Belum pulah temuan dan masalah lain yang ada di wilayah pemerintahan Kabupaten Bima.

Masih banyak sebutnya lagi, kasus-kasus lain yang luput dan sengaja dipendam Inspektorat dalam mengemas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) internal. Padahal setiap LHP sangat dibutuhkan oleh pihak aparatur penegak hukum baik itu polisi dan jaksa dalam menuntaskan setiap persoalan hukum yang terindikasi pidana.

“Inikan bentuk ketidakmampuan Inspektorat memahami tupoksi yang diwenangkan. Bukan saja disengaja. Lebih dari itu memang kemampuan auditor yang ada Inspektorat yang belum maksimal. Mestinya mereka memiliki kompetensi yang disyaratkan untuk menjadi auditor,”katanya.

Edi meminta Bupati memperhatikan betul kerja aparaturnya, utama sekali yang ada di Inspektorat, kalau benar Bupati memiliki niat dan komitmen penegakan aturan dan supremasi hukum yang ada di Bima.

Terpisah Inspektur Inspektorat, H Abdul Wahab, justeru terheran heran dinilai mandul. Malah mensyukuri penilaian itu. “Dinilai mandul? Alhamdulillah, setiap orang berhak menilai,”jawabnya via watshapp baru-baru ini.

Malah pastinya, semua LHP BPK akan ditindaklanjuti termasuk menagih temuan-temuan yang ada di sekretariat dewan. “Yang jelas semua LHP BPK kita TL termasuk menagih temuan-temuan di sekret dewan,”jawabnya.(KS-Aris)

KASN Warning Walikota, Pemkot Ngaku Belum Terima Surat

Mutasi yang berbau demosi yang sejatinya bukan memutilasi Aparatur Sipil Negara (ASN) karena sesuatu perihal apalagi itu bernuansa dendam politik dan politik balas jasa, tentu menyalahi aturan yang digariskan. ASN yang notabene aparatur pengabdi yang tidak berkenaan dengan logo politik, tidak dijadikan sasaran tembak bagi penguasa. Nah, atas tindakan serta kebijakan diluar dari mekanisme aturan itu, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) kembali memeringati Wali Kota Bima agar mematuhi isi rekomendasi tersebut. Surat peringatan itu pun ditembuskan KASN pada Kemendagri dan Presiden. Sementara itu Pemkot, ngaku belum terima urat peringatan KASN.

Kantor Walikota Bima
Kantor Walikota Bima

Kota Bima,KS.-Merasa tidak digubris rekomendasi pengembalian jabatan ASN yang telah didemosi oleh Walikota Bima beberapa waktu lalu, KASN kembali melayangkan surat peringatan pada orang nomor satu di Kota Bima tersebut.

Humas KASN, Taufik pada wartawan pekan ini, membenarkan pihaknya, telah mengirim surat lanjutan pada Walikota Bima, perihal mewarning kepala daerah yang dinilai melanggar aturan kepegegawaian dan lain sebagainya, untuk segera menjalankan dan melaksanakan isi rekomendasi KASN untuk mengembalikan jabatan ASN yang telah dimutasi tersebut.

“Terkait surat ini, memang KASN sdh kirimkan pada hari kamis minggu lalu,”jawabnya via watshapp.

Apakah surat teguran yang ditembuskan ke Presiden dan Kemedagri itu sudah sampai di tangan Walikota Bima ?, Taufik, meminta tanyakan langsung pada Walikota yang pasti pihaknya telah mengirim surat tersebut sudah dikirim pekan kemarin.

“Lebih baik konfirmasi ke pak Walikota apakah surat tersebut sudah sampai beliau atau belum,”sarannya.

Sementara itu Walikota Bima melaui Kabag Humas Protokol Setda, H Abdul Malik, mengaku surat yang dimaksudkan KASN tersebut, belum dikantongi dan sama sekali belum ada di Pemkot Bima.
“Kami belum terima suratnya, jadi tidak tahu apa isinya,”kata Kabag Humas yang selalu gampang diajak komunikasi ini.

Jikapun surat itu sudah diterima, pastinya, tetap akan mempelajari isi surat. Tentu sebutnya, butuh proses lama yakni dipelajari, dianalisa dan ditelaah. Poin pentingnya, tidak ada sama sekali katanya, Pemkot Bima mengabaikan isi rekomendasi KASN, hanya butuh waktu untuk membijakinya. (KS-Aris)

Legalitas Praktik Mandiri Keperawatan, Tajuk Seminar Nasional PPMI Kota Bima

Kota Bima, KS.-Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kota Bima gelar seminar dengan rajuk legalitas praktik mandiri keperawatan sebagai solusi terkini dalam masalah hukum.

Legalitas Praktik Mandiri Keperawatan, Tajuk Seminar Nasional PPMI Kota Bima

Seminar nasional ini berlangsung di Paruga Nae Convention Hall Sabtu ini, dengan menghadirkan 400 peserta dari komunitas perawat dari Kabuoaten Bima  dan Kabupaten Dompu serta tentu saja dari Kota Bima sebagai tuan rumah.

Ketua panitia seminar sehari, Ns Azrinsyah S Kep saat melaporkan, seminar sehari ini menghadirkan tiga pembicara penting yakni Prof Dr Nursalam, Galang Asmara dosen seniior Fakultas Hukum Unram.

Tujuan seminar ini sebut Azriansyah, guna meningkatkan potensi perawat khususnya di pelayanan mandiri agar perawat yang ada di Kota Bima bisa melayani secara mandiri.

Selana ini kata ketua panitia, banyak perawat yang berrtindak diluar profesi. "Dengan seninar ini dapat menbuka wawasan perawat memahamk tugas yang sebenarnya agar tidak melebihi batasan tugas dan kewenangan,"harapnya.

Walikota Bima yang diwakili Asisten I Setda, Drs H Supratman MAp dalam sambutannya menggarisbawahi, dengan seminar ini dapat memperkuatan sumber daya manusia PPMI dalam menigkatkan kapabilitas lembaganya.

Tidak itu saja kata Asiste, dengan seminar ini pula  dapat memperkuat legaliras praktik mandiri keperawatan sesuai undang-undang no 38 tahun  2013 tentang kepeawatan maupun uu tentang kesehatan yang dikuatkan Permenkes yang mengatur legalitas kemandirian praktik keperawatan.

Pemkot pasti Supratmqn, sangat apresiasi langkah PPMI Kota Bima yang mampu menelorkan ide kegiatan seminar. Semoga kedepannya bisa menjawab solusi praktik keperawatan, sehingga  pandangan masyarakat yang terlanjur salah kaprah, bahwa praktik perawat sama dengan praktik dokter. Padahal itu beda fungsi dan perannya.

"Dengan seminar ini ada pemahaman yang utuh dari komunitas perawat seperti apa peran dan fungsi dalam pelayanan dan pengabdian ditengah masyarakat,"ujarnya, meski dihadapkan pada kendala permaslahan kondisi transportasi yang jauh dari PKM sehingga harus mengambil keoutusan yang semestinya menjadi kewenangan dokter.

"Pemerintah sangat mendukung kegiatan semacam ini karena akan meningkatkan kualitas dan pemahaman menyeluruh dari para profesional tertentu,"pastinya.(KS-Aris)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *