PASANG IKLAN
600x90
Hub. 0853-3873-1387

Slider[Style1]

advertisement

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5



PASANG IKLAN
600x90
Hub. 0853-3873-1387
advertisement

Anggaran PKBM Sulit Cair, LSM Seruduk Dinas Dikbud Kota

Kota Bima,KS,-Aktifis dan pegiat LSM, Senin pekan kemarin mendatangi Dinas Dikbud Kota Bima. kedatangan sejumlah aktifis ini, menanyakan mengapa pencairan anggaran yang menjadi hak PKBM begitu sulit.


Hanya saja ujungnya terjadi debat kusir anta pegiat LSM dengan sejumlah pejabat berwenang di dinas tersebut. Debat mempermasalahkan pencairan anggaran PKBM pada program Longlish tahun 2019, hingga terjadi adu mulut dengan Kabid PNFI, Abdul Hafid, yang didugakan pegiat ini sebagai biang yang mempersulit pencairan anggaran.”Dinas telah mengabaikan surat perintah dari Walikota Bima tentang program Longlish kesetaraan dalam kegiatan Paket A,B dan C yang diselenggarakan oleh sejumlah lembaga PKBM Kota Bima,”kata sejumlah aktifis.

Dalam aksi adu mulut tersebut berlangsung di ruangan Kadis Dikbud Kota Bima terdengar meledak suara memanas, Aksi adu mulut tersebut saling menyerang dengan cara adu argumentasi tentang regulasi dalam program tersebut dan sempat memanas namun cepat redam.

Mendapat sorotan tajam hingga debat kusir itu, Abdul Hafid menanggapi, Dinas belum koordinasi dengan Pihak Inspektorat Kota Bima tentang pencairan tersebut. Gayungpun bersambut, alasan Kabid PNFI tersebut, hanya mengada-ada dan sengaja mempersulit Lembaga PKBM dalam pencairan dan itupu diluar juknis program longlish sementara pihak dinas sendiri sudah melakukan monitoring tentang keberadaan lembaga PKBM di Kota Bima.

Padahal kata sejumlah aktifis, seluruh lembaga PKBM yang mendapatkan program tersebut, sudah memiliki data warga belajar yang terdaftar dalam Dapodik sehingga orang pusat menetapkan lembaga PKBM yang memenuhi syarat sesui dengan Data Dapodik agar pihak daerah melalui dinas terkait sudah bisa mencairkan anggaran tersebut sesuai dengan jumlah warga belajar yang terdaftar di dapodik.

Masih menurut salah seorang perwakilan Lembaga tersebut, di kota Bima paling lambat proses pencairan tahap satu tanggal 25 Agustus untuk tahap ke dua Tanggal 2 September denga ln jumlah data yang masuk di loglis. sementara di kabupaten udah mau masuk pencarian tahap ke dua, Untuk Provinsi NTB suadah mencairkan dan melaksanakan kegiatan tahap kedua diantaranya Kabupaten Bima dan Dompu. artinya Dinas dikbud Kota Bima tidak memahami tentang program tersebut dan telah gagal menyelesaikan masalah dengan mitranya yang dimaksud adalah Lembaga PKBM.

Pegiat LSM dan wakil PKBM berharap, Dinas Dikbud Kota Bima segera dicairkan uang lembaga PKBM masing- masing supaya bisa melaksanakan kegiatan program tersebut.

Tidak itu saja, aktifis juga mempermasalahkan, dugaan SK Plt. Kepala SKB Kota Bima dinilai siluman, telah dibiayai lembaga PKBM, dalam aksi demo beberapa waktu lalu, sebagai fitnah yang diujarkan Kabid PNFI.

Atas informasi yang beredar tersebut sejumlah aktivis dan LSM kembali beradu mulut dengan Kabid PNFI yang berlangsung di ruangan Kadis setempat. Saat itu perwakilan PKBM membatah keras telah mebiayai aksi demo. “Kami melakukan pergerakan aksi demo itu murni dari diri kami sebagai bentuk kritikan terhadap oknum Kabid PNFI Abdul Hafid yang mengusul Ibu Intansari menjadi Plt SKB Kota Bima tampa ada koordinasi dengan kadis dikbud dan SK Plt tersebut adalah SK siluman,”ucap Budiman dihadapan Kabid PNFi dan Kadis Dikbud.

Sementara itu, Kadis Dikbud kota Bima DR.H.Syamsuddin menyampaikan tidak tahu tentang pengusukalan ibu Intansari ke walikota menjadi Plt SKB.

“Teman -teman aktivis menilai bahwa ada oknum Dinas yang melakukan tidakan kejahatan itu, saya sarankan laporkan pihak hukum supaya nanti bisa mengungkap siapa dibalik semua kejadian ini,”sarannya.(KS-Qi)

Prahara GOR Panda, Warga Angkat Bicara | Jangan Biarkan Anggaran GOR Melayang

Dinamika menggelinding seputaran proses pelelangan Pembangunan Gelanggang Olah Raga (GOR) Panda yang memiliki Pagu anggaran Rp 11 Miliar lebih itu, semakin meruncing saja. Perdebatan sejumlah pihak terkait termasuk di media sosial pun tidan terbendung lagi. Warga angkat bicara, GOR harus tetap terbangun, jangan biarkan anggaran sebesar itu lenyap dan kembali diambil pemerintah pusat.

Dedy MT

Bima,KS.- Menyikapi dinamika dan prahara yang terjadi seputar proses pelelangan GOR Panda Kabupaten Bima dibawah kendali Kelompok Kerja (Pokja) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga setempat yang meruncing akibat mengemukanya keluhan yang berbau pengaduan di Kejati NTB oleh PT Lingkar Persada, sebagai peserta lelang via on line ULP Bagian APP Setda Kabupaten Bima.

Tidak saja ditanggapi miring oleh perusahaan peserta lelang itu, anggota DPRD setempat pun ikut berbicara, menilai tatakelola dan proses yang dilalui hingga berujung pembatalan atas proses tender, sebagai bentuk konspirasi jahat.

Tidak ingin permasalah semakin berlarut, salah seorang warga Bima, Dedy MT, angakt bicara, menyuarakan rasa kekhawatirannya atas mega proyek yang pada saatnya nanti menjadi icon diwilayah Kabupaten Bima khususnya dan Pulau Sumbawa pada umumnya.

Calon legislatif di Kabupaten Bima terpilih ini, sangat menyayangkan tender GOR Panda yang dibatalkan oleh pemerintah. Padahal untuk mendatangkan anggaran sebanyak itu, apalagi untuk membangun sebuah gedung yang monumental dan sebagai wadah peningkatan prestasi dibidang olahraga, tentu membutuhkan tenaga dan kekuatan loby.

Mestinya kata calon legislatif terpilih dari Dpartai Demokrat ini, anggaran yang datang dari pusat itu mesti pergunakan semaksimal mungkin, bukan justeru dipermainkan, apalagi akan ditunda hingga dibatalkan.

“Setahu saya hanya Kabupaten Bima dan Lombok Tengah yang mendapatkan alokasi anggaran untuk pembangunan GOR itu. Jadi sayang kalau tidak bisa dimanfaatkan,” sesalnya.

Kalau penyebabnya, sambung Dedy, menyangkut perusahaan peserta yang tunggal, sehingga dianggap tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam dokumen lelang, pemerintah sebagi pemilik pekerjaan, membuka proses pelelangan baru.“Kalau tidak dikerjakan tahun ini jelas anggarannya dikembalikan, kan sayang. Belum tentu di tahun berikutnya bisa dapat lagi,” ujarnya.

Kata dia, untuk mendapatkan anggaran pembangunan GOR sebesar Rp 10 miliar lebih itu butuh kerja keras. Sebagai warga Bima, dirinya sangat menyayangkan jika tidak jadi dibangun di Kabupaten Bima. Sebab, masyarakat Bima sangat membutuhkan arena olahraga berkelas dan berkualitas.“Kalau ada GOR, jelas perkembangan olahraga di Bima juga akan semakin meningkat,”tutupnya.(KS-Aris)

Prahara Proyek Belasan Miliar GOR Panda | Tender Batal, Bentuk Konspirasi Jahat ???

Rencana pembangunan mega proyek Gedung Olah Raga (GOR)

Type B oleh Pokja Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan olah Raga Kabupaten Bima tahun anggaran 2019 yang berlokasi di Desa Panda Kabupaten Bima, menuai prahara dalam proses tender atau penawarannya. Perusahaan Jasa Konstruksi yang telah mengikuti proses dan tahapan yang terlaksana pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bagian APP Setda setempat, telah dirugikan secara sepihak oleh pemerintah. Proyek bernilai belasan miliar itu, tiba-tiba saja batal entah mengapa. Al hasil perusahaan yang telah mengikuti tender mengadukan ke-Kejati NTB. Legislatorpun menilai prahara itu sebagai bentuk konspirasi jahat yang sengaja dilakukan oleh eksekutif.

Ilustrasi

Bima,KS.- PT Lingkar Persada yang berkantor cabang di Kelurahan Sarae Kota Bima, sebagai peserta tender proyek pembangunan mega proyek Gedung Olah Raga (GOR) Type B oleh Pokja Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan olah Raga Kabupaten Bima tahun anggaran 2019, merasa kecewa dengan tingkah pola, ULP Bagian APP Setda Kabupaten Bima. Betapa tidak, usaha dan semangat perusahaan ini, mengikuti proses tender, harus berakhir dengan cara-cara yang tidak sportif dan cenderung mengelabui proses yang termaktub dalam aturan dan mekanisme yang ditentukan dalam proses tender.

Al hasil, PT Lingkar Sejati dengan ditandatangani Eko Armansyah selaku Direktur Cabang, melayangkan surat pengaduan ke Kejaksaan Tinggi NTB.

Pada sejumlah wartawan, managemen perusahaan, Eko Armansyah, memperlihatkan bukti surat pengaduan yang ditujukan pada Kejati NTB. Surat pengaduan yang bernomor 013/SP. PT. LIDA/VIII/2019 Bima,18-08-2019, perihal Pengaduan Terkait Pembatalan Tender Sepihak Oleh Pokja Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga 2019 Jl. Soekarno Hatta No. 01 Woha Kab.Bima.

Sehubungan dengan pengumuman Tender Nomor 01.85/01/LU-ULP/VII/2019 Tanggal 19 Juli 2019, dengan ini kami mengajukan pengaduan keberatan atas Pembatalan Tender yang di Lakukakan oleh Pokja Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan olah Raga 2019 Kabupaten Bima yang sumber pendaanaanya dari APBD Kabupaten Bima Tahun anggaran 2019, untuk pekerjaan pembangunan Gedung Olah Raga Type B dengan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Sebesar RP 11.398.427.445.83.

Manajemen PT Lingkar Persada berharap pada Kejati NTB, agar dilakukan audit kepada Pokja tersebut diatas dengan tuduhan, diduga melakukan persengkongkolan dalam membatalkan Tender Paket Pekerjaan tersebut di atas, tampa melakukan evaluasi dengan sebenar-benarnya sesuai dengan dokumen lelang yang di keluarkan oleh Pokja sendiri, tentang pasal terkait hal-hal yang membatalkan lelang.

Eko merinci, pemasukan penawaran dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2019 dan pembukaan penawaran dilaksanakan pada waktu yang sama setelah dilaksanakan proses tersebut. pada saat pembukaan penawaran terdapat satu perusahaan yang memasukan penawaran yakni Pt Lingkar Sejati dengan nilai penawaran sebesar Rp 10.858.401.000.

“Pada tanggal 16 Agustus 2019, saat kami membuka sistim untuk mengetahui kesalahan kami, ternyata di sistim online paket pekerjaan tersebut, telah dihapus, “keluhnya sebagaimana yang dituangkan dalam surat pengaduan di Kejati NTB.

Sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan, lanjutnya menjelaskan, evaluasi penawaran dilaksanakan mulai tanggal 26 Juli sampai 1 agustus 2019 kemudian sehari setelah itu, pembuktian kuaifikasi. Namun faktanya, tampa alasan yang jelas Pokja merubah jadwal hingga tiga kali.

“Kami merasa heran tepat pada 15 Agustus 2019 Pokja mengirim email ke email perusahaan tentang pembatalan lelang dengan alasan tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan sesuai dokumen pengadaan,”kesalnya.

Pada Kejati NTB, manajemen PT Lingkar Sejati mendesak agar dilakukan audit investigasi pada Pokja yang bersangkutan dengan dugaan melakukan persengkongkolan dalam membatalkan tender Paket Pekerjaan tersebut dengan tanpa melakukan evaluasi sesuai dengan dokumen lelang yang di keluarkan oleh Pokja sendiri

Dalam surat yang ditujukan pada Kejati NTB tersebut, PT Lingkar Sejati juga meminta Pokja menidaklanjuti tender gaga sebagaimana ketentuan pada pasal 30 ayat 1 ketentuan tender, yakni mengevaluasi ulang terhadap dokumen penawaran yang telah masuk, penyampaian ulang dokumen penawaran hanya untuk peserta yang memasukkan penawaran, tender ulang dan atau penghentian proses tender.

“Surat pengaduan pada Kejati NTB ini telah kami tembuskan pada Kepala Kapolda NTB, Kepala Inspektorat Provinsi NTB, Kepala BPK NTB.

Atas keluhan yang terjadi, pada sejumlah wartawan, Kabag APP dan ULP Setda Pemkab Bima, Suwandi menerangkan, sesuai dengan informasi Pokja, proses lelang proyek GOR Panda dari dokumen yang masuk tidak ada yang memenuhi syarat dengan ketentuan dokumen lelang, sehingga tidak ada pemenangnya, bukan dibatalkan. “Atas tidak adanya pemenang pada lelang dimaksud, tentu akan dilakukan lelang ulang,”jelasnya.

Lalu bagaimana dengan klaim perusahaan yang mengaku sebagai peserta tunggal dan dengan pasti menjadi pemenang ?, Wandi menegaskan, setiap proses tender tentu ada evaluasi, tidak langsung satu peserta maka disimpulkan sebagai pemenang. Evaluasi yang dilakukan selain ketentuan syarat dipenawaran termasuk pula kualifikasi perusahaan.”Hasil evaluasi PT Lingkar Sejati tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan dokumen lelang. Untuk perusahan ini, tidak memenuhi syarat dokumen administrasi,”jelasnya.

Mengenai dihapusnya link online pada bidang pelelangan di ULP, kata Wendi, memang seperti itu aturannya.

Atas prahara yang terjadi terkait proese pelelangan GOR Panda, mendapat respon negatif dari DPRD setempat. Edi Mukhlis misalnya mengutuk cara dan praktek tidak bagus tersebut. Iya menuding dinamika yang terjadi sebagai bentuk konspirasi jahat yang terkesan adanya kepentingan dibalik keputusan dari ULP wabil khusus Pokja Dinas Dikpora.

“Tidak boleh menggagalkan begitu saja proses yang sudah dilewati tanpa dasar yang jelas. Ya kalau sudah ada peserta apalagi hanya satu, itu artinya hanya itu yang mau dan berani mengerjakan proyek tersebut. Apalagi nilai penawaran dibawah pagu atau HPS yang telah ditentukan. Itu perusahaan menawar turun hampir 1 Miliar. Inikah anaeh namanya,”tuding Edi.

Duta Nasdem ini, ini ada konspirasi jahat dengan memaksakan pemenangnya atau memberi pekerjaan pada orang atau perusahaan tertentu yang bisa diajak kerjasama oleh pemerintah. Apalagi duganya, rumor penarikan fee 10 persen setiap paket pekerjaan bukan lagi menjadi rahasia umum.

“Saya curiga ini ada main mata memenangkan perusahaan lain yang siap memberikan fee 10 persen. Kalau eksekutif jujur dan obyektif, tentu peserta yang tunggal itu, dimenangkan dan diberi pekerjaan. Tidak perlu proses lelang dibatalkan atau dilakukan lelang ulang. Ini konyol dan mengada-ada,”sorotnya.

M Aminurllah pun ikut menyorot praktek tidak senonoh yang diperilahatkan pemerintah. Atas dinamika yang terjadi itu, ia meminta pihak inspektorat segera melakukan audit investiga atas kegagalan tender dimaksud. Pada Bupati Bima, Maman (sapaannya) mendesak melakukan pengawasan melekat dan memanggil pihak terkait proses pelelangan. “Bupati jangan diam dengan dinamika yang terjadi. Harus turun tangan dan bersikap, agar tidak disangka ikut serta dalam persekongkolan jahat,”kiranya.

Atas telah dilaporkannya pada Kejati NTB oleh perusahaan peserta tender, iya mengapresiasinya. Memang itu langkah terbaik yang harus dilakukan.(KS-Aris)

Sengkarut Demosi Ala Mutilasi | Walikota Setengah Hati, KASN Siap Bertindak Sesui Hukum

Bola panas terkait sengkarut mutasi yang terkesan mutkilasi alias pemangkasan karis ASN, terus menggelinding. Walikota sepertinya setengah hati menanggapi rekomendasi KASN dengan berujar, bisa iya dan tidak untuk dipatuhi sebab tidak sanksi untuk itu. Gayungpun bersambut, KASN malah mempersilakan Walikota menentukan kebijakannya, yang pasti KASN siap beritndak pula sesuai koridor hukum yang berlaku.

Walikota Bima HM Lutfi

Kota Bima,KS.-Bola panas terkait sengkarut mutasi yang terkesan mutkilasi alias pemangkasan karis ASN, terus menggelinding. Walikota sepertinya setengah hati menanggapi rekomendasi KASN dengan berujar, bisa iya dan tidak untuk dipatuhi sebab tidak sanksi untuk itu. Gayungpun bersambut, KASN malah mempersilakan Walikota menentukan kebijakannya, yang pasti KASN siap beritndak pula sesuai koridor hukum yang berlaku.

Sebagaimana disampaikan Humas KASN, Taufik, pernyataan setengah hati alias cenderung tidak mengindahkan rekomendasi KASN dari Walikota Bima, adalah hak dan bentuk kebijakannya. Sebab pihaknya, siap dan tetap akan bertindak di dalam koridor hukum yang berlaku. Dalam bekerja, kata dia, KASN telah bekerjasama dengan beberapa pihak seperti KPK, BKN, BPK dan Kemendagri yang bisa melakukan tindakan hukum sesuai tugas dan fungsinya.

bahkan bila perlu, tegas Taufik, sesuai amanat UU nomor 5/2014 KASN dapat melaporkan tugas dan fungsinya (kepala daerah, red) kepada Presiden. “Kepala daerah boleh dan silakan menyatakan apa saja, yang jelas kami (KASN) akan bertindak di dalam koridor hukum,”tegasnya pada sejumlah wartawan.

KASN pastinya, tetap memberikan kesempatan pada Walikota Bima untuk mempertimbangkan rekomendasi yang sudah dilayangkan KASN. Pihaknya kedepan akan terus memantau mana saja ASN yang dikembalikan ke jabatan semula atau tidak.

Sebelumnya, Walikota Bima HM Lutfi juga menyampaikan pernyataan terkait rekomendasi KASN agar mengembalikan jabatan ASN yang didemosi beberapa waktu lalu."Mengenai rekomendasi KASN kemarin, mengembalikan jabatan ASN ke tempat semula, sifatnya rekomendasi saja," ujarnya.

Sebab menurutnya, rekomendasi tersebut bukan perintah. Sehingga bagi kepala daerah, bisa menjalankannya atau juga bisa tidak dijalankan.

"Apalagi terkait rotasi dan mutasi beberapa bulan lalu, juga ada keterkaitan dengan terlibatnya oknum ASN dalam politik praktis," katanya.

Ia menjelaskan, jika pemerintah daerah tidak melakukan tindakan, maka oknum ASN leluasa melanggar aturan. Karena sudah tegas dalam aturan, ASN tidak boleh terlibat dalam politik praktis.

"Bagi yang terlibat politik praktis, tentu ini menjadi bentuk hukuman indisipliner. Maka bagi oknum ASN yang melanggar sumpah dan janjinya, sudah pasti akan terkena sanksi," tegasnya.

Tapi ke depan dirinya tetap akan melihat, mana saja ASN yang akan dikembalikan ke jabatan semula dan juga tidak. Karena yang terpenting adalah kinerja dalam membangun daerah.

Rp 80 Miliar Bangun Masjid Agung | Sistem Multiyears, Siasat Pencitraan Bupati

Fantastis memang, Pemkab Bima harus merogoh kocek banyak hingga tiga tahun lamanya. Bayangkan untuk membangunan Masjid Agung terkuras anggaran setidaknya Rp 80 Miliar dengan sistem penganggaran Multiyears atau sistem kontrak tahun jamak, yaitu adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan oleh Menteri Keuangan untuk pengadaan yang dibiayai APBN, Gubernur untuk pengadaan yang dibiayai APBD Propinsi, Bupati/Walikota untuk pengadaan yang dibiayai APBD Kabupaten/Kota. Hanya saja anggaran awal untuk tahun 2019 sebesar Rp 20 Miliar itu, ditengarai masih parkir tanpa progres atau perkembangan yang jelas. Legislator menilai pembangunan ini sarat siasat pencitraan Bupati. “Kami sepakat membangun tempat ibadah tetapi tidak dijadikan alat politik,”ujar legislatif.

M Aminurllah SE

Bima,KS.-Sepanjang tahun anggaran 2019 hingga 2021, Pemerintah Kabupaten Bima mesti mengeluarkan dan merencanakan anggaran sebesar Rp 80 Miliar lebih, itu untuk pembangunan Masjid Agung di sekitar Kantor Bupati Bima.

Pemerintah Kabupaten Bima, telah merancang pembangunan masjid agung untuk masyarakat Kabupaten Bima dengan nilai fantastis yakni Rp 80 miliar dan dikerjakan Multiyears. Multiyears atau sistem kontrak tahun jamak, yaitu adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan oleh Menteri Keuangan untuk pengadaan yang dibiayai APBN, Gubernur untuk pengadaan yang dibiayai APBD Propinsi, Bupati/Walikota untuk pengadaan yang dibiayai APBD Kabupaten/Kota.

Untuk tahun 2019, telah dianggarkan Rp 20 Miliar. Tahun 2020 Rp 30 Miliar dan tahun 2021 sebesar Rp 30 Miliar lagi. Namun sayangnya, dana awal itu masih terkesan diparkir dalam APBD alias dibiarkan tanpa progres pembangunannya.

Untuk anggaran tahun 2019, hingga memasuki pertengahan Agustus ini ternyata progres pengerjaan masjid yang disebut - sebut memiliki kubah kembar dengan Kantor Bupati ini, sama sekali tidak berprogres. Ini terungkap dari sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bima, yang mengaku baru saja pulang dari Pemerintah Provinsi untuk berkonsultasi soal pengerjaan proyek multiyears masjid tersebut.

Legioslator dutaPartai Nasdem, Edi Mukhlis mengatakan, jangankan untuk mengerjakan Multiyears, anggaran yang ada saat ini saja masih menganggur dalam kas daerah. Proses Amdal dan pembebasan lahan warga, bahkan belum dilakukan sama sekali. "Kami sudah konfirmasi itu ke Pemda, semua proses belum ada yang dikerjakan, " ungkap Edi.

Masalah lain yang lebih urgensi lagi kata Edi, yakni Pemkab yang ingin melakukan pembangunan masjid dengan sistem multiyears. Sesuai arahan biro keuangan Provinsi NTB, multiyears tidak bisa dilakukan karena beberapa alasan. Seperti, daerah yang akan menghadapi Pilkada sehingga akan ada transisi kepemimpinan. Alasan kedua, yakni berkaitan dengan proses pembangunan.

Dijelaskannya, harusnya saat ini Pemkab sudah memulai proses karena pada September sudah dilakukan pembangunan dan rencana anggaran tahun berikutnya jelas terinci. "Ini sama sekali tidak ada progres, lalu bagaimana mah dikerjakan multiyears, " cetus Edi.

Menurut Edi, jika eksekutif memaksakan diri untuk melakukan pembangunan secara multiyears maka akan fatal akibatnya. "Jelas kemarin kabiro keuangan provinsi berbicara, tidak boleh Multiyears. Dan sesungguhnya kami tidak anti membangun tempat ibdaha..itu luar biasa. Tapi jangan dipolitisai menjadi bagian dari strategi dan siasat pencitraan Bupati. Ini tidak baik bagi perjalanan demokrasi dan pembangunan daerah.”tegasnya.

Duta PAN, M Aminurllah SE menambahkan, selama ini eksekutif berdalih pelaksanaan pembangunan masjid agung dengan sistem multiyears ini berdasarkan MoU yang dilakukan pimpinan Dewan dengan eksekutif. Pria yang akrab disapa Maman ini, justeru bertanya kembali kapan MoU tersebut dibuat karena anggota dewan lainnya tidak ada yang mengetahui. "Mana berita acaranya, mana bukti lainnya penandatangan MoU itu dilakukan. Tidak bisa dijadikan dasar, " tegasnya.

Menurut Maman, dasar dilakukan multiyears tidak cukup dengan MoU antara ketua dewan dengan bupati tapi harus dibuatkan dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup) atau Peraturan Daerah (Perda). Maman mengaku, masih ada peluang untuk memperbaiki proses pembangunan masjid agung agar nantinya tidak berujung masalah baru yang bermuara pada aparat penegak hukum. "Kita akan bahas dalam KUA PPAS ini, jika tidak maka akan bermasalah nantinya, " pungkas Maman.(KS-Aris)

Paripurna KUPPAS, Molor Berjam-Jam | Hujan Interupsi Dihadapan Wabup

Potret buram dan memalukan kembali terjadi di Rumah Rakyat DPRD Kabupaten Bima. Rapat paripurna dengan agenda pengesahan dan penandatangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebagai postur APBD Tahun anggaran 2020, molor hingga berjam-jam. Sedianya dimulai pada pukul 09.00 wita, baru dibuka mendekati pukul 11.30 wita. Selain minimnya anggota dewan yang hadir dikarenakan pula pihak eksekutif satupun hingga dua jam dari waktu yang ditentukan, belum menampakan batang hidungnya.

Ilustrasi

Bima,KS- Potret buram dan memalukan kembali terjadi di Rumah Rakyat DPRD Kabupaten Bima. Rapat paripurna dengan agenda pengesahan dan penandatangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebagai postur APBD Tahun anggaran 2020, molor hingga berjam-jam. Sedianya dimulai pada pukul 09.00 wita, baru dibuka mendekati pukul 11.30 wita. Selain minimnya anggota dewan yang hadir dikarenakan pula pihak eksekutif satupun hingga dua jam dari waktu yang ditentukan, belum menampakan batang hidungnya.

Setelah dibuka oleh Ketua DPRD, Murni Suciyati, tampak memang, kehadiran anggota DPRD setempat yang sesesungguhnya berjumlah 45 orang, tidak lebih dari sepertiga atau hanya memenuhi qourum saja.

Parahnya lagi, rapat paripurna yang terbilang marwah dan rohnya sebuah pelaksanaan pembangunan daerah yang membahas kosntruksi atau mimpi anggaran yang pada akhirnya akan tertuang pada APBD tahun kedepan (2020), justeru tidak dihadiri Bupati Bima. Paripurna tersebut hanya dihadiri Wakil Bupati Bima. Sementara dikursi undangan yang mestinya dihadiri pejabat eselon II setingkat Kepala OPD, justeru pula diisi sejumlah wakil dinas saja.

Terpantau, setelah juru bicara Badan Anggaran (Banggar), M Yasin, membacakan garis besar KUA-PPAS, hujan interupsi terjadi. Diawali anggota DPRD, Edi Mukhlis. Edi menyorot banyak hal. Poin palin menarik, duta Nasdem itu, mengoreksi Pendapatan Asli Daerah pada bidang pajak dan retribusi daerah. Untuk dua item pendapatan ini, Edi melihat tidak adanya keseriusan eksekutif dan dinilainya tidak tertib dalam menata kelola pendapatan daerah.

“Masih banyak pendapatan daerah yang tidak dimaksimalisasi oleh pemerintah disejumlah dinas yang ada. Sehingga berdampak pada tidak jelas dan kurang maksimalnya pendapatan daerah di dua sektor tersebut. Pemerintah tidak tertib mengeloal pemasukan daerah. Banyak yang tidak diberitahu secara jujur dalam postur dan proyeksi anggaran pendapatan daerah,”kata dia saat interupsi tersebut.

Tidak itu saja, Edi menuding pihak eksekutif, tidak peka dan menaganggap enteng LHP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dimana kata dia, dalam LHP BPK jelas tercatat, misalnya untuk hasil dari pendapatan daerah pada poin aset dan tanah yang dilelang, ada 1500 hektar tanah yang dilelang dengan hasil yang belum memuaskan.

Belum lagi sebutnya, pengelolaan Hotel Komodo yang hingga hari ini tidak jelas juntrungannya untuk pendapatan asli daerah. Mestinya eksekutif atau dinas terkait menyeriusi pembicaraan dengan pihak pengelola alias jangan dibiarkan berlarut.”itu namanya tidak jelas dan sengaja mengaburkan pendapatan daerah,”sebutnya.

Lain halnya yang disampaikan Ir Ahmad dari Partai Nasdem pula. Ahmad menyorot kerja Banggar yang hanya berkutat pada kemauan pihak eksekutif. Fakta ini katanya, terungkap dari sejumlah anggota Banggar saja masih tidak seragam menyepakati apa yang disampaikan juru bicara Banggar. “Pembahasan Banggar ini masih abu-abu,”ujarnya.

Interuspi juga digaungkan sejumlah anggota dewan lainnya. Sehingga pimpinan sidang akhirnya mensekor paripurna.

Sebagaimana disampaikan juru bicara Banggar DPRD Kabupaten Bima, Yasin, proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2020 diantaranya, dimuali dari pendapatan daerah. Yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD 2019 sebesar Rp 139 Miliar lebih sementara pada KUA-PPAS sebesar Rp 146 Miliar lebih sehingga naik dengan selisih Rp 6 Miliar lebih. Untuk pajak Daerah pada APBD 2019 sebesar Rp 15 Miliar lebih sementara pada KUA-PPAS sebesar Rp 15 Miliar lebih, sehingga naik dengan selisih Rp 535 juta lebih. Untuk retribusi daerah pada APBD 2019 sebesar Rp 25 Miliar lebih, sementara pada KUA-PPAS sebesar Rp 26 Miliar lebih, sehingga naik dengan selisih Rp 1,2 Miliar lebih.

Untuk Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada APBD 2019 sebesar Rp 5,1 Miliar lebih, sementara pada KUA-PPAS sebesar Rp 5,4 Miliar lebih, sehingga naik dengan selisih Rp 257 juta lebih. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, pada APBD 2019 sebesar Rp 93,3 Miliar lebih, sementara pada KUA-PPAS sebesar Rp 98 Miliar lebih, sehingga naik dengan selisih Rp 4,6 Miliar lebih.

Sementara untuk dana perimbangan, pada APBD 2019 sebesar Rp 1,3 Triliun lebih, sementara pada KUA-PPAS sebesar Rp 1,5 Triliun lebih, sehingga naik dengan selisih Rp 147, 3 Miliar lebih. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, pada APBD 2019 sebesar Rp 37,9 Miliar lebih, sementara pada KUA-PPAS sebesar Rp 39,8 Miliar lebih, sehingga naik dengan selisih Rp 1,8 Miliar lebih.

Untuk Dana Alokasi Umum (DAU), pada APBD 2019 sebesar Rp 906 Miliar lebih, sementara pada KUA-PPAS sebesar Rp 973 Miliar lebih, sehingga naik dengan selisih Rp 67 Miliar lebih. Untuk Dana Alokasi Khusus (DAK), pada APBD 2019 sebesar Rp 419 Miliar lebih, sementara pada KUA-PPAS sebesar Rp 496 Miliar lebih, sehingga naik dengan selisih Rp 77 Miliar lebih.

Lalu untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah, pada APBD 2019 sebesar Rp 334 Miliar lebih, sementara pada KUA-PPAS sebesar Rp 363 Miliar lebih, sehingga naik dengan selisih Rp 29 Miliar lebih. Untuk Dana hibah, pada APBD 2019 sebesar Rp 87 Miliar lebih, sementara pada KUA-PPAS sebesar Rp 92 Miliar lebih, sehingga naik dengan selisih Rp 4,3 Miliar lebih. Untuk Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, pada APBD 2019 sebesar Rp 49 Miliar lebih, sementara pada KUA-PPAS sebesar Rp 52,4 Miliar lebih, sehingga naik dengan selisih Rp 3,4 Miliar lebih.

Untuk Dana alokasi desa dari pemerintah pusat, pada APBD 2019 sebesar Rp 185,6 Miliar lebih, sementara pada KUA-PPAS sebesar Rp 194 Miliar lebih, sehingga naik dengan selisih Rp 9,2 Miliar lebih. Untuk Dana insentif daerag, pada APBD 2019 sebesar Rp 12,2 Miliar lebih, sementara pada KUA-PPAS sebesar Rp 24,2 Miliar lebih, sehingga naik dengan selisih Rp 12 Miliar lebih. Untuk jumlah pendapatan, pada APBD 2019 sebesar Rp 1,8 Triliun lebih, sementara pada KUA-PPAS sebesar Rp 2 Triliun lebih, sehingga naik dengan selisih Rp 183,2 Miliar lebih.

Sementara untuk belanja daerah, yang termaktub pada belanja tidak langsung pada APBD 2019 sebesar Rp 1 Triliun lebih, sementara pada KUA-PPAS sebesar Rp 1,1 Triliun lebih, sehingga naik dengan selisih Rp 90,4 Miliar lebih. Untuk belanja pegawai, pada APBD 2019 sebesar Rp 729,3 Miliar lebih, sementara pada KUA-PPAS sebesar Rp 784 Miliar lebih, sehingga naik dengan selisih Rp 54,7 Miliar lebih.

Untuk belanja hibah, pada APBD 2019 sebesar Rp 26,6 Miliar lebih, sementara pada KUA-PPAS sebesar Rp 43,9 Miliar lebih, sehingga naik dengan selisih Rp 17,2 Miliar lebih. Lalu untuk belanja bantuan sosial, pada APBD 2019 sebesar Rp 920 juta lebih, sementara pada KUA-PPAS sebesar Rp 1,2 Miliar lebih, sehingga naik dengan selisih Rp 322 juta lebih. Untuk belanja bagi hasil pada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, pada APBD 2019 sebesar Rp 4,1 Miliar lebih, sementara pada KUA-PPAS sebesar Rp 4,1 Miliar lebih, sehingga naik dengan selisih Rp 0 lebih.

Selanjutnya untuk belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, pada APBD 2019 sebesar Rp 283,8 Miliar lebih, sementara pada KUA-PPAS sebesar Rp 301,5 Miliar lebih, sehingga naik dengan selisih Rp 17,6 Miliar lebih. Untuk belanja tidak terduga, pada APBD 2019 sebesar Rp 3,500 Miliar, sementara pada KUA-PPAS sebesar Rp 4 Miliar lebih, sehingga naik dengan selisih Rp 500 Juta lebih.(KS-Aris)

DPW PAN PERCAYAKAN MAMAN SEBAGAI KANDIDAT CABUP 2020

Beberapa waktu lalu, DPW PAN bersama sejumlah pengurus teras DPD II PAN Kabupaten Bima mengadakan rapat khusus terkait siapa yang bakal dipercaya untuk menjadi kandidat bakal calon Bupati atau Wakil Bupati Bima Tahun 2020 mendatang. Rapat yang digelar di Kantor DPW PAN NTB ini memutuskan sementara Muhammad Aminurllah, SE alias Maman bakal direkomendasikan sebagai Calon Bupati atau Wakil Bupati 2020.”Demikian disampaikan Ketua DPD II PAN Kabupaten Bima, Muhammad Aminurllah, SE kepada sejumlah wartawan kemarin.

Muhammad Aminurllah, SE
Muhammad Aminurllah, SE

BIMA, KS.- Keberhasilan kader terbaik PAN Fery Sofian,SH menduduki jabatan Wakil Walikota Bima menjadi tolak ukur bagi pengurus teras PAN di Wilayah Propinsi NTB juga PAN Pusat untuk terus menerjungkan kader terbaiknya di setiap momen Pemilihan Kepala Daerah atau Wakl Kepala Daerah.

Kali ini, PAN bakal merekomendasikan kader terbaiknya yaitu Maman yang saat ini menjadi anggota DPRD Kabupaten Bima dua periode, juga menjabat Ketua DPD II PAN Kabupaten Bima. Maman yang kembali dipercaya oleh warga Dapil V (Sape-Lambu) untuk menjadi anggota dewan yang ketiga periode itu bercita besar untuk tampil sebagai calon Bupati atau Wakil Bupati.

“Alhamdulillah, hasil rapat sementara di DPW PAN Kemarin, saya dipercaya untuk direkomendasikan sebagai calon Bupatai atau wakil Bupati tahun mendatang,” ujar wakil rakyat yang tampil merakyat itu.

Dengan partai mana PAN nantinya berkoalisi, Maman menegaskan bahwa PAN berkoalisi dengan beberapa partai yang searah visi misinya yaitu siap lahir bathin secara ikhlas berbuat dan berjuang untuk kepentingan rakyat di 191 desa.

“Insya Allah, PAN akan berkoalisi dengan beberapa parpol yang berkomitmen membangun Daerah ini secara tulus dan ikhlas,” cetusnyas.

Bagaimana dengan informasi yang beredar akan berkoalisi dengan PKS, Maman kembali tegaskan, bahwa PAN tetap membangun koalisi dengan beberapa partai lain, karena PAN tidak bisa mengusung sendiri pasangan calon.” Ya, PKS itu salah satu partai koalisinya. Dan sekarang saya bersama pengurus PKS juga beberapa pengurus partai lain terus membangun komunikasi secara aktif,” pungkasnya.

Senada juga disampaikan Ketua DPD PKS Kabupaten Bima Abdurahman saat ditanya sejumlah wartawan di salah satu tempat pencucian mobil di Kota Bima. Katanya, PKS saat ini lagi bangun komunikasi serius dengan PAN.”Do’akan saja, PKS, PAN dan beberapa partai lain berkoalisi. Masalahnya, Gubernur NTB sendiri tegaskan agar PKS mengusung kader sendiri di pilkada 2020 nantinya,” imbuhnya.

Informasi yang beredar bahwa PKS akan merekomendasikan kader terbaiknya H.Herman AE,SE yang merupakan pengusaha Oil dan Gas dari Jakarta ?. mantan anggota DPRD Kabupaten Bima itu mengakuinya bahkan masih ada kader PKS lainnya.”Kita banyak kader terbaik untuk ditampilkan di Pilkada 2020 termasuk H.Herman tersebut. Sekali lagi, PKS berencana untuk maju sebagai calon Bupati, didampingi oleh kader terbaik dari PAN,” tandasnya.(KS-Andi)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *