PASANG IKLAN
600x90
Hub. 0853-3873-1387

Slider[Style1]

advertisement

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5



PASANG IKLAN
600x90
Hub. 0853-3873-1387
advertisement

Akhirnya Pol PP Tegur Tukad Mas | Tukad Mas Larang Wartawan Masuk Meliput

Angin segar keseriusan Pemerintah Kota Bima dalam menindak setiap izin usaha bermasalah di wilayah setempat betul-betul dijalankan. PT Tukad Mas yang selama ini tanpak superior dengan telah matinya izin pengolahan dibuat tidak berdaya. Dinas Sat Pol turun mengecek izin pengelolaanya dan menimpali dengan teguran lisan. Sementara saat bersamaan sejumlah wartawan yang hendak meliput, dilarang masuk ke areal kantor perusahaan tersebut.

Akhirnya Pol PP Tegur Tukad Mas  Tukad Mas Larang Wartawan Masuk Meliput

Kota Bima,KS.- Atas nama Pemkot Bima, Dinas Pol PP dan Damkar setempat, Kamis ini, turun cek keberadaan PT Tukad Mas. Perusahaan yang beroperasi di ujung timur Kota Bima tepatnya di Kelurahan Kodo Kecamatan Rasanae Timur itu, didatangi puluhan anggota Pol PP dengan dipimpin Kepala Bidang Penegakan Perundangan-Undangan Dinas Pol PP dan Damkar Kota Bima, Muhammad Syahwan.

Tentu kegiatan Pol PP tersebut dalam rangka menindaklanjuti adanya aktivitas Tukad Mas yang sudah lama tidak mengantongi izin pengolahan resmi dari Dinas Ekonomi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB.

Disaat bersamaan dengan Pol PP mengecek keberadaan dan izin usaha pengolahan PT tersebut, potret mencengangkan terjadi. Sejumlah wartawan yang hendak meliput kegiatan Pol PP tersebut pun tidak diizinkan masuk oleh Tukad Mas. Petugas Satpam yang mengamankan di pintu masuk perusahaan tersebut menyarankan agar menunggu di luar.

“Sudah kita lapor, tapi media tidak diizinkan masuk,”ujar satu diantara Satpam perusahaan yang di pimpin M Salim ST itu.

Kabid Penegakan Perundangan-Undangan Dinas Pol PP dan Damkar Kota Bima Muhammad Syahwan usai bertemu dengan pihak Tukad Mas menjelaskan, kedatangan mereka dalam rangka pengecekan izin dan administrasi perusahaan tersebut.

"Kita sudah cek dan memang belum ada izin pengolahannya," ungkapnya.

Karena tidak ada izin kata Syahwan pihaknya memberikan teguran lisan agar segera memenuhi kewajiban mengurus izin pengolahan.

"Tadi kita juga sudah lihat, mereka memang sedang mengurus izin," katanya.

Pihaknya sambung ASN yang dikenal jenius dan idialis ini, turun menggunakan SOP. Datang tidak lantas menyegel dan memberhentikan aktivitas Tukad Mas. Karena berdasarkan pantauannya, aktivitas yang jalan hanya di bagian administrasi. Sementara di lokasi pengolahan, tidak ada aktivitas.

Syahwan memastikan, langkah selanjutnya, jika masih tidak mengurus izin lalu kemudian masih melakukan aktivitas pengolahan material galian C sementara belum mengantongi izin, maka akan dilakukan atau ditindaklanjuti dengan teguran tertulis dan lain sebagainya. Jika aktivitas pengolahan tetap berjalan, maka Pol PP akan bertindak tegas.

Pimpinan PT Tukad Mas yang dikonfirmasi sejumlah wartawan usasi pengecekan oleh Dinas Pol PP Kota Bima, memang mengakui belum memiliki izin. Katanya, saat ini pihaknya tengah memproses pengurusan izin dan akan semua melengkapi.

"Kita siap urus izin dan siap melengkapi," ujarnya. Sembari beralasan saat ini tidak ada aktivitas pengolahan. Hanya aktivitas administrasi di kantor saja.

Ditanya soal sikap Pemkot Bima yang tidak akan mengeluarkan rekomendasi untuk Tukad Mas? Salim menjawab bahwa sebenarnya Pemkot Bima bukan tidak ingin mengeluarkan rekomendasi. Tapi akan mengkaji dulu.

"Hanya karena masalah tata ruang saja, tapi pada prinsipnya Pemkot Bima akan membantu," terangnya.(KS-Aris)

PENGUSAHA MINYAK DAN GAS BAKAL TAMPIL DI PILKADA KABUPATN BIMA | PAN,PKS dan Demokrat Bakal Berkoalisi

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bima, yang akan di helat pada tahun 2020 mendatang, kini mulai menggeliat. Sejumlah nama bermunculuan untuk merebut EA 1 Kabupaten Bima, bersaing dengan Petahana Hj Dinda Damayanti Putri. Dengan munculnya sejumlah nama dibursa pencalonan sebagai Bupati dan Wakil Bupati periode 2020-2025 mendatang tentu akan membuka wacana berpikir masyarakat untuk menentukan yang terbaik yang akan memimpin Kabupaten Bima lima tahun mendatang.

H Suherman

BIMA,KS.- seiring dengan mendekatnya suksesi dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima, periode 2020-2025 mendatnga, sejumlah figure telah mengembil ancang-ancang untuk untuk ambil bagian pada peseta lima tahunan tersebut. Sebelumnya mantan Walikota Bima dua periode H Qurais H Abidin, telah menyatakan kesiapannya untuk maju di Pilkada Kabupaten Bima, dengan alasan apabila diperbolehkan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Nama lain yang muncul dan menyatakan kesiapannya untuk tampil di Pilkada Kabupaten Bima, yaitu H Suherman Putra Kelahiran Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima. Putra kelahiran tahun 1977 itu, merupakan direktur salah satu perusahan Oil dan Gas yang berkedudukan di Jakarta. Yang tentu saja telah memiliki asset dan kekayaan yang fantastis, sebagai modal awal untuk tampil sebagai seorang calon.

H Suherman dan ketua PAN Pak Maman

Selain modal financial yang memadai, kehadiran kader terbaik Partai Demokrat, yang maenjabat sebagai bendahara umum DPW Demokrat Propinsi Banten itu, juga telah mendapat dukungan politik dari sejumlah partai politik yang ada di Kabupaten Bima. “Keinginan saya untuk tampil di Pilkada Kabupaten Bima, bukan tanpa modal, baik itu financial maupun politik. Alhamdulillah dukungan politik terhadap keikutsertaan saya sudah ada dari sejumlah partai politik,”ujarnya pada suatu kesempatan di Bima, Selasa lalu.

Khusus dukungan politik, ia mengaku sudah mendapat sinyal baik dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), karena orang nomor satu di NTB H. Zulkiflimansyah, menghendaki H Suherman untuk tampil di Pilkada Kabupaten Bima. “Alhamdulillah, saya mendapat sinyal yang baik dari PKS, dan saya tengah melakukan komunikasi dengan PAN dan juga Demokrat Kabupaten Bima,”paparnya.

Sementara itu, ketua DPD PAN Kabupaten Bima, Muhammad Aminullah,SE pada suatu kesempatan mengaku, menghadapi Pilkada Kabupaten Bima, kedepan partainya berpeluang besar berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)dan Demokrat untuk mengusung pasangan Calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bima. “ Memang wacana yang menguat saat ini, dimana PAN akan berkoalisi dengan PKS. Dan hal itu akan kami tindaklanjuti, untuk itu kami akan terus berkomunikasi dan berkoordinasi untuk menyamankan persepsi dalam menghadapi Pilkada Kabupaten Bima,”ujarnya, seraya mengaku akan berkomunikasi dengan sejumlah partai lainnya.

Sementara itu, terkait dengan hadirnya, H Suherman di Kabupaten Bima, dengan tujuan tampil di Pilkada Kabupaten Bima, disambut baik oleh Calon Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Bima periode 2019-2024 tersebut. “Kami sudah melakukan silaturahmi dengan H Suherman, dan kami sudah tau keinginannya. Untuk itu nanti kami akan menindaklanjutinya, dengan melakukan survey, sebelum mengambil keputusan final,”jelasnya.

Ketua DPD PAN Kabupaten Bima yang akrab disapa Maman itu, menjelaskan PAN dalam menentukan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati di Pilkada Kabupaten Bima 2020 mendatang, akan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh partai, dengan melakukan survey. Dan survey yang akan dilakukan bisa sampai empat kali, untuk dapat menghasilkan siapa yang akan ditentukan sebagai bakal calon yang akan diusung. (KS-MUL)

Ketua Demokrat Sambut Baik Tampilnya H Suherman di Pilkada Kabupaten Bima

Selain partai PKS dan PAN yang bakal mengusung pengusaha perminyakan kelahiran Desa Wadukopa H Suherman, partai Demokrat juga digadang-gadang bakal mengusung direktur disejumlah perusahaan di Jakarta tersebut. Ketua DPC Demokrat Kabupaten Bima, karena selain memiliki financial yang memadai H Suherman juga merupakan Kader partai Demokrat yang dianggap telah berjasa di partai dengan menjabat sebagai Bendahara Umum DPW Demokrat Propinsi Banten.

Imam Suhadi

BIMA,KS.- orang nomor satu di tubuh Demokrat Kabupaten Bima, Imam Suhadi menyambut baik kehadiran H Suherman untuk tampil dalam suksesi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bima periode 2020-2025 mendatang. Hal itu didasari dengan alas an H Suherman merupakan kader terbaik Partai Demokrat.

“Dengan adanya keder partai yang berkeinginan maju di Pilkada Kabupaten Bima 2020 mendatang, tentu saya menyambut baik.dan Partai harus mengedepankan kader partai untuk diusung di Pilkada Nantinya,” tegas Imam Suhadi, saat dimintai tanggapannya terkait adanya kader Demokrat yang akan tampil di merebut EA 1 Kabupaten Bima.

Dikatakannya, selain Kader H Suherman juga merupakan sosok yang memiliki kemampuan secara intektual dan juga financial, yang memang dibutuhkan dalam Suksesi mendatang. Ia juga mengaku, dalam sebuah pertarungan yang dibutuhkan bukan saja kemampuan dukungan politik, tetapi juga kemampuan finalsial dan pembiayaan.

“Ada beberapa petimbangan yang menjadi acuan untuk menentukan figure yang akan diusung sebuah partai dalam Suksesi, seperti pemilihan Kepala Daerah. Selain sebagai kader partai H Suherman juga merupakan salah satu pengusaha sukses yang sudah barang tentu memiliki asset miliyaran,”paparnya.

Selain itu, Imam Suhadi juga mengungkapkan, selain Demokrat, H Suherman juga mendapat perhatian serius dari partai PKS dan PAN. Dengan adanya dua partai lain yang akan mengusung H Suherman, maka akan mempermudah Partai Demokrat dalam mengusunga pasangan calon. “Karena untuk mengusung paslon dalam Pilkada itu, tidak dapat dilakukan oleh Partai Demokrat saja. Tetapi harus harus memenuhi jumlah kursi di DPRD, berdasarkan penetapan KPU. Untuk itu sangat diperlukan adanya gabungan sejumlah partai Politik, dalam bentuk koalisi untuk mengusungan Paslon,”jelasnya. (KS-MUL)

H.Mustamin dan Umi Rini Dijatah 2,5 tahun Sebagai Wakil Ketua DPRD

Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Bima, sesuai dengan hasil perolehan suara di Pemilihan Legislatif (Pileg) 17 April 2019 lalu, ditetapkan sebagai partai pemenang ke tiga diseluruh Daerah Pemilihan yang ada di Kota Bima. Dengan demikian, PBB mendapat jatah Wakil Ketua DPRD Kota Bima periode 2019-2024.oleh Dewan Pimpinan Cabang PArtai Bulan Bintang (DPC PBB) Kota Bima, melalui rapat pleno yang digelar di Aula Kadin Bima, senin (17/6) menentapkan dua nama untuk menjabat sebagai wakil ketua, yaitu Drs H Mustamin dan Hj Anggriani,SE masing-masing 2,5 tahun.


KOTA BIMA,KS.- Rapat Pleno partai Bulan Bintang, yang dimpinan oleh ketua DPC PBB Kota Bima, Syamsuddin,S.Sos dan ikut dihairi oleh Wakil Ketua Umum DPP PBB Ir Edy Wahyudin,M.BA serta Wakil Ketua DPW PBB Propinsi NTB Drs H Muhtar YAsin,M.Ap awalnya berjalan mulus, karena peserta rapat menyepakati untuk dilakukan musyawarah untuk menentukan siapa yang bakal menduduki jabatan Wakil katua DPRD KotA Bima, dari tiga anggota DPRD terpilih.

Sebelum rapat pleno digelar Salah satu Anggota DPRD terpilih dari dapil 1 Abdul Haris menyatakan mundur dari pencalonannya sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Bima periode 2019-2024. Dengan mundurnya salah satunya maka yang akan ditentukan untuk menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Bima tinggal dua orang, yaitu Hj Anggriani,SE dan Drs H Mustamin.

Dengan adanya kesepakatan peserta rapat untuk bermusyawarah sesuai dengan amanat yang diatur dalam AD /ART atau Pedoman Organisasi (PO) Partai. Maka disepakati kedua anggota DPRD Kota Bima terpilih yang menyatakan maju sebagai sebagai Calon Wakil Ketua DPRD itu, mendapat jatah 2,5 tahun untuk menjabat sebagai wakil ketua DPRD KotA Bima utusan Partai Bulan Bintang.

Namun yang membuat alotnya musyawarah tersebut karena adanya keinginan kedua Wakil Ketua itu, untuk menjabat diperiode awal dan tidak ada yang menginginkan menjadi Wakil Ketua di periode 2,5 tahun akhir masa jabatan. Dari 13 perwakilan yang melakukan musyawarah tidak mendapatkan kesepakatan maka rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan secara voting.

Untuk menentukan siapa dari keduanya untuk menjabat 2,5 tahun diperiode pertama, terpaksa harus dilakukan pemilihan secara tertutup atau Voting, karena kata sepakat dalam musyawarah yang dilakukan 13 orang perwakilan tersebut tidak tercapai. Sesuai dengan aturan yang diatur dalam AD/ART serta PO Partai, maka untuk dapat menentukan siapa yang akan duduk di Periode pertama harus dilakukan pemilihan atau voting.

Dari voting yang dilakukan, dengan jumlah pemilik suara sebanyak 26 orang, Drs H Mustamin akhirnya ditetapkan sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Bima, utusan PBB pada 2,5 tahun periode awal dengan perolehan dukungan suara sebanyak 16 pemilih. Sementara Hj Anggriani,SE akan menjabat Wakil Ketua DPRD Kota Bima utusan PBB pada 2,5 tahun periode berikutnya, karena hanya didukung olrh 10 suara. (KS-MUL)

Kaharuddin Tanggal Jabatan Jadi Kasat Pol PP | Ogah Tanggung Jawab Beban Lama

Disaat ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) ramai-ramai menggugat akibat pelantikan 15 Mei lalu yang terkesan layaknya didemosi atau krisis kepercayaan kepala daerah, justeru ada potret mencengangkan yang ditunjukan seorang pejabat eselon II. Kaharuddin yang dilantik pada waktu yang sama sebagai Kepala Sat Pol PP Kota Bima resmi gantung sepatu alias undurkan diri dari jabatan empuk itu. Mengapa demikian


Kota Bima,KS-Kaharuddin yang dilantik pada 15 Mei 2019 lalu bersama dengan 300 lebih ASN lainya, resmi mengundurkan diri pada jabatan tersebut.

Ditemui sejumlah wartawan Senin ini, Kaharuddin memperlihatkan satu bundel map yang berisikan dokumen lengkap termasuk didalamnya surat pengunduran diri.

Surat resmi pribadi bernomor lepas itu, ditujukan langsung pada Walikota Bima tertanggal 12 Juni Rabu pekan kemarin.

Adapun isi surat pengunduran diri yang diperlihatkan kepala dinas Pol PP kota Bima tersebut antara lain menjelaskan,Drs. KAHARUDDIN 19591231 Pembina Utama Muda (IV/c) selaku Kepala Satuan Pol-PP Kota Bima dengan nomor NIP 98703 1200 Dengan Pangkat/Gol.Ruang Jabatan, Berlamatkan RW 05 Lingkungan Nggarolo Kelurahan Alamat PenanaE Kecamatan Raba Kota Bima.

Sebagai ASN yang Profesional dan Konsisten dengan Aturan Perundangan ka dengan ini saya mengaju kan PENGUNDURAN DIRI yang be PALA SATUAN POL-PP KOTA BIMA dan Siap menjadi STAF sebagai dengan alasan sebagai berikut, .Malu kepada Bapak Walikota dan Ba pak Wakil Walikota yang begitu besar perhatian penghargaan kepada saya dengan memberikan menjadi Kepala Satuan Pol-PP Kota Bima.

kepercayaan kembaan tersebut tidak bisa saya laksanakan, karena Sementara Uang Persediaan (UP) SatPol-PP yang dibelanjakan tidak dapat dipertanggungjawabkan/ Tidak Ada dalam DPA Tahun 2019 senilai rp. 243.400.000,- dan Rp. 16.187.387,- yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran saudara Siswanto atas Perintah Kasat Pol-PP Kota Bima yang lama saudara Drs. M. Farid, M.Si (Copy Berita Acara Hasil Audit terlampir). dan pajak yang tidak disetorkan senilai.

Isi lain dari surat pengunduran diri tersebut, lambatnya Majelis TPTGR Kota Bima dalam Menindak Lanjuti LHP pembatasan Tugas TA 2019 pada Satpol-PP Kota Bima Nomor LHP 09/11/2019 tgl 8 Mei 2019 dan Surat Kepala Satpol-PP nomor 300/106.b/Sat PolPP KOBI/N/2019 tanggal 20 Mei 2019 (Copy surat terlampir)

"Selama uang senilai Rp. 243.400.000,- tersebut tidak segera masuk kembali ke Kas Sat Pol-PP Kota Bima dan Pajak senilai Rp. 16.187.387,- belum disetorkan, maka siapapun Kasat Pol-PP tidak akan bisa melaksanakan program kegiatan yang ada dalam DPA tahun 2019, kecuali dengan SPJ-FIKTIF, berarti Melanggar Aturan."ujarnya dalam kutipan surat pengunduran diri tersebut.

Kemudian isi surat lainnya. Menghindari adanya kepentingan tertentu yang dapat mempengaruhi Profesionalitas dan Konsistensi saya terhadap Peraturan yang ada.

"Profesional dan Konsisten telah membuat saya bertahan hingga Usia Pensiun 60 Tahun pada tanggal 31 Desember 2019 dengan Masa Kerja 34 Tahun tanpa Cacat Kepegawaian /Temuan baik dari INSPEKTORAT, BPKP, BPK maupun KPK., Sebutnya.

Bahkan dalam bundel map tersebutl, Kaharuddin juga memperlihatkan berita acara pembatasan tugas dan pertanggungjawaban antara dirinya dengan kepala Dinas Sat Pol PP sebelumya yakni Drs M Farid.

Tidak itu saja, ada pula surat yang berisikan permintaan pada Tim TPTGR menyoal masalah temuan inspektorat dan masalah keuangan di dinasnya. Hanya saja katanya sejak surat itu dilayangkan sampai dirinya mengajukan surat pengunduran diri da wali kota dan tembusan pada sejumlah ihak termasuk ketua DPRD kota Bima, TPTGR tidak menjawabnya.(KS-Aris)

Rabu Pekan Depan ASN Kota Terima Gaji 13

Kota Bima,KS- Sekurangnya 5 Ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkot Bima pada Rabu pekan depan menerima gaji 13.

Kepala BPKAD Kota Bima, Zainuddin

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat, Zainuddin menjelaskan, kas daerah sudah menyiapkan anggaran Sebanyak Rp 16 Miliar lebih.

Uang sebanyak itu kata Zain, akan ditransfer pada masing-masing rekening setiap ASN yang ada di lingkup Pemkot Bima.

Kepala BPKAD juga mengurai, jika dibanding jumlah anggaran gaji ke 13 tahun ini, lebih besar dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 15 Miliar lebih saja.

"Lebih banyak tahun ini karena
tidak adanya Iuran Wajib Pegawai (IWP) sebagaimana tahun sebelumnya,"katanya.

Atas nama Pemkot, ia berharap ASN dapat meningkatkan kinerjanya sehingga tata kelola pemerintahan dapat lebih maksimal karena memiliki penghasilan lebih.

Kemudian dari hasil lebih itu diharapkan pula dapat mengatasi kebutuhan pembiayaan pendidikan anak dan kebutuhan rumah tangga lainnya.(KS-Aris)

Menakar Pilkada Bima 2020 | Mencuat Nama Abuya, Dinda-Dahlan Terancam Kalah

Meski perang politik dipanggung Pilkada Kabupaten Bima akan berwarna pada 2020 mendatang, genderang sepertinya mulai ditabuh banyak kalangan yang berkepentingan pada hajatan lima tahun sekali, dalam memilih sepasang Bupati dan Wakil Bupati Bima tersebut. Riuh gemuruh topik mengemuka bicara soal siapa pasangan yang tepat menduduki singgasana kekuasaan tertinggi di ranah mbojo dana ma mbari yang umurnya hampir empat abad ini. Mari menakar Pilkada Bima 2010.

Drs.H.Zainul Arifin M.Si

Bima,KS-Bicara Pilkada Kabupaten Bima yang akan digelar 2020 mendatang, sepertinya tengah menjadi topik viral dan trend di-diskusikan banyak kalangan. Tema tersebut semakin seksi saja dibicarakan, tidak saja didunia maya (medsos) dikedai kopi dan warung makan, bahkan dikantor-kantor serta diserambi depan rumah ketika sekelompok orang tengah bermain kartu dan disudut manapun, sudah mulai hangat diulas. Bahkan tidak sedikit terjadi perdebatan dan klaim figur ini dan itu yang sangat layak dan bisa menjadi pemenang dalam pertarungan politik Pilkada dimaksud.

Propaganda dan strategi yang cenderung meng-agitasi serta mengsugesti kawan bahkan lawan dari banyak kelompok kepentingan pun sudah nampak membubui pembicaraan dan diskusi diberbagai segmen tersebut. Tentu dinamika dan warna yang terjadi kekinian mengulas siapa figur pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bima mendatang, tentu tidaklah menjadi haram apalagi tabu. Siapapun boleh berpendapat dan mengelaim bahwa kuda pejantan dan kuda betina lepasannyalah yang paling tepat. Semuanya mesti dihargai di-era kebebasan berpolitik dan berpendapat saat ini.

Nama Dinda-Dahlan sebagai Bupati dan Wakil Bupati saat ini, jika pada kontestasi Pilkada 2010 sebagai Incumben atau pasangan petahana (Jika masih berpasangan), memang kebanyakan publik, menilai sebagai pasangan sangat kuat dan layak untuk kembali duduk diperiode kedua. Kalimat ‘ayo lanjutkan’ sepertinya menjadi hesteg yang bukan saja menggarisbawahi secara tegas kekuatan politik dan dukungan masyarakat untuk keduanya, lebih dari itu seperti menggertak calon lain agar mengurungkan niatnya menjadi calon Bupati atau Wakil Bupati Bima. Bahkan tidak sedikit yang sesumbar, saat porsesi Pilkada Bima 2020 nanti, pasangan yang sebagian orang menyebutnya ‘Dilan’ hanya akan melawan peti kosong.

Benarkan stigma dan opini yang telah mulai dimainkan itu ?. ataukah itu hanya gertakan dari pepesan kosong yang sengaja digoreng agar kedua pasangan ini melenggang kangkung dan kembali menduduki tahta EA 1 dan EA 2 ?. Anggap saja pasangan ini tidak retak dipenghujung alias saling mencalonkan diri jadi orang nomor satu di Kabupaten Bima. Sebab akan menjadi semakin berwarna kalau kompetisi Pilkada nanti, keduanya saling talak.

Lalu bagaimana dengan banyak nama dan figur yang mulai muncul dipermukaan dan mulai pula diperbincangkan banyak kalangan juga. Sebut saja mantan Wali Kota Bima, HM Qurais Abidin, ada pula nama Ghazaly Ama la Nora, M Aminurllah yang tidak lain ketua PAN Kabupaten Bima, Ady Mahyudi dan sederet nama lain yang sudah disebutkan publik. Apakah figur tersebut, bukan lawan sebanding dan petarung yang siap menghadang langkah dua periode pasangan Dinda-Dahlan ?

Ada satu nama, sepertinya petarung yang bisa menjadi momok menakutkan bagi pasangan Dinda-Dahlan. Siapa dia ?, tidak lain, H Zainul Arifin atau masyarakat Bima lebih suka menyapanya dengan sebutan Abuya. Mantan Bupati Bima yang sudah lolos dan menjadi caleg terpilih dari Partai Gerindra di DPR RI ini, desas desusnya akan bertarung kembali di Pilkada Kabupaten Bima 2020.
Disodor pertanyaan atas rumor politik yang mengemuka itu, Abuya pada Stabilitas, menjawab datar dan ngambang. “Saya belum berpikir kearah sana. Nanti kita lihat perkembangan saja., “ujarnya singkat.

Ditanya, banyaknya masyarakat menginginkan dirinya untuk kembali memimpin dan membangun Dana Mbojo, Abuya kembali sumringah dengan jawaban singkat, biarkan mengalir dulu seperti air.

Apakah ambigunya jawaban itu, sebagai dialektika dan bagian dari strategi politik yang tidak ingin gegabah dalam bersikap dan menentukan sikap politik. Entahlah, semua berpulang dari situasi dan dinamika kontestasi politik saatnya nanti.

Senada dengan Abuya, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bima, H Syamsuddin, memastikan belum ada sama sekali partai membicarakan soal suksesi Pilkada Kabupaten Bima 2020 mendatang.”Masih lama. Belum waktunya untuk dibicarakan., “katanya.

Apakah sudah ada ploting sejak dini, H Zainul Arifin sebagai kader Gerindra yang akan didukung menjadi Calon Bupati Bima periode 2020-2025 ?, ketua Gerindra menjawab pula, hingga saat ini belum ada pembicaraan soal itu, termasuk belum ada perintah pusat (DPP Gerindra). Karena bicara kader katanya, semua kader Gerindra adalah yang terbaik. Bukan saja Abuya, adapula yang lainnya.”apakah akan tetap berkoalisi atau masih digerbong Dinda-Dahlan, apakah akan mengusung kader sendiri dalam Pilkada, semuanya tergantung perintah pusat,”jawabnya.

Sebagai partai pendukung Dinda-Dahlan, Syamsuddin enggan mengomentari terlalu dalam kepemimpinan mereka selama kurun waktu empat tahun terakhir, hanya saja digarisbawahinya, nyaris semua pemerintahan di negeri ini secara nasional, sudah tidak jelas dan tidak terarah.

Berbeda dengan apa yang disampaikan caleg terpilih dari Gerindra, Dapil 4 Wera Ambalawi, Boiman. Meski tidak untuk atas nama partai, iya menilai sosok Abuya, sangat tepat untuk kembali merebut tahta tertinggi di Kabupaten Bima. Sesungguhnya kepemimpinan Abuya saat menjadi Bupati Bima silam, cukup menjadi bukti betapa merakyat dan dicintai rakyat.

“Tentu itu adalah modal besar baginya untuk kembali menakhodai Kabupaten Bima kedepan,”katanya.

Apalagi sebutnya, banyak kalangan berharap Abuya mau mencalonkan diri kembali, menjadi calon Bupati Bima. Suksesnya Abuya, kata Boiman, saat Pileg kemarin, adalah pertanda nyata, masyarakat masih mencitai dan berharapnya untuk menjadi Bupati Bima.

Mencuatnya nama Abuya dari sudut pandang politik kata Akademisi STISIP Mbojo Bima, Dr Syarif Ahmad, adalah lumrah dan bunga-bunga dalam perbincangan saja. Sebab menakar dari sisi ilmu politik katanya, menjadi calon kepala daerah kata kunci yang utama, memiliki kendaraan politik yakni partai pendukung. “Itu hal utama yang menjadi alat untuk meyakinkan publik bahwa calon itu dianggap memiliki nama dan kemampuan. Sebab kalau kata orang dan hanya mendengar dari diskusi saja, tidak cukup kuat seseorang itu menjadi petarung,”analisnya.

Lalu, bicara kekuatan Dinda-Dahlan yang dianggap sebagai pasangan terkuat saat ini, analisanya, tidak juga bisa berdasar kata orang dan coretan dimedia sosial apalagi agitasi dari diskusi non formal. “Kata siapa Dinda-Dahlan tidak bisa dikalahkan. Tidak ada yang mustahil dalam dunia politik. Fakta lapangan, strategi poltik dan lain sebagainya, adalah penentu utama sesorang keluar sebagai pemenang,”pungkasnya.

Poin penting yang harus dipahami kata Doktor ilmu politik ini, mengukur seseorang itu kuat atau tidak berpulang dari variabel penilaian semisal hasil survey dan lainnya sebagainya.

“Siapapun penantang Dinda-Dahlan, asalkan tidak hanya kata orang dan memiliki partai pendukung, memiliki peluang yang sama dalam kompetisi dan kontestasi Pilkada Kabupaten 2020,”katanya.(KS-Aris)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *