PASANG IKLAN
600x90
Hub. 0853-3873-1387

Slider[Style1]

advertisement

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5



PASANG IKLAN
600x90
Hub. 0853-3873-1387
advertisement

Jelang Pilkada Bima 2020 | H Syafruddin Bakal Gandeng Ady Mahyudi

Dinamika jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bima tahun 2020, genderangnya semakin memanas saja. Setelah bermunculnan spekulasi politik sejumlah figur saling berpasangan, termasuk siapa yang akan berpasangan dengan Indah Damayanti Puteri (IDP), apakah H Dahlan juga masih bergandengan tangan dengan IDP dan spkeluasi politik lainnya, kini muncul lagi kabar terbaru, mantan Bupati Bima, H Syafruddin M Noer yang bakal menggandeng Ady Mahyudi di suksesi Pilkada 2020 mendatang. Benarkan demikian ?

H Syafruddin M Noer dan Ady Mahyudi
H Syafruddin M Noer dan Ady Mahyudi

Bima,KS.-Santernya sosok mantan Bupati Bima, H Syafruddin H M Noer yang digadang akan menantang petahana IDP, dalam kancah suksesi Pilkada Kabupaten Bima tahun 2020 mendatang, semakin membuncah dipermukaan.

Bukan saja yang bersangkutan mengelaim telah melamar dan direstui Partai Nasional Demokratik (Nasdem) sebagai salah satu partai pengusung, figur ini pula terlanjur dipublish akan mengendarai PAN, meskipun restu Ketua DPD PAN Kabupaten Bima, dibantah sebagai lelucon politik.

Spekulasi itu semakin menguat, adanya kabar terbaru Bupati terdahulu ini, siap secara lahir bathin bakal maju di Pilkada 2020, dengan menggadeng politisi sekaligus kader senior PAN, Ady Mahyudi yang telah menjadi legislator di gedung udayana Mataram.

Benarkah rumor ini ?, Ady Mahyudi yang ditemui sejumlah wartawan di ruang kerja DPRD Provinsi NTB, Jum’at pekan kemarin, menegaskan, tidak tertutup kemungkinan dirinya, bakal maju dengan H Syafru (sapaan mantan Bupati Bima).
“InsyaAllah saya siap maju. Doakan semoga tidak ada halangan dan rintangan,”singkatnya.

Apakah siap melepas jabatan sebagai anggota DPRD Provinsi ?, Ady mengaku akan mempertimbangkan hal itu kedepan nanti. “Pokoknya, semua butuh proses. Karena kalau saya maju, harus menang sebab akan ada pengorbanan yang saya tinggalkan, demi membangun Kabupaten Bima dan seluruh rakyat,”tegasnya.

Terpisah pada sejumlah wartawan pula, H Syafru juga mengaku, siap untuk tampil di Pilkada pada 2020 mendatang. Sebab desakan berbagai elemen masyarakat diseluruh wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Bima, menginginkan dirinya untuk tampil kembali.”Tidak tertutup kemungkinan saya berkoalisi dengan PAN dan menggandeng kadernya diataranya, Ady Mahyudi, M Aminurllah dan Murni Suciyati. Satu dari tiga kader PAN ini bakal maju bersama saya,”ungkapnya.(KS-Aris)

Jumat Pekan ini DPRD Paripurna Peresmian Pimpinan Rumah Rakyat

Bima,KS.-Setelah mengukuhkan 45 anggota DPRD Kabupaten Bima beberapa waktu lalu, kini giliran pimpinan yang menakhodai secara kolektif kolegia di rumah rakyat tersebut.

Sekretaris DPRD, Drs Ishaka
Sekretaris DPRD, Drs Ishaka

Sekretaris DPRD Kabupaten Bima, Drs Ishaka pada sejumlah pekerja media menjelaskan Selasa ini, peresmian pengangkatan pimpinan Dewan, akan dilangsungkan pada Jumat pekan ini.

Keputusan jadwal peresmian dan pengangkatan pimpinan dewan, jelas Sekwan, sesuai hasil keputusan Panitia Khusus (Pansus) Tatib yang didalamnya juga mewakili masing-masing Fraksi, membahas jadwal kegiatan dewan terkait pengesahan dan pengangkatan pimpinan dewan dimaksud.
"Ini sesuai hasil pembahasan pansus tatib yang berlangsung sejak 15 hingga 17 Oktober ini,"jelas Sekda.

Pansus Tatib yang diketuai Ilham Yusuf itu, sambung Sekwan, telah menetapkan
18 peresmian pengangkatan pimoinan 2019-2024. Sesuai SK gubernur NTB nomor 171:-757 tagun 2019 tenrang peresmian pengangkatan pimpinan dewan kabupaten Bima masa jabatan 2019-2024.

Adapun pimpinan dewan yang akan diresmikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bima melalui paripurna istimewa jumat pekan ini, M uutera Fwritandi dari Partai Golkar sebagai ketua, M Aminurllah dari PAN sebagai Wakil Ketua, Yasin dari Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua dan Hj Nurhayati dari PPP sebagai Wakil Ketua.

Siapa saja yang diundang menghadiri parpiurna istimewa itu ?, Sekwan memastikan ada sekitar 300 undangan yang akan diundang. Mulai dari pejabat di Kbaupaten Bima hingga Camat dan tokoh masyarakat.

Pihaknya akan gladi bersih pada kamis sore. Tentu maksudnya, agar porsesi peresmian pengangkatan pimpinan dewan sempurna adanya. (KS-Aris)

Dugaan Salahguna Anggaran Pol PP Kota | Polda Periksa Pihak Terkait

Kota Bima,KS.-Sengkarut masalah dan dugaan penyalahgunaan anggaran di Dinas Satuan Pol PP dan Damkar Kota Bima, ternyata bukan sekedar masalah internal di Penkot Bima.

Unit Tipikor Reskrim Polres Bima Kota
Unit Tipikor Reskrim Polres Bima Kota

Dugaan penyalahgunaan anggaran saat dijabat Drs M Farid tersebut, ternyata berbuah penyelidikan Polda NTB.

Informasi yang dihimpun serta pantauan sejumlh wartawan, Senin kemarin ada personil Dinas Pol PP dan Damkar serta mantan bendahara dinas itu yang telah dimintai keterangan. Selasa ini, penyidik Polda NTB kembali memintai keterangan aparatur di Inspektorat Kota Bima.

Terpantau, pemeriksaan dalam rangka penyelidikan yang berlangsung di Unit Tipidkor Reskrim Polres Bima Kota, sejak pukul 08.00 wita. Tampak dua auditor yang ditengarai yang mengaudit pembatasan serta membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas sejumlah dugaan penyimpangan yang terjadi di Dinas Pol PP dan Damkar Kota Bima.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dugaan penyalahgunaan anggaran yang terjadi di dinas itu hingga berbuntut sulitnya pencairan anggaran berikutnya sepanjang tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam DPA dinas.

Sebagai informasi, dugaan penyalahgunaan anggaran, diantaranya biaya HUT Pol PP se-NTB yang dipusatkan di Kota Bima dengan besaran anggaran kurang lebih Rp 900 juta yang didalamnya termasuk pengadaan seragam lengkap Pol PP. Kemudian pengadaan baju Linmas dengan kisaran anggaran puluhan juta, tunggakan pajak juga dengan kisaran puluhan juta.

Hingga berita ini diturunkan, sejumlah pihak masih dimintai keterangan. Satu diantara auditor Inspektorat Kota Bima, Muzakir yang dikonfirmasi, enggan berkomentar dan menjawab wartawan."Tanya penyidik aja,"singkatnya. Keduanya diperiksa hingga pukul 12.00 wita.

Sementara Kadis Pol PP yang baru didevitifkan, Drs M Noer Madjid, bungkam saat dimintai tanggapan soal pemeriksaan anak buahnya."Duh jangan tanya itu dulu,"singkatnya. (KS-Aris)

Dugaan Malpraktek di RSUD Bima | Legislatif Prihatin, Janji Panggil Pihak RSUD

Bima,KS.-Peristiwa dugaan malpraktek di RSUD Bima yang berujung meninggalnya Siti Halimah (70) tahun yang didiagnosa mengidap penyakit jantung, mendapat perhatian serius dari sejumlah legislator di rumah rakyat DPRD Kabupaten Bima.

Kejadian dengan dugaan yang sama acap terjadi di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) milik Pemkab Bima tersebut, juga menuai kecaman wakil rakyat.

Rafidin dan M Aminurllah
Rafidin dan M Aminurllah

Sejumlah legislator, diantaranya M Aminurllah, Magdalena, Rafidin dan Edi Mukhlis, menimpali peritiwa dugaan malpraktek yang berakibat meregang nyawa pasien rawat inap itu, sebagai kejadian luar biasa dan memalukan yang mestinya tidak boleh terjadi di urusan pelayanan kesehatan dab menyangkut nyawa seseorang.

Pada prinsipnya sejumlah wakil rakyat itu, menyayangkan jika dugaan malpraktek tersebut, betul adanya terjadi akibat kelalain dan kesalahan tindakan medis pada seorang pasien hingga berujung maut. "Masyarakat berobat ke rumah sakit tujuan dan harapannya ya ingin sembuh dan bebas dari derita sakit, bukan justeru kecewa dan heran dengan pelayanan serta tindakan medis semisal kejadian yang didugakan keluarga pasien itu,"timpal Magdalena duta dari PKB.

Edi Mukhlis dan Magdalena
Edi Mukhlis dan Magdalena

Sejumlah legislator juga menyayangkan, sejatinya pelayanan yang menyangkut nyawa dan sehatnya seaorang, tidak dimbangi dengan keterbukaan informasi dan maskimalnya menjelaskan apa yang tengah dialami pasien. "Tidak bisa RSUD Bima menutup informasi jika keluarga pasien ingin tahu apa penyebab meninggalnya pasien atas tindakan medis yang dilakukan,"sorot Rafidin duta PAN.

Nah, yang menjadi persoalan apakah tindakan perawat atas dugaan malpraktek sebagaimana informasi yang disampaikan keluarga pasien, atas perintah dokter. Hal ini dulu yang mesti dicermati lebih dulu. "Intinya tindakan dan pelayanan yang dilakukan rumah sakit harus berdasarkan SOP. Jika tidak pelanggaran dan malpraktek yang didugakan keluarga pasien benar adanya,"tegasnya seraya mengapresiasi, keinginan keluarga pasien membawa persoalan itu le ranah hukum.

Agar tidak terjadi dugaan dan peristiwa yang sama apalagi berujung maut pada pasien yang berobat di RSUD Bima, legislator menjajikan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, akan memanggil manajemen RSUD dan pihak eksekutif. "Setelah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) terbentuk, kamj akan memanggil sejumalh pihak terkait, "pasti M Aminurllah, Wakil Ketua sementara DPRD Kabupaten Bima. (KS-Aris)

Potret Buram di RSUD Bima | Pasien Wafat Diduga Malpraktek

Bima,KS.-Entah keberapa kalinya tudingan terjadi malpraktek di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bima. Dugaan yang sama terjadi lagi dan menimpa pasien yang akhirnya meragang nyawa diujung tindakan dan pelayanan medis.

Isra

Peristiwa dugaan malpraktek di RSUD Bima terbaru, menimpa Siti Halimah (70) warga Tolotongga Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima. Nenek ini wafat tidak lama setelah mendapat tindakan medis, Selasa malam pekan kemarin.

Sebagaimana diceritakan Anak korban, Isra, Senin ini pada sejumlah wartawan saat meminta penjelasan pihak RSUD Bima di ruang Direktur, awalnya, setelah ibunya ditangani di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan dipindahkan ke ruang rawat inap VIP B, tiba-tiba datang seorang perawat yang hinga kini tidak diketahui identitasnya, tanpa membawa salam dengan tanpa menanyakan identitas pasien, sembari membawa alat mirip kanebo untuk nebul dan tanyakan alat.

"Kamipun balik bertanya, alat apa yang ditanyakan itu. Bukannya Rumah Sakit yang sediakan alat dan obat. Koq malah nanya ke keluarga pasien,"ceritanya mengawali keluhnya mengenang sang ibu penyayang hati.

Sejurus kemudian, anak korban membeber kronologi wafatnya sang ibu, perawat itu tanpa basa basi langsung melakukan tindakan medis dengan menyuntik korban. Pada suntikan pertama, anak korban belum menanyakan, itu suntikan untuk mengobati apa. Baru pada suntikan kedua dan ketiga lontaran pertanyaan keingintahuan tindakan medis apa yang dilakukan perawat.

"Kami bingung, alat apa? Seharusnya Untuk paru, lambung dan ketika jawab yang ketiga tidak menjelaskan. Suntikan ke dua ada gerakan karena dalam,"ceritanya sembari mengaku korban dalam kondisi tidur. Tapi tidak dibangunkan.

Dalam suntilan ketiga, sambungnya, bunya yang telah meninggal, langsung bangun dan mengatakan 'bau si ndake kai iu ke (kenapa begini rasanya) dan mengigil.

"Nah saat ditanya, mengapa begitu kondisi pasien, Perawat langsung keluar. Kami pikir keluar nyari bantuan, tapi setelah itu saya talkin kan ortu saya. Hitungan detik tanpa ada bantuan apapun, ibu menghembuskan nafas terakhir, "keluhnya.

Hingga ibunya yang didiagnosa mengidap penyakit jantung, meregang nyawa, tidak ada tindakan medis lanjutan dari para medis lain, selain yang dilakukan perawat tersebut. Akunya, saat dirawat di RSUD pada Senin hingga Selasa malam, hanya ada tindakan medis oleh perawat dan di IGD saja."Ibu saya meninggal dengan kondisi kejang-kejang disertai mulut berbusa,"jelasnya.

Mengapa mendatangi pihak RSUD ?, Isra memastikan, meminta tanggung jawab sekaligus penjelasan medis pada manajemen BLUD itu, obat dan suntikan apa yang dilakukan oleh perawat serta mengapa setelah mengonsumi obat dari suntikan itu, ibunya justeru kejang-kejang dan keluar busa dimulut hingga meninggal dunia.

Direktur RSUD Bima, drg H Ihsan yang ditunggu lama oleh sejumlah media hanya menjawab via telpon saja. Pada awak media, Ihsan akan konfirmasi dan mengecek terlebih dahulu soal dan masalah ini.

"Saya masih sibuk dan tengah diluar. Jadi saya konfirmasi dulu,"jawabnya singkat. Padahal sebelumnya menerima keluarga pasien dan panasehat hukumnya.(KS-Aris)

Siapakah Sosok yang Diusung PAN | Hari Ini PAN Bentuk Tim Pilkada

Kota Bima,KS.-Tampaknya gelinding siapa sesungguhnya sosok yang akan diusung
Partai Amanat Nasional Kabupaten Bima pada Pilkada 2020 mendatang, mulai terkuak kepastiannya.

Ketua Fraksi PAN, M Natsir
Ketua Fraksi PAN, M Natsir

Nah, penjelasan dibawah ini, selain mementahkan pernyataan sebelumnya juga memastikan pada sosok siapa PAN akan melabuhkan hatinya.

Saat jumpa media, 7/10 ini, Ketua Fraksi PAN, M Natsir, memastikan hari ini akan membentuk Tim Pilkada DPD PAN. Tim ini katanya yang akan meramu, menjaring dan mengelaborasi seluruh tahapan dan regulsi terkait siapa Bakal Calon (Balon) yang akan diusung pada Pilkada 2020 di Kabupaten Bima mendatang.

"Hari ini kami pastikan membentuk Tim Pilkada tingkat DPD, setelah sebelumnya Tim Pilkada DPW dan DPP sudah terbentuk,"jelasnya.

Kabar ini kata wakil rakyat dua periode di DPRD Kabupaten Bima, sebagai informasi resmi dari PAN soal siapa sesungguhnya figur yang akan didukung PAN.
"Kami pastikan siapa yang akan diusung akan ditentukan pada hasil kerja tim pilkada, "sembari mengklarifikasi apa yang disampaikan Ketua PAN, menyerahkan kendaraan (PAN), pada H Syafruddin hanyalah guyon politik.

Kembali kepembentukan Tim Pilkada daerah, urainya, PAN ada mekanisme yang dilewati, akan membentuk Tim Pilkada. DPP dan DPW sudah terbentuk. Tim inilah katanya yang akan bekerja menyiapkan segala sesuatu terkait tahapan pengusungan balon pada Pilkada 2020.

Tim Pilkada sebutnya yang akan menerima seluruh balon yang ingin mendaftarkan diri melalui PAN.

"Tidak saja kader non kader pun bisa. Semua dipersilakan mendaftarkan diri saat pembukaan pendaftaran oleh Tim Pilkada nanti,"jelasnya.

Apakah semua boleh mendaftar ? Jawab Natsir, semua tidak ada pembatasan, mau IDP mau H Syafru , H Dahlan atau siapapun tidak dibatasi. "Tugas Tim menerima menjaring dan merekomendasikan para calon yang telah memenuhi syarat dan kriteria yang ditentukan. Soal siapa yang di putuskan akan diusung, menjadi kewenangan DPP,"pastinya.

Apakah ada mahar kalau mengendarai PAN ?, Sekretaris DPD PAN ini, mengaku, tidak ada mahar dan lain sebagainya, jika mengendarai PAN. Hanya ada syarat dan ketentuan yang kesemuanya akan dibuat tim Pilkada DPD.

Mungkinkah akan berkoalisi dan akan mendukung IDP sementara selama ini cenderung tidak sejalan ?, lagi-lagi pasti Natsir, tidak ada yang mustahil. Bersama IDP, H Syafru atau H Dahlan atau dengan figur manapun, tidak tertutup kemungkinan dan semua berpeluang.

Soal cenderung berlawanan dengan pemerintah, pastinya lebih karen menyorot kebijakan tidak pro rakyat yang pasti dikritisi oleh PAN sebagai partainya umat. "Tetapi tidak serta merta bermusuhan dengan iDP,"ucapnya."meski mengutamakan kader tetapi bukan harga mati,"katanya.

Yang pasti katanya, politik itu dinamis dan mencair. Tidak ada yang abadi. Semua bisa berubah.

Prediksinya, akan ada tiga pasag calon pada Pilkada 2020. (KS-Aris)

Pekan Depan, 45 Wakil Rakyat Orientasi Tugas di Mataram

Bima,KS.-Selama 5 hari pekan depan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bima, bertiolak menuju Mataram.

Sekretaris DPRD, Drs Ishaka
Sekretaris DPRD, Drs Ishaka

Sekretaris DPRD, Drs Ishaka, menjelaskan, seluruh wakil rakyat akan mengikuti orientasi selama 5 hari mulai Rabu tanggal 9 Oktober hingga 14 Oktober mendatang.

Kegiatan orientasi tugas dewan ini jelas sekwan, bekerjasama dengan Badan Pengelola Sumber Daya Masyarakat ( BPSDM ) NTB.

Adapaun tujuan kegiatan sebutnya, meningkatkan pengwtahuan kemampuan keterampilan sikap dan semangat pengabdian bagi seluruh anggota DPRD dalam melaksanakan tugas pemetintahan daerah, dalam kerangka persataun RI, khususnya dalam pelaksanaan tiga fungsi dewan yakni pengawasan legislasi anggaran.

Sementara untuk sasaran kegiatan, sambung Sekwan, meningkatkan pemahaman peran dan fungsi anggota dan mendorong anggota dewan untuk berperan aktif dalam perumusan kebijakan pemerintahan, pembangunan dan kemasayarakatan di daerah.

Adapun materi saat orientasi jelasnya, sistem pemerintahan indonesia, pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, hubungan kerja antar dewan dan kepala daerah, fungsi tugas wewenang dan hak serta kewajiban dewan. Termasuk materi internalisasi intergritas.

"Untuk materi muatan lokalnya antara lain pancasaila, UUD 1945, bhineka tunggal ika, NKRi dan wawasan kebangsaan,"urainya.

Untuk pemateri lokal jelas Sekwan, dari unusr Oumbudsman perwakilan NTB, BPK Perwakilan Mataram dan dari Kejaksaan Tinggi NTB.

"Semoga dengan orientasi ini, menjadi bekal dasar seluruh anggota dewan dalam menjalanlan tugas legislatif. Agar terjalin kemseragaman pemahaman dalam tugas,"tutupnya. (KS-Aris)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *