PASANG IKLAN
600x90
Hub. 0853-3873-1387

Slider[Style1]

advertisement

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5



PASANG IKLAN
600x90
Hub. 0853-3873-1387
advertisement

DPW PAN PERCAYAKAN MAMAN SEBAGAI KANDIDAT CABUP 2020

Beberapa waktu lalu, DPW PAN bersama sejumlah pengurus teras DPD II PAN Kabupaten Bima mengadakan rapat khusus terkait siapa yang bakal dipercaya untuk menjadi kandidat bakal calon Bupati atau Wakil Bupati Bima Tahun 2020 mendatang. Rapat yang digelar di Kantor DPW PAN NTB ini memutuskan sementara Muhammad Aminurllah, SE alias Maman bakal direkomendasikan sebagai Calon Bupati atau Wakil Bupati 2020.”Demikian disampaikan Ketua DPD II PAN Kabupaten Bima, Muhammad Aminurllah, SE kepada sejumlah wartawan kemarin.

Muhammad Aminurllah, SE
Muhammad Aminurllah, SE

BIMA, KS.- Keberhasilan kader terbaik PAN Fery Sofian,SH menduduki jabatan Wakil Walikota Bima menjadi tolak ukur bagi pengurus teras PAN di Wilayah Propinsi NTB juga PAN Pusat untuk terus menerjungkan kader terbaiknya di setiap momen Pemilihan Kepala Daerah atau Wakl Kepala Daerah.

Kali ini, PAN bakal merekomendasikan kader terbaiknya yaitu Maman yang saat ini menjadi anggota DPRD Kabupaten Bima dua periode, juga menjabat Ketua DPD II PAN Kabupaten Bima. Maman yang kembali dipercaya oleh warga Dapil V (Sape-Lambu) untuk menjadi anggota dewan yang ketiga periode itu bercita besar untuk tampil sebagai calon Bupati atau Wakil Bupati.

“Alhamdulillah, hasil rapat sementara di DPW PAN Kemarin, saya dipercaya untuk direkomendasikan sebagai calon Bupatai atau wakil Bupati tahun mendatang,” ujar wakil rakyat yang tampil merakyat itu.

Dengan partai mana PAN nantinya berkoalisi, Maman menegaskan bahwa PAN berkoalisi dengan beberapa partai yang searah visi misinya yaitu siap lahir bathin secara ikhlas berbuat dan berjuang untuk kepentingan rakyat di 191 desa.

“Insya Allah, PAN akan berkoalisi dengan beberapa parpol yang berkomitmen membangun Daerah ini secara tulus dan ikhlas,” cetusnyas.

Bagaimana dengan informasi yang beredar akan berkoalisi dengan PKS, Maman kembali tegaskan, bahwa PAN tetap membangun koalisi dengan beberapa partai lain, karena PAN tidak bisa mengusung sendiri pasangan calon.” Ya, PKS itu salah satu partai koalisinya. Dan sekarang saya bersama pengurus PKS juga beberapa pengurus partai lain terus membangun komunikasi secara aktif,” pungkasnya.

Senada juga disampaikan Ketua DPD PKS Kabupaten Bima Abdurahman saat ditanya sejumlah wartawan di salah satu tempat pencucian mobil di Kota Bima. Katanya, PKS saat ini lagi bangun komunikasi serius dengan PAN.”Do’akan saja, PKS, PAN dan beberapa partai lain berkoalisi. Masalahnya, Gubernur NTB sendiri tegaskan agar PKS mengusung kader sendiri di pilkada 2020 nantinya,” imbuhnya.

Informasi yang beredar bahwa PKS akan merekomendasikan kader terbaiknya H.Herman AE,SE yang merupakan pengusaha Oil dan Gas dari Jakarta ?. mantan anggota DPRD Kabupaten Bima itu mengakuinya bahkan masih ada kader PKS lainnya.”Kita banyak kader terbaik untuk ditampilkan di Pilkada 2020 termasuk H.Herman tersebut. Sekali lagi, PKS berencana untuk maju sebagai calon Bupati, didampingi oleh kader terbaik dari PAN,” tandasnya.(KS-Andi)

Pusaran Kasus TPPU Sita Erni } Dua Pejabat Pemkot Jadi Tersangka

Kasus usang yang sudah lama mandek terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terpidana Sita Erny yang tengah ditangani penyidik Polres Bima Kota, kini telah menjerat dua mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Bima. Kasus terkait pembayaran gaji Sita Erny tersebut telah menjadikan dua Kadis sebagai tersangka. Dua kadis itu, Suryadin dan Alwi Yasin.  

Alwi Yasin

Kota Bima,KS.-Kapolres Bima Kota resmi menetapkan dua mantan Kepala Dinas Dikbud Kota Bima, sebagai tersangka dalam kasus pembayaran gaji dan tunjangan ASN terpidana Sita Erny. Penetapan dua mantan kadis itu sekitar Jum.at pekan kemarin.

Kapolres Bima melalui Kasat Reskrim pada sejumlah wartwan, Sabtu peklan kemarin, membenarkan dua saksi atas kasus pembayaran gaji dan tunjangan ASN terpidana TPPU Sita Erny tersebut resmi ditetapkan sebagai tersangka.“Benar, kami sudah tetapkan keduanya sebagai tersangka kemarin, " jawabnya.

Penetapan tersangka dua mantan kadis yang kini telah menjabat Kepala Dinas di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain tersebut kata Hilmi, setelah keduanya dilakukan pemeriksaan secara bertahap. "Keduanya sudah kami periksa, Masing-masing tiga kali, " jelasnya.

Disampaikan Hilmi, penetapan tersangka keduanya disebabkan dianggap tidak menjalankan amanat UU dan aturan ASN sehingga ada ASN yang menjalani proses hukum bahkan ditahan di Polda DIY masih dibayarkan gajinya 100 persen. "Keduanya adalah kadis, yang memegang peranan penting dalam pencairan gajinya,”urainya.

Sejauh ini, penyidik belum akan melakukan penahanan terhadap keduanya. Hanya saja, masih akan terus memanggil untuk diperiksa pasca ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, mantan Kadis Dikbud yang saat ini menjabat sebagai Kadis DLH Kota Bima, Alwi Yasin MAP yang dikonfirmasi belum bisa terhubung.

Sementara itu, Alwi Yasin yang dimintai komentar seputar ditetapkan dirinya sebagai tersangka sebagaimana dimaksud, sama sekali bungkam dan tidak ingin memberikan komentar apalagi mengkanter keputusan polisi yang menetapkan dirinya sebagai tersangka.

“Saya tidak mau berkomentar sedikitpun soal tersangkanya saya sebagaimana ditetapkan oleh penyidik,”ujarnya singkat saat ditemui sejumlah wartawan diruang kerjanya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima.

Alwi yang menerima surat penetapan dari Polres Bima Kota dengan diantar langsung salah satu penyidik di kantornya Jumat pekan kemarin, memastikan semua penjelasan terkait dengan persoalan yang disangkakan padanya akan dijelaskan saat dirinya dipanggil Selasa (hari ini).

“Nanti akan saya beber dan buka seterang-terangnnya, seperti apa keterlibatan saya dan seperti apa yang sudah saya lakukan selama menjabat sebagai sekretaris dan juga sebagai Kepala Dinas Dikbud,”ujarnya menambahkan.

Sementara tersangka lain yakni Suryadin , belum bisa dihubungi untuk dimintai tanggapan soal ditetapkan sebagai tersangka.(KS-Aris)

Carut Marut Anggaran Pol PP | Jaksa Siap Bidik, Asalkan...

Carut marut dan mengguritanya permasalahan pengelolaan keuangan di Dinas Sat Pol PP dan Damkar Kota Bima akhir-akhir ini, tidak saja berujung pengunduran dirinya Kaharuddin sebagai Kepala dinas devinitif. Lebih dari itu berdampak pada kinerja dan semangat ditubuh Dinas itu sendiri. Bahkan sinyalemen mulai disorot aparat penegak hukum karena biang dugaan terjadi indikasi yang telah meugikan keuangan negara. Lembaga Adhiyaksa yakni Kejaksaan Negeri Bima pun ancang-ancang membidik persoalan yang terjadi di Dinas pengaman Perda tersebut.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus), I Wayan Suryawan SH
Kasi Pidana Khusus (Pidsus), I Wayan Suryawan SH

Kota Bima,KS-Kejaksaan Negeri Bima ternyata selalu dan terus menyimak dinamika yang terjadi di tubuh Dinas Pol PP dan Damkar Kota Bima, soal geliat aneh pengelolaan keuangannya. Bukan saja menyimak sederet pemberitaan yang mengemuka, informasi lainnya dari berbagai sumber menjadi bagian dari atensi lembaga penegak hukum ini.


Begitu kata Kepala Kejaksaan Negeri Bima melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus), I Wayan Suryawan SH pada sejumlah wartawan, Selasa pekan ini.

Apakah akan membidik carut marur pengelolaan keuangan di dinas itu yang terindikasi adanya dugaan pengelolaan yang merugikan negara ?, Suryawan, tidak menampiknya. Hanya saja katanya, tidak elok menyelidiki kasus yang terindikasi merugikan keuangan negara (daerah) ditengah tahun berjalan. Artinya, kata dia, biarkan dulu Dinas Pol PP bekerja menyelesaikan programnya dan membelanjakan dulu Dipa yang ada sesuai amanat APBD yang termaktub di dinas tersebut.

“Biarkan Dinas bekerja dulu menyelesaikan tanggungjawab program dan keuangan sampai akhir tahun. Nanti kita lihat setelah akhir tahun, apakah akan diproses dalam penyelidikan, “ujar Kasi Pidsus diruang kerjanya.

Intinya kata Kasi Pidsus, setiap pengelolaan keuangan yang terindikasi merugikan keuangan negara, tidak akan luput dari incaran pihaknya. Karena itu memang menjadi tugas dan kewenangan Kejaksaan.

Sementara dibertikan sebelumnya, Kaharuddin yang dilantik pada 15 Mei 2019 lalu bersama dengan 300 lebih ASN lainya, resmi mengundurkan diri pada jabatan tersebut.

Ditemui sejumlah wartawan Senin pekan sebelumnya, Kaharuddin memperlihatkan satu bundel map yang berisikan dokumen lengkap termasuk didalamnya surat pengunduran diri.

Surat resmi pribadi bernomor lepas itu, ditujukan langsung pada Walikota Bima tertanggal 12 Juni Rabu pekan kemarin.

Adapun isi surat pengunduran diri yang diperlihatkan kepala dinas Pol PP kota Bima tersebut antara lain menjelaskan, Drs Kaharuddin Pembina Utama Muda (IV/c) selaku Kepala Satuan Pol-PP Kota Bima, berlamatkan RW 05 Lingkungan Nggarolo Kelurahan PenanaE Kecamatan Raba Kota Bima. Sebagai ASN yang Profesional dan Konsisten dengan Aturan Perundangan dengan ini saya mengaju kan pengunduran diri sebagai Kepala Dinas Pol PP dan Damkar dan siap menjadi staf.

Sebagaimana isi surat pengunduran diri Kaharuddin menuliskan alasan sebagai berikut, malu kepada Bapak Walikota dan Bapak Wakil Walikota yang begitu besar perhatian penghargaan kepada saya dengan memberikan menjadi Kepala Satuan Pol-PP Kota Bima. kepercayaan yang diemabn itu tidak bisa dilaksanakan, karena sejumlah alasan. Diantaranya, Sementara Uang Persediaan (UP) SatPol-PP yang dibelanjakan tidak dapat dipertanggungjawabkan/ Tidak Ada dalam DPA Tahun 2019 senilai rp. 243.400.000,- dan Rp. 16.187.387,- yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran saudara Siswanto atas Perintah Kasat Pol-PP Kota Bima yang lama saudara Drs. M. Farid, M.Si (Copy Berita Acara Hasil Audit terlampir) dan pajak yang tidak disetorkan senilai.

Isi lain dari surat pengunduran diri tersebut, lambatnya Majelis TPTGR Kota Bima dalam Menindak Lanjuti LHP pembatasan Tugas TA 2019 pada Satpol-PP Kota Bima Nomor LHP 09/11/2019 tgl 8 Mei 2019 dan Surat Kepala Satpol-PP nomor 300/106.b/Sat PolPP KOBI/N/2019 tanggal 20 Mei 2019 (Copy surat terlampir)

"Selama uang senilai Rp. 243.400.000,- tersebut tidak segera masuk kembali ke Kas Sat Pol-PP Kota Bima dan Pajak senilai Rp. 16.187.387,- belum disetorkan, maka siapapun Kasat Pol-PP tidak akan bisa melaksanakan program kegiatan yang ada dalam DPA tahun 2019, kecuali dengan SPJ-FIKTIF, berarti Melanggar Aturan."ujarnya dalam kutipan surat pengunduran diri tersebut.

Kemudian isi surat lainnya. Menghindari adanya kepentingan tertentu yang dapat mempengaruhi profesionalitas dan konsistensi dirinya terhadap peraturan yang ada.

"Profesional dan Konsisten telah membuat saya bertahan hingga usia pensiun 60 tahun pada tanggal 31 Desember 2019 dengan Masa Kerja 34 tahun tanpa Cacat Kepegawaian /Temuan baik dari Inspketorat, BPKP, BPK maupun KPK,”sebutnya.

Bahkan dalam bundel map tersebutl, Kaharuddin juga memperlihatkan berita acara pembatasan tugas dan pertanggungjawaban antara dirinya dengan kepala Dinas Sat Pol PP sebelumya yakni Drs M Farid.

Tidak itu saja, ada pula surat yang berisikan permintaan pada Tim TPTGR menyoal masalah temuan inspektorat dan masalah keuangan di dinasnya. Hanya saja katanya sejak surat itu dilayangkan sampai dirinya mengajukan surat pengunduran diri da wali kota dan tembusan pada sejumlah ihak termasuk ketua DPRD kota Bima, TPTGR tidak menjawabnya.

Sementara itu Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Bima H A Malik mengakui jika surat pengunduran diri Kaharuddin dari jabatan Kepala Dinas Pol PP dan Damkar Kota Bima sudah masuk. Tapi yang menentukan apakah surat itu diterima atau ditolak adalah pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini Walikota Bima.

"Suratnya memang sudah masuk, tapi Walikota Bima juga akan mempelajari dulu surat tersebut," kata Malik, Selasa pekan ini.

Diakuinya, setelah dipelajari oleh Walikota Surat tersebut, selanjutnya akan dibawa ke Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Bapperjakat) untuk dibahas lagi. Karena sifatnya mengajukan surat pengunduran diri itu, bisa ditolak dan bisa diterima.

"Nanti akan dikaji dan ditelaah oleh Bapperjakat. akan ada pertimbangan pertimbangannya sesuai dengan kebutuhan birokrasi," terangnya.

Dari Baperjakat, kemudian hasilnya diberikan masukan kepada pejabat pembina kepegawaian, apakah pengunduran diri yang bersangkutan bisa dipenuhi atau tidak.

Ditanya jika Kaharuddin ngotot tidak ingin mengemban amanah menjadi kepala dinas tersebut, dengan sejumlah persoalan yang harus ditanggungnya? Malik mengaku itu juga menjadi bahan pertimbangan Baperjakat dan pejabat pembina kepegawaian.

"Dalam surat yang diajukan Pak Kaharuddin ada beberapa alasan-alasan. Itu juga menjadi pertimbangan yang harus diambil. Tapi yang pasti, begitu mekanismenya," jelas Malik.

Sebelumnya, Sekda Kota Bima H Mukhtar Landa yang dimintai tanggapan soal pengunduran diri Kaharuddin, tidak ingin berkomentar dan menyarankan agar menghubungi Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Bima.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih meminta kepada Sekda Kota Bima, agar bisa mencarikan solusi pada persoalan yang dihadapi di dinas Pol PP dan Damkar Kota Bima. Jika dibiarkan berlarut – larut, maka akan berdampak pada kinerja dinas dimaksud.

Sebab, hingga saat ini anggaran kegiatan di Dinas Pol PP dan Damkar belum bisa dicairkan karena sejumlah kegiatan sebelumnya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

“Sekda harus segera masuk dan carikan solusinya,” sarannya, Selasa pekan ini.

Jika dibiarkan berlarut – larut seperti ini, maka akan banyak kegiatan di semua bidang dinas tersebut tidak bisa terlaksana dengan baik. Contoh kecil saja, jika terjadi bencana kebakaran, sementara tidak ada anggaran untuk bensin mobil pemadam, apa yang mestinya harus dilakukan.

“Sepele memang, tapi lihat dampaknya, itu luar biasa,” ujarnya.

Soal anggaran kegiatan sebelumnya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, berdampak pada pengunduran diri kepala dinas yang sekarang, Duta PAN itu meminta kepada Inspektorat untuk segera masuk dan melakukan audit dan pembatasan tugas.

Karena tentu saja, kepala dinas yang saat ini tidak ingin mempertanggungjawbakan penggunaan anggaran yang sebelumnya bermasalah. Maka dari itu, penting bagi OPD terkait untuk melakukan audit.

Menjawab soal pergeseran anggaran, Syamsurih menjelaskan, itu sah – sah saja apabila sudah disetujui oleh Walikota Bima dan sekda selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Tapi akan menjadi masalah, jika hasil pergeseran itu justru tidak bisa dipertanggungjawabkan dan berdampak pada penganggaran kegiatan berikutnya.

“Maka dari itu, penting saya kira agar Sekda bisa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bisa perlu memanggil Kepala Dinas Pol PP dan Damkar yang saat ini, kemudian yang sebelumnya beserta tim TAPD dan Inspektorat, untuk membahas dan menyelesaikannya,” tukasnya.(KS-Aris)

Blunder di Paripurna Nota Keuangan Bupati | Undangan Via Watshapp, Biang Hujan Interupsi

Ada ada saja dinamika dan potret yang mengejutkan terjadi di rumah rakyat yakni DPRD Kabupaten Bima. rapat paripurna dengan agenda penting pembacaan Nota Keuangan Tentang Rancangan Perda Pertangggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bima Tahun 2018 pada Rabu kemarin, diwarnai hujan interupsi dari wakil rakyat. Betapa tidak, pihak sekretariatan dewan hanya mengundang anggota dewan via watshapp alias tanpa undangan tertulis. Apakah tidak mal; administrasi ?

Ilustrasi

Bima,KS.-Rapat paripurna yang digelar pada Rabu kemarin di gedung DPRD Kabupaten Bima, dengfan agenda penting yakni, pembacaan Nota Keuangan Tentang Rancangan Perda Pertangggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bima Tahun 2018, diwarnai hujan interupsi.

Rapat yang molor dua jam lebih dari waktu yang ditentukan pukul 09.00 wita tersebut, dinilai sebagai paripurna yang tidak saja mal administrasi tata aturan pemerintahan, lebih dari itu telah melecehkan lembaga dewan itu sendiri.

Paripurna yang dibuka Ketua DPRD Kabupaten Bima, Murni Suciyati dengan dihadiri langsung Bupati dan Wakil Bupati Bima, Hj Dinda Damayanti Putri dan H Dahlan itu serta segenap kepala OPD dan lainnya, langsung dikejutkan dengan interupsi dari anggota dewan, Edi Mukhlis.

Edi bukan saja menanyakan legalitas rapat paripurna dimaksud karena sifat undangan via watshapp, lebih dari itu Edi menuding rapat paripurna tersebut cacat adminitrasi dan cenderung melecehkan lembaga dewan serta menabrak tata aturan dan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar.”Hal ini tidak boleh dibiarkan. Ini pelecehan dan ini cacat administrasi. Mana ada di lembaga resmi seperti ini, undangan hanya via watshapp saja,”teriaknya pertanda tidak setuju dengan etika rapat paripurna yang dianggapnya konyol tersebut.

Tidak itu saja, Edi mengancam dan mendesak pimpinan rapat untuk menunda dan menjadwalkan kembali rapat tersebut. Sebabnya, tidak boileh ada permakluman pada hal yang dinilainya sdalah besar dan telah melanggar etika administrasi lembaga pemerintahan yang sah. “Pimpinan harus menunda dan menjadwalkan ulang paripurna ini. Tidak boleh melakukan pembiaran terhadap sesuatu yang salah,”katanya.

Atas interupsi Edi, beberapa anggota dewan ada yang mendukung ada pula yang meminta pimpinan dewan untuk melanjutkan jalannya paripurna. Atas perdebatan panjang itu, pimpinan rapat menskor paripurna selama lima menit dan meminta seluruh ketua Fraksi untuk duduk bersama membahas solusi atas interupsinya Edi.

Hasilnya, rapat tetap dilanjutkan. Atas kesalahan itu kata Murni Suciyati, kedepan tidak akan diulangi lagi dan Sekwan mengaklu salah dan meminta maaf atas keteledoran dimaksud.

Usasi perdebatan, Bupati membacakan nota keuangan pelaksanaan APBD 2018 setebal 10 halaman. Isinya berkaitan dengan laporn keuangan khususnya realisasi pelaksanaan APBD tahun 2018. Diantaranya, laporan realisasi pendapatan sebesar Rp 1,795 Triliun lebih dengan realisasi sebesar Rp 1,743 Triliun lebih. Dengan rincian, pendapatan asli daerah dianggarkan sebesar Rp 136 Miliar lebih dengan realisasi sebesar Rp 120 Miliar lebih.

Kemudian pendapatan transfer dianggarkan sebesar Rp 1,397 Triliun lebih dengan realisasi sebesar Rp 1,375 Triliun lebih. Terdiri dari trasfer pemerintah pusat - dana perimbangan yang dianggarkan sebesar Rp 1,348 Triliun lebih dengan realisasi sebesar Rp 1,329 Triliun lebih. Lalu transfer pemerintah provinsi yang dianggarkan sebesar Rp 48 Miliar lebih yang terealisasi sebesar Rp 45 Miliar lebih. Kemudian lain-lain pendapatan yang sah yang dianggarkan sebesar Rp 261 Miliar lebih dengan realisasi sebesar Rp 247 Miliar lebih.

Untuk belanja dan trasfer yang dianggarkan sebesar Rp 1,935 Triliun lebih yang terealisasi sebesar Rp 1,817 Triliun lebih. Rinciannya, belanja operasional yang dianggarkan sebesar Rp 1,252 Triliun lebih dengan realisasi sebesar Rp 1.166 Triliun lebih. Belanja modal yang dianggarkan sebesar Rp 424 Miliar lebih dengan realisasi sebesar Rp 396 miliar lebih. Belanja tidak terduga yang dianggarkan sebesar Rp 3,5 miliar lebih dengan realisasi sebesar Rp 1,226 miliar lebih.(KS-Aris)

Demosi ASN Berujung di Meja KASN | Benarkah Walikota Dipanggil KASN ?

Pelantikan yang dihajatkan Pemkot Bima pada 15 Mei lalu, ada 300 lebih Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah dimutasi, rotasi dan dipromosi. Lebih dari itu dari jumlah tersebut sedikitnya ada 100 lebih ASN yang dilantik bernuansakan demosi atau dianggap krisis kepercayaan kepala daerah. Ratusan ASN itu bukan saja menjerit, menangis dan kecewa. Mereka tidak saja mengadukan pada wakilnya yang duduk di rumah rakyat DPRD Kota Bima, lebih dari itu telah melaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) serta di PTUN. Atas laporan di KASN itu, kabarnya sang Walikota menerima surat panggilan. Benarkah demikian ?

HM Lutfi,SE

Kota Bima,KS.-Pengaduan resmi ratusan ASN lingkup Pemkot Bima yang didemosi Walikota Bima pada pelantikan 15 Mei lalu di KASN, nampaknya mulai membuahkan hasil menggembirakan. Kabarnya, komisi yang menaungi dan memberikan kepastioan hukum dan atuyran setiap maslah yang dihadapi ASN tersebut, telah melayangkan surat resmi terkait pemanggilan sang Walikota Bima terkait pelantikan tersebut.

Bahkan berdar informasi pula, Walikota yang pulang dari Paris Perancis akan langsung menghadap ke KASN untuk klarifikasi.

Menanggapi rumor yang berkembang itu, Walikota Bima melalui Kabag Humas dan Protokol Kota Bima, H Abdul Malik yang dikonfirmasi Senin pekan ini, mengaku baru mendengar informasi terkait pemanggilan Walikota oleh KASN.

Malik menampik jika sudah ada surat pemanggilan Walikota. Sebab dari surat masuk yang dicek tidak ada surat dari KASN. Biasanya sambung Malik, surat resmi dari lembaga seperti KASN ditujukan kepada kepala daerah langsung. Setelah dicek pada surat masuk, surat yang bersumber dari KASN belum ada. "Kami sudah cek, belum ada surat apapun dari KASN,”tampiknya.

Disisi lain Kabang Humasprotokol Setda Kota Bima itu, menjelaskan

Walikota Bima mengelaim pelantikan yang dihajatkan beberapa waktu lalu, sudah benar dan sesuai aturan dan dilakukan tanpa ada kesalahan.

“Menurut Walikota Bima sudah benar dan mutasi tersebut sesuai aturan,”Kata Malik diruang kerjanya.

Jikapun keputusan pelantikan itu terjadi kesalahan, sambungnya menjelaskan, SK mutasi sudah diperbaiki. Sebabnya, sudah jelas tertuang dalam SK dimaksud bahwa ketika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Karena SK mutasi itu tidak ada masalah, makanya tidak ada perbaikan.

Soal ASN yang tidak terima hasil mutasi, negara sudah menyediakan lembaga yang melindingi hak ASN seperti KASN, Ombudsmen maupun PTUN.

“Kalau hasil mutasi itu dilaporkan ke KASN atau ombudsmen itu haknya ASN,”jawabnya.

Malik memastikan, Walikota sangat taat pada hukum. Apa pun hasil dari KASN mengenai laporan ASN, Walikota akan menunggu hasilnya.

"Kita tunggu seperti apa hasil dari KASN, apakah ada kesalahan dari mutasi tersebut,”tutupnya.

Dibertikan sebelumnya, merasa dizolimi dengan Keputusan Walikota Bima terkait mutasi, rotasi dan demosi pada 15 Mei lalu, ASN Pemerintah Kota Bima yang didemosi melapor ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Salah seorang ASN yang merasa dizalimi, Irwansyah mengungkapkan, Keputusan Walikota Bima yang dinilai merugikan banyak ASN ini dilaporkan pada tanggal 19 Mei lalu pasca beberapa hari pelaksanaan mutasi.

Perihal yang dilaporkan yaitu pelanggaran norma dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN serta menjami pelaksanaan sistim merit dalam perumusan kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bima. Dalam laporan ini ditandatangani oleh 10 orang ASN yang didemosi.

"Kami melapor ke KASN selaku lembaga yang mengawasi pelanggaran kode etik, perilaku dan lainnya hanya untuk mencari keadilan," ungkapnya.

Sebab kata dia, dalam pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat administrasi diduga tidak melibatkan BKPSDM sebagai pejabat instansi tekhnis manajemen ASN.

Selain itu, mereka menduga pertimbangan ini tidak melalui Baperjakat, akan tetapi usulan dan pertimbangan dari beberapa oknum ASN yang merupakan tim pemenangan pasangan Walikota dan Wakil Walikota Bima pada saat suksesi Pilkada.

"Atas pertimbangan itu, banyak ASN yang diturunkan dari jabatan tanpa alasan yang jelas, tanpa pelanggaran disiplin," paparnya.

Untuk itu, melalui laporannya, ASN yang didemosi meminta kepada KASN untuk melakukan pangawasan dan meminta klarifikasi dokumen yang diperlukan dari Pemerintah Kota Bima untuk memeriksa laporan atas pelanggaran norma dasar, kode etik, dan kode etik perilaku pegawai ASN.

Terhadap pelanggaran tersebut, ASN juga meminta kepada KASN untuk merekomendasikan pencabutan dan pembatalan SK Walikota Bima nomor : 821.2/1039/BKPSDM/V/2019 tentang pengangkatan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tertinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas lingkup Pemerintah Kota Bima.

"Kami meminta kepada KASN agar sejumlah pejabat yang telah dipindahkan dan diturunkan dari jabatan kejabatan setingkat lebih rendah serta pejabat yang dibebaskan dari jabatannya agar dikembalikan ke jabatan semula. Karena mutasi, rotasi ASN sebanyak 303 orang diduga cacat hukum dan terindikasi tidak sesuai prosedur yang benar," jelasnya.(KS-Aris)

Polisi Bekuk Pemilik Narkoba dan Senpi Rakitan

Bima,KS.-Kamis pekan ini jajaran Polres Bima melalui Sat Narkoba, berhasil mengamankan terduga pemilik narkoba dan senjata api (senpi) rakitan.


Kapolres Bima melalui Kabag Humas Iptu Hanafi menjelaskan, penangkapan terduga sekitar pukul 01.30 wita dini hari, di Desa Ngali Kecematan Belo. Tiga Tersangka berhasil diamankan masing-masing berinisial ES, (28 ) Desa Ngali Kecematan Belo Kabupaten Bima, berinisial G,(46) alamat yang sama.Tersangka yang berInisial M (41)desa Karumbu Kecematan Langgudu.

Tidak itu saja jelas Hanafi, pihaknya berhasil mengamankan Barang Bukti (BB) milik pelaku tersebut 3 Poket Narkotika Jenis Shabu, 1 buah senjata Api rakitan beserta 1 butir peluru ( tajam ) aktif, 2 Buah rangkaian bong (alat hisap), sejumlah uang berhasil diamakan Rp. 2 juta lebih.

Berdasarkan informasi dari masyarakat lanjut Hanafi, sekitar pukul 01.15 wita, sedang berlangsung pesta Narkotika Jenis Shabu di wilayah Desa Ngali Kecematan Belo Kabupaten Bima, kemudian anggota Sat Resnarkoba yang di back up oleh anggota Patmor Sat Samapta Polres Bima langsung mendatangi TKP di Desa Ngali,Setelah melakukan pemantauan,kemudian mendapati informasi bahwa pesta sedang berlangsung.

Kemudian lanjutnya, aparat menuju ke TKP untuk melakukan penangkapakan namun Di TKP petugas sempat mendapat perlawanan dari target utama beserta orang-orang yang sedang melakukan pesta tersebut, tapi kemudian petugas berhasil mengamankan tiga orang tersebut diatas. Setelah dilakukan penggeledahan berhasil menemukan barang bukti, kemudian membawa tiga orang terduga beserta barang bukti ke Kantor Polres Bima guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan.

Setelah di lakukan pemeriksaan dan test urine sambung Kabag humas Polres Bima, ke tiga orang terduga yang di amankan tersebut, di lakukan gelar perkara. Terduga pelaku ES di tetapkan sebagai tersangka, sementara G serta M dinilai tidak cukup bukti, sebab berdasarkan keterangan pelaku ES bahwa shabu 3 pocket miliknya untuk dijual dan mereka baru datang tidak ikut mengisap dan juga hasil test urine Negatif Sehingga di jadikan saksi.

"Untuk proses lebih lanjut pihak penyelidikan dan penyidikan kepemilikan senpi rakitan di serahkan Sat Reskrim, tutupnya.(KS-Qi)

Dianggap Menghina, Walikota Laporkan Akun Facebook Adv Aji Mesi

Setelah Sebelumnya Wakil Walikota Bima melaporkan warganya yang beralamat di kelurahan Mande Kecamatan Mpunda, kini giliran Walikota Bima, H Muhammad Lutfi SE, menggiring persoalan yang dianggapnya sebagai penghinaan dan pencemaran nama baik ke wilayah hukum. Walikota resmi melaporkan akun Facebook bernama Adv Aji Mesy ke pihak Polres Bima Kota.

Walikota Bima, H Muhammad Lutfi SE

Kota Bima,KS- Dianggap menghina dirinya sebagai kepala daerah dan secara pribadi, Walikota Bima, H Muhammad Lutfi SE, Rabu pekan ini sekitar pukul 15.30 wita mendatangi Mako Polres Bima Kota. Kedatangan orang nomor satu di Kota Bima ini, ternyata melaporkan dugaan peristiwa penghinaan dan pencemaran nama baik atas dirinya oleh akun Facebook Adv Aji Mesi.

Informasi Muhammad Lutfi melaporkan akun facebook dimaksud, dibenarkan Kapolres Bima Kota. Melalui Kasat Reskrim, Iptu Hilmi Manossoh Prayoga Sik pada sejumlah wartwan Kamis pekan ini.

Setelah Walikota menyampaikan laporan di SPKT dan langsung diproses dan atau dimintai keterangan terkait perihal yang menurutnya sebagai penghinaan dan pencemaran nama baik dimaksud,”jelas Hilmi.

Seperti apa kelanjutna dari proses hukum atas laporan Walikota Bima terhadap pemilik akun Facebook Adv Aji Mesy, Hilmi menjelaskan, butuh proses dan keterangan ahli, baik ahli pidana, ahli bahasa dan ahli ITE.

“Tunggu saja prosesnya, “singkatnya.

Sebagaimana isi status pada amkun facebook Adv Aji Mesy yang dilaporkan Walikota, bertuliskan, “Kepala Daerah sontoloyo. Ini bukan masalah hak hidup Serta bagaimana Kamu Menentukan Gaya Hidup Kamu, Tapi Ini soal Hati dan perasaan Seorang Bapak Terhadap Anaknya Walau Itu Anak Tiri, Buat Apa Kami Mau Tau Urusan Person Kamu, Tapi Setidaknya Kamu Itu Seorang Pemimpin, Dan Apa Layak kamu Bisa Dijadikan Panutan ???. Kamu Dituntut Menjadi Bapak Yg Bertanggung Jawab Terhadap Nasib Anakmu, Bagaimana Kamu Bisa Menuntaskan tanggungjawab Kamu Sebagai Kepala daerah, Sementara Ngurus Satu Anakmu Saja Kamu Tidak Becus. Dia Butuh Pengakuan Dari Seorang Bapak dan Ibunya, Hati Nurani Kalian Sebagai Seorang Bapak dan Ibunya Perlu Dipertanyakan, Tuan Haram Jada Penipu Rakyat Dengan Seribu Janji. (KS-Aris)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *