Abdul Natsir, S.Sos menyikapi sikap “ketidakdewasaan” Pemerintah Kota Bima dibawa kendali HM.Qurais H.Abidin ketika menanggapi aksi demostrasi API Senin (23/02).
Menjadi seorang pemimpin tidak semudah mebalikan telapak tangan, pemimpin harus siap dikritik, disorot dan bahkan dihujat. Termasuk, tidak menyikapi segala macam persoalan atas dasar emosi dan dendam. Demikian disampaikan salah seorang pendiri Kota Bima, Abdul Natsir, S.Sos menyikapi sikap “ketidakdewasaan” Pemerintah Kota Bima dibawa kendali HM.Qurais H.Abidin ketika menanggapi aksi demostrasi API Senin (23/02).
Semestinya kata mantan anggota dewan itu, HM. Qurais sebagai Walikota Bima dua periode itu secara jantan menghadapi massa aksi yang menyampaikan aspirasi, tidak perlu dilawan. Apalagi, harus dihadapi dengan cara-cara tak mendidik (memutar lantunan pembacaan ayat suci Al-Qur,an) seperti yang terjadi saat moment penyampaian aspirasi oleh aktivis yang tergabung dalam API.”Pemimpin harus berani hadapi massa aksi, tanggapi, duduk dan bahas bersama apa yang menjadi persoalan hingga memicunya terjadinya aksi. Sederhana saja bukan, tidak ada yang sulit, menyelesaikan masalah cukup dengan secangkir kopi,” ujarnya.
Menurutnya, aktivis di Bima sesungguhnya sangat santun dan memiliki etika, tapi itu tergantung bagaimana cara penyambutanya. Maksudnya, kalau ditanggapi kasar, maka jangan heran ketika balik dikasari, bahkan dilawan hingga berujung pada aksi anarkis. Lagipula katanya, karakter orang Bima itu santun, hanya butuh penghargaan, bukan semata-semata dihargai dengan materi (uang). Namun yang terpenting adalah penghargaan dalam bentuk penyambutan dengan etika yang berestetika.”Apa salahnya menyambut mereka dengan senyuman, ajak auidiensi guna mendiskusikan beragam persoalan yang terjadi di Kota Bima. Saya yakin, mereka akan puas ketika agenda demo dijelaskan dengan kata-kata yang santun dan terarah,” tuturnya.
Pneyampaian aspirasi lewat aksi demonstrasi lanjutnya, sebenarnya tidak ada yang salah, jadi Pemerintah dalam hal ini Pemkot Bima harus berterimakasih atas aksi tersebut. Jadi imbuhnya, jangan meng-asumsikan pada pemikiran negatif atas aksi itu, karena itu merupakan salah satu cara bagi seorang pemimpin agar dapat mengetahui dimana letak kesalahan selama menjalankan roda pemerintahan. Termasuk, ketimpangan yang terjadi pada sejumlah SKPD lingkup Pemkot. Yang lebih penting sebut mantan politisi PDK itu, Kepala Daerah tidak boleh antipati dan alergi terhadap kritikan, sorotan, dan hujatan baik lewat aksi demo maupun melalui pemberitaan media massa.
”Bukankah, penyampaian aspirasi, opini dan pikiran sudah diatur dalam Undang-Undang, lagipula mereka bagian daripada rakyat Kota juga, anak mereka, karena harus disadari walikota adalah bapaknya rakyat kota. Artinya menurut saya, cara-cara seperti itu tidak bagus dan tidak mesti terjadi saat moment dimaksud, panggil lalu ajak audiensi, tanyakan apa keinginan mereka, dijelaskan secara baik-baik. Lagipula, orang bima itu sopan dan santun. Tapi itu tergantung cara kita menyikapinya,” tandasnya.
Pada kesempatan itu, Natsir tidak saja menyayangkan sikap pemkot dalam menghadapi massa aksi, tapi juga sikap terhadap media massa. Masalahnya, media massa merupakan salah satu pilar keempat demokrasi yang memiliki tugas dan fungsi control sosial. Terlepas didalamnya tersaji informasi baik yang bersifat membangun maupun kritikan, tapi pada prinsipnya kritikan itu bersifat membangun. “Saya yakin, tidak semua yang dilakukan pemerintah benar semua, pasti ada yang salah, karena kodrat manusia tidak luput dari kesalahan. Jadi, saya sayangkan ketika jalinan kemitraaan dengan media massa diputuskan,” tegasnya.
Karena itu, ia berharap Walikota, aktivis, dan organisasi wartawan serta seluruh element yang ada agar duduk bersama guna membahas beragam persoalan yang sudah dan sedang terjadi di Kota saat ini.Yang lebih utama ia berharap, agar persoalan yang sudah terjadi tidak terulang lagi dikemudian hari.”Jadikan itu pelajaran berharga untuk berbuat yang lebih baik dalam kerangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek pungli dan korupsi, bukan berarti saya menggurui. Tapi saya sebagai salah seorang pendiri Kota Bima merasa terpanggil untuk mencarikan benang merah atas beragam masalah yang terjadi di Kota saat ini,” pintanya. (KS-09)
Semestinya kata mantan anggota dewan itu, HM. Qurais sebagai Walikota Bima dua periode itu secara jantan menghadapi massa aksi yang menyampaikan aspirasi, tidak perlu dilawan. Apalagi, harus dihadapi dengan cara-cara tak mendidik (memutar lantunan pembacaan ayat suci Al-Qur,an) seperti yang terjadi saat moment penyampaian aspirasi oleh aktivis yang tergabung dalam API.”Pemimpin harus berani hadapi massa aksi, tanggapi, duduk dan bahas bersama apa yang menjadi persoalan hingga memicunya terjadinya aksi. Sederhana saja bukan, tidak ada yang sulit, menyelesaikan masalah cukup dengan secangkir kopi,” ujarnya.
Menurutnya, aktivis di Bima sesungguhnya sangat santun dan memiliki etika, tapi itu tergantung bagaimana cara penyambutanya. Maksudnya, kalau ditanggapi kasar, maka jangan heran ketika balik dikasari, bahkan dilawan hingga berujung pada aksi anarkis. Lagipula katanya, karakter orang Bima itu santun, hanya butuh penghargaan, bukan semata-semata dihargai dengan materi (uang). Namun yang terpenting adalah penghargaan dalam bentuk penyambutan dengan etika yang berestetika.”Apa salahnya menyambut mereka dengan senyuman, ajak auidiensi guna mendiskusikan beragam persoalan yang terjadi di Kota Bima. Saya yakin, mereka akan puas ketika agenda demo dijelaskan dengan kata-kata yang santun dan terarah,” tuturnya.
Pneyampaian aspirasi lewat aksi demonstrasi lanjutnya, sebenarnya tidak ada yang salah, jadi Pemerintah dalam hal ini Pemkot Bima harus berterimakasih atas aksi tersebut. Jadi imbuhnya, jangan meng-asumsikan pada pemikiran negatif atas aksi itu, karena itu merupakan salah satu cara bagi seorang pemimpin agar dapat mengetahui dimana letak kesalahan selama menjalankan roda pemerintahan. Termasuk, ketimpangan yang terjadi pada sejumlah SKPD lingkup Pemkot. Yang lebih penting sebut mantan politisi PDK itu, Kepala Daerah tidak boleh antipati dan alergi terhadap kritikan, sorotan, dan hujatan baik lewat aksi demo maupun melalui pemberitaan media massa.
”Bukankah, penyampaian aspirasi, opini dan pikiran sudah diatur dalam Undang-Undang, lagipula mereka bagian daripada rakyat Kota juga, anak mereka, karena harus disadari walikota adalah bapaknya rakyat kota. Artinya menurut saya, cara-cara seperti itu tidak bagus dan tidak mesti terjadi saat moment dimaksud, panggil lalu ajak audiensi, tanyakan apa keinginan mereka, dijelaskan secara baik-baik. Lagipula, orang bima itu sopan dan santun. Tapi itu tergantung cara kita menyikapinya,” tandasnya.
Pada kesempatan itu, Natsir tidak saja menyayangkan sikap pemkot dalam menghadapi massa aksi, tapi juga sikap terhadap media massa. Masalahnya, media massa merupakan salah satu pilar keempat demokrasi yang memiliki tugas dan fungsi control sosial. Terlepas didalamnya tersaji informasi baik yang bersifat membangun maupun kritikan, tapi pada prinsipnya kritikan itu bersifat membangun. “Saya yakin, tidak semua yang dilakukan pemerintah benar semua, pasti ada yang salah, karena kodrat manusia tidak luput dari kesalahan. Jadi, saya sayangkan ketika jalinan kemitraaan dengan media massa diputuskan,” tegasnya.
Karena itu, ia berharap Walikota, aktivis, dan organisasi wartawan serta seluruh element yang ada agar duduk bersama guna membahas beragam persoalan yang sudah dan sedang terjadi di Kota saat ini.Yang lebih utama ia berharap, agar persoalan yang sudah terjadi tidak terulang lagi dikemudian hari.”Jadikan itu pelajaran berharga untuk berbuat yang lebih baik dalam kerangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek pungli dan korupsi, bukan berarti saya menggurui. Tapi saya sebagai salah seorang pendiri Kota Bima merasa terpanggil untuk mencarikan benang merah atas beragam masalah yang terjadi di Kota saat ini,” pintanya. (KS-09)
COMMENTS