Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Padjaitan memaparkan soal pembangunan infrastruktur pelabuhan di NTB, khususnya di Pela...
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Padjaitan memaparkan soal pembangunan infrastruktur pelabuhan di NTB, khususnya di Pelabuhan Bima. Menurutnya, masih banyak kekurangan yang harus segera diperbaiki di Pelabuhan Bima, diharapkan kepada Kepala Daerah agar tetap membangun komunikasi dengan pemerintah Pusat, agar semua lini pembangunan di pelabuhan dapat diselesaikan secepatnya, pelayanan masyarakatpun tak menuai kendala.
Kota Bima, KS.- Demikian disampaikan Luhut saat pertemuan di Gedung Paruga Nae Kota Bima, Selasa (25/10) di hadapan Walikota Bima, HM Qurais H.Abidin, Bupati Bima, Hj.Indah Damayanti Putri, juga anggota DPR RI, Zulkieflimansyah dan pejabat lainnya.
Pada kesempatan itu, Luhut meminta PT Pelindo III memperhitungkan pengembangan dua pelabuhan di Pulau Sumbawa, yakni Pelabuhan Badas untuk melayani wilayah Sumbawa dan Sumbawa Barat. Dan Pelabuhan Bima untuk melayani wilayah Bima dan Dompu. “Pendalaman alur perlu dilakukan untuk pelabuhan, karena kedalaman kolam hanya 6 meter. Hal ini akan menyulitkan kapal-kapal besar bisa berlabuh di Pelabuhan Bima,”jelasnya.
Imbas dari kondisi itu, katanya, mengakibatkan efisiensi biaya pengiriman barang tidak akan tercapai. Di Pelabuhan Badas sudah memiliki kedalaman kolam yang memadai antara 10 sampai 12 meter. Sedangkan hal lain yang paling penting adalah Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian di daerah, harus memiliki peran penting.”Demi untuk mendorong perusahaan, produsen pakan ternak maupu menyerap habis produksi jagung petani saat masa panen,”paparnya.
Luhut pun meminta Pemerintah Daerah agar membangun infrastruktur jalan yang memadai yang menghubungkan pusat-pusat produksi pertanian, dengan wilayah pelabuhan memadai.”Dengan pembangunan jalan yang layak, maka proses pengangkutan komoditas pertanian dapat dilakukan secara cepat dan efisien,”terangnya.
Pada kesempatan tersebut, Wali Kotakota Bima, HM Qurais, menyampaikan ucapan terimakasih terhadap atas kedatang Menko Kemaritiman dan anggota DPR RI. Kunjungan itu diharapkan bisa menjadi pendorong percepatan penataan daerah, khususnya kawasan pesisir. “Tidak saja untuk Kota Bima, namun juga untuk Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu,”kata Qurais.
Untuk kawasan pesisir Kota Bima katanya, ada beberapa isu strategis berkaitan perencanaan pembangunan daerah. Penataan wilayah pesisir sepanjang pantai bagian Barat Kota Bima yang merupakan kawasan rawan bencana banjir. Penataan kawasan permukiman kumuh di sekitar daerah aliran sungai dan sekitar pesisir pantai.”Mengembangkan kawasan wisata pantai dilaksanakan mulai dari Ni’u hingga Kolo dengan luas kawasan sekitar 22 hektare,”terangnya.
Selain itu, pengembangan ruang evakuasi bencana gelombang pasang/tsunami pada kawasan pesisir pantai. Pengembangan kawasan konservasi dengan menanam bakau. “Semua ini terintegrasi dalam suatu grand design Kota Tepian Air atau Waterfront City,”cetusnya seraya mengaku bahwa saat ini Kota Bima sedang berusaha membangun daerah ini sebagai Kota Tepian Air, dengan tujuh titik penataan. Yaitu gerbang Ni’u, Lawata, Ama Hami, yang di dalamnya terdapat pasar semimodern yang diresmikan oleh Presiden April lalu.
“Selain itu, kompleks Istana Kesultanan Bima dan lapangan Serasuba, Pelabuhan Bima, Pantai Ule dan Kampung Nelayan Bonto, serta Pantai Kolo,”tambahnya.
Dari ketujuh titik ini, katanya, rombongan berkesempatan melihat lima di antaranya, yaitu mulai dari pintu masuk Ni’u, Lawata, Ama Hami, lapangan Serasuba, dan Pelabuhan Bima. Walikota berharap kunjungan singkat ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dapat memberikan arahan dan pandangan tentang arah penataan daerah, khususnya kawasan pesisir.
Luhut didampingi Deputi III Maritim Ridwan Djamaludin, Brigjend TNI (Purn) Abdul Kadir Hasan, Tenaga Ahli Kementerian Koordinator Bidang Maritim bersama rombongan wartawan dan investor.
Sebelumnya, rombongan tiba di Bandara Sultan M Salahuddin Bima pukul 10.15 WITA. Mereka disambut oleh Wali Kota Bima HM Qurais dan Bupati Bima, Hj Indah Damayanti Putri di ruang tunggu VIP.
Saat pertemuan di Paruga Nae, hadir Wakil Wali Kota Bima, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Bima, Dirut PT Pelindo III, General Manager PT Pelindo III Cabang Bima, Kepala Kantor Syahbandar Pelabuhan Bima.
Ada juga , Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu, Sekretaris Daerah Kota dan Kabupaten Bima, dan para pejabat daerah. Pimpinan BUMN/BUMD serta instansi vertikal, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, tokoh pemuda, dan insan pers. (KS-Q05)
Kota Bima, KS.- Demikian disampaikan Luhut saat pertemuan di Gedung Paruga Nae Kota Bima, Selasa (25/10) di hadapan Walikota Bima, HM Qurais H.Abidin, Bupati Bima, Hj.Indah Damayanti Putri, juga anggota DPR RI, Zulkieflimansyah dan pejabat lainnya.
Pada kesempatan itu, Luhut meminta PT Pelindo III memperhitungkan pengembangan dua pelabuhan di Pulau Sumbawa, yakni Pelabuhan Badas untuk melayani wilayah Sumbawa dan Sumbawa Barat. Dan Pelabuhan Bima untuk melayani wilayah Bima dan Dompu. “Pendalaman alur perlu dilakukan untuk pelabuhan, karena kedalaman kolam hanya 6 meter. Hal ini akan menyulitkan kapal-kapal besar bisa berlabuh di Pelabuhan Bima,”jelasnya.
Imbas dari kondisi itu, katanya, mengakibatkan efisiensi biaya pengiriman barang tidak akan tercapai. Di Pelabuhan Badas sudah memiliki kedalaman kolam yang memadai antara 10 sampai 12 meter. Sedangkan hal lain yang paling penting adalah Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian di daerah, harus memiliki peran penting.”Demi untuk mendorong perusahaan, produsen pakan ternak maupu menyerap habis produksi jagung petani saat masa panen,”paparnya.
Luhut pun meminta Pemerintah Daerah agar membangun infrastruktur jalan yang memadai yang menghubungkan pusat-pusat produksi pertanian, dengan wilayah pelabuhan memadai.”Dengan pembangunan jalan yang layak, maka proses pengangkutan komoditas pertanian dapat dilakukan secara cepat dan efisien,”terangnya.
Pada kesempatan tersebut, Wali Kotakota Bima, HM Qurais, menyampaikan ucapan terimakasih terhadap atas kedatang Menko Kemaritiman dan anggota DPR RI. Kunjungan itu diharapkan bisa menjadi pendorong percepatan penataan daerah, khususnya kawasan pesisir. “Tidak saja untuk Kota Bima, namun juga untuk Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu,”kata Qurais.
Untuk kawasan pesisir Kota Bima katanya, ada beberapa isu strategis berkaitan perencanaan pembangunan daerah. Penataan wilayah pesisir sepanjang pantai bagian Barat Kota Bima yang merupakan kawasan rawan bencana banjir. Penataan kawasan permukiman kumuh di sekitar daerah aliran sungai dan sekitar pesisir pantai.”Mengembangkan kawasan wisata pantai dilaksanakan mulai dari Ni’u hingga Kolo dengan luas kawasan sekitar 22 hektare,”terangnya.
Selain itu, pengembangan ruang evakuasi bencana gelombang pasang/tsunami pada kawasan pesisir pantai. Pengembangan kawasan konservasi dengan menanam bakau. “Semua ini terintegrasi dalam suatu grand design Kota Tepian Air atau Waterfront City,”cetusnya seraya mengaku bahwa saat ini Kota Bima sedang berusaha membangun daerah ini sebagai Kota Tepian Air, dengan tujuh titik penataan. Yaitu gerbang Ni’u, Lawata, Ama Hami, yang di dalamnya terdapat pasar semimodern yang diresmikan oleh Presiden April lalu.
“Selain itu, kompleks Istana Kesultanan Bima dan lapangan Serasuba, Pelabuhan Bima, Pantai Ule dan Kampung Nelayan Bonto, serta Pantai Kolo,”tambahnya.
Dari ketujuh titik ini, katanya, rombongan berkesempatan melihat lima di antaranya, yaitu mulai dari pintu masuk Ni’u, Lawata, Ama Hami, lapangan Serasuba, dan Pelabuhan Bima. Walikota berharap kunjungan singkat ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dapat memberikan arahan dan pandangan tentang arah penataan daerah, khususnya kawasan pesisir.
Luhut didampingi Deputi III Maritim Ridwan Djamaludin, Brigjend TNI (Purn) Abdul Kadir Hasan, Tenaga Ahli Kementerian Koordinator Bidang Maritim bersama rombongan wartawan dan investor.
Sebelumnya, rombongan tiba di Bandara Sultan M Salahuddin Bima pukul 10.15 WITA. Mereka disambut oleh Wali Kota Bima HM Qurais dan Bupati Bima, Hj Indah Damayanti Putri di ruang tunggu VIP.
Saat pertemuan di Paruga Nae, hadir Wakil Wali Kota Bima, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Bima, Dirut PT Pelindo III, General Manager PT Pelindo III Cabang Bima, Kepala Kantor Syahbandar Pelabuhan Bima.
Ada juga , Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu, Sekretaris Daerah Kota dan Kabupaten Bima, dan para pejabat daerah. Pimpinan BUMN/BUMD serta instansi vertikal, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, tokoh pemuda, dan insan pers. (KS-Q05)
COMMENTS