PASANG IKLAN
600x90
Hub. 0853-3873-1387

Slider[Style1]

advertisement

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5



PASANG IKLAN
600x90
Hub. 0853-3873-1387
advertisement

BAGIKAN:

Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengalokasikan anggaran sebanyak Rp.32,206 Milyar untuk pembangunan enam unit jembatan di tiga wilayah Kecamatan di Kabupaten Bima. Antara lain, dua unit jembatan di Kecamatan Wera masing-masing sepanjang 10m, di Kecamatan Sanggar masing-masing 25Meter dan dua unit jembatan lainnya terletak di jembatan Palangga sepanjang 45m dan jembatan Kawangge 30M.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengalokasikan anggaran sebanyak Rp.32,206 Milyar untuk pembangunan enam unit jembatan di tiga wilayah Kecamatan di Kabupaten Bima

BIMA, KS.- Berdasarkan kontrak kerja nomor 630/44/JMK/KTR/2017 tertanggal 07 Agustus 2017 bahwa paket pekerjaan pembangunan jembatan Piong CS( Percepatan) tersebut dikerjakan secara multi yes yaitu proyek yang dikerjakan secara berkelanjutan, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 450 hari kalender.

Sementara perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut adalah PT.Caturpilar Perkasatangguh, sedangkan perusahaan konsultannya, PT.Daksinapati Karsa Konsultatindo KSO ARSBaru. Kedua perusahaan tersebut telah secara resmi meneken kontrak dengan pemerintah Propinsi untuk mengerjakan proyek enam jembatan tersebut secara baik dan benar, tentunya dengan mengedepankan mutu dan kualitas, bukan kwantitas atau semata-mata mencari keuntungan banyak, sehingga merugikan Bangsa dan Negara serta Daerah, lebih-lebih rakyat yang akan menikmati pembangunan tersebut.

Bagaimana tidak, fakta lapangan menunjukan bahwa pekerjaan proyek yang nota bene telah mulai sejak Agustus 2017 lalu itu (multi yes), terlihat secara amburadul, atau proyek dikerjakan asal jadi, tanpa pengawasan secara ketat dari pemerintah selaku pemilik proyek, juga konsultan, terutama soal penggunaan material di lapangan yang menggunakan pasir tidak bermutu, ukuran batu cooran yang tidak dipastikan tidak melalu tes laboratorium, juga material utama lainnya, yang diduga kuat asal digunakan oleh kontraktor tersebut.

Kondisi pekerjaan demikian membuat anggota DPRD Kabupaten Bima, Edy Muchlis S,Sos menuding bahwa pelaksana proyek sengaja mengerjakan proyek tersebut asal-asalan, dengan alasan jauh dari pengawasan pemerintah dan masyarakat, juga komitmen moral kontraktor pelaksana yang harus dipertanyakan. Karena itu, ia meminta Gubernur NTB, terutama Gubernur NTB yang baru, Doktor Zulkiflimansyah agar mengambil tindakan tegas terkait pekerjaan proyek tersebut.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengalokasikan anggaran sebanyak Rp.32,206 Milyar untuk pembangunan enam unit jembatan di tiga wilayah Kecamatan di Kabupaten Bima

“Gubernur harus menghentikan sementara pekerjaan proyek itu, bila tidak ingin uang negara rugi banyak akibat ulah kontraktor yang mengerjakan proyek asal selesai dengan cepat tersebut,” pintanya.

Edy juga merasa yakin bahwa Gubernur baru sekarang memiliki komitmen tinggi terkait pemberantasan korupsi di NTB, terutama yang menyangkut pembangunan infrastruktur oleh pemerintah propinsi NTB yang masuk di wilayah Kabupaten dan Kota di seluruh Daerah di NTB tercinta ini.”Saya mendesak Gubernur NTB yang baru ini agar mengambil tindakan tegas. Bila perlu copot jabatan Kadis PU Propinsi NTB, karena dinilai tidak memiliki niat baik untuk menyelamatkan uang negara melalui pembangunan jembatan tersebut,”desaknya.

Edy juga meminta PPK Proyek tersebut agar tidak memberikan kesempatan kepada pihak kontraktor untuk melanjutkan pekerjaan tanpa dilakukan pengawasan secara ketat dan serius, terutama ketika kontraktor hendak melakukan pengecoran badan jembatan atau pondasi jembatan, apalagi jembatan Kawangga itu sangat panjang sekali, belum lagi jembatan Palanggan sepanjang 45m.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengalokasikan anggaran sebanyak Rp.32,206 Milyar untuk pembangunan enam unit jembatan di tiga wilayah Kecamatan di Kabupaten Bima

“Indikasi kuat kejahatan pembangunan itu sangart besar dilakukan oleh kontraktor. Dan saya menilai bahwa kontraktor yang mengerjakan proyek itu adalah kontraktor nakal dan tidak punya niat baik untuk menjadi mitra pemerintah yang profesional dalam bekerja,” urainya.

Sementara PPK Proyek Dinas PU dan Penataan Ruang Propinsi NTB, Ir.Irfan yang dimintai tanggapannya membantah adanya pekerjaan proyek asal jadi dan amburadul. Memang katanya, fisik proyek sekarang belum seberapa, karena proyek itu dikerjakan dengan multiyes, batas waktunya masih lama.

“Saya sudah turun ke Sampungu untuk melihat langsung pekerjaan proyek itu. Saya berterimakasih kepada warga sampungu yang telah mengingatkan kami untuk memantau secara langsung dan serius terkait pekerjaan proyek jembatan palangga dan kawangge,” tukasnya.

Sedangkan dari pihak konsultan proyek, Irfan SE mengaku bahwa belum terlihatnya pekerjaan fisik pekerjaan saat ini karena masih menunggu gerder yang didatangkan dari Surabaya.”Bukan pekerjaan amburadul atau asal jadi, tapi memang kondisinya sekarang seperti, apalagi alat berupa gerder belum tiba di lokasi, masih dalam perjalanan dari Subaya,” endusnya.

Ia juga berterimakasih kepada pihak yang telah mengkritik pekerjaan proyek tersebut.”Insya allah, saya bersama teman-teman akan melakukan pengawasan ketat pekerjaan proyek tersebut,”katanya.(KS-Raf)

advertisement


BAGIKAN:
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Komentar Facebook

Tidak ada komentar:

Post a Comment


Untuk dapat memberikan komentar, Anda harus menggunakan salah satu akun atau profile yang Anda miliki. Bila tidak ada, silahkan pilih sebagai "Anonymous"

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *