Surat edaran tentang digratiskannya biaya masuk pada tiga lokasi wisata di Kabupaten Dompu oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat pad...
Surat edaran tentang digratiskannya biaya masuk pada tiga lokasi wisata di Kabupaten Dompu oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat pada moment libur lebaran lalu, dianggap sebagai pembohongan publik oleh Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII Dompu).
DOMPU,KS.- Dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan PMII depan kantor Disbudpar Senin (09/07/2018) pagi, PMII menyebut adanya parktik penarikan retribusi biaya masuk lokasi dan perpakiran pada tiga lokasi wisata yang disebut dalam surat edaran seperti Pantai Lakey, Pantai Ria dan Wadu Jao atau Felo Janga.
Bahkan bukti penarikan itu sempat diunggah oleh warga dan sempat menghebohkan platform media sosial seperti Facebook dalam bentuk video dan foto. Sehingga fakta tersebut juga dianggap tidak sebanding dengan surat edaran dan menunjukkan ketidakseriusan Disbudpar dalam upaya menyenangkan masyarakat dalam berlibur.
"Pihak Disbudpar Dompu harus bertanggungjawab terhadap kelalaian mengontrol surat himbauan. Ini adalah bukti bahwa surat edaran tersebut hanya untuk membohongi masyarakat," teriak salah seorang massa PMII, Wahyudin.
Jika Disbudpar benar-benar serius dalam melayani masyarakat dengan menggratiskan biaya masuk di lokasi wisata, harusnya dibentuk dan didirikannya posko pengaduan yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan ketika adanya penarikan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.
"Kalau benar-benar serius kenapa tidak membuat tempat atau posko pengaduan agar bisa segera dilaporkan jika ditemui pelaku Pungli ditempat. Ini sama halnya membohongi dan mengimimg-imingi masyarakat," tandas massa PMII.
Semenata itu, Kadisbudpar melalui Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata, Jainul Arifin., menegaskan praktik yang ditemukan di lokasi wisata adalah biaya parkir kendaraan pengunjung dan bukan biaya masuk seperti yang didugakan.
"Hanya perparkiran atau jasa itu yang ditarik bukan kaitan yang masuk retribusikan. Seperti di Pantai Ria, Kades nya juga sudah kami tanyakan dan memang tidak ada penarikan biaya masuk. Dari awal perencanaan hingga akhir kami pantaun," jelasnya saat menemui massa PMII.
Terkait dengan tundingan ketidakseriusan dalam surat edaran dan tidak dibentuknya posko pengaduan, Arifin menegaskan tidak adanya wacana membangun posko pengaduan dalam rapaf koordinasi dengan pihak terkait sebelum surat edaran diberlakukan.
"Jujur saja posko pengaduan belum kami bangun tapi dilapangan ada petugas kami. Kalau ada persoalan seperti ini, laporkan ke kantor dari pada demo demo seperti ini surati saja kami," tegasnya.
Usai berorasi dan mendengarkan pendapat dari Disbudpar, massa PMII kemudian bergerak menuju Polres Dompu untuk melanjutkan orasi dengan menyerukan kinerja tim saber pungli Kabupaten Dompu yang diketuai oleh Waka Polres.
Namun sebelum itu, massa PMII menegaskan akan melakukan aksi tindaklanjut berupa hearing dengan Kepala Dinas Disbudpar dan kantor dinas setempat. (KS-RUL)
 |
| Aksi unjuk rasa yang dilakukan PMII depan kantor Disbudpar |
DOMPU,KS.- Dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan PMII depan kantor Disbudpar Senin (09/07/2018) pagi, PMII menyebut adanya parktik penarikan retribusi biaya masuk lokasi dan perpakiran pada tiga lokasi wisata yang disebut dalam surat edaran seperti Pantai Lakey, Pantai Ria dan Wadu Jao atau Felo Janga.
Bahkan bukti penarikan itu sempat diunggah oleh warga dan sempat menghebohkan platform media sosial seperti Facebook dalam bentuk video dan foto. Sehingga fakta tersebut juga dianggap tidak sebanding dengan surat edaran dan menunjukkan ketidakseriusan Disbudpar dalam upaya menyenangkan masyarakat dalam berlibur.
"Pihak Disbudpar Dompu harus bertanggungjawab terhadap kelalaian mengontrol surat himbauan. Ini adalah bukti bahwa surat edaran tersebut hanya untuk membohongi masyarakat," teriak salah seorang massa PMII, Wahyudin.
Jika Disbudpar benar-benar serius dalam melayani masyarakat dengan menggratiskan biaya masuk di lokasi wisata, harusnya dibentuk dan didirikannya posko pengaduan yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan ketika adanya penarikan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.
"Kalau benar-benar serius kenapa tidak membuat tempat atau posko pengaduan agar bisa segera dilaporkan jika ditemui pelaku Pungli ditempat. Ini sama halnya membohongi dan mengimimg-imingi masyarakat," tandas massa PMII.
Semenata itu, Kadisbudpar melalui Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata, Jainul Arifin., menegaskan praktik yang ditemukan di lokasi wisata adalah biaya parkir kendaraan pengunjung dan bukan biaya masuk seperti yang didugakan.
"Hanya perparkiran atau jasa itu yang ditarik bukan kaitan yang masuk retribusikan. Seperti di Pantai Ria, Kades nya juga sudah kami tanyakan dan memang tidak ada penarikan biaya masuk. Dari awal perencanaan hingga akhir kami pantaun," jelasnya saat menemui massa PMII.
Terkait dengan tundingan ketidakseriusan dalam surat edaran dan tidak dibentuknya posko pengaduan, Arifin menegaskan tidak adanya wacana membangun posko pengaduan dalam rapaf koordinasi dengan pihak terkait sebelum surat edaran diberlakukan.
"Jujur saja posko pengaduan belum kami bangun tapi dilapangan ada petugas kami. Kalau ada persoalan seperti ini, laporkan ke kantor dari pada demo demo seperti ini surati saja kami," tegasnya.
Usai berorasi dan mendengarkan pendapat dari Disbudpar, massa PMII kemudian bergerak menuju Polres Dompu untuk melanjutkan orasi dengan menyerukan kinerja tim saber pungli Kabupaten Dompu yang diketuai oleh Waka Polres.
Namun sebelum itu, massa PMII menegaskan akan melakukan aksi tindaklanjut berupa hearing dengan Kepala Dinas Disbudpar dan kantor dinas setempat. (KS-RUL)
COMMENTS