Salah seorang aktivis di Kabupaten Dompu, Dedi Kusnadi alias DK, Rabu (5/9) meminta kepada para penegak hukum (Polda NTB) untuk menangkap (m...
Salah seorang aktivis di Kabupaten Dompu, Dedi Kusnadi alias DK, Rabu (5/9) meminta kepada para penegak hukum (Polda NTB) untuk menangkap (menahan) para tersangka salah satunya Bupati Dompu Drs H Bambang M Yasin yang diketahui terlibat dalam kasus dugaan korupsi dalam pengrekutan Calon Pegawai Negeri Sipil Katagori Dua (CPNS K2) Kabupaten Dompu. Pasalnya, status tersangka sudah lama melekat dalam diri para tersangka dan itu terbukti berdasarkan keputusan Polda NTB yang sebelumnya sudah sejak lama menetapkan para tersangka.
DOMPU,KS.- Namun sayangnya kata DK, para tersangka termasuk Bupati Dompu terkesan masih bebas menghirup udara segar (belum juga ditahan,Red). Padahal, penetapan tersangka oleh Polda NTB sudah sejak lama dilakukan.”Kasus CPNS K2 ini sudah lama. Bahkan para tersangka belum juga ditahan,” ungkap DK, saat melakukan aksi unjukrasa di depan kantor Mapolres Dompu, Rabu (5/9).
Menurut DK, dengan belum ditahannya para tersangka dalam kasus tersebut akan memberi ruang bagi para pelaku untuk melakukan hal yang sama. Termasuk kata Dia, mereka ditakutkan akan menghilang bukti-bukti mengenai kasus tersebut.”Hanya dalam kasus ini saja, para tersangka yang sudah lama ditetapkan sebagai tersangka belum juga ditangkap,” katanya.
DK menyebut, kondisi ini sama saja menimbulkan berbagai asumsi dan penilaian public yang merasa meragukan kinerja aparat penegak hukum. Apalagi kata dia, ini menyakut kasus dugaan korupsi.”Jujur, kami meragukan kinerja aparat penegak hukum. Apakah lambanya penanganan kasus ini karena salah satu tersangkanya adalah Bupati Dompu (Drs H Bambang M Yasin,Red),” herannya.
Dikatakan DK, di Kabupaten Dompu ini banyak terjadi kasus dugaan korupsi. Namun sayangnya, penegak hukum di wilayah Kabupaten Dompu ini terkesan tidak mampu menjerat para pelaku yang salah satunya pelakunya adalah pejabat penting di Dompu.”Untuk diketahui saya memiliki data mengenai berbagai kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Dompu ini. Termasuk kasus dugaan korupsi dana sebesar RP 10 Miliar untuk membiayai pembangunan (BTN Permai Dompu,Red) dan beberapa kasus dugaan korupsi lainnya,” beber DK
Diakui DK, hanya saja terkait berbagai kasus dugaan korupsi itu segaja tidak dilaporkan oleh dirinya kepada penegak hukum di wilayah Dompu. Dia menilai, alasanya karena dirinya sudah percaya dengan APH di Dompu terkait penegakan hukum mengenai kasus dugaan korupsi.” Itulah alasan kenapa saya tidak mau melapor. Jangan sampai ketika saya lapor, penanganan kasusnya lamban seperti penanganan kasus CPNS K2 Dompu ini,” tuturnya.
Terlepas dari hal ini lanjut DK, dirinya meminta dan berharap kepada APH untuk serius dalam menuntaskan berbagai kasus dugaan korupsi yang terjadi di daerah. Jangan sampai kata dia, Praktek Korupsi di Dompu terus terjadi di belahan Bumi Nggahi Rawi Pahu.”Kami pun berharap kepada APH untuk segera menutaskan penanganan kasus CPNS K2. Kami juga meminta kepada Mapolda NTB untuk membuka kembali penanganan kasus dugaan korupsi P4DT yang melibatkan pejabat-pejabat penting di lingkup pemerintahan Kabupaten Dompu,” harapnya.(KS-RUL)
 |
| Aktivis di Kabupaten Dompu, Dedi Kusnadi alias DK meminta kepada para penegak hukum (Polda NTB) untuk menangkap (menahan) para tersangka salah satunya Bupati Dompu |
DOMPU,KS.- Namun sayangnya kata DK, para tersangka termasuk Bupati Dompu terkesan masih bebas menghirup udara segar (belum juga ditahan,Red). Padahal, penetapan tersangka oleh Polda NTB sudah sejak lama dilakukan.”Kasus CPNS K2 ini sudah lama. Bahkan para tersangka belum juga ditahan,” ungkap DK, saat melakukan aksi unjukrasa di depan kantor Mapolres Dompu, Rabu (5/9).
Menurut DK, dengan belum ditahannya para tersangka dalam kasus tersebut akan memberi ruang bagi para pelaku untuk melakukan hal yang sama. Termasuk kata Dia, mereka ditakutkan akan menghilang bukti-bukti mengenai kasus tersebut.”Hanya dalam kasus ini saja, para tersangka yang sudah lama ditetapkan sebagai tersangka belum juga ditangkap,” katanya.
DK menyebut, kondisi ini sama saja menimbulkan berbagai asumsi dan penilaian public yang merasa meragukan kinerja aparat penegak hukum. Apalagi kata dia, ini menyakut kasus dugaan korupsi.”Jujur, kami meragukan kinerja aparat penegak hukum. Apakah lambanya penanganan kasus ini karena salah satu tersangkanya adalah Bupati Dompu (Drs H Bambang M Yasin,Red),” herannya.
Dikatakan DK, di Kabupaten Dompu ini banyak terjadi kasus dugaan korupsi. Namun sayangnya, penegak hukum di wilayah Kabupaten Dompu ini terkesan tidak mampu menjerat para pelaku yang salah satunya pelakunya adalah pejabat penting di Dompu.”Untuk diketahui saya memiliki data mengenai berbagai kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Dompu ini. Termasuk kasus dugaan korupsi dana sebesar RP 10 Miliar untuk membiayai pembangunan (BTN Permai Dompu,Red) dan beberapa kasus dugaan korupsi lainnya,” beber DK
Diakui DK, hanya saja terkait berbagai kasus dugaan korupsi itu segaja tidak dilaporkan oleh dirinya kepada penegak hukum di wilayah Dompu. Dia menilai, alasanya karena dirinya sudah percaya dengan APH di Dompu terkait penegakan hukum mengenai kasus dugaan korupsi.” Itulah alasan kenapa saya tidak mau melapor. Jangan sampai ketika saya lapor, penanganan kasusnya lamban seperti penanganan kasus CPNS K2 Dompu ini,” tuturnya.
Terlepas dari hal ini lanjut DK, dirinya meminta dan berharap kepada APH untuk serius dalam menuntaskan berbagai kasus dugaan korupsi yang terjadi di daerah. Jangan sampai kata dia, Praktek Korupsi di Dompu terus terjadi di belahan Bumi Nggahi Rawi Pahu.”Kami pun berharap kepada APH untuk segera menutaskan penanganan kasus CPNS K2. Kami juga meminta kepada Mapolda NTB untuk membuka kembali penanganan kasus dugaan korupsi P4DT yang melibatkan pejabat-pejabat penting di lingkup pemerintahan Kabupaten Dompu,” harapnya.(KS-RUL)
COMMENTS