Banyaknya jabatan lowong di lingkup OPD (pemerintah) Kabupaten Dompu,tidak hanya menimbulkan tanda tanya dan dibahas oleh kalangan Publik. ...
Banyaknya jabatan lowong di lingkup OPD (pemerintah) Kabupaten Dompu,tidak hanya menimbulkan tanda tanya dan dibahas oleh kalangan Publik. Akan tetapi juga menimbulkan berbagai pertanyaan dan sorotan oleh pihak DPRD Kabupaten Dompu.
DOMPU,KS.- Hal itu terbukti, sebagaimana disampaikan oleh Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Dompu H. Didi Wahyudin SE (fraksi partai Gerindra). Kepada wartawan, Didi mengaku mempertanyakan kinerja Pemda Dompu dalam hal ini Bupati Dompu terkait masih banyaknya jabatan lowong di sejumlah OPD Dompu."Masa iya, jabatan lowong itu harus di Pelaksana Tugas (Plt-kan) dengan waktu yang lama. Padahal masih banyak yang layak untuk mengisi jabatan lowong itu," ujarnya, saat diwawancarai di halaman kantor DPRD Dompu, Selasa (18/9).
Menurut Didi, jika begini adanya bagaimana memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, sementara jabatan lowong itu diisi oleh Plt yang terkesan tidak sesuai dengan bidang dan keahlianya."Bagaimana implementasi pemerintah dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat," katanya.
Didi pun menyebut, salah satu jabatan lowong yaitu di OPD (Kepala Dinas Pertanian) yang sampai saat ini masih di Plt-kan. Sementara kata Dia, Dinas setempat memiliki peranan penting dalam dunia pertanian. Bahkan sentral tupoksi seluruh petani,apalagi di daerah ini terkenal dengan ekonomi pertanian.
"Seharusnya jabatan lowong di Dinas Pertanian itu harus segera diisi karena ini berkaitan langsung dengan Petani se-Kabupaten Dompu," jelasnya.
Kalau belum juga disini lanjut Didi, sama halnya pemerintah terkesan tidak serius dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Dan kalau memang serius kata Dia, kenapa jabatan-jabatan lowong itu tidak segera diisi.
"Bagaimana mau memaksimalkan pelayanan, sementara jabatan lowong saja masih banyak yang belum diisi," tuturnya.
Hal lainya pun lanjut Didi, mengenai oknum-oknum ASN yanh diketahui terbukti melakukan pelanggaran, itu tidak boleh diberikan jabatan. Sebab kata Dia, tidak mungkin jabatan yang diberikan akan mampu dijalankan dengan baik."Saya pun mendapat informasi, bahwa ada oknum ASN (mantan napi kasus korupsi,Red) diberikan jabatan penting di salah satu OPD di Dompu," ungkapnya lagi.
Didi menegaskan, roda pemerintahan tentu harus dijalankan oleh orang-orang yang bersih, sehingga mampu menghasilkan birokrasi yang bersih pula."Kalau oknum ASN yang terlibat kasus masih diberikan jabatan, itu sama saja terkesan ada unsur kesengajaan untuk menghancurkan daerah ini. Sementara untuk mengisi jabatan itu masih banyak orang lain yang pantas menduduki jabatan itu," katanya lagi.
Lebih jauh Didi mengemukakan, bahwa pihaknya menginginkan Pemerintah Dompu serius dalam menempatkan orang-orang yang profesional dan sesuai dengan tupoksi masing-masing."Jangan menempatkan orang hanya karena senangan yang tidak ada alasan yang jelas. Intinya orang yang perlu ditempatkan yaitu orang yang mampu bekerja dan membantu untuk memajukan daerah ini," tandasnya sembari menutup pembicaraan.
Sementara itu, Bupati Dompu Drs. H Bambang M Yasin, yang didatangi wartawan ini di kantornya (kantor Pemda Dompu) guna untuk dimintai tanggapan terkait persoalan tersebut tidak berhasil ditemui, lantaran saat didatangi yang bersangkutan tidak ada di kantornya."Mohon maa, pak Bupati tidak ada. Beliu saat ini sedang berada di jakarta dalam rangka tugas," ujar salah seorang staf di kantor Pemda Dompu.(KS-RUL)
 |
| Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Dompu H. Didi Wahyudin SE |
DOMPU,KS.- Hal itu terbukti, sebagaimana disampaikan oleh Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Dompu H. Didi Wahyudin SE (fraksi partai Gerindra). Kepada wartawan, Didi mengaku mempertanyakan kinerja Pemda Dompu dalam hal ini Bupati Dompu terkait masih banyaknya jabatan lowong di sejumlah OPD Dompu."Masa iya, jabatan lowong itu harus di Pelaksana Tugas (Plt-kan) dengan waktu yang lama. Padahal masih banyak yang layak untuk mengisi jabatan lowong itu," ujarnya, saat diwawancarai di halaman kantor DPRD Dompu, Selasa (18/9).
Menurut Didi, jika begini adanya bagaimana memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, sementara jabatan lowong itu diisi oleh Plt yang terkesan tidak sesuai dengan bidang dan keahlianya."Bagaimana implementasi pemerintah dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat," katanya.
Didi pun menyebut, salah satu jabatan lowong yaitu di OPD (Kepala Dinas Pertanian) yang sampai saat ini masih di Plt-kan. Sementara kata Dia, Dinas setempat memiliki peranan penting dalam dunia pertanian. Bahkan sentral tupoksi seluruh petani,apalagi di daerah ini terkenal dengan ekonomi pertanian.
"Seharusnya jabatan lowong di Dinas Pertanian itu harus segera diisi karena ini berkaitan langsung dengan Petani se-Kabupaten Dompu," jelasnya.
Kalau belum juga disini lanjut Didi, sama halnya pemerintah terkesan tidak serius dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Dan kalau memang serius kata Dia, kenapa jabatan-jabatan lowong itu tidak segera diisi.
"Bagaimana mau memaksimalkan pelayanan, sementara jabatan lowong saja masih banyak yang belum diisi," tuturnya.
Hal lainya pun lanjut Didi, mengenai oknum-oknum ASN yanh diketahui terbukti melakukan pelanggaran, itu tidak boleh diberikan jabatan. Sebab kata Dia, tidak mungkin jabatan yang diberikan akan mampu dijalankan dengan baik."Saya pun mendapat informasi, bahwa ada oknum ASN (mantan napi kasus korupsi,Red) diberikan jabatan penting di salah satu OPD di Dompu," ungkapnya lagi.
Didi menegaskan, roda pemerintahan tentu harus dijalankan oleh orang-orang yang bersih, sehingga mampu menghasilkan birokrasi yang bersih pula."Kalau oknum ASN yang terlibat kasus masih diberikan jabatan, itu sama saja terkesan ada unsur kesengajaan untuk menghancurkan daerah ini. Sementara untuk mengisi jabatan itu masih banyak orang lain yang pantas menduduki jabatan itu," katanya lagi.
Lebih jauh Didi mengemukakan, bahwa pihaknya menginginkan Pemerintah Dompu serius dalam menempatkan orang-orang yang profesional dan sesuai dengan tupoksi masing-masing."Jangan menempatkan orang hanya karena senangan yang tidak ada alasan yang jelas. Intinya orang yang perlu ditempatkan yaitu orang yang mampu bekerja dan membantu untuk memajukan daerah ini," tandasnya sembari menutup pembicaraan.
Sementara itu, Bupati Dompu Drs. H Bambang M Yasin, yang didatangi wartawan ini di kantornya (kantor Pemda Dompu) guna untuk dimintai tanggapan terkait persoalan tersebut tidak berhasil ditemui, lantaran saat didatangi yang bersangkutan tidak ada di kantornya."Mohon maa, pak Bupati tidak ada. Beliu saat ini sedang berada di jakarta dalam rangka tugas," ujar salah seorang staf di kantor Pemda Dompu.(KS-RUL)
COMMENTS