Baharudin, SH mendesak Bupati Bima untuk segera menindaktegas Kades Sampungu dan oknum BPD setempat, H.Mahmud.
Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bima, Baharudin, SH mendesak Bupati Bima, Drs H.Syafrudin, HM.Nur, M.Pd untuk segera menindaktegas Kades Sampungu dan oknum BPD setempat, H.Mahmud. Desakan tak hanya dialamatkan kepada Bupati, melainkan juga pada Kapolres Bima Kabupaten, AKBP, Ekawana, S.Ik. Karena, perbuatan dua oknum itu tak hanya diduga menyalahgunakan uang zakat, tapi juga penganniayaan. Jadi, perlu ditindak tegas baik secara kelembagaan maupun secara hukum.
Aksi premanisme oknum Kades itu, menurut Bahar tidak pantas dilakukan . Karena, selain akan menimbulkan keresahan, tapi juga dapat mencoreng nama baik Pemerintah. Bahkan, tak tertutup kemungkinan akan mennimbulkan konflik horizontal ditengah masyarakat. ”Selaku Kades, dia harus mampu bersikap arif dan bijaksana dalam menyikapi setiap persoalan yang ada, jangan malah memperlihatkan sikap arogansi. Kalau tidak mau dikritik, jangan jadi pemimpin dong,”ujar Duta Gerindra yang juga Ketua Komisi ini saat ditemui wartawan di ruang kerjanya Jum’at (15/8) pagi.
Sebagai pengambil kebijakan di Kabupaten Bima, H. Syafrudin, diminta tidak apatis dalam persoalan tersebut. Karena, sikap berdiam diri sama halnya melakukan pembiaran atas apa yang dilakukan kedua okum tersebut. ”Apalagi persoalan itu, dari awal telah diketahui Bupati yang saat itu datang ke Desa Sampungu untuk Safari Ramadhan,”katanya.
Terbukti lanjutnya, kasus tersebut terjadi sudah cukup lama dan kerap kali diberitakan melalui media massa. Namun hingga kini, belum juga disikapi oleh Pemerintah Daerah. Ia khawatir, tidak adanya reaksi Pemerintah akan memicu reaksi masyarakat, hingga menggangu Kantibmas. ”Sebelum munculnmya masalah baru, sebaiknya Bupati segera bertindak,”desaknya.
Untuk Polisi yang tengah menangani persoalan tersebut, agar lebih mengutamakan penegakan supremasi hukum, bukan kepentingan. Terlebih lagi, oknum Kades telah melakukan perbuatan yang melawan hukum dengan cara tidak mengindahkan dua kali panggilan Penyidik tanpa keterangan yang jelas. ”Sesuai aturan yang berlaku, jika terlapor mangkir hingga dua kali dari panggilan Penyidik, maka wajib hukumnya Polisi melakukan upaya penjemputan paksa. Apalagi, janji penjemputan paksa sudah disampaikan Polisi melalui media massa,”jelasnya.
Jika itu tidak dilakukan katanya, ia memastikan bahwa penegakan hukum di Kabupaten Bima sangat lemah. Hal tersebut menurutnya, juga akan berimbas pada mosi ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi Kepolisian.”Tidak heran, jika banyak masyarakat yang memilih untuk bertindak sendiri ketimbang melaporkan ke Polisi. Jadi jangan heran, ketika perang kampung sering kali terjadi di Kabupaten Bima. Salah satu pemicunya adalah lemahnya penagakan hukum, “terangnya.
Hal senada, juga disampaikan oleh Anggota Komisi I lainnya yakni Drs. M. Guntur H. Yasin. Dugaan penganiyaan itu, diminta masyarakat atau korban segera mengajukan laporan di DPRD Kabupaten Bima sebagai rujukan untuk menindak lanjuti masalah premanisme yang diduga dilakukan oknum Kades itu. ”Dengan laporan dari korban itu, kami yang ada di Komisi I DPRD Kabupaten ini akan memanggil Kades, Eksekutif dan Kapolres Bima Kabupaten sebagai bentuk penekanan atas kasus tersebut,”sarannya.(KS-05)
Aksi premanisme oknum Kades itu, menurut Bahar tidak pantas dilakukan . Karena, selain akan menimbulkan keresahan, tapi juga dapat mencoreng nama baik Pemerintah. Bahkan, tak tertutup kemungkinan akan mennimbulkan konflik horizontal ditengah masyarakat. ”Selaku Kades, dia harus mampu bersikap arif dan bijaksana dalam menyikapi setiap persoalan yang ada, jangan malah memperlihatkan sikap arogansi. Kalau tidak mau dikritik, jangan jadi pemimpin dong,”ujar Duta Gerindra yang juga Ketua Komisi ini saat ditemui wartawan di ruang kerjanya Jum’at (15/8) pagi.
Sebagai pengambil kebijakan di Kabupaten Bima, H. Syafrudin, diminta tidak apatis dalam persoalan tersebut. Karena, sikap berdiam diri sama halnya melakukan pembiaran atas apa yang dilakukan kedua okum tersebut. ”Apalagi persoalan itu, dari awal telah diketahui Bupati yang saat itu datang ke Desa Sampungu untuk Safari Ramadhan,”katanya.
Terbukti lanjutnya, kasus tersebut terjadi sudah cukup lama dan kerap kali diberitakan melalui media massa. Namun hingga kini, belum juga disikapi oleh Pemerintah Daerah. Ia khawatir, tidak adanya reaksi Pemerintah akan memicu reaksi masyarakat, hingga menggangu Kantibmas. ”Sebelum munculnmya masalah baru, sebaiknya Bupati segera bertindak,”desaknya.
Untuk Polisi yang tengah menangani persoalan tersebut, agar lebih mengutamakan penegakan supremasi hukum, bukan kepentingan. Terlebih lagi, oknum Kades telah melakukan perbuatan yang melawan hukum dengan cara tidak mengindahkan dua kali panggilan Penyidik tanpa keterangan yang jelas. ”Sesuai aturan yang berlaku, jika terlapor mangkir hingga dua kali dari panggilan Penyidik, maka wajib hukumnya Polisi melakukan upaya penjemputan paksa. Apalagi, janji penjemputan paksa sudah disampaikan Polisi melalui media massa,”jelasnya.
Jika itu tidak dilakukan katanya, ia memastikan bahwa penegakan hukum di Kabupaten Bima sangat lemah. Hal tersebut menurutnya, juga akan berimbas pada mosi ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi Kepolisian.”Tidak heran, jika banyak masyarakat yang memilih untuk bertindak sendiri ketimbang melaporkan ke Polisi. Jadi jangan heran, ketika perang kampung sering kali terjadi di Kabupaten Bima. Salah satu pemicunya adalah lemahnya penagakan hukum, “terangnya.
Hal senada, juga disampaikan oleh Anggota Komisi I lainnya yakni Drs. M. Guntur H. Yasin. Dugaan penganiyaan itu, diminta masyarakat atau korban segera mengajukan laporan di DPRD Kabupaten Bima sebagai rujukan untuk menindak lanjuti masalah premanisme yang diduga dilakukan oknum Kades itu. ”Dengan laporan dari korban itu, kami yang ada di Komisi I DPRD Kabupaten ini akan memanggil Kades, Eksekutif dan Kapolres Bima Kabupaten sebagai bentuk penekanan atas kasus tersebut,”sarannya.(KS-05)
COMMENTS