Kepala Dinas PU Kabupaten Bima, Ir.Nggempo,MT dalam beberapa sebulan terakhir terus turun lapangan, melihat secara langsung kegiatan pelaksanaan sejumlah paket proyek
Kepala Dinas PU Kabupaten Bima, Ir.Nggempo,MT dalam beberapa sebulan terakhir terus turun lapangan, melihat secara langsung kegiatan pelaksanaan sejumlah paket proyek, baik proyek Penunjukan Langsung (PL) maupun proyek tender, terutama pekerjaan proyek pembangunan Kantor Ibukota Kabupaten Bima di Godo Kecamatan Woha. Tujuan tinjau lapangan itu, agar rekanan tidak mengerjakan proyek asal-asalan, melainkan proyek yang bermutu tinggi.
Tak semua kontraktor memiliki nurani membangun. Tak heran pula banyak pekerjaan yang ditinggal begitu saja, akibat ulah kontraktor yang tidak bertanggungjawab atas pekerjaannya. Menghindari kejadian itu, Nggepo turun dari desa ke Desa setiap harinya, hanya untuk melihat secara langsung aktivitas kegiatan proyek di Dinas yang tengah dipimpinnya.”Saya tidak ingin kontraktor mengerjakan proyek asal jadi, sehingga menjadi masalah hukum dikemudian harinya,”tutur Nggempo saat ditemui di ruang kerjanya Senin pagi kemarin.
Memang katanya, sampai hari ini belum ada kegiatan proyek yang ditemukan adanya penyimpangan pekerjaan. Diharapkan agar mutu dan kualitas proyek yang dihasilkan di Tahun 2014 ini tidak mengecewakan pemerintah. Yang lebih penting lagi adalah tidak ada proyek yang berakhir pada proses hukum. Karena itu, diminta kepada seluruh pengawas PU yang bertugas di lapangan agar mengawasi secara ketat pekerjaan proyek oleh rekanan. “Jika ada penyimpangan pekerjaan, maka harus diberikan ketegasan. Saya tidak ingin ada keluhan masyarakat, ada kontraktor yang mengerjakan proyek asal-asalan,”tegasnya.
Pada kesempatan itu, Nggempo juga mengaku banyak ruas jalan Propinsi NTB yang dihotmix tahun 2014 ini, begitu juga dengan ruas jalan Kabupaten Bima, hanya saja perusahaan yang mengerjakan pekerjaan hotmix terbatas, sehingga membutuhkan waktu lama untuk mengerjakannya.”Yang jelas, tahun ini banyak ruas jalan propinsi dan Kabupaten Bima yang akan dihotmix, kontraknya sudah ditandatangani antara pihak pemerintah dengan pihak perusahaan,”terangnya.
Diharapkan agar tidak ada lagi masyarakat yang melakukan demonstrasi tuntut perbaikan jalan dan sebagainya, karena pemerintah di tahun 2014 banyak mengalokasikan anggaran yang berhubungan dengan hotmix jalan.”Pemerintah berkomitmen untuk terus membangun Daerah ini. Masyarakat boleh menuntut, tapi jangan berlebihan,”tandasnya.(KS-001)
Tak semua kontraktor memiliki nurani membangun. Tak heran pula banyak pekerjaan yang ditinggal begitu saja, akibat ulah kontraktor yang tidak bertanggungjawab atas pekerjaannya. Menghindari kejadian itu, Nggepo turun dari desa ke Desa setiap harinya, hanya untuk melihat secara langsung aktivitas kegiatan proyek di Dinas yang tengah dipimpinnya.”Saya tidak ingin kontraktor mengerjakan proyek asal jadi, sehingga menjadi masalah hukum dikemudian harinya,”tutur Nggempo saat ditemui di ruang kerjanya Senin pagi kemarin.
Memang katanya, sampai hari ini belum ada kegiatan proyek yang ditemukan adanya penyimpangan pekerjaan. Diharapkan agar mutu dan kualitas proyek yang dihasilkan di Tahun 2014 ini tidak mengecewakan pemerintah. Yang lebih penting lagi adalah tidak ada proyek yang berakhir pada proses hukum. Karena itu, diminta kepada seluruh pengawas PU yang bertugas di lapangan agar mengawasi secara ketat pekerjaan proyek oleh rekanan. “Jika ada penyimpangan pekerjaan, maka harus diberikan ketegasan. Saya tidak ingin ada keluhan masyarakat, ada kontraktor yang mengerjakan proyek asal-asalan,”tegasnya.
Pada kesempatan itu, Nggempo juga mengaku banyak ruas jalan Propinsi NTB yang dihotmix tahun 2014 ini, begitu juga dengan ruas jalan Kabupaten Bima, hanya saja perusahaan yang mengerjakan pekerjaan hotmix terbatas, sehingga membutuhkan waktu lama untuk mengerjakannya.”Yang jelas, tahun ini banyak ruas jalan propinsi dan Kabupaten Bima yang akan dihotmix, kontraknya sudah ditandatangani antara pihak pemerintah dengan pihak perusahaan,”terangnya.
Diharapkan agar tidak ada lagi masyarakat yang melakukan demonstrasi tuntut perbaikan jalan dan sebagainya, karena pemerintah di tahun 2014 banyak mengalokasikan anggaran yang berhubungan dengan hotmix jalan.”Pemerintah berkomitmen untuk terus membangun Daerah ini. Masyarakat boleh menuntut, tapi jangan berlebihan,”tandasnya.(KS-001)
COMMENTS