Puluhan masyarakat Dompu yang tergabung dalam Front Fortani Desa Saneo Kabupaten Dompu, Jumat (17/10) menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor DPRD Dompu.
Puluhan masyarakat Dompu yang tergabung dalam Front Fortani Desa Saneo Kabupaten Dompu, Jumat (17/10) menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor DPRD Dompu. Aksi itu dilakukan untuk mendesak DPRD segera menyikapi kerusakan Hutan Tutupan Negara yang terjadi dibeberapa wilayah di Kabupaten Dompu
Koodinator Lapangan (Korlap), Ir. Mutakun mengatakan, bahwa unjuk rasa dilakukan sebagai bentuk akumulasi dari keprihatinan Fortani terhadap kerusakan Hutan yang selama ini diduga dibiarkan oleh pihak-pihak terkait. Seperti yang terjadi di wilayah Pajo khususnya wilayah Woko Krama Bura dan Seno Kecamatan Woja Dompu. Namun sayangnya, hingga kini tidak mampu dicegah Pemerintah dan Kapolres Dompu. “Kami minta Bupati Dompu segera bertindak tegas. Selama ini sudah kami ingatkan dan sudah kami sampaikan dengan berikan kajian terkait item itu. Akan tetapi, sampai detik ini tidak ada tindakan nyata untuk menindak lanjuti persaoalan tersebut,” ungkapnya.
Padahal lanjut Mutakun, Masyarakat Desa Seneo yang tidak digaji oleh pemerintah prihatin terhadap persaoalan tersebut dan mampu mencegah kerusakan hutan serta penyelundupan kayu ilegal. Seperti beberapa hari lalu, berhasil mencegah dan menahan satu truk yang memuat kayu Sonoklir yang diduga hasil illegal logging. Kayu itu sekarang ada di Lapangan Desa Seneo Dompu dan rencananya ingin ditumpahkan di halaman Kantor DPRD Dompu. “Tapi setelah dipikir-pikir, kami sebelumnya ingin mendengar dulu bagaimana sikap dan respon Pimpinan dan 30 anggota DPRD Dompu, apakah mau memanggil pihak-pihak terkait. Diantaranya, Bupati Dompu, Kapolres Dompu dan kepala Dinas kehutanan Dompu, terkait kerusakan kawasan hutan disejumlah wilayah yang ada di kabupaten Dompu,” ujarnya.
Ia menegaskan, apabila pihak-pihak terkait tidak tahu cara melindungi kawasan hutan, maka pihaknya siap mengajarkan. ”Ketika Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin dan Kapolres Dompu, AKBP Purnama SIK, tidak tahu cara untuk memberantas itu, kami akan ajarkan mereka bagaimana memiliki strategi dan taktik supaya mencegah dan melindungi kawasan Hutan dari para pelaku ilegal logging,” tantangnya.
Menurutnya, pencegahan terhadap kejahatan itu tidak bisa hanya dilakukan masyarakat Desa Seneo yang tergabung dalam Fortani Dompu. Sebab dikuatirkan akan beradampak terjadi konflik horisontal dengan masyarakat lain. ”Jangan sampai pencegahan dan pengamanan yang hanya dilakukan oleh masyarakat Desa Seno akan terjadi hal-hal yang tidak dinginkan,” tuturnya.
Menurut Mutakun, Pemerintah Kabupaten Dompu belum sepenuhnya sejahtera seperti yang digemborkan dengan Program Pijar yang dijalankan yang sukses. Sebab itu sangat berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat saat ini. Apabila memang masyarakat sejatera tidak mungkin menggerogoti hutan. “Ingat serta cacat itu dan sampaikan ke Bupati Dompu dan Kapolres Dompu. Sebab, kalau itu dikatakan sejatera kami selaku Fortani akan mempermasalahkannya. Karena sejatera itu harus berbanding lurus dengan masyarakat yang tidak menggerogoti kawasan hutan,” ujarnya.
Pihaknya berencana untuk mengajak DPRD agar turun langsung ke lapangan melihat langsung kerusakan hutan akibat penebangan. ”Dewan ini mau kami ajak dan kami harap bisa memberikan perhatian. Tidak hanya menerima dikantor DPRD, melainkan harus datang ketika menerima aspirasi dan mau ketika diajak ke lokasi. Ketika mereka tidak mau turun, maka mereka harus diturunkan oleh rakyat,” tegasnya.
Menyikapi aspirasi Fortani, Anggota Komisi I DPRD Dompu, Muhamad Iksan S.Sos, merasa berterimakasih dan bersyukur atas kehadiran massa aksi membawa aspirasi tentang kerusakan-kerusakan lingkungan tersebut. ”Kami sebagai anggota DPRD Dompu yang baru dilantik, merasa bersyukur atas kehadiran teman-teman. Ini akan kami jadikan pedoman serta acuan dalam kerangka meningkatkan kinerja kami. Namun, kami perlu permaklumkan saat ini pimpinan dewan masih sementara,” ujar Duta Partai Nasdem ini.
Diakuinya, sebagai bukti keseriusan merespon kondisi itu, beberapa minggu lalu turun dengan Fortani. ”Itu adalah bukti bahwa kami seriusan menangani berbagai macam persoalan yang ada di Kabupaten Dompu ini dan tuntutan ini akan segera kami tindaklanjuti,” ujarnya. (KS-10)
Koodinator Lapangan (Korlap), Ir. Mutakun mengatakan, bahwa unjuk rasa dilakukan sebagai bentuk akumulasi dari keprihatinan Fortani terhadap kerusakan Hutan yang selama ini diduga dibiarkan oleh pihak-pihak terkait. Seperti yang terjadi di wilayah Pajo khususnya wilayah Woko Krama Bura dan Seno Kecamatan Woja Dompu. Namun sayangnya, hingga kini tidak mampu dicegah Pemerintah dan Kapolres Dompu. “Kami minta Bupati Dompu segera bertindak tegas. Selama ini sudah kami ingatkan dan sudah kami sampaikan dengan berikan kajian terkait item itu. Akan tetapi, sampai detik ini tidak ada tindakan nyata untuk menindak lanjuti persaoalan tersebut,” ungkapnya.
Padahal lanjut Mutakun, Masyarakat Desa Seneo yang tidak digaji oleh pemerintah prihatin terhadap persaoalan tersebut dan mampu mencegah kerusakan hutan serta penyelundupan kayu ilegal. Seperti beberapa hari lalu, berhasil mencegah dan menahan satu truk yang memuat kayu Sonoklir yang diduga hasil illegal logging. Kayu itu sekarang ada di Lapangan Desa Seneo Dompu dan rencananya ingin ditumpahkan di halaman Kantor DPRD Dompu. “Tapi setelah dipikir-pikir, kami sebelumnya ingin mendengar dulu bagaimana sikap dan respon Pimpinan dan 30 anggota DPRD Dompu, apakah mau memanggil pihak-pihak terkait. Diantaranya, Bupati Dompu, Kapolres Dompu dan kepala Dinas kehutanan Dompu, terkait kerusakan kawasan hutan disejumlah wilayah yang ada di kabupaten Dompu,” ujarnya.
Ia menegaskan, apabila pihak-pihak terkait tidak tahu cara melindungi kawasan hutan, maka pihaknya siap mengajarkan. ”Ketika Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin dan Kapolres Dompu, AKBP Purnama SIK, tidak tahu cara untuk memberantas itu, kami akan ajarkan mereka bagaimana memiliki strategi dan taktik supaya mencegah dan melindungi kawasan Hutan dari para pelaku ilegal logging,” tantangnya.
Menurutnya, pencegahan terhadap kejahatan itu tidak bisa hanya dilakukan masyarakat Desa Seneo yang tergabung dalam Fortani Dompu. Sebab dikuatirkan akan beradampak terjadi konflik horisontal dengan masyarakat lain. ”Jangan sampai pencegahan dan pengamanan yang hanya dilakukan oleh masyarakat Desa Seno akan terjadi hal-hal yang tidak dinginkan,” tuturnya.
Menurut Mutakun, Pemerintah Kabupaten Dompu belum sepenuhnya sejahtera seperti yang digemborkan dengan Program Pijar yang dijalankan yang sukses. Sebab itu sangat berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat saat ini. Apabila memang masyarakat sejatera tidak mungkin menggerogoti hutan. “Ingat serta cacat itu dan sampaikan ke Bupati Dompu dan Kapolres Dompu. Sebab, kalau itu dikatakan sejatera kami selaku Fortani akan mempermasalahkannya. Karena sejatera itu harus berbanding lurus dengan masyarakat yang tidak menggerogoti kawasan hutan,” ujarnya.
Pihaknya berencana untuk mengajak DPRD agar turun langsung ke lapangan melihat langsung kerusakan hutan akibat penebangan. ”Dewan ini mau kami ajak dan kami harap bisa memberikan perhatian. Tidak hanya menerima dikantor DPRD, melainkan harus datang ketika menerima aspirasi dan mau ketika diajak ke lokasi. Ketika mereka tidak mau turun, maka mereka harus diturunkan oleh rakyat,” tegasnya.
Menyikapi aspirasi Fortani, Anggota Komisi I DPRD Dompu, Muhamad Iksan S.Sos, merasa berterimakasih dan bersyukur atas kehadiran massa aksi membawa aspirasi tentang kerusakan-kerusakan lingkungan tersebut. ”Kami sebagai anggota DPRD Dompu yang baru dilantik, merasa bersyukur atas kehadiran teman-teman. Ini akan kami jadikan pedoman serta acuan dalam kerangka meningkatkan kinerja kami. Namun, kami perlu permaklumkan saat ini pimpinan dewan masih sementara,” ujar Duta Partai Nasdem ini.
Diakuinya, sebagai bukti keseriusan merespon kondisi itu, beberapa minggu lalu turun dengan Fortani. ”Itu adalah bukti bahwa kami seriusan menangani berbagai macam persoalan yang ada di Kabupaten Dompu ini dan tuntutan ini akan segera kami tindaklanjuti,” ujarnya. (KS-10)
COMMENTS