Majelis Ulama Indonesia (MUI) selama dua hari kemarin menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) se-Pulau Sumbawa bertempat di Hotel Mutmainnah Kota Bima.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) selama dua hari kemarin menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) se-Pulau Sumbawa bertempat di Hotel Mutmainnah Kota Bima. Kegiatan yang digelar secara rutin itu menunjuk Kabupaten Bima sebagai tuan rumah. Hadir dalam rakorda itu Ketua MUI Propinsi NTB, perwakilan MUI se-Pulau Sumbawa dan perwakilan Ormas Islam sebanyak 45 orang.
Ketua MUI Kab. Bima, KH Abdurrahim Haris, MA, dalam laporannya mengatakan, kegiatan bertujuan untuk menyusun program bersama umat Islam di NTB dan Bima khususnya, mengevaluasi program yang sudah berjalan, serta menyikapi berbagai persoalan yang mengemuka di Pulau Sumbawa. Tema kegiatan yang diangkat yakni membangun manusia berbasis Iman dan Taqwa untuk menyelamatkan ummat dan bangsa dari kehancuran akhlak. “Materi rakorda akan diisi Ketua MUI NTB, Bupati Bima, Kapolres Bima Kabupaten, dan perwakilan MUI masing-masing wilayah,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua MUI NTB, Profesor H. Syaiful Muslih, MM dalam sambutannya mengatakan, pelaksanaan rakorda itu merupakan yang keempat kalinya dan rutin dilaksanakan setiap tahun. Setiap daerah akan berkesempatan menjadi tuan rumah, seperti pada tahun ini dilaksanakan di Kabupaten Bima. “Setelah Kabupaten Bima, rencananya tahun depan akan kita laksanakan lagi di Kabupaten Sumbawa,” jelasnya.
Dikatakannya, masalah akhlak akan menjadi atensi bersama dalam rakorda karena selama ini dinilai kurang disentuh. Rakorda dilaksanakan berdasarkan amanat organisasi. Tujuannya untuk mengevaluasi program yang sudah dan menyusun untuk program kedepan. Sekaligus kita membahas masalah yang mengemuka. “Diharapkan kedepan koordinasi antar MUI daerah dengan propinsi ditingkatkan lagi. Terpenting lagi koordinasi dengan pemerintah daerah, meskipun kita tidak bergantung dengan pemerintah,” tegasnya.
Menurutnya, membangun umat ini harus dilakukan bersama-sama tidak bisa hanya mengandalkan kelompok kecil dan organisasi kecil yang tidak mewakili umat Islam secara keseluruhan. MUI mesti tetap berkoordinasi dengan semua ormas untuk mengajak bersama dalam satu persepsi. Apanila gerakan bersama dan terorganisir dengan baik maka Ia yakin segala tujuan pasti akan berhasil. “Kita sebagai MUI memayungi semua ormas Islam yang ada, sehingga harus memainkan peran penting dan mampu menaungi mereka. Apalagi sekarang banyak ormas baru hadir dan berkembang. Kalau MUI tidak mampu menaungi maka MUI gagal,” tuturnya.
Apalagi lanjutnya, masyarakat sekarang makin paham kepada siapa mereka bertanya. MUI menjadi lembaga agama yang mesti paham terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Sehingga dapat memberikan solusi permasalahan. Seperti masalah rumah ibadah di Tambora yang kini mengemuka. Itu haru disikapi dalam rakorda. Tapi diingatkannya, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri untuk merespon persoalan tersebut karena riskan menyangkut hubungan antar agama. “Tetap dalam koridor aturan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. MUI harus bisa menjadi mediator,” ingatnya. (KS-13)
Ketua MUI Kab. Bima, KH Abdurrahim Haris, MA, dalam laporannya mengatakan, kegiatan bertujuan untuk menyusun program bersama umat Islam di NTB dan Bima khususnya, mengevaluasi program yang sudah berjalan, serta menyikapi berbagai persoalan yang mengemuka di Pulau Sumbawa. Tema kegiatan yang diangkat yakni membangun manusia berbasis Iman dan Taqwa untuk menyelamatkan ummat dan bangsa dari kehancuran akhlak. “Materi rakorda akan diisi Ketua MUI NTB, Bupati Bima, Kapolres Bima Kabupaten, dan perwakilan MUI masing-masing wilayah,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua MUI NTB, Profesor H. Syaiful Muslih, MM dalam sambutannya mengatakan, pelaksanaan rakorda itu merupakan yang keempat kalinya dan rutin dilaksanakan setiap tahun. Setiap daerah akan berkesempatan menjadi tuan rumah, seperti pada tahun ini dilaksanakan di Kabupaten Bima. “Setelah Kabupaten Bima, rencananya tahun depan akan kita laksanakan lagi di Kabupaten Sumbawa,” jelasnya.
Dikatakannya, masalah akhlak akan menjadi atensi bersama dalam rakorda karena selama ini dinilai kurang disentuh. Rakorda dilaksanakan berdasarkan amanat organisasi. Tujuannya untuk mengevaluasi program yang sudah dan menyusun untuk program kedepan. Sekaligus kita membahas masalah yang mengemuka. “Diharapkan kedepan koordinasi antar MUI daerah dengan propinsi ditingkatkan lagi. Terpenting lagi koordinasi dengan pemerintah daerah, meskipun kita tidak bergantung dengan pemerintah,” tegasnya.
Menurutnya, membangun umat ini harus dilakukan bersama-sama tidak bisa hanya mengandalkan kelompok kecil dan organisasi kecil yang tidak mewakili umat Islam secara keseluruhan. MUI mesti tetap berkoordinasi dengan semua ormas untuk mengajak bersama dalam satu persepsi. Apanila gerakan bersama dan terorganisir dengan baik maka Ia yakin segala tujuan pasti akan berhasil. “Kita sebagai MUI memayungi semua ormas Islam yang ada, sehingga harus memainkan peran penting dan mampu menaungi mereka. Apalagi sekarang banyak ormas baru hadir dan berkembang. Kalau MUI tidak mampu menaungi maka MUI gagal,” tuturnya.
Apalagi lanjutnya, masyarakat sekarang makin paham kepada siapa mereka bertanya. MUI menjadi lembaga agama yang mesti paham terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Sehingga dapat memberikan solusi permasalahan. Seperti masalah rumah ibadah di Tambora yang kini mengemuka. Itu haru disikapi dalam rakorda. Tapi diingatkannya, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri untuk merespon persoalan tersebut karena riskan menyangkut hubungan antar agama. “Tetap dalam koridor aturan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. MUI harus bisa menjadi mediator,” ingatnya. (KS-13)
COMMENTS