Jika anda pernah dimintai retribusi parkir kendaraan sepeda motor, mungkin hampir tidak bisa membedakan mana tukang parkir resmi dan mana tukang parkir liar.
Jika anda pernah dimintai retribusi parkir kendaraan sepeda motor, mungkin hampir tidak bisa membedakan mana tukang parkir resmi dan mana tukang parkir liar. Pasalnya, mereka tidak pernah dilengkapi dengan baju khusus dan karcis parkir kepada masyarakat yang memarkir kendaraan.
Nah, kedepan para juru parkir itu akan dilengkapi dengan baju khusus dan karcis parkir sebagai bukti penarikan retribusi. Dengan demikian, masyarakat pemilik kendaraan pun tidak kuatir menyimpan kendaraan dan tahu berapa sebenarnya biaya parkir sesuai standar yang ditetapkan.
Rencana itu diusulkan Mantan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Kota Bima, M. Salahudin Haris, SE, saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota mengenai penerapan parkir langganan di Kantor Dishubkominfo Kota Bima, Rabu (8/10) pagi.
Menurut Salahuddin, juru parkir liar kian menjamur pada sejumlah lokasi di Kota Bima. Namun patut disayangkan, sebagian besar juru parkir itu hanya bermodal keberanian dan peluit untuk memarkir kendaraan. Namun pemahaman soal cara memarkir yang baik sama sekali tidak diketahui. Tak jarang, nominal uang yang mereka kepada pemilik kendaraan juga beragam.
Kondisi itu nilainya, membuat penataan parkir di Kota Bima amburadul. Terlebih lagi, uang parkir yang mereka dapat tidak masuk ke kas Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Pemerintah Kota Bima sebenarnya sudah punya Perda tentang parkir, tapi masalahnya peraturan penyelenggaraan Perda sebagai payung hukum itu belum ada. Sehingga mau menerapkan aturan gimana kita tidak punya dasar,” terang mantan Anggota DPRD dari PBB ini.
Untuk itu sambung dia, dirinya sangat mendukung adanya kegiatan konsultasi publik yang digelar. Sebab setiap Perda yang ingin diterapkan, sesuai amanat Undang-Undang wajib disertai naskah akademik. Apabila naskah akademik tidak ada, maka Perda itu tidak bisa dilaksanakan alias ditolak. Ia juga memberikan masukan agar soal Perwali parkir berlangganan digabung dengan Perwali Penyelenggaraannya karena satu paket.
Sementara itu, Kanit Regiden Satlantas Polres Bima Kota, IPTU Gusriadin juga memberikan masukan agar tukang parkir resmi nantinya dilengkapi dengan rompi khusus. Selain itu, Ia meminta sebelum tukang parkir ditempatkan di lapangan harus diberikan pembinaan tentang cara memarkir yang baik. “Jangan sampai tukang parkir yang ditempatkan tidak tahu mana belok kiri atau belok kanan,” tandasnya. (KS-13)
Nah, kedepan para juru parkir itu akan dilengkapi dengan baju khusus dan karcis parkir sebagai bukti penarikan retribusi. Dengan demikian, masyarakat pemilik kendaraan pun tidak kuatir menyimpan kendaraan dan tahu berapa sebenarnya biaya parkir sesuai standar yang ditetapkan.
Rencana itu diusulkan Mantan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Kota Bima, M. Salahudin Haris, SE, saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota mengenai penerapan parkir langganan di Kantor Dishubkominfo Kota Bima, Rabu (8/10) pagi.
Menurut Salahuddin, juru parkir liar kian menjamur pada sejumlah lokasi di Kota Bima. Namun patut disayangkan, sebagian besar juru parkir itu hanya bermodal keberanian dan peluit untuk memarkir kendaraan. Namun pemahaman soal cara memarkir yang baik sama sekali tidak diketahui. Tak jarang, nominal uang yang mereka kepada pemilik kendaraan juga beragam.
Kondisi itu nilainya, membuat penataan parkir di Kota Bima amburadul. Terlebih lagi, uang parkir yang mereka dapat tidak masuk ke kas Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Pemerintah Kota Bima sebenarnya sudah punya Perda tentang parkir, tapi masalahnya peraturan penyelenggaraan Perda sebagai payung hukum itu belum ada. Sehingga mau menerapkan aturan gimana kita tidak punya dasar,” terang mantan Anggota DPRD dari PBB ini.
Untuk itu sambung dia, dirinya sangat mendukung adanya kegiatan konsultasi publik yang digelar. Sebab setiap Perda yang ingin diterapkan, sesuai amanat Undang-Undang wajib disertai naskah akademik. Apabila naskah akademik tidak ada, maka Perda itu tidak bisa dilaksanakan alias ditolak. Ia juga memberikan masukan agar soal Perwali parkir berlangganan digabung dengan Perwali Penyelenggaraannya karena satu paket.
Sementara itu, Kanit Regiden Satlantas Polres Bima Kota, IPTU Gusriadin juga memberikan masukan agar tukang parkir resmi nantinya dilengkapi dengan rompi khusus. Selain itu, Ia meminta sebelum tukang parkir ditempatkan di lapangan harus diberikan pembinaan tentang cara memarkir yang baik. “Jangan sampai tukang parkir yang ditempatkan tidak tahu mana belok kiri atau belok kanan,” tandasnya. (KS-13)
COMMENTS