Sebanyak 40 guru perwakilan SDN se-Kota Bima mengikuti diklat Kurikulum 2013 di Aula SDN 24 Kota Bima 4 hingga 7 November 2014. Dari 40 peserta, 20 dari guru kelas IV dan 20 guru kelas V.
Sebanyak 40 guru perwakilan SDN se-Kota Bima mengikuti diklat Kurikulum 2013 di Aula SDN 24 Kota Bima 4 hingga 7 November 2014. Dari 40 peserta, 20 dari guru kelas IV dan 20 guru kelas V. Diklat yang digelar bertujuan untuk meningkatkan mutu bagi guru itu. Dihadiri dua orang Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan LPMP Propinvi NTB selaku nara sumbernya.
Dalam arahan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Bima Drs. H. Alwi Yasin, M.Ap mengatakan, kebijakan pemerintah pada dunia pendidikan Tahun 2014 ini yakni pemerataan dan peningkatan mutu. Sehingga dituntut guru menjadi tenaga pengajar yang profesional agar lahirnya siswa yang cerdas bagi pelapis bangsa ini. “Sekarang guru harus berijasah terakhir sarjana (S-1) atau minimalnya D-4 pendidikan, jadi kalau masih D-3 dan seterusnya, apalagi sambil mengajar sambil kulya berjalan itu tidak dibenarkan lagi,” ujarnya.
Selain membahas kurikulum 2013, Alwi juga mengecam sikap beberapa oknum pengelolah sekolah yang menerima tenaga pengajar (Guru sukarela, red) lebih dari jumlah kuata siswa. Seperti salah satu TK di Kelurahan Penaraga yang memiliki murid (siswa) sekitar 30 orang, tetapi gurunya hingga 70 orang. Begitupun di salah satu SDN memiliki siswa 6 orang disalah satu kelas. Akan tetapi nilai rapot (nilai rata-rata) pada mata pelajaran Matematika (MM) nilai 9 semua. “Inikan aneh jadinya,” lanjut Alwi.
Dalam sesi tanya jawab, salah satu guru, Junaidin, S.Pd meminta kepada pihak LPMP NTB untuk memilih dan memilah guru yang lulus sertifikasi serta memprioritaskan guru yang cerdas dan profesional. Pasalnya kata guru SDN 74 Kota Bima ini, ada disalah satu sekolah mengirim salah satu gurunya untuk mengikuti tes sertifikasi hingga enam kali belum lulus juga. “Jadi menurut saya pribadi patut dipertanyakan SDM guru tersebut, gapain dikirim kalau tidak berkualitas kalaupun masih banyak guru yang berhak untuk mendapatkan tunjangan tersebut,” ujarnya singkat.
Menjawab pertanyaan tersebut, Alwi mengatakan, pihak sekolah tidak boleh memaksakan kehendak untuk mengirim guru yang gagal lebih dari tiga kali itu dan lebih baik mengirim yang lain saja. “Perlu disadari juga jumlah guru PNS di Kota Bima ini sudah melampoi batas, sehingga sangat disesalkan guru yang mendapatkan tunjangan memberikan tugas mengajaranya kepada guru honorer,” jawabnya.
Sementara itu, narasumber dari LPMP NTB Bahtiar, mengatakan, Tahun 2015 nanti akan ada program Pendidikan Profesi Guru (PPG) di Mataram yang nantinya bagi guru yang ikut pelatihan tersebut akan dipondokkan (Asramahkan). Namun sebelumnya guru yang mengikuti PPG tersebut akan mengikuti tes administrasi ditingkat daerah. “Sejak tahun 2012 guru yang berusia 50 tahun ke atas tidak diperkenakan untuk mendapatkan tunjangan sertivikasi, karena tunjangan ini bertujuan memberikan motivasi bagi guru untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan ditempatnya mengajar,” ujarnya. (KS – 04)
Dalam arahan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Bima Drs. H. Alwi Yasin, M.Ap mengatakan, kebijakan pemerintah pada dunia pendidikan Tahun 2014 ini yakni pemerataan dan peningkatan mutu. Sehingga dituntut guru menjadi tenaga pengajar yang profesional agar lahirnya siswa yang cerdas bagi pelapis bangsa ini. “Sekarang guru harus berijasah terakhir sarjana (S-1) atau minimalnya D-4 pendidikan, jadi kalau masih D-3 dan seterusnya, apalagi sambil mengajar sambil kulya berjalan itu tidak dibenarkan lagi,” ujarnya.
Selain membahas kurikulum 2013, Alwi juga mengecam sikap beberapa oknum pengelolah sekolah yang menerima tenaga pengajar (Guru sukarela, red) lebih dari jumlah kuata siswa. Seperti salah satu TK di Kelurahan Penaraga yang memiliki murid (siswa) sekitar 30 orang, tetapi gurunya hingga 70 orang. Begitupun di salah satu SDN memiliki siswa 6 orang disalah satu kelas. Akan tetapi nilai rapot (nilai rata-rata) pada mata pelajaran Matematika (MM) nilai 9 semua. “Inikan aneh jadinya,” lanjut Alwi.
Dalam sesi tanya jawab, salah satu guru, Junaidin, S.Pd meminta kepada pihak LPMP NTB untuk memilih dan memilah guru yang lulus sertifikasi serta memprioritaskan guru yang cerdas dan profesional. Pasalnya kata guru SDN 74 Kota Bima ini, ada disalah satu sekolah mengirim salah satu gurunya untuk mengikuti tes sertifikasi hingga enam kali belum lulus juga. “Jadi menurut saya pribadi patut dipertanyakan SDM guru tersebut, gapain dikirim kalau tidak berkualitas kalaupun masih banyak guru yang berhak untuk mendapatkan tunjangan tersebut,” ujarnya singkat.
Menjawab pertanyaan tersebut, Alwi mengatakan, pihak sekolah tidak boleh memaksakan kehendak untuk mengirim guru yang gagal lebih dari tiga kali itu dan lebih baik mengirim yang lain saja. “Perlu disadari juga jumlah guru PNS di Kota Bima ini sudah melampoi batas, sehingga sangat disesalkan guru yang mendapatkan tunjangan memberikan tugas mengajaranya kepada guru honorer,” jawabnya.
Sementara itu, narasumber dari LPMP NTB Bahtiar, mengatakan, Tahun 2015 nanti akan ada program Pendidikan Profesi Guru (PPG) di Mataram yang nantinya bagi guru yang ikut pelatihan tersebut akan dipondokkan (Asramahkan). Namun sebelumnya guru yang mengikuti PPG tersebut akan mengikuti tes administrasi ditingkat daerah. “Sejak tahun 2012 guru yang berusia 50 tahun ke atas tidak diperkenakan untuk mendapatkan tunjangan sertivikasi, karena tunjangan ini bertujuan memberikan motivasi bagi guru untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan ditempatnya mengajar,” ujarnya. (KS – 04)
COMMENTS