Setelah mendeklarasikan diri beberapa waktu lalu, Serikat Guru Indonesia (SGI) Kabupaten kemarin menyambangi Komisi IV DPRD Kabupaten Bima.
Setelah mendeklarasikan diri beberapa waktu lalu, Serikat Guru Indonesia (SGI) Kabupaten kemarin menyambangi Komisi IV DPRD Kabupaten Bima. Dalam kunjungan itu, organisasi perkumpulan guru layaknya PGRI ini menyampaikan berbagai catatan tentang masalah pendidikan di Kabupaten Bima kepada lembaga Legislatif.
Catatan itu juga disertakan dengan rekomendasi yang diharapkan bisa diatensi DPRD Kabupaten Bima agar dapat bersama membenahi dunia pendidikan. Poin itu diantaranya memuat, Pelaksanaan Kurikulum 2013. Pelaksanaannya secara serentak mulai tahun pelajaran 2014/2015, dan seluruh sekolah dipaksa harus menerapkannya untuk kelas X dan XI, distribusi buku pelajaran yang terlambat tiba di sekolah, buku pegangan siswa masih ada yang kekurangan dan masih ada guru yang belum diberikan diklat kurikulum 2013.
“Kami meminta ke Dinas Dikpora untuk segera membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan Kurikulum 2013 selama semester ganjil tahun pelajaran 2014/2015 SGI dan meminta moratorium pelaksanaan kurikulum 2013 dan kembali ke kurikulum 2006 (KTSP),” jelas Ketua SGI Kabupaten Bima, Fahmi Hatib, S.Pd, melalui siaran pers yang diterima wartawan, Rabu kemarin.
Masalah kedua beber Fahmi berkaitan dengan pencairan tunjangan profesi guru. Pencairan tunjangan melebihi batas waktu maksimal pencairan tunjangan. Besarnya tunjangan yang harus diterima tidak sesuai dengan besarnya Gaji Pokok tahun berjalan. Pencairan tunjangan profesi guru Non PNS tahun 2013, ada dugaan terjadi manipulasi info, karena hanya ditulis tangan dan di stempel oleh P2TK Kemendikbud. Serta pencairan Tunjangan profesi guru Non PNS tahun 2014, masih tersisa 44 orang.
Karenanya, meminta kepada Dinas Dikpora untuk membayar tunjangan profesi guru Tahun 2014 mengacu pada ketentuan dalam PMK Nomor 61 tahun 2014. Segera membayar kekurangan tunjangan profesi guru yang diberikan berdasarkan gaji pokok tahun sebelumnya, pembayaran dalam bentuk pembayaran rapelan dari tahun 2011 s/d 2014. Meminta kepada Dinas Dikpora agar dalam memberikan pelayanan kepada semua guru mengedepankan transparansi dan profesionalitas dalam bekerja. “Kami akan melaporkan dugaan penyimpangan pencairan tunjangan nprofesi guru non PNS tahun anggaran 2013 dan 2014 ke Irjen Kemendikbud RI, BPKP NTB, dan Ombudsman perwakilan NTB,” tegasnya.
Poin ketiga lanjutnya, terkait pemerataan sarana dan prasarana sekolah. Ada sekolah yang mendapatkan bantuan secara terus menerus, dan ada sekolah juga yang tidak pernah sama sekali mendapat bantuan. SMAN 1 Monta dan SMKN 10 Palibelo Bima misalnya, proses KBM nya belum optimal karena terkendala kekurangan ruang kelas sehingga dilakukan Pagi dan Siang hari. Pihaknya meminta agar direalisasikan untuk tahun 2015 enam Ruang Kelas Baru (RKB) di SMAN 1 Monta dan Pembangunan lima RKB di SMKN 10 Palibelo Bima.
Poin penting lain juga yang menjadi rekomendasi SGI tuturnya, yakni terkait penyelenggaraan Sekolah Swasta, tim penilai angka kredit guru, pengisian kepala sekolah yang lowong, penerapan Perda pendidikan Nomor 3 tahun 2012 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan, dan penyusunan Peraturan Bupati tentang pendidikan, peningkatan kualitas guru melalui sebuah Pembangunan Gedung/Balai Pelatihan Guru (BPG), dan Sekolah Satu Atap (SATAP).
“Kami juga kepada DPRD agar tidak menganakemaskan organisasi profesi guru tertentu. Serta meminta kepada DPRD agar mengalokasikan anggaran APBD 2015 untuk operasional organisasi profesi guru (SGI dan PGRI),” pungkasnya. (KS-13)
Catatan itu juga disertakan dengan rekomendasi yang diharapkan bisa diatensi DPRD Kabupaten Bima agar dapat bersama membenahi dunia pendidikan. Poin itu diantaranya memuat, Pelaksanaan Kurikulum 2013. Pelaksanaannya secara serentak mulai tahun pelajaran 2014/2015, dan seluruh sekolah dipaksa harus menerapkannya untuk kelas X dan XI, distribusi buku pelajaran yang terlambat tiba di sekolah, buku pegangan siswa masih ada yang kekurangan dan masih ada guru yang belum diberikan diklat kurikulum 2013.
“Kami meminta ke Dinas Dikpora untuk segera membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan Kurikulum 2013 selama semester ganjil tahun pelajaran 2014/2015 SGI dan meminta moratorium pelaksanaan kurikulum 2013 dan kembali ke kurikulum 2006 (KTSP),” jelas Ketua SGI Kabupaten Bima, Fahmi Hatib, S.Pd, melalui siaran pers yang diterima wartawan, Rabu kemarin.
Masalah kedua beber Fahmi berkaitan dengan pencairan tunjangan profesi guru. Pencairan tunjangan melebihi batas waktu maksimal pencairan tunjangan. Besarnya tunjangan yang harus diterima tidak sesuai dengan besarnya Gaji Pokok tahun berjalan. Pencairan tunjangan profesi guru Non PNS tahun 2013, ada dugaan terjadi manipulasi info, karena hanya ditulis tangan dan di stempel oleh P2TK Kemendikbud. Serta pencairan Tunjangan profesi guru Non PNS tahun 2014, masih tersisa 44 orang.
Karenanya, meminta kepada Dinas Dikpora untuk membayar tunjangan profesi guru Tahun 2014 mengacu pada ketentuan dalam PMK Nomor 61 tahun 2014. Segera membayar kekurangan tunjangan profesi guru yang diberikan berdasarkan gaji pokok tahun sebelumnya, pembayaran dalam bentuk pembayaran rapelan dari tahun 2011 s/d 2014. Meminta kepada Dinas Dikpora agar dalam memberikan pelayanan kepada semua guru mengedepankan transparansi dan profesionalitas dalam bekerja. “Kami akan melaporkan dugaan penyimpangan pencairan tunjangan nprofesi guru non PNS tahun anggaran 2013 dan 2014 ke Irjen Kemendikbud RI, BPKP NTB, dan Ombudsman perwakilan NTB,” tegasnya.
Poin ketiga lanjutnya, terkait pemerataan sarana dan prasarana sekolah. Ada sekolah yang mendapatkan bantuan secara terus menerus, dan ada sekolah juga yang tidak pernah sama sekali mendapat bantuan. SMAN 1 Monta dan SMKN 10 Palibelo Bima misalnya, proses KBM nya belum optimal karena terkendala kekurangan ruang kelas sehingga dilakukan Pagi dan Siang hari. Pihaknya meminta agar direalisasikan untuk tahun 2015 enam Ruang Kelas Baru (RKB) di SMAN 1 Monta dan Pembangunan lima RKB di SMKN 10 Palibelo Bima.
Poin penting lain juga yang menjadi rekomendasi SGI tuturnya, yakni terkait penyelenggaraan Sekolah Swasta, tim penilai angka kredit guru, pengisian kepala sekolah yang lowong, penerapan Perda pendidikan Nomor 3 tahun 2012 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan, dan penyusunan Peraturan Bupati tentang pendidikan, peningkatan kualitas guru melalui sebuah Pembangunan Gedung/Balai Pelatihan Guru (BPG), dan Sekolah Satu Atap (SATAP).
“Kami juga kepada DPRD agar tidak menganakemaskan organisasi profesi guru tertentu. Serta meminta kepada DPRD agar mengalokasikan anggaran APBD 2015 untuk operasional organisasi profesi guru (SGI dan PGRI),” pungkasnya. (KS-13)
COMMENTS