Wakil Ketua Komisi I DPRD, Masdin, SP mendesak Kepolisian dan Kejaksaan melakukan penyelidikan atas dugaan korupsi anggaran perjalanan dinas (SPPD) sejumlah Pimpinan SKPD
Wakil Ketua Komisi I DPRD, Masdin, SP mendesak Kepolisian dan Kejaksaan melakukan penyelidikan atas dugaan korupsi anggaran perjalanan dinas (SPPD) sejumlah Pimpinan SKPD di Kabupaten Bima. Masalahnya, pengunaan dana yang bersumber dari APBD II itu terindikasi merugikan rakyat dan Negara.
Bahkan, duta PPP itu meminta dua lembaga hukum (Polisi dan Jaksa) untuk segera menindaklanjuti informasi yang berbau korupsi melalui pemberitaan media massa, termasuk yang disampaikan element masyarakat. Artinya, tidak hanya sekedar menunggu laporan yang masuk dimeja aparat penegak hukum.”Saya minta Polisi menindaklanjuti setiap informasi dugaan pelanggaran hukum melalui pemberitaan media massa. Salah satunya, dugaan korupsi biaya perjalanan dinas di Kabupaten Bima Tahun 2014,” ujarnya.
Upaya penjemputan dugaan yang berbau tindak pidana oleh Aparat Penegak Hukum lanjutnya, merupakan salah satu langkah pencegahan dini terjadinya praktek korupsi. Katanya, informasi melalui pemberitaan wartawan, dari LSM, Aktivis dan semua element masyarakat adalah celah masuk bagi penegak hukum untuk memulai menindaklanjuti sekaligus menelusuri praktek yang merugikan Negara tersebut.
Diyakininya, wartawan memiliki data akurat tentang dugaan indikasi kejahatan tersebut. Jadi, tidak sembarang mengungkap dugaan tindak kejahatan melalui pemberitaan. Karena, mereka (wartawan) tidak sekedar mempublikasikan informasi mentah dari narasumber, tapi juga disertai investigasi khusus untuk memperoleh data sesungguhnya. “Polisi dan Jaksa tidak perlu khawatir untuk menindaklanjuti setiap informasi, termasuk dugaan korupsi SPPD. Kami yang diberi mandat sebagai wakil rakyat siap mendukung langkah yang dilakukan penegak hukum,” tegasnya.
Wakil rakyat asal Desa Tambe Kecamatan Bolo itu juga menyesali dugaan penyalahgunaan uang daerah yang dianggarkan melalui SPPD tersebut. Ia menilai para oknum pejabat yang disinyalir melakukan kejahatan itu tidak memiliki moralitas yang baik. Sebab, untuk membentuk moral diluar lembaga Pemerintahan, mesti dimulai dari para pemangku jabatan yang menjalankan tugas dalam mengelola keuangan daerah.
Lanjut Masdin, untuk menciptakan pemerintah yang bersih dari praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), harus dibangun moralitas dan semangat integritas ditingkat aparatur. “Meski korupsi masih bersifat dugaan, saya yang duduk di Komisi I menyesalkan hal itu. Karena, tindakan itu disamping merugikan negara, tapi juga membuktikan rendahnya moralitas aparatur pemerintah,” pungkasnya.
Selain meminta Kepolisian, Politisi yang kini dipercayakan untuk menjabat sebagai Plt Ketua DPC PPP Kabupaten Bima itu juga meminta, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima dibawah kendali Drs, H.Syafrudin, HM.Nur, M.Pd menginstruksikan Inspektorat untuk segera melakukan penyelidikan terhadap para oknum Kepala SKPD yang terindikasi menyalahgunakan anggaran daerah tersebut.
Tak hanya Inspektorat, politisi yang juga pernah menggeluti profesi wartawan itu bahkan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga melakukan pemeriksaan seluruh SKPD Kabupaten, terutama menyangkut penggunaan SPPD. “Saya minta dengan hormat, Inspektorat dan BPK melakukan pemeriksaan terhadap SKPD atas dugaan tersebut. Apalagi ada indikasi penggunaan biaya perjalanan dinas tanpa arah dan tujuan jelas, esensinya harus jelas, ada hasil gak, sesuai tidak dengan undangan, konsultasi atau agenda lain untuk kemajuan daerah ” tandasnya.
Menindaklanjuti indikasi itu sebutnya, inspektorat sebagai institusi yang memiliki tugas dalam kaitan itu tidak hanya menunggu pengaduan atau laporan. Jadi tegasnya, siapapun dan apapun bentuk dan penyimpangan yang terjadi di pemerintah mesti segera ditindaklanjuti sesuai fungsi dan tugas institusi tersebut. Karena, langkah demikian sebagai upaya untuk membantu penegak hukum untuk mencegah, menyelamtkan uang negara sekaligus memberantas tindak kejahatan yang merugikan negara.
“Jika tidak mampu menjalankan tugas itu, Kepala Inspektorat lebih baik mundur. Karena, kalau hanya sifatnya menunggu pengaduan, kapan pemerintah bersih dari praktek semacam itu.Lagipula, jarang saya dengar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) inspektorat, terutama dugaan korupsi yang diserahkan ke Lembaga Hukum, lalu apa yang dilakukan Inspektorat selama ini,” tuturnya dengan nada tanya.
Menurutnya, daripada uang itu dimanfaatkan tanpa ada hasil atas keberangkatan para oknum pejabat pemerintah, lebih baik anggaran itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat. Alasanya, masih banyak permasalahan rakyat dari segala aspek yang harus segera carikan solusinya.”Daripada dimanfaatkan tanpa ada hasil, lebih baik gunakan saja untuk kesejahteraan rakyat,” saranya. (KS-09)
 |
| Wakil Ketua Komisi I DPRD, Masdin, SP |
Upaya penjemputan dugaan yang berbau tindak pidana oleh Aparat Penegak Hukum lanjutnya, merupakan salah satu langkah pencegahan dini terjadinya praktek korupsi. Katanya, informasi melalui pemberitaan wartawan, dari LSM, Aktivis dan semua element masyarakat adalah celah masuk bagi penegak hukum untuk memulai menindaklanjuti sekaligus menelusuri praktek yang merugikan Negara tersebut.
Diyakininya, wartawan memiliki data akurat tentang dugaan indikasi kejahatan tersebut. Jadi, tidak sembarang mengungkap dugaan tindak kejahatan melalui pemberitaan. Karena, mereka (wartawan) tidak sekedar mempublikasikan informasi mentah dari narasumber, tapi juga disertai investigasi khusus untuk memperoleh data sesungguhnya. “Polisi dan Jaksa tidak perlu khawatir untuk menindaklanjuti setiap informasi, termasuk dugaan korupsi SPPD. Kami yang diberi mandat sebagai wakil rakyat siap mendukung langkah yang dilakukan penegak hukum,” tegasnya.
Wakil rakyat asal Desa Tambe Kecamatan Bolo itu juga menyesali dugaan penyalahgunaan uang daerah yang dianggarkan melalui SPPD tersebut. Ia menilai para oknum pejabat yang disinyalir melakukan kejahatan itu tidak memiliki moralitas yang baik. Sebab, untuk membentuk moral diluar lembaga Pemerintahan, mesti dimulai dari para pemangku jabatan yang menjalankan tugas dalam mengelola keuangan daerah.
Lanjut Masdin, untuk menciptakan pemerintah yang bersih dari praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), harus dibangun moralitas dan semangat integritas ditingkat aparatur. “Meski korupsi masih bersifat dugaan, saya yang duduk di Komisi I menyesalkan hal itu. Karena, tindakan itu disamping merugikan negara, tapi juga membuktikan rendahnya moralitas aparatur pemerintah,” pungkasnya.
Selain meminta Kepolisian, Politisi yang kini dipercayakan untuk menjabat sebagai Plt Ketua DPC PPP Kabupaten Bima itu juga meminta, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima dibawah kendali Drs, H.Syafrudin, HM.Nur, M.Pd menginstruksikan Inspektorat untuk segera melakukan penyelidikan terhadap para oknum Kepala SKPD yang terindikasi menyalahgunakan anggaran daerah tersebut.
Tak hanya Inspektorat, politisi yang juga pernah menggeluti profesi wartawan itu bahkan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga melakukan pemeriksaan seluruh SKPD Kabupaten, terutama menyangkut penggunaan SPPD. “Saya minta dengan hormat, Inspektorat dan BPK melakukan pemeriksaan terhadap SKPD atas dugaan tersebut. Apalagi ada indikasi penggunaan biaya perjalanan dinas tanpa arah dan tujuan jelas, esensinya harus jelas, ada hasil gak, sesuai tidak dengan undangan, konsultasi atau agenda lain untuk kemajuan daerah ” tandasnya.
Menindaklanjuti indikasi itu sebutnya, inspektorat sebagai institusi yang memiliki tugas dalam kaitan itu tidak hanya menunggu pengaduan atau laporan. Jadi tegasnya, siapapun dan apapun bentuk dan penyimpangan yang terjadi di pemerintah mesti segera ditindaklanjuti sesuai fungsi dan tugas institusi tersebut. Karena, langkah demikian sebagai upaya untuk membantu penegak hukum untuk mencegah, menyelamtkan uang negara sekaligus memberantas tindak kejahatan yang merugikan negara.
“Jika tidak mampu menjalankan tugas itu, Kepala Inspektorat lebih baik mundur. Karena, kalau hanya sifatnya menunggu pengaduan, kapan pemerintah bersih dari praktek semacam itu.Lagipula, jarang saya dengar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) inspektorat, terutama dugaan korupsi yang diserahkan ke Lembaga Hukum, lalu apa yang dilakukan Inspektorat selama ini,” tuturnya dengan nada tanya.
Menurutnya, daripada uang itu dimanfaatkan tanpa ada hasil atas keberangkatan para oknum pejabat pemerintah, lebih baik anggaran itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat. Alasanya, masih banyak permasalahan rakyat dari segala aspek yang harus segera carikan solusinya.”Daripada dimanfaatkan tanpa ada hasil, lebih baik gunakan saja untuk kesejahteraan rakyat,” saranya. (KS-09)
COMMENTS