Atas dasar itu, Pemerintah Kota Bima menginisiasi pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) dan saat ini telah siap untuk eksen membantu masyarakat.
Bencana kerap kali terjadi tanpa disadari, bisa datang tiba-tiba bahkan tanpa disangka. Tak sedikit harta benda dan nyawa melayang ketika bencana terjadi. Sesuai dengan kemampuan yang diberikan Tuhan, manusia hanya bisa berusaha untuk mengurangi resiko bencana tersebut. Atas dasar itu, Pemerintah Kota Bima menginisiasi pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) dan saat ini telah siap untuk eksen membantu masyarakat.
Ketua Komisi I DPRD Kota Bima, Anwar Arman yang dipercaya menjadi Ketua FPRB mengatakan, ada beberapa tugas pokok yang akan dilaksanakan forum mitra pemerintah tersebut. Diantaranya, melakukan upaya antisipasi terjadinya bencana di Kota Bima, melakukan advokasi terkait resiko dan dampak bencana serta memberikan pendidikan serta pemahaman kepada masyarakat tentang cara mengurangi resiko bencana.
“Sederhananya, tugas FPRB adalah menjadi mitra pemerintah untuk membantu antisipasi bencana. Artinya kerja kita lebih pada upaya sebelum terjadinya bencana. Sebab ada forum lain yang bekerja disaat bencana dan pasca bencana terjadi,” jelasnya di DPRD Kota Bima.
FPRB kata Duta PKS ini, sebenarnya sudah lama terbentuk. Bahkan sudah ada di enam kelurahan yang dibentuk Pemerintah Kota Bima bersama OXFAM, lembaga mitra dari Australia. Rencananya, dalam waktu dekat setelah FPRB tingkat Kota Bima dilantik akan membentuk pengurus di lima kelurahan lagi. Kemudian menyusul semua kelurahan lainnya hingga 38 pengurus.
Anwar menjelaskan, FPRB Kota Bima diisi oleh berbagai elemen dan latar belakang. Seperti Anggota DPRD, Akademisi, Mahasiswa, Pengusaha maupun Insan Pers. Komposisi kepengurusan itu diharapkan mampu berperan penting dalam membantu masyarakat dengan cara yang terorganisir dengan baik. “Kita tentunya tidak ingin pasrah begitu saja menghadapi bencana, tetapi harus ada ikhtiar. FPRB inilah salah satu ikhtiar kita,” ungkapnya.
forum ini merupakan suatu forum yang mewadahi para pihak yang berkepentingan dalam melakukan advokasi pengurangan risiko bencana. Termasuk didalamnya adaptasi perubahan iklim disemua tingkatan, karena pada kenyataannya kedua hal tersebut saling bersinggungan. Forum para pihak ini memberi ruang untuk berkoordinasi, melakukan analisis secara bersama-sama dan memberikan saran atau rekomendasi mengenai prioritas wilayah yang membutuhkan upaya pencegahan bersama.
Seperti disampaikan Kepala BPBD Kota Bima, Drs Fakhrunraji sebelumnya, agar forum ini bisa berhasil harus didasarkan pada beberapa prinsip-prinsip utama. Yakni kepemilikan daerah atau mandat dan kepemimpinan dalam proses pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. “Pengurangan Risiko Bencana memberi beberapa orientasi umum berdasarkan pengalaman mengenai bagaimana membentuk, menyelenggarakan dan memelihara forum daerah untuk pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim,” jelasnya.
Secara luas lanjutnya, FPRB dapat didefinisikan sebagai suatu paguyuban pemangku kepentingan dan para pihak bersama-sama berbagi kepentingannya dalam mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana. Tujuannya, untuk membangun suatu rasa kesatuan, tanggung jawab bersama dan mengkoordinasikan program-program pengurangan risiko bencana melalui berbagai aspek yang dibangun melalui proses inklusif yang melibatkan semua pihak.
Sementara, kerangka kerja yang konseptual sebagai elemen untuk mempertimbangkan pengurangan kerentanan dan risiko bencana dalam suatu masyarakat dengan menghindari, mencegah, meredam atau mitigasi dan membangun kesiapsiagaan untuk menghadapi dampak buruk ancaman bencana, dalam konteks menjaga kelancaranan proses pembangunan yang berkelanjutan. “Kerangka kerja ini juga diusahakan menjadi bagian dari pembangunan yang berkelanjutan,” terangnya.
Lebih jauh ia menambahkan, secara umum panduan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan dan para pihak dalam kerja-kerja pengarusutaman PRB. Secara khusus panduan ini bermanfaat bagi BPBD provinsi/kabupaten sebagai leading sector sekaligus para pemangku kepentingan dan para pihak dalam proses pengelolaan bencana di daerah masing-masing. (KS-13)
 |
| Ilustrasi Bencana |
“Sederhananya, tugas FPRB adalah menjadi mitra pemerintah untuk membantu antisipasi bencana. Artinya kerja kita lebih pada upaya sebelum terjadinya bencana. Sebab ada forum lain yang bekerja disaat bencana dan pasca bencana terjadi,” jelasnya di DPRD Kota Bima.
FPRB kata Duta PKS ini, sebenarnya sudah lama terbentuk. Bahkan sudah ada di enam kelurahan yang dibentuk Pemerintah Kota Bima bersama OXFAM, lembaga mitra dari Australia. Rencananya, dalam waktu dekat setelah FPRB tingkat Kota Bima dilantik akan membentuk pengurus di lima kelurahan lagi. Kemudian menyusul semua kelurahan lainnya hingga 38 pengurus.
Anwar menjelaskan, FPRB Kota Bima diisi oleh berbagai elemen dan latar belakang. Seperti Anggota DPRD, Akademisi, Mahasiswa, Pengusaha maupun Insan Pers. Komposisi kepengurusan itu diharapkan mampu berperan penting dalam membantu masyarakat dengan cara yang terorganisir dengan baik. “Kita tentunya tidak ingin pasrah begitu saja menghadapi bencana, tetapi harus ada ikhtiar. FPRB inilah salah satu ikhtiar kita,” ungkapnya.
forum ini merupakan suatu forum yang mewadahi para pihak yang berkepentingan dalam melakukan advokasi pengurangan risiko bencana. Termasuk didalamnya adaptasi perubahan iklim disemua tingkatan, karena pada kenyataannya kedua hal tersebut saling bersinggungan. Forum para pihak ini memberi ruang untuk berkoordinasi, melakukan analisis secara bersama-sama dan memberikan saran atau rekomendasi mengenai prioritas wilayah yang membutuhkan upaya pencegahan bersama.
Seperti disampaikan Kepala BPBD Kota Bima, Drs Fakhrunraji sebelumnya, agar forum ini bisa berhasil harus didasarkan pada beberapa prinsip-prinsip utama. Yakni kepemilikan daerah atau mandat dan kepemimpinan dalam proses pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. “Pengurangan Risiko Bencana memberi beberapa orientasi umum berdasarkan pengalaman mengenai bagaimana membentuk, menyelenggarakan dan memelihara forum daerah untuk pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim,” jelasnya.
Secara luas lanjutnya, FPRB dapat didefinisikan sebagai suatu paguyuban pemangku kepentingan dan para pihak bersama-sama berbagi kepentingannya dalam mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana. Tujuannya, untuk membangun suatu rasa kesatuan, tanggung jawab bersama dan mengkoordinasikan program-program pengurangan risiko bencana melalui berbagai aspek yang dibangun melalui proses inklusif yang melibatkan semua pihak.
Sementara, kerangka kerja yang konseptual sebagai elemen untuk mempertimbangkan pengurangan kerentanan dan risiko bencana dalam suatu masyarakat dengan menghindari, mencegah, meredam atau mitigasi dan membangun kesiapsiagaan untuk menghadapi dampak buruk ancaman bencana, dalam konteks menjaga kelancaranan proses pembangunan yang berkelanjutan. “Kerangka kerja ini juga diusahakan menjadi bagian dari pembangunan yang berkelanjutan,” terangnya.
Lebih jauh ia menambahkan, secara umum panduan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan dan para pihak dalam kerja-kerja pengarusutaman PRB. Secara khusus panduan ini bermanfaat bagi BPBD provinsi/kabupaten sebagai leading sector sekaligus para pemangku kepentingan dan para pihak dalam proses pengelolaan bencana di daerah masing-masing. (KS-13)
COMMENTS